cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
I G.M. Yogiswara Winatha
Contact Email
yogiswara.winatha@unr.ac.id
Phone
+6282182906914
Journal Mail Official
invention@unr.ac.id
Editorial Address
Jl. Kampus Ngurah Rai No.30, Penatih, Kec. Denpasar Tim., Kota Denpasar, Bali 80238
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
INVENTION: Journal of Intellectual Property Law
Published by Universitas Ngurah Rai
ISSN : -     EISSN : 30632900     DOI : https://doi.org/10.70358/invention
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
INVENTION: Journal of Intelectual Property is an open access journal using a double blind peer-review process, published by Lembaga Penelitian Pengabdian Masyarakat Pusat Kajian (LPPMPK-Universitas Ngurah Rai). Published twice a year (June and December) INVENTION aims to publish manuscripts of high-quality research as well as conceptual analysis that studies specific fields of Intelectual Property. INVENTION welcomes academics, researchers, and practitioners to submit their manuscript. It might be written in Indonesia or English, have never been published elsewhere, are original, and are not under consideration for other publications. For checking Plagiarism, INVENTION Editorial Board will screen plagiarism using Turnitin Program. If it is found that there is a plagiarism indication (above 20%), the editorial board will automatically reject the manuscript immediately.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 24 Documents
 1   2   3 
Perlindungan Warga Sipil Dalam Konflik Bersenjata (Studi Kasus Penggunaan Asas Pembedaan Dalam Konflik Di Suriah) Lombok, Lesza Leonardo; Singkoh, Angel Christi; Salainti, Yolanda
INVENTION: Journal of Intellectual Property Law Vol 2 No 1 (2025): INVENTION: Journal of Intellectual Property Law
Publisher : Lembaga Penelitian Pengabdian Masyarakat dan Pusat Kajian - Universitas Ngurah Rai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70358/invention.v2i1.1471

Abstract

Penelitian ini bertujuan mengkaji perlindungan warga sipil dalam konflik bersenjata di Suriah melalui penerapan asas pembedaan dalam Hukum Humaniter Internasional. Asas ini mengharuskan pihak yang bertikai membedakan antara kombatan dan warga sipil serta target militer dan objek sipil. Namun, dalam praktiknya, sering terjadi pelanggaran yang mengakibatkan tingginya korban sipil. Penelitian ini bertujuan mengenal isi Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan 1977. Hasilnya menunjukkan bahwa meskipun regulasi hukum internasional telah menetapkan perlindungan, pelanggaran masih marak terjadi. Untuk itu, peneliti merekomendasikan penguatan pengawasan internasional, edukasi hukum humaniter, serta sanksi tegas bagi pelaku pelanggaran guna meningkatkan perlindungan warga sipil
Perbandingan Perlindungan Hukum Berbasis Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Dan Digital Millennium Copyright Act (DMCA) Terhadap Karya Musik yang Dipublikasikan Ulang di YouTube Tanpa Izin Siwi, Alezandro Pitter; Lombok, Lesza Leonardo; Manangin, Susi Aryani
INVENTION: Journal of Intellectual Property Law Vol 2 No 2 (2025): INVENTION: Journal of Intellectual Property Law
Publisher : Lembaga Penelitian Pengabdian Masyarakat dan Pusat Kajian - Universitas Ngurah Rai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70358/invention.v1i2.1489

Abstract

Perkembangan teknologi digital memudahkan distribusi karya, termasuk lagu, melalui platform seperti YouTube, namun juga meningkatkan risiko pelanggaran hak cipta. Penelitian ini menganalisis perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta atas lagu yang dipublikasikan ulang tanpa izin di YouTube. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Hasilnya menunjukkan bahwa meskipun Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 telah mengatur perlindungan hak cipta, tantangan masih muncul dalam penerapannya di ranah digital. Untuk itu, studi ini membandingkan dengan Digital Millennium Copyright Act (DMCA) di Amerika Serikat yang memiliki mekanisme notifikasi dan takedown. Perbandingan ini menunjukkan perlunya penguatan sistem perlindungan digital di Indonesia melalui kolaborasi pemerintah, platform, dan masyarakat.
Penegakan Hukum Atas Pelanggaran Konten Digital Ditinjau Dari Hukum Positif Di Indonesia DEWI, PUTU EKA TRISNA
INVENTION: Journal of Intellectual Property Law Vol 2 No 2 (2025): INVENTION: Journal of Intellectual Property Law
Publisher : Lembaga Penelitian Pengabdian Masyarakat dan Pusat Kajian - Universitas Ngurah Rai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70358/invention.v1i2.1508

