cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Nada Prima Dirkareshza
Contact Email
nadaprima@zhatainstitut.org
Phone
+6285283990991
Journal Mail Official
vanjava@zhatainstitut.org
Editorial Address
Jl. Pisangan Baru Utara, RT/RW 004/012 Matraman - Jakarta Timur
Location
Kota adm. jakarta timur,
Dki jakarta
INDONESIA
Van Java Law Journal
Published by Zhata Institut
ISSN : -     EISSN : 30892244     DOI : -
Core Subject : Religion, Education, Social,
Religion Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Social Sciences
Van Java Law Journal diinisiasi sebagai jurnal untuk publikasi hasil-hasil penelitian hukum, baik kajian empiris maupun normatif, khususnya dalam isu-isu hukum dengan pendekatan multidisiplin terhadap kajian hukum Indonesia. Jangkauan pembacanya termasuk praktisi hukum, penelitia hukum, akademisi hukum, filsuf hukum, kriminolog, antropolog, sosiolog, sejarawan, ilmuwan politik, dan peminat/ perhati lainnya. Berbagai topik namun tidak terbatas pada, hukum pidana, hukum tata negara, hukum perdata, hukum ekonomi, hukum kekayaan intelektual, hukum dan teknologi, hukum penyelesaian sengketa, hukum hak asasi manusia, hukum internasional, hukum pajak, hukum Islam, hukum adat, hukum bisnis komersial, hukum lingkungan, pendidikan hukum, maritim hukum, hukum perdagangan, dalam kerangka kajian hukum Indonesia. Jurnal ini terbit setiap bulan April, Agustus dan Desember.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 2 No 01 (2025): APRIL" : 5 Documents clear
IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO.168/PUU-XXI/2023 PADA UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA TERHADAP UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA Nurhalizah, Aisyah
Van Java Law Journal Vol 2 No 01 (2025): APRIL
Publisher : Zhata Institut

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023 telah membawa perubahan signifikan dalam perlindungan tenaga kerja di Indonesia, terutama terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Putusan ini menegaskan pentingnya prioritas penggunaan tenaga kerja lokal, pengaturan perjanjian kerja waktu tertentu, serta peningkatan waktu istirahat bagi pekerja. Selain itu, revisi mengenai pengupahan yang kini mencakup kesejahteraan jangka panjang menunjukkan komitmen untuk meningkatkan kualitas hidup pekerja. Meskipun demikian, tantangan dalam implementasi keputusan ini masih ada, dan diperlukan penyesuaian regulasi lebih lanjut oleh DPR dan Presiden untuk memastikan substansi undang-undang sesuai dengan putusan MK. Dengan melibatkan berbagai stakeholder dalam proses revisi, diharapkan kebijakan yang dihasilkan dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih adil dan berkelanjutan, serta mengakomodasi kepentingan pekerja dan pengusaha secara seimbang. Revisi ini tidak hanya penting untuk perlindungan hak-hak pekerja tetapi juga untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif di Indonesia.  
PERAN HUKUM AGRARIA DALAM MENYELESAIKAN KONFLIK TANAH ANTARA MASYARAKAT ADAT DAN PERUSAHAAN PERKEBUNAN DI INDONESIA Adam, Chelsea Kairadinda; Rahayu, Cantika Tresna; Senandung Vazkya, Ni Komang Revalina; Amalia, Firda; C. R., Amanda Aurelia
Van Java Law Journal Vol 2 No 01 (2025): APRIL
Publisher : Zhata Institut

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.64578/vjlj.v2i01.109

Abstract

Konflik agraria antara masyarakat adat dan perusahaan perkebunan di Indonesia mencerminkan ketegangan antara kepentingan budaya dan sosial masyarakat lokal dengan kebutuhan ekonomi nasional. Artikel ini mengeksplorasi peran hukum agraria, khususnya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5 Tahun 1960, dalam menyelesaikan sengketa tanah yang seringkali melibatkan hak ulayat masyarakat adat. Studi kasus di Desa Talang Jerinjing, Riau, dan Kabupaten Karo, Sumatera Utara, menunjukkan bahwa tumpang tindih kebijakan, kurangnya pengakuan formal terhadap hak ulayat, dan ketimpangan kekuatan antara masyarakat adat dan perusahaan merupakan hambatan utama dalam penyelesaian konflik. Artikel ini merekomendasikan reformasi hukum agraria yang lebih inklusif, penguatan mekanisme mediasi dan arbitrase, serta pemberdayaan masyarakat adat melalui pendidikan hukum untuk menciptakan keadilan sosial dan pembangunan yang berkelanjutan.    
IMPLIKASI HUKUM WANPRESTASI DALAM PEMBAYARAN FITUR CASH ON DELIVERY (COD) PADA MARKETPLACE Fauzyyah, Nabilah Putri; Rahmawati, Adinda Rizki; Inaaya, Arifa Ishla; Behestizahra; Syifa, Fiona Amara
Van Java Law Journal Vol 2 No 01 (2025): APRIL
Publisher : Zhata Institut

