Law Research Review Quarterly
The Law Research Review Quarterly has a history and rich vein of legal scholarship, especially for law student, combining distinct publication on the law of Indonesia, as well as Southeast Asia, and prominence within the Faculty of Law Universitas Negeri Semarang, with leading contributions to the discussion and shaping of law across the civil law world and further afield.
Articles
156 Documents
<![CDATA[ALIH FUNGSI LAHAN PASCA TAMBANG SUMUR TUA MINYAK BUMI MENJADI WISATA GEOPARK (Studi Kasus di Geopark Teksas Wonocolo, Kecamatan Kedewan) ]]>
<![CDATA[Talyta Putri Permatasari]]>
<![CDATA[ Law Research Review Quarterly Vol. 11 No. 2 (2025): Contemporary Issues in Crime and Justice ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15294/llrq.v11i2.27612
<![CDATA[Alih fungsi lahan di Kawasan pertambangan sumur tua Wonocolo dilakukan dengan tujuan sebagai penanganan pascatambang untuk membuka peluang sektor ekonomi lain bagi masyarakat agar tidak menggantungkan pada sektor tambang yang sewaktu-waktu akan habis, serta memperbaiki lingkungan di wilayah pertambangan. Studi ini bertujuan guna mengidentifikasi serta menganalisis proses alih fungsi lahan pascatambang menjadi Geopark, serta hambatan yang ditemui dalam proses alih fungsi lahan pascatambang. Metode penelitian pada penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian yuridis empiris. Sumber data yang diterapkan yaitu sumber data primer, sekunder, tersier. Temuan studi mengindikasikan pertama proses alih fungsi lahan pasca tambang sumur tua menjadi Geopark melalui 3 proses pra tambang, penambangan, pasca tambang berdasar studi kasus dengan mempertimbangkan Teori kemanfaatan hukum menurut O.Notohamidjojo dan Teori ekosentrisme milik Sonny Keraf. Kedua, terdapat hambatan dalam proses alih fungsi dimana ditemukan pencemaran lingkungan dan status hukum pengelolaan wisata tidak jelas, dalam hambatan digunakan Teori kepastian hukum milik Jean M.Otto dan Teori Ekosentrisme Arne Naess. Simpulan dari penelitian proses alih fungsi dilakukan harus dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan, manfaat bagi masyarakat dan regulasi yang dapat menjamin masyarakat lokal. Saran dalam penelitian (1) Pengembangan geopark diharapakn mempertimbangkan dampak lingkungan dan manfaat, (2) perlu dibuat regulasi untuk pengelolaan Geopark.]]>
<![CDATA[THE PHENOMENON OF CHILDFREE AS A CULTURE THAT CONTRADICTS PATRIARCHAL IDEOLOGY IN INDONESIA ]]>
<![CDATA[Allecya Nor Malita Sari]]>;
<![CDATA[Rini Fidiyani]]>
<![CDATA[ Law Research Review Quarterly Vol. 11 No. 2 (2025): Contemporary Issues in Crime and Justice ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15294/llrq.v11i2.27809
<![CDATA[Based on the National Socioeconomic Survey conducted by the Central Statistics Agency in 2022, 8% of Indonesian women (equivalent to 71,000 people) aged 15-49 chose to be childfree. This phenomenon is considered deviant from norms, religion, and culture. In addition, it also has a negative impact on the population and the existence of the country. This study aims to identify and analyze the causes of childfree in Indonesia and the government's response to this phenomenon. The research method used is sociological-legal with a qualitative approach. The results of the study indicate that childfree in Indonesia is caused by internal and external cultural impacts, economic and psychological factors, environmental and demographic issues, technological development, and reproductive health. Government actions to anticipate the spread of the childfree movement include developing programs that enhance family resilience and well-being. This study employs Schutz's phenomenological theory, gender theory (nature, nurture, and equilibrium), and James E. Anderson's public policy theory. Schutz's phenomenological theory helps understand the meaning of childfree for its adherents as an expression of individual freedom perceived to bring happiness. Gender theory explains the relationship between patriarchy and childfree. Patriarchy emerges from the nature approach, while childfree from nurture. Gender equilibrium theory serves as a mediating solution by balancing individual rights and social interests. James E. Anderson's public policy theory is used to assess the urgency of the issue and formulate relevant policies.]]>
<![CDATA[IDEOLOGI PATRIARKI ATAS DAMPAK KETIMPANGAN GENDER BAGI MUTU PENDIDIKAN PADA KELUARGA PETANI DI KABUPATEN GROBOGAN ]]>
<![CDATA[Musbikhatil Khasanah, Shofiyani]]>;
<![CDATA[Rini Fidiyani]]>
<![CDATA[ Law Research Review Quarterly Vol. 11 No. 2 (2025): Contemporary Issues in Crime and Justice ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15294/llrq.v11i2.27936