Abstract

Kehidupan masyarakat sekarang tidak dapat dipisahkan dengan perkembangan dan kemajuan dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemajuan ini mempermudah masyarakat dalam memperoleh akses dan penyebaran konten melalui media sosial, situs streaming, dan platform digital lainnya. Konten digital seperti musik, film, buku elektronik, hingga desain grafis rentan terhadap pengandaan, penyebarluasan, dan penggunaan ulang tanpa izin. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk konflik norma antara kedua undang-undang tersebut, khususnya dalam praktik pemblokiran konten oleh pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Metode Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, yakni penelitian yang bertumpu pada kajian Pustaka dan analisis bahan hukum tertulis. Fokus utama penelitian adalah konflik norma antara Undang-Undang Hak Cipta dan Undang-Undang ITE dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pertentangan prosedural antara prinsip pembuktian yudisial dalam Undang-Undang Hak Cipta dengan kewenangan administratif dalam Undang-Undang ITE. Konflik ini menimbulkan ketidakpastian hukum, potensi pelanggaran hak digital, dan perlunya harmonisasi regulasi.
Tinjauan Yuridis Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia Menurut Uu No 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Ilham Permana
INVENTION: Journal of Intellectual Property Law Vol. 2 No. 1 (2025): INVENTION: Journal of Intellectual Property Law
Publisher : Lembaga Penelitian Pengabdian Masyarakat dan Pusat Kajian - Universitas Ngurah Rai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70358/invention.v2i1.1437

Abstract

The aim of this research is to see whether Copyright can be used as an Object of Fiduciary Guarantee according to Law no. 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees and knowing the factors causing the non-implementation of Copyright as Fiduciary Guarantee. This research uses the Normative Empirical method that examines the implementation of positive legal provisions (legislation) and written documents in action (factual) on each specific legal event that occurs in society. With the aim of ensuring whether the results of the application of the law are in accordance or not in accordance with the provisions of the statutory regulations. The results of this research are that copyright may be used as an object of Fiduciary Guarantee according to Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantee where copyright can be encumbered with collateral in the form of a fiduciary, but not on the object encumbered by the copyright, but rather the economic value attached to it. the copyright. Apart from that, the Copyright must first be registered with the Directorate General of Intellectual Property of the Ministry of Law and Human Rights before it can be guaranteed. This is important because it is proof of ownership and registration of the Copyright holder. And regarding the implementation of Copyright as Fiduciary collateral, it is still hampered by several factors that make this regulation unable to be implemented, including regulatory obstacles, where the Indonesian Bank regulations indicate that Intellectual Property has not been registered as collateral, property appraisal, which in government regulation number. 24 of 2022 concerning the Creative Economy does not yet technically regulate the protection and procedures for receiving collateral, and Indonesian society's appreciation for Copyright is still very lacking and many people still don't even know that Copyright can be used as an object of fiduciary collateral.
Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Lagu Atas Tindakan Remix Lagu Yang Dipublikasi Melalui Tiktok Sarvina Vanna
INVENTION: Journal of Intellectual Property Law Vol. 2 No. 1 (2025): INVENTION: Journal of Intellectual Property Law
Publisher : Lembaga Penelitian Pengabdian Masyarakat dan Pusat Kajian - Universitas Ngurah Rai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70358/invention.v2i1.1438