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.64578/vjlj.v2i01.128

Abstract

Cash on Delivery (COD) adalah sistem pembayaran dalam transaksi online pada marketplace dimana pembayaran dilakukan saat barang diterima oleh konsumen. Permasalahan hukum yang sering terjadi pada sistem ini yaitu wanprestasi akibat kelalaian pihak penjual atau pembeli dalam memenuhi kewajibannya. Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menjelaskan bahwa wanprestasi adalah kegagalan salah satu pihak dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab serta implikasi hukum terhadap wanprestasi dalam sistem pembayaran COD pada marketplace. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan konsep, teori, dan asas hukum untuk menganalisis wanprestasi dalam pembayaran COD serta implikasinya. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa wanprestasi dalam fitur pembayaran COD pada marketplace terjadi karena dua faktor, yakni kelalaian melakukan kewajiban dari segi penjual atau bahkan konsumen itu sendiri. Kelalaian kewajiban yang terjadi dari segi penjual salah satunya adalah ketidaksesuaian barang yang dikirim dengan yang ditawarkan. Sedangkan, dari segi konsumen kerap terjadi peristiwa saat barang sampai, tetapi konsumen tidak melakukan pembayaran. Terjadinya wanprestasi tersebut menimbulkan implikasi hukum terhadap pihak yang melakukan wanprestasi, dengan mengacu pada Pasal 1266, 1267, dan 1517 KUHPerdata.  
EKSISTENSI PERJANJIAN INVESTASI KOMPREHENSIF ASEAN (ACIA) TERHADAP ENERGI TERBARUKAN DI INDONESIA Ferdianty, Shavina Putri
Van Java Law Journal Vol 2 No 01 (2025): APRIL
Publisher : Zhata Institut

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.64578/vjlj.v2i01.163

Abstract

Penelitian ini menyelidiki dampak Perjanjian Investasi Komprehensif ASEAN (ACIA) terhadap hukum investasi dan investasi energi terbarukan di Indonesia, dengan menjawab dua pertanyaan utama: pengaruh ACIA terhadap hukum investasi dan dampaknya terhadap investasi energi terbarukan. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, penelitian ini mengkaji peraturan investasi di Indonesia, khususnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Omnibus Law Cipta Kerja. Temuan penelitian menunjukkan bahwa ACIA memiliki potensi untuk meningkatkan investasi energi terbarukan dengan memastikan jaminan dan perlindungan bagi para investor, baik dari ASEAN maupun asing. Integrasi peraturan investasi ACIA dengan undang-undang nasional akan menciptakan lingkungan investasi yang lebih kondusif, menawarkan prospek dan insentif baru bagi investor asing dalam proyek-proyek energi terbarukan. Namun, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk analisis rinci mengenai dampak spesifik ACIA terhadap investasi energi terbarukan di Indonesia, dengan menekankan pentingnya koordinasi yang efektif antara pemerintah, sektor swasta, dan pemangku kepentingan terkait untuk mendorong iklim investasi yang berkelanjutan.
WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN LARANGAN PENGUNGKAPAN RAHASIA DAN LARANGAN KOMPETISI: ANALISIS PUTUSAN NOMOR 331/Pdt/2025/PT DKI Aufa, Muhamad Gagah; Bilqis, Mody Shabina; Ophelia, Talita Azmi; Hidayat, Khaira Fayyaza Ramadhan; Tyastaputra, Benaya Riskya
Van Java Law Journal Vol 2 No 01 (2025): APRIL
Publisher : Zhata Institut

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.64578/vjlj.v2i01.189

Abstract

Dalam kontrak bisnis modern, Perjanjian Kerahasiaan dan Klausul Larangan Kompetisi merupakan perjanjian inominat yang sah berdasarkan Pasal 1320 dan 1338 KUHPerdata, melindungi rahasia dagang serta keunggulan kompetitif melalui asas pacta sunt servanda. Pelanggaran oleh Tergugat Sulfa Sopiani terhadap PT FOOM LAB GLOBAL via Perjanjian No. 0187/NDA/FLG/VII/2023 dikategorikan sebagai wanprestasi (Pasal 1238-1243 KUHPerdata), meliputi tidak melaksanakan prestasi, terlambat, cacat, atau melakukan yang dilarang, seperti bergabung dengan PT MOVI VENTURA PRIMA sebagai pesaing dan mengungkap informasi rahasia. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 331/Pdt/2025/PT DKI (banding dari PN Jakarta Selatan No. 155/Pdt.G/2024/PN.JktSel) menguatkan putusan tingkat pertama, menyatakan Tergugat wanprestasi dan mewajibkan ganti rugi Rp800.000.000 sebagai liquidated damages (penalti konvensi). Turut Tergugat PT MOVI Ventura Prima ditanggung jawab renteng (hoofdelijk aansprakelijkheid) berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata (Perbuatan Melawan Hukum/PMH) atas itikad buruk memanfaatkan rahasia dagang, meskipun bukan pihak kontrak. Pendekatan ini mengintegrasikan wanprestasi (kosten, schaden, interesten) dengan PMH melalui doktrin third party inducement, memastikan pemulihan maksimal bagi PT FOOM.

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2025 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 2 No 01 (2025): APRIL Vol 1 No 03 (2024): DESEMBER Vol 1 No 02 (2024): AGUSTUS Vol 1 No 01 (2024): APRIL