cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Ahlal Kamal
Contact Email
Ahlal.pkl@gmail.com
Phone
+6285285123236
Journal Mail Official
redaksijurnalsinergi@gmail.com
Editorial Address
Jl. Jermani Husein, Desa Lokbangkai RT.07 No.40 Kecamatan Banjang Kab, Lok Bangkai, Kec. Banjang, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan 71416
Location
Kab. hulu sungai utara,
Kalimantan selatan
INDONESIA
Sinergi : Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Published by PT. Ahlal Publisher Nusantara
ISSN : -     EISSN : 31090559     DOI : https://doi.org/10.66914/sinergi
Core Subject : Humanities, Health, Science, Education, Social, Engineering,
Aerospace Engineering Humanities Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Education Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Physics Social Sciences
Sinergi: Jurnal Ilmiah Multidisiplin merupakan platform publikasi ilmiah yang memfasilitasi riset inovatif dan diseminasi pengetahuan lintas disiplin ilmu. Jurnal ini menerbitkan artikel penelitian orisinal yang mencakup spektrum ilmu Pendidikan, Teknologi, Ekonomi, Kesehatan, Hukum, Agama, Sosial, dan Sains Terapan. Diterbitkan secara berkala setiap bulan, Sinergi berkomitmen menjadi wadah akademik global untuk menghasilkan solusi transformatif bagi tantangan kontemporer.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 572 Documents
 40   41   42   43   44 
Analisis Kekosongan Hukum terhadap Perlindungan Korban Kekerasan Seksual Berbasis Gender Online (KBGO) dalam Media Sosial M. Alaika Zainul Islam Afifi; Valentino Ziddan Purwanto; Nadine Indah Wahyudi; Vanesa Arebella Devi Prameswari​; Farhan Rahmad Dwi Jatmoko
Sinergi : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol. 2 No. 5 (2026): Sinergi: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Publisher : PT. AHLAL PUBLISHER NUSANTARA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.66914/jehc9k44

Abstract

The advancement of information and communication technology has generated serious challenges in the form of Online Gender-Based Violence (OGBV) on social media, particularly placing women in vulnerable positions. This study aims to analyze the efforts of the government and law enforcement in providing legal protection for OGBV victims and the impact of legal gaps on legal certainty for victims. The study employs a normative legal research method using statutory, conceptual, and case approaches, focusing on legal instruments such as the Electronic Information and Transactions Law (UU ITE), the Pornography Law, the Criminal Code (KUHP), and Law No. 12 of 2022 on Sexual Violence Crimes. Findings indicate that legal protection efforts include regulatory reinforcement, complaint services via SAPA 129, optimization of cyber units, and identity protection and victim assistance. However, effectiveness remains limited due to fragmented, partial regulations that do not fully address all OGBV modalities such as doxing, cyberstalking, sextortion, and technology-based visual manipulation. Legal gaps result in normative uncertainty, inconsistent application of legal provisions, risks of repeated victimization, and limited restoration of rights. Therefore, harmonization of legal instruments, strengthening content takedown mechanisms, digital identity protection, and psychological recovery of victims are crucial steps to ensure effective, fair, and comprehensive legal protection. The study emphasizes the necessity of a human rights-based and gender-sensitive perspective in digital law enforcement to enhance security and legal certainty for OGBV victims. Keywords: Online Gender-Based Violence, legal protection, social media, Sexual Violence Crimes Law, legal gaps Abstrak Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah menghadirkan tantangan serius berupa Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) di media sosial, yang terutama menempatkan perempuan dalam posisi rentan. Penelitian ini bertujuan menganalisis upaya pemerintah dan aparat penegak hukum dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban KBGO serta dampak kekosongan hukum terhadap kepastian hukum bagi korban. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, fokus pada instrumen hukum seperti UU ITE, UU Pornografi, KUHP, dan UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya perlindungan telah dilakukan melalui penguatan regulasi, layanan pengaduan SAPA 129, optimalisasi unit siber, serta perlindungan identitas dan pendampingan korban. Namun, efektivitasnya masih terbatas karena pengaturan hukum tersebar, parsial, dan belum mencakup seluruh modus KBGO seperti doxing, cyber stalking, sextortion, dan manipulasi visual berbasis teknologi. Kekosongan hukum berimplikasi pada ketidakpastian norma, perbedaan penerapan pasal, risiko korban menjadi korban kembali, serta terbatasnya pemulihan hak. Oleh karena itu, harmonisasi antarinstrumen hukum, penguatan mekanisme teknis takedown konten, perlindungan identitas digital, dan pemulihan psikologis korban menjadi langkah krusial untuk memastikan perlindungan hukum yang efektif, adil, dan komprehensif. Temuan ini menekankan pentingnya perspektif hak asasi manusia dan sensitif gender dalam penegakan hukum digital untuk memperkuat rasa aman dan kepastian hukum bagi korban KBGO. Kata Kunci: Kekerasan Berbasis Gender Online, perlindungan hukum, media sosial, UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual, kekosongan hukum
Penerapan Manajemen Mutu Berbasis PDCA Di Pondok Pesantren Al Muayyad Mangkuyudan Galuh Latifah; Saudah Mardhiyah; Fetty Ernawati
Sinergi : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol. 2 No. 5 (2026): Sinergi: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Publisher : PT. AHLAL PUBLISHER NUSANTARA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.66914/yvj7x920