<![CDATA[Patriarchal ideology on the impact of gender inequality occurs due to several factors, including: Customs, Lack of public understanding, high rates of early marriage in girls and economic limitations of the family. The purpose of this study is first to identify and analyze the causes of patriarchal ideology on the impact of gender inequality on mutual education in farming families. Second, to analyze the efforts that will be made to overcome patriarchal ideology on the impact of gender inequality on mutual education in farming families. The research method used in this study is a qualitative approach with a sociological juridical research type. The data sources used in this study are primary, secondary and tertiary data sources. The results of this study indicate that patriarchal ideology on the impact of gender inequality that occurs in society is still strong and has an impact on education, especially for girls. Therefore, efforts need to be made by the government and families to overcome gender discrimination in order to realize gender equality in women's education in society. The theory in this study is (1) The theory of liberal feminism according to Mary Wallstonecraft is used to analyze gender discrimination that affects education and women's rights. The reason for using this theory is because it focuses on women's empowerment and the barriers that prevent women from gaining equal access to education with men. (2) Feminist legal theory according to Catharine Mackinon is used to analyze how legal efforts and government policies address gender inequality in education. The reason for using this theory is because this theory seeks to empower women by providing space for them to participate in the formation, implementation, and interpretation of law.]]>
<![CDATA[Compartmentalization Structured Candidate Selection untuk Fungsionalisasi Partai Politik dalam Pilkada Berbasis Good Election. ]]>
<![CDATA[Claryza]]>;
<![CDATA[Arif Hidayat]]>
<![CDATA[ Law Research Review Quarterly Vol. 11 No. 2 (2025): Contemporary Issues in Crime and Justice ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15294/llrq.v11i2.27966
<![CDATA[Praktik dinasti politik di Indonesia semakin berkembang pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 33/PUU-XIII/2015 yang menghapus syarat “tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana” dalam pencalonan kepala daerah. Kondisi ini menjadi tantangan serius bagi fungsi partai politik sebagai pilar demokrasi, khususnya dalam proses rekrutmen politik yang berkualitas. Penelitian hukum ini bertujuan untuk menganalisis implikasi hukum dari putusan tersebut, serta mengidentifikasikan dan mengevaluasi model compartmentalization berbasis structured candidate selection sebagai fungsionalisasi partai politik guna mencegah konflik kepentingan dalam kandidasi kepala daerah. Penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual dan normatif dengan teknik studi dokumen hukum dan pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penghapusan persyaratan “tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana” membuka ruang legal bagi praktik dinasti politik, yang bertentangan dengan demokrasi konstitusional. Untuk itu, partai politik perlu mengadopsi tiga dimensi dalam seleksi kandidat, yakni netralitas, integritas, dan transparansi, serta menerapkan model rekrutmen compartmentalization melalui lima aspek utama yakni reason, adaption, goal attainment, integration, dan latency. Dengan demikian, partai politik dapat memperkuat fungsi kaderisasi sesuai prinsip good election.]]>
<![CDATA[Pembuktian Gratifikasi Seksual Sebagai Tindak Pidana Korupsi di Indonesia ]]>
<![CDATA[Situmorang, Sepanya]]>
<![CDATA[ Law Research Review Quarterly Vol. 11 No. 2 (2025): Contemporary Issues in Crime and Justice ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15294/llrq.v11i2.28192
<![CDATA[Berkembangnya modus dalam gratifikasi yang dalam hal ini gratifikasi dalam bentuk pemberian layanan seksual menjadi polemik dan celah untuk dapat melakukan tindak pidana korupsi. Pengaturan mengenai gratifikasi diatur dalam Pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi (UUPTPK). Dalam penjelasan pasal disebut kan pengartian gratifikasi yaitu pemberian dalam arti luas dan menyebutkan bentuk-bentuk namun tidak terdapat gratifikasi seksual atau layanan seksual secara eksplisit sebagai salah satu kategori yang masuk dalam gratifikasi. Rumusan masalah penelitian adalah apakah pemberian pelayanan seksual dapat dikategorikan sebagai bentuk gratifikasi dalam tindak pidana korupsi di indonesia, Bagaimanakah cara pembuktian bahwa pemberian pelayanan seksual kepada pejabat negara merupakan gratifikasi. Tujuan dari penelitian ini, untuk mengetahui apakah pemberian pelayanan seksual dapat dikategorikan sebagai bentuk gratifikasi dalam tindak pidana korupsi di indonesia, untuk menjelaskan pembuktian pemberian pelayanan seksual sebagai gratifikasi dalam tindak pidana korupsi berdasarkan hukum positif di indonesia. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif hukum dengan jenis penelitian doktrinal yang didasarkan pada hukum normatif tertulis yang didukung oleh bahan kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada penjelasan Pasal 12 B ayat (1) UUPTPK memberikan pengertian terhadap pemberian yaitu dalam arti luas dan disebutkan pula dalam bentuk fasilitas lainnya. Dalam hal ini gratifikasi dalam bentuk pemberian pelayanan seksual atau gratifikasi seksual dapat dimasukkan dalam kategori fasilitas lainnya. Dalam pembuktian gratifikasi seksual dapat menggunakan sistem pembuktian terbalik berimbang atau semi terbalik. Terdapat beberapa hal yang harus dibuktikan oleh terdakwa dan jaksa meliputi apakah terdapat gratifikasi seksual yang diterima oleh terdakwa atau tidak dan jika ada apakah terdapat hubungan pemberian pelayanan seksual tersebut terhadap jabatan sehingga melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang ii bertentangan dengan tugas dan kewajibannya dan juga harus memenuhi unsur unsur yang disebutkan di dalam Pasal 12 B UUPTPK. ]]>
<![CDATA[Tinjauan Viktimologis Eksploitasi Seksual Terhadap Anak: Studi Kasus Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2023/PN Gto ]]>
<![CDATA[Ainun Kusuma Dewi, Ainun]]>
<![CDATA[ Law Research Review Quarterly Vol. 11 No. 2 (2025): Contemporary Issues in Crime and Justice ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15294/llrq.v11i2.28571
<![CDATA[Child sexual exploitation is a serious and complex problem that occurs globally, with profound physical, psychological, and social impacts on victims. This study analyzes cases of child sexual exploitation through the perspective of victimology, which highlights the vulnerability of victims and the mechanisms of victimization. The research method used is the juridical normative legal method. This study results in that the analyzed cases show how the perpetrators build manipulative relationships and conduct grooming systematically to exploit victims. Comprehensive prevention and prosecution efforts are needed, including preventive approaches in the form of education, improving family welfare, and environmental supervision, as well as repressive approaches through law enforcement and victim rehabilitation. Indonesia has adopted various international instruments and laws that support child protection and the fight against this crime. A victimological approach is essential to understand patterns of exploitation and formulate effective protection strategies to ensure children's rights and welfare.]]>
<![CDATA[IMPORTANCE OF COMMUNAL INTELLECTUAL PROPERTY REGISTRATION IN FOSTERING CREATIVE ECONOMY IN BERAU'S DANCE COMMUNITY ]]>
<![CDATA[Hediati, Febri Noor]]>;
<![CDATA[Masnawiyah]]>;
<![CDATA[Haifa Salsabila Mawardi]]>
<![CDATA[ Law Research Review Quarterly Vol. 11 No. 3 (2025): Various Issues on Law and Development ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15294/llrq.v11i3.22428
<![CDATA[The preservation and protection of traditional dance as a communal intelectual property (CIP). The dance comunity plays a significant role in sustaining cultural heritage while contributing to the region's economic growth through performances at festivals and events. However, the lack of awareness and legal protection for traditional dance has led to cases of ownership claims by external parties, threatening the authenticity and economic potential of these artistic expressions. this study employs a social legal reseach approach, incorporating qualitative data form field observations and questionnaires distributed among the dance communities in Berau regency. Findings indicate the a majority of dance group lack knowledge of communal intelectual property rights, with 92 % of respondents unaware of the registration process. Additionaly, 84 % have experienced claims on their traditional dances, highlighting the urgency of legal recognition. registering communal intelectual property provides legal security, enhances economic opportunites and fosters innovation within the creative industry. It ensures the dance communities benefit from their artistic works through licensing, royalties and tourism promotion. Moreover, goverment intervention is necessary to facilitate the registration process, integrate communal intelectual property into regional development plans and provide education on property rights. This research underscores the importance of communal intelectual property registration as a strategic tool for cultural preservation and economic empowerment. Strengthening legal frameworks and increasing awareness among dance communities are crucial to safeguarding traditional arts while advancing the creative economy in Berau Regency.]]>
<![CDATA[Perlindungan Terhadap Konsumen Liquid Electronic Cigarette Kadaluwarsa Melalui Media Sosial ]]>
<![CDATA[Yuliarto Setiadi, Fathur]]>;
<![CDATA[Nurul Fibrianti]]>
<![CDATA[ Law Research Review Quarterly Vol. 11 No. 3 (2025): Various Issues on Law and Development ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15294/llrq.v11i3.21021
<![CDATA[The trade of e-cigarette juice over social media involves a legal relationship that establishes obligations, rights, and responsibilities. Bea Cukai, as a government supervisory organization, is required to regulate the circulation of e-cigarette liquids. The topics addressed in this study are: (1) Legal protection for consumers against the sale of expired e-cigarette liquids via social media to safeguard customers from harm. (2) The role of government regulatory organizations in addressing the spread of expired e-cigarette liquid sales. This is a qualitative study that takes an empirical judicial method. The researcher used data from both primary and secondary sources. Primary data were gathered through observations, interviews, and documentation, while secondary data came from consumer protection laws, publications, and other literature. The researcher employed source triangulation and theory triangulation to test and validate the data. In this study, the data is analyzed utilizing the Milles and Huberman approach. The research results show that: (1) Consumers of e-cigarette liquid do not receive accurate and clear information regarding the expiration date on the liquid packaging, thus not obtaining the consumer rights stated in Article 4 letters (a) and (c) of the Consumer Protection Law (UUPK). (2) The affixing of excise tax on e-cigarette liquid packaging is intended to regulate circulation and limit consumption in accordance with Law Number 39 of 2007 concerning Amendments to Law Number 11 of 1995 concerning Excise Tax. The presence of excise tax to limit excise goods is an effort by the Government to increase state revenue and control products with negative impacts.]]>
<![CDATA[Ketahanan Nasional dan Penguasaan Tanah oleh Warga Negara Asing di Bali: Tantangan dan Solusi ]]>
<![CDATA[Kusuma Dewi, Ainun]]>
<![CDATA[ Law Research Review Quarterly Vol. 11 No. 3 (2025): Various Issues on Law and Development ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15294/llrq.v11i3.23534
<![CDATA[Penguasaan tanah oleh warga negara asing (WNA) di Bali memiliki dampak signifikan terhadap ketahanan nasional Indonesia, terutama dalam aspek kedaulatan, ekonomi, pangan, dan sosial budaya. Meskipun Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (UUPA) melarang WNA memiliki hak milik atas tanah namun, praktik seperti nominee agreement membuka celah hukum yang dapat merugikan kepentingan nasional. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dampak penguasaan tanah oleh WNA di Bali terhadap ketahanan nasional Indonesia, serta memberikan solusi komprehensif terkait pengelolaan tanah yang memperhatikan kepentingan nasional. Dengan menggunakan metode hukum normatif melalui pendekatan undang-undang (statute approach) serta pendekatan konseptual (conceptual approach) dan menggunakan bahan hukum primer dan sekunder untuk menganalisis permasalahan yang ada pada akhirnya didapatkan hasil bahwa penguasaan tanah oleh WNA berpotensi mengancam kedaulatan negara. Pemerintah Bali menghadapi tantangan dalam mengatur penguasaan tanah oleh WNA dikarenakan regulasi yang tidak konsisten, pengawasan yang lemah, serta praktik manipulasi hukum melalui penggunaan proxy. Untuk itu, diperlukan pendekatan komprehensif dalam pengelolaan tanah, melalui penguatan regulasi, kebijakan yang berpihak pada masyarakat lokal, dan alternatif investasi yang tidak merugikan kepentingan nasional. Dengan langkah-langkah tersebut, Indonesia dapat memanfaatkan potensi investasi asing tanpa mengorbankan kedaulatan negara dan ketahanan nasional. ]]>
<![CDATA[Restoring The Rights Of Child Victims Of Sexual Crimes In Indonesia Throughs Victim Impact Statement ]]>
<![CDATA[Silitonga, Tumpal Paskalis]]>
<![CDATA[ Law Research Review Quarterly Vol. 11 No. 3 (2025): Various Issues on Law and Development ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15294/llrq.v11i3.25491
<![CDATA[The position of victims in the Indonesian Criminal Justice System currently seems to have been "discriminated against" by criminal law and the criminal justice system itself, this is due to the lack of regulations that pay attention to the rights and interests of victims, both in the form of protection and restoration of their rights, One of which is that victims are still unable to actively participate in defending their rights fairly because the role of victims is only as evidence in the form of victim witness statements in trials in their own cases. Likewise with children who are victims of sexual crimes in Indonesia who currently still need serious attention from the state, based on existing facts and data, it has been proven that the state is still unable to fulfill and restore the rights of child victims of sexual crimes fairly. So the researcher analyzes how the Victim Impact Statement can be the answer to the problems regarding victims today. This study applies a type of juridical-normative legal research with a qualitative approach. This study applies primary, secondary and tertiary legal materials as study materials. This study found that with the recommendation of the Victim Impact Statement which is based on the 'right to be heard', just as the accused can provide their perspective in providing justification or defense for themselves, the victim also has the right to convey an opinion or statement from the victim's perspective regarding the crime they experienced to be used as a consideration by the judge in making a fair and balanced decision, both for the victim and the accused.]]>