Abstract

This research aims to find out the legal protection for song creators for the act of remixing songs published through Tiktok.and to find out the legal remedies that can be taken by song creators for the act of remixing songs published through Tiktok. This research uses normative research methods. This research examines the truth based on the suitability between what is studied and the rules set to find a legal rule. The approaches used in this study are the (statue approach), and the (conceptual approach). The result of this study indicate that English translation. The results of this study show that 1) legal protection for song creators for the act of remixing songs through TikTok is a legal protection contained in Law 28 of 2014 article 9 paragraph (3) which states that "Everyone without the permission of the creator or copyright holder is prohibited from reproducing and/or using commercially the work". Then the government provides legal protection with civil remedies in accordance with the application of article 1365 of the Civil Code regarding unlawful acts.
Pertanggungjawaban Pidana Perusahaan Shopee Atas Pelanggaran Tindak Pidana Merek (Study Kasus Pemalsuaan Produk Oleh Brand Hamlin) Theresia Sinta Debora Sinaga
INVENTION: Journal of Intellectual Property Law Vol. 2 No. 1 (2025): INVENTION: Journal of Intellectual Property Law
Publisher : Lembaga Penelitian Pengabdian Masyarakat dan Pusat Kajian - Universitas Ngurah Rai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70358/invention.v2i1.1439

Abstract

The aim of this research is to determine the form of criminal responsibility of the Shopee marketplace for brand violations committed by sellers. The research method used is a normative research type. Using a statutory approach, conceptual approach and case approach. Sources of legal materials consist of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The technique for collecting legal materials uses library research techniques. Using qualitative descriptive legal material analysis techniques, namely data obtained after being compiled systematically, and then analyzed in the form of descriptions. Based on the description of the research results and discussion in this research, it shows that regarding acts of infringement of the same brand, it is basically regulated in article 100 paragraph 1 of Law number 20 regarding brands and geographical indications. criminal responsibility related to the criminal acts that the author is reviewing, that the Shopee Company cannot be held responsible because Shopee is only a place for buying and selling transactions for sellers and consumers, but Shopee in this case can provide responsibility for incidents of brand infringement, responsibility for Shopee goods is not in the form of replacement in the form of physical, but Shopee's responsibility in the form of actions taken on seller accounts including: Deletion and blocking of registered accounts, restrictions on seller accounts, suspension and termination of accounts.
Tinjauan Yuridis Terhadap Plagiarisme Konten Youtube Yang Dilakukan Channel Calon Sarjana Kepada Youtuber Jamie Tate Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Mohammad Yusril Ramdhany
INVENTION: Journal of Intellectual Property Law Vol. 2 No. 1 (2025): INVENTION: Journal of Intellectual Property Law
Publisher : Lembaga Penelitian Pengabdian Masyarakat dan Pusat Kajian - Universitas Ngurah Rai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70358/invention.v2i1.1440

Abstract

This research aims to find out the legal protection for Jamie Tate's Youtube video copyrighted work as a foreigner against acts of plagiarism committed by the Calon Sarjana’s channel as an Indonesian citizen according to Law Number 28 of 2014 concerning Copyright and to find out the legal remedies that the creator can take for plagiarism . This research uses a type of Normative research, using two approaches, namely the legal approach (Statue Approach) and the conceptual approach (Conceptual Approach). The results of this research show that legal protection against copyright violations such as piracy of content or video content, rebroadcasting without the creator's permission, as well as plagiarism of content by both domestic and foreign individuals, so as to protect the rights of creators relating to their creations granted exclusive rights to the Creator. Meanwhile, if foreigners want to file a copyright lawsuit, they can do so at the Commercial Court as stated in Article 95 Paragraph (1) UUHC. It can be said that foreigners can sue Indonesian citizens who violate their copyright because Indonesia has ratified the Berne Convention through Presidential Decree 18/1997. So, in this case, Jamie Tate as the creator has the right to file a claim for compensation with the Commercial Court for the copyright infringement he experienced as stated in Article 99 Paragraph (1) UUHC. The legal action taken by Jamie Tate regarding acts of plagiarism carried out by the Calon Sarjana’s Youtube channel can be done in 3 ways, namely, through litigation by suing the Bachelor Candidate in the Commercial Court, through non-litigation through online mediation, and finally through YouTube's instrument is in the form of reporting copyright violations.
TINJAUAN HUKUM TERHADAP SENGKETA MEREK KARENA ADANYA PERSAMAAN PADA POKOKNYA MENURUT UNDANG - UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS Astria Rikayana Pakpahan; Feibe Engeline Pijoh; Arthur Novy Tuwaidan; Lesza Leonardo Lombok
INVENTION: Journal of Intellectual Property Law Vol. 2 No. 2 (2025): INVENTION: Journal of Intellectual Property Law
Publisher : Lembaga Penelitian Pengabdian Masyarakat dan Pusat Kajian - Universitas Ngurah Rai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70358/invention.v1i2.1465

Abstract

Hak Kekayaan Intelektual adalah hak ekonomi atas karya intelektual, termasuk merek dagang yang membedakan produk suatu perusahaan. Sengketa merek sering terjadi akibat peniruan, terutama terhadap merek terkenal, seperti kasus "Gudang Garam" vs "Gudang Baru" yang dinilai melanggar UU No. 20 Tahun 2016 yang digugat PT. Gudang Garam karena dianggap menyerupai mereknya, baik secara visual maupun unsur lainnya. Metode yuridis normatif digunakan dalam penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam berbagai aspek, termasuk bentuk dan komposisi huruf, komposisi warna, ejaan, gaya penulisan, dan penempatan gambar atau lukisan, terdapat persamaan antara Gudang Garam dan Gudang Baru. Dalam kasus sengketa merek gudang garam dan gudang baru, bentuk kepastian hukum utama adalah keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Penggunaan merek yang sama merusak hak eksklusif merek dagang yang telah didaftarkan sebelumnya. Dengan demikian, pihak pertama memerlukan perlindungan hukum.
Perlindungan Warga Sipil Dalam Konflik Bersenjata (Studi Kasus Penggunaan Asas Pembedaan Dalam Konflik Di Suriah) Lesza Leonardo Lombok; Angel Christi Singkoh; Yolanda Salainti
INVENTION: Journal of Intellectual Property Law Vol. 2 No. 1 (2025): INVENTION: Journal of Intellectual Property Law
Publisher : Lembaga Penelitian Pengabdian Masyarakat dan Pusat Kajian - Universitas Ngurah Rai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70358/invention.v2i1.1471

Abstract

This study aims to examine the protection of civilians in the armed conflict in Syria through the application of the principle of distinction under International Humanitarian Law. This principle requires conflicting parties to differentiate between combatants and civilians, as well as between military targets and civilian objects. However, in practice, violations frequently occur, resulting in high civilian casualties. The research also aims to analyze the content of the 1949 Geneva Conventions and the 1977 Additional Protocols. The findings indicate that despite the existence of international legal regulations providing protection, violations remain widespread. Therefore, the study recommends strengthening international oversight, enhancing humanitarian law education, and enforcing strict sanctions against violators to improve the protection of civilians
Perbandingan Perlindungan Hukum Berbasis Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Dan Digital Millennium Copyright Act (DMCA) Terhadap Karya Musik yang Dipublikasikan Ulang di YouTube Tanpa Izin Alezandro Pitter Siwi; Lesza Leonardo Lombok; Susi Aryani Manangin
INVENTION: Journal of Intellectual Property Law Vol. 2 No. 2 (2025): INVENTION: Journal of Intellectual Property Law
Publisher : Lembaga Penelitian Pengabdian Masyarakat dan Pusat Kajian - Universitas Ngurah Rai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70358/invention.v1i2.1489

Abstract

The development of digital technology has facilitated the distribution of works, including songs, through platforms such as YouTube, but also increased the risk of copyright infringement. This study analyzes legal protection for copyright holders of songs republished on YouTube without authorization. The method used is normative juridical with a statutory and case study approach. The results show that although Law Number 28 of 2014 provides copyright protection, challenges remain in its digital implementation. Therefore, this study compares it with the Digital Millennium Copyright Act (DMCA) in the United States, which offers a notice-and-takedown mechanism. The comparison highlights the need to strengthen Indonesia's digital copyright protection through collaboration between the government, platforms, and the public.

Page 2 of 3 | Total Record : 24

 1   2   3 

Filter by Year

2024 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 3 No. 2 (2026): INVENTION: Journal of Intellectual Property Law Vol. 2 No. 2 (2025): INVENTION: Journal of Intellectual Property Law Vol 2 No 2 (2025): INVENTION: Journal of Intellectual Property Law Vol 2 No 1 (2025): INVENTION: Journal of Intellectual Property Law Vol. 2 No. 1 (2025): INVENTION: Journal of Intellectual Property Law Vol 1 No 1 (2024): INVENTION: Journal of Intellectual Property Law