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan manajemen mutu berbasis siklus Plan-Do-Check-Action (PDCA) di Pondok Pesantren Al Muayyad Mangkuyudan Surakarta dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam terhadap informan kunci. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi PDCA telah berjalan secara sistematis dan terintegrasi dengan prinsip Total Quality Management (TQM). Pada tahap perencanaan (plan), lembaga menyusun rencana strategis dan kurikulum secara berkala. Tahap pelaksanaan (do) diwujudkan melalui optimalisasi sumber daya manusia dan sarana. Tahap evaluasi (check) dilakukan melalui pengawasan internal dan eksternal, termasuk akreditasi. Sementara itu, tahap tindakan (action) berupa perbaikan berkelanjutan berdasarkan hasil evaluasi. Penerapan ini berdampak pada peningkatan mutu akademik dan kepuasan stakeholder. Dengan demikian, penerapan manajemen mutu berbasis PDCA terbukti efektif dalam menciptakan sistem pendidikan yang adaptif, berkelanjutan, dan berkualitas. Kata Kunci: Manajemen mutu, PDCA, TQM, Pesantren, Kualitas pendidikan ABSTRACT This study aims to analyze the implementation of quality management based on the Plan-Do-Check-Action (PDCA) cycle at the Al Muayyad Mangkuyudan Islamic Boarding School in Surakarta in improving the quality of education. The research method used is a descriptive qualitative approach with data collection techniques through in-depth interviews with key informants. The result of the study indicate that the implementation of PDCA has been carried out systematically and integrated with the principles of Total Quality Management (TQM). At the planning stage (plan), the institution prepares strategic plans and curriculum periodically. The implementation stage (do) is realized through the optimization of human resources and infrastructure. The evaluation stage (check) is carried out through internal and external supervision, including accreditation. Meanwhile, the action stage (action) is in the form of continuous improvement based on the evaluation results. This implementation has an impact on improving academic quality and stakeholder satisfaction. Thus, the implementation of PDCA-based quality management has proven effective in creating an adaptive, sustainable, and quality education system. Keywords: Quality management, PDCA, TQM, Islamic boarding schools, Quality of education
Penegakan Hukum dan Hambatan Kepolisian Perairan terhadap Praktik Illegal Fishing di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (Studi Kasus Laut Natuna Utara) Melsa Junita; Adinda Ramadani; Nabila Putri Hendrayeni
Sinergi : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol. 2 No. 5 (2026): Sinergi: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Publisher : PT. AHLAL PUBLISHER NUSANTARA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.66914/xqx7r411

Abstract

The prevalence of illegal fishing in Indonesia's Exclusive Economic Zone (EEZ), particularly in the North Natuna Sea, threatens national sovereignty and the sustainability of marine resources. Although the government has implemented various policies, such as ship sinking, increased sea patrols, the use of monitoring technology, and maritime diplomacy, in practice, law enforcement still faces various obstacles, particularly in institutional aspects, infrastructure, human resources, and inter-agency coordination. This study aims to analyze the Indonesian government's policy on enforcing the law against illegal fishing in Indonesian waters, particularly in the North Natuna Sea, and to identify the obstacles faced by the Maritime Police in carrying out law enforcement duties against illegal foreign fishing vessels in the region. The research method used is an empirical juridical method with a qualitative descriptive approach. Data were obtained through a literature review of laws and regulations, official documents such as the 2020–2024 Strategic Plan of the Indonesian National Police's Water Police Corps (Korpolairud Baharkam) and related literature related to international maritime law and fisheries policy. The analysis was conducted by examining the conformity between applicable legal norms and the reality of their implementation in the field. The research findings indicate that the Indonesian government has undertaken various strategic efforts to combat illegal fishing, including strengthening inter-agency maritime patrols, implementing monitoring technologies such as the Vessel Monitoring System (VMS), enforcing the Fisheries Law, and employing a maritime diplomacy approach to address violations by foreign vessels. However, the effectiveness of law enforcement remains hampered by several factors, including a lack of regulations regarding the operation of the Maritime Police, limited fleets and operational facilities, low quality and quantity of human resources, weak inter-agency coordination, budget constraints, minimal public participation, and limitations in communication technology and supporting infrastructure. Keywords: Illegal Fishing, Law Enforcement, Exclusive Economic Zone (EEZ), North Natuna Sea, Maritime Police.   Abstrak Maraknya praktik illegal fishing di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia, khususnya di Laut Natuna Utara, yang mengancam kedaulatan negara serta keberlanjutan sumber daya kelautan. Meskipun pemerintah telah menerapkan berbagai kebijakan, seperti penenggelaman kapal, peningkatan patroli laut, pemanfaatan teknologi pemantauan, serta diplomasi maritim, dalam praktiknya penegakan hukum masih menghadapi berbagai hambatan, terutama pada aspek kelembagaan, sarana prasarana, sumber daya manusia, dan koordinasi antarinstansi.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan pemerintah Indonesia dalam menegakkan hukum terhadap praktik illegal fishing di wilayah perairan Indonesia, khususnya di Laut Natuna Utara, serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi oleh Kepolisian Perairan dalam menjalankan tugas penegakan hukum terhadap kapal ikan asing ilegal di wilayah tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, dokumen resmi seperti Rencana Strategis Korpolairud Baharkam Polri Tahun 2020–2024, serta literatur terkait hukum laut internasional dan kebijakan perikanan. Analisis dilakukan dengan mengkaji kesesuaian antara norma hukum yang berlaku dengan realitas implementasinya di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya strategis dalam menanggulangi illegal fishing, antara lain melalui penguatan patroli laut lintas instansi, penerapan teknologi pemantauan seperti Vessel Monitoring System (VMS), penegakan hukum berbasis Undang-Undang Perikanan, serta pendekatan diplomasi maritim dalam menghadapi pelanggaran oleh kapal asing. Namun, efektivitas penegakan hukum masih terhambat oleh sejumlah faktor, antara lain kekosongan regulasi terkait operasional Kepolisian Perairan, keterbatasan armada dan fasilitas operasional, rendahnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia, lemahnya koordinasi antar lembaga, keterbatasan anggaran, minimnya partisipasi masyarakat, serta keterbatasan teknologi komunikasi dan infrastruktur pendukung. Kata kunci: Illegal Fishing, Penegakan Hukum, Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), Laut Natuna Utara, Kepolisian Perairan.
Problematika Pertanggungjawaban Pidana Dalam Pemberantasan Korupsi Di Indonesia Anugrah Aditya Ramadhan; Rista Tanzila Aulia; Achmad Fatihul Akbar
Sinergi : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol. 2 No. 5 (2026): Sinergi: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Publisher : PT. AHLAL PUBLISHER NUSANTARA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.66914/pz5v2v48

Abstract

Corruption in Indonesia is an extraordinary crime with a broad impact on economic stability, public trust, and national development. Corruption not only harms state finances but also hampers the rights of the people. Based on data from the Corruption Eradication Commission (KPK), between 2004 and 2024, more than 1,500 corruption cases were handled, with state losses reaching hundreds of trillions of rupiah. Meanwhile, a Transparency International report shows that Indonesia's Corruption Perception Index (CPI) in 2023 was at 34 out of 100, indicating a persistently high level of corruption. This study aims to analyze criminal liability for corruption and the effectiveness of criminal law enforcement in Indonesia. The method used is a normative juridical approach with an analysis of laws and regulations, specifically Law Number 31 of 1999 in conjunction with Law Number 20 of 2001 concerning the Eradication of Criminal Acts of Corruption, as well as relevant court decisions. The research results show that criminal liability for corruption perpetrators is based on the elements of fault (mens rea) and unlawful acts (actus reus), whether committed individually or collectively (participation). Perpetrators can be subject to criminal sanctions in the form of imprisonment, fines, and additional penalties such as compensation. However, in practice, law enforcement still faces various obstacles, such as a low deterrent effect, disparity in decisions, and interference by authorities. Furthermore, the rate of state loss recovery remains relatively low compared to the total losses incurred. Keywords: Criminal Responsibility, Law Enforcement, Corruption.   Abstrak Tindak pidana korupsi di Indonesia merupakan kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang berdampak luas terhadap stabilitas ekonomi, kepercayaan publik, serta pembangunan nasional. Korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menghambat pemenuhan hak-hak masyarakat. Berdasarkan data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dalam kurun waktu 2004–2024 telah terjadi lebih dari 1.500 kasus korupsi yang ditangani, dengan kerugian negara mencapai ratusan triliun rupiah. Sementara itu, laporan Transparency International menunjukkan bahwa Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia pada tahun 2023 berada di skor 34 dari 100, yang menandakan masih tingginya tingkat korupsi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana korupsi serta efektivitas penegakan hukum pidana di Indonesia. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan analisis terhadap peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta putusan pengadilan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku korupsi didasarkan pada unsur kesalahan (mens rea) dan perbuatan melawan hukum (actus reus), baik dilakukan secara individu maupun bersama-sama (penyertaan). Pelaku dapat dijatuhi sanksi pidana berupa pidana penjara, denda, serta pidana tambahan seperti uang pengganti. Namun, dalam praktiknya, penegakan hukum masih menghadapi berbagai kendala, seperti rendahnya efek jera, disparitas putusan, serta adanya intervensi kekuasaan. Selain itu, tingkat pengembalian kerugian negara masih relatif rendah dibandingkan total kerugian yang ditimbulkan. Kata kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Penegakan Hukum, Tindak Pidana Korupsi.  
Pengaruh Disiplin, Lingkungan Kerja Dan Keselamatan Kerja Terhadap Kinerja Pegawai PLTU Asam-Asam Mely Daniati; Syahrial Shaddiq; Khuzaini; Zakky Zamrudi
Sinergi : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol. 2 No. 5 (2026): Sinergi: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Publisher : PT. AHLAL PUBLISHER NUSANTARA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.66914/cc73s550

Abstract

Mely Daniati. 2026. The Influence of Discipline, Work Environment, and Occupational Safety on the Performance of Employees at the Asam-Asam PLTU. Main Advisor: Syahrial Shaddiq, Co-Supervisor: Khuzaini. The purpose of this research is to test and analyze: 1. The influence of discipline on the performance of Asam-Asam PLTU employees. 2. The influence of the work environment on the performance of Asam-Asam PLTU employees. 3. The influence of occupational safety on the performance of Asam-Asam PLTU employees. 4. The influence of discipline, work environment and occupational safety on the performance of Asam-Asam PLTU employees. This study employed a quantitative descriptive research method. The population consisted of 400 employees at the Asam-Asam PLTU. The sample size was determined using the Slovin formula, resulting in 80 customers. The sampling technique used was accidental sampling. Simple linear regression was used for data analysis. Based on the research results, the results of this study indicate that 1. Discipline partially has a significant effect on the performance of Asam-Asam PLTU employees. 2. The work environment partially has a significant effect on the performance of Asam-Asam PLTU employees. 3. Occupational safety partially has a significant effect on the performance of Asam-Asam PLTU employees. 4. Discipline, work environment, and occupational safety simultaneously have a significant effect on the performance of Asam-Asam PLTU employees. Keywords: Discipline, Environment, Occupational Safety, and Performance Abstrak Mely Daniati. 2026. Pengaruh Disiplin, Lingkungan Kerja dan Keselamatan Kerja terhadap Kinerja Pegawai PLTU Asam-Asam. Pembimbing Utama : Syahrial Shaddiq, Co Pembimbing: Khuzaini. Tujuan Penelitian ini adalah untuk menguji dan menganalisis: 1. Pengaruh disiplin terhadap kinerja pegawai PLTU Asam-Asam. 2. Pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja pegawai PLTU Asam-Asam. 3. Pengaruh keselamatan kerja terhadap kinerja pegawai PLTU Asam-Asam. 4. Pengaruh disiplin, lingkungan kerja dan keselamatan kerja terhadap kinerja pegawai PLTU Asam-Asam. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai pada PLTU Asam-Asam yang berjumlah 400 orang. Sampel dalam penelitian ini ditentukan dengan menggunakan rumus slovin, dengan hasil 80 pelanggan. Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan accidental sampling. Teknik analisis data menggunakan regresi linier sederhana. Berdasarkan hasil penelitian hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1. Disiplin secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai PLTU Asam-Asam. 2. Lingkungan kerja secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai PLTU Asam-Asam. 3. Keselamatan Kerja secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai PLTU Asam-Asam. 4. Disiplin, Lingkungan Kerja dan Keselamatan Kerja secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai PLTU Asam-Asam. Kata Kunci : Disiplin, Lingkungan, Keselamatan Kerja, dan Kinerja
Peran Human Resource Information System (HRIS) dalam Meningkatkan Kinerja Karyawan pada Era Industry 4.0: A Literature Review Nadira Nur Aisyah; Syahrial Shaddiq; Khuzaini; Zakky Zamrudi
Sinergi : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol. 2 No. 5 (2026): Sinergi: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Publisher : PT. AHLAL PUBLISHER NUSANTARA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.66914/cdcya487

Abstract

. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara komprehensif peran Human Resource Information System (HRIS) dalam meningkatkan kinerja karyawan pada era industry 4.0 melalui pendekatan literature review. Perkembangan teknologi digital yang pesat telah mendorong organisasi untuk melakukan transformasi dalam pengelolaan sumber daya manusia, dari sistem manual menuju sistem berbasis teknologi informasi yang terintegrasi. HRIS hadir sebagai solusi strategis yang memungkinkan organisasi dalam mengelola data karyawan secara lebih efektif, efisien, dan akurat. Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur dengan mengkaji dan menganalisis berbagai artikel ilmiah, buku, serta publikasi akademik yang relevan dan dipublikasikan dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2019–2025). Proses analisis dilakukan dengan mengidentifikasi, mengelompokkan, serta membandingkan temuan dari berbagai penelitian terkait implementasi HRIS dan dampaknya terhadap kinerja karyawan. Hasil kajian menunjukkan bahwa implementasi HRIS memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kinerja karyawan, yang ditunjukkan melalui peningkatan efisiensi proses kerja, pengurangan kesalahan administratif, peningkatan akurasi dan transparansi data, serta percepatan dalam pengambilan keputusan manajerial. Selain itu, HRIS juga berperan penting dalam mendukung transformasi digital organisasi, khususnya dalam menghadapi tantangan dan dinamika pada era industry 4.0 yang menuntut kecepatan, ketepatan, dan adaptabilitas tinggi.
Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Kebebasan Pers Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers (Studi Kasus Teror Kepala Babi Terhadap Jurnalis Tempo) Dewi Rahmawati; Harmonis
Sinergi : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol. 2 No. 5 (2026): Sinergi: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Publisher : PT. AHLAL PUBLISHER NUSANTARA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.66914/z3j1dx93

Abstract

Press freedom constitutes one of the essential indicators of a democratic state that guarantees the public’s right to access information freely and responsibly. In practice, journalists frequently face threats, intimidation, and repressive actions while carrying out their role as social watchdogs over governmental power. This study aims to analyze legal protection for journalists who become victims of terror based on Article 18 paragraph (1) of Law Number 40 of 1999 concerning the Press and to examine the repressive efforts undertaken by journalists in responding to threats against press freedom. This research is normative legal research using statutory and conceptual approaches. Data were collected through library research consisting of legislation, legal literature, scientific journals, and official documents from press organizations. The findings reveal that Article 18 paragraph (1) of the Press Law normatively provides repressive legal protection through criminal sanctions against parties obstructing journalistic activities. However, its implementation remains ineffective due to law enforcement officers’ tendency to apply general criminal provisions in the Criminal Code rather than treating the Press Law as lex specialis. The pig-head terror case against TEMPO journalists demonstrates weak law enforcement and the persistence of impunity that creates a chilling effect on press freedom. In addition to relying on state protection, the press community has also developed collective protection mechanisms through organizational solidarity, strengthened safety protocols, and cooperation with legal protection institutions. This study emphasizes that journalist protection must be positioned as an integral part of the protection of human rights and constitutional democracy. Keywords: legal protection; press freedom; journalist; press law; media terror Abstrak Kemerdekaan pers merupakan salah satu indikator utama negara demokratis yang menjamin hak masyarakat untuk memperoleh informasi secara bebas dan bertanggung jawab. Dalam praktiknya, jurnalis masih sering menghadapi ancaman, intimidasi, dan tindakan represif ketika menjalankan fungsi kontrol sosial terhadap kekuasaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap jurnalis korban teror ditinjau dari Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers serta mengkaji upaya represif jurnalis dalam menghadapi ancaman terhadap kebebasan pers. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data diperoleh melalui studi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan, literatur hukum, jurnal ilmiah, dan dokumen organisasi pers. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 18 ayat (1) UU Pers secara normatif telah memberikan perlindungan represif melalui ancaman pidana bagi pihak yang menghambat kerja jurnalistik. Akan tetapi, implementasinya masih belum efektif akibat kecenderungan aparat penegak hukum menggunakan delik umum dalam KUHP dibandingkan menerapkan UU Pers sebagai lex specialis. Kasus teror kepala babi terhadap jurnalis TEMPO memperlihatkan lemahnya penegakan hukum serta adanya fenomena impunitas yang menimbulkan chilling effect terhadap kebebasan pers. Selain mengandalkan perlindungan negara, komunitas pers juga membangun mekanisme perlindungan kolektif melalui solidaritas organisasi, penguatan protokol keselamatan, dan kerja sama dengan lembaga perlindungan hukum. Penelitian ini menegaskan bahwa perlindungan terhadap jurnalis harus ditempatkan sebagai bagian integral dari perlindungan hak asasi manusia dan demokrasi konstitusional. Kata Kunci: perlindungan hukum; kebebasan pers; jurnalis; UU Pers; teror media
Teologis: Killen And Bear And Whitehead Dalam Pendidikan Kristen Juan Andika Manuputty; Sepri; Callista Anugrahni; Sarmauli
Sinergi : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol. 2 No. 5 (2026): Sinergi: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Publisher : PT. AHLAL PUBLISHER NUSANTARA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.66914/k3pnfs18

Abstract

Christian education is not only oriented toward the delivery of knowledge, but also toward the formation of faith, character, and students’ spirituality. This paper aims to examine the theological thoughts of Patricia O’Connell Killen, G. L. Bear, as well as James D. Whitehead and Evelyn Eaton Whitehead in the context of contemporary Christian education. The method used in this study is a literature review by analyzing various relevant books and journals. The results show that Killen emphasizes the importance of integrating life experiences with faith reflection and a strong theological foundation in the learning process. Bear highlights a participatory educational approach and redemptive discipline focused on restoring students’ character through love and guidance. Meanwhile, Whitehead emphasizes the importance of dialogical theological reflection that connects human experience, faith tradition, and social context through the shared praxis approach. These perspectives are highly relevant to modern Christian education in addressing relativism, moral crises, mental health issues, and digital culture challenges. Thus, Christian education can shape students who are intellectually competent as well as spiritually, emotionally, and morally mature. Keywords: Christian Education, theological reflection, character building. Abstrak Pendidikan Kristen tidak hanya berorientasi pada penyampaian pengetahuan, tetapi juga pada pembentukan iman, karakter, dan spiritualitas peserta didik. Makalah ini bertujuan mengkaji pemikiran teologis Patricia O’Connell Killen, G. L. Bear, serta James D. Whitehead dan Evelyn Eaton Whitehead dalam konteks pendidikan Kristen masa kini. Metode yang digunakan adalah studi pustaka dengan menganalisis berbagai literatur dan jurnal yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa Killen menekankan pentingnya integrasi pengalaman hidup dengan refleksi iman serta dasar teologis yang kuat dalam proses pembelajaran. Bear menyoroti pendekatan pendidikan yang partisipatif dan disiplin redemtif yang berfokus pada pemulihan karakter peserta didik melalui kasih dan pendampingan. Sementara itu, Whitehead menegaskan pentingnya refleksi teologis dialogis yang menghubungkan pengalaman manusia, tradisi iman, dan konteks sosial melalui pendekatan shared praxis. Ketiga pemikiran tersebut relevan diterapkan dalam pendidikan Kristen modern karena mampu menjawab tantangan relativisme, krisis moral, kesehatan mental, dan perkembangan budaya digital. Dengan demikian, pendidikan Kristen dapat membentuk peserta didik yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga matang secara spiritual, emosional, dan moral. Kata Kunci: Pendidikan Kristen, refleksi teologis, pembentukan karakter.
Pengaruh Work Life Balance, Komitmen Organisasi & Motivasi Intrinsik Terhadap OCB: A Literature Review Noor Laila; Syahrial Shaddiq; Khuzaini; Zakky Zamrudi
Sinergi : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol. 2 No. 5 (2026): Sinergi: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Publisher : PT. AHLAL PUBLISHER NUSANTARA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.66914/3fsdnw94

Abstract

This study aims to examine the effect of Work Life Balance, organizational commitment, and intrinsic motivation on Organizational Citizenship Behavior (OCB) through a literature review approach. OCB is defined as discretionary behavior that is not formally required in job descriptions but plays an important role in enhancing organizational effectiveness. This study employs a qualitative method by reviewing relevant scientific articles published within the last ten years, obtained from databases such as Google Scholar and other indexed journals. The analysis technique involves identifying, classifying, and synthesizing previous findings to derive comprehensive conclusions regarding the relationships among the variables. The findings indicate that Work Life Balance, organizational commitment, and intrinsic motivation have a positive and significant effect on OCB. Work Life Balance contributes to improved psychological well-being and reduced work stress, which encourages employees to engage in voluntary and positive workplace behaviors. Organizational commitment, particularly affective commitment, is a key determinant that strengthens employees’ emotional attachment to the organization, thereby enhancing OCB. Meanwhile, intrinsic motivation acts as an internal driving force that increases work engagement, initiative, and proactive behavior among employees. In addition, the relationship between these variables and OCB is also influenced by mediating factors such as job satisfaction and work engagement. In conclusion, the improvement of OCB cannot be achieved partially but requires an integrated management approach toward Work Life Balance, organizational commitment, and intrinsic motivation.   Keywords: HRIS, Industry 4.0, Employee Performance   Abstrak       Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh Work Life Balance, komitmen organisasi, dan motivasi intrinsik terhadap Organizational Citizenship Behavior (OCB) melalui pendekatan literature review. OCB merupakan perilaku sukarela karyawan yang tidak tercantum dalam deskripsi pekerjaan formal, namun memiliki peran penting dalam meningkatkan efektivitas organisasi. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan mengkaji berbagai artikel ilmiah yang relevan dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir yang diperoleh melalui basis data seperti Google Scholar dan jurnal terindeks lainnya. Teknik analisis dilakukan dengan cara mengidentifikasi, mengelompokkan, serta mensintesis temuan-temuan penelitian terkait untuk memperoleh kesimpulan yang komprehensif. Hasil kajian menunjukkan bahwa Work Life Balance, komitmen organisasi, dan motivasi intrinsik memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap OCB. Work Life Balance berperan dalam meningkatkan kesejahteraan psikologis dan menurunkan stres kerja, sehingga mendorong munculnya perilaku sukarela karyawan. Komitmen organisasi, khususnya komitmen afektif, terbukti menjadi determinan utama dalam meningkatkan keterikatan emosional karyawan terhadap organisasi yang berimplikasi pada peningkatan OCB. Sementara itu, motivasi intrinsik berfungsi sebagai pendorong internal yang meningkatkan keterlibatan kerja, inisiatif, dan perilaku proaktif karyawan. Selain itu, hubungan antara ketiga variabel tersebut dengan OCB juga dipengaruhi oleh variabel mediasi seperti kepuasan kerja dan work engagement. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan OCB tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan melalui pengelolaan yang terintegrasi terhadap Work Life Balance, komitmen organisasi, dan motivasi intrinsik. Kata kunci: Work Life Balance, Komitmen Organisasi, Motivasi Intrinsik, Organizational Citizenship Behavior
Efektivitas Pembayaran Non-tunai Melalui Qlola By BRI Dalam Administrasi Keuangan Instansi Pemerintah: Tinjauan Literatur Defi Efisa; Syahrial Syaddiq; Khuzaini; Zakky Zamrudi
Sinergi : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol. 2 No. 5 (2026): Sinergi: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Publisher : PT. AHLAL PUBLISHER NUSANTARA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.66914/rm9tan80

Abstract

Kajian ini bertujuan mendeskripsikan dan menganalisis efektivitas penerapan sistem pembayaran non-tunai melalui platform Qlola by BRI dalam mendukung pengelolaan keuangan instansi pemerintah di Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan deskriptif-analitis berbasis studi pustaka, kajian ini menelaah berbagai regulasi pemerintah, publikasi resmi perbankan serta literatur yang relevan terkait sistem pembayaran digital dan tata kelola keuangan publik. Hasil kajian menunjukkan bahwa Qlola by BRI memberikan kontribusi nyata terhadap efisiensi transaksi keuangan pemerintah melalui aksesibilitas berbasis web yang tidak mengharuskan mobilitas fisik ke kantor bank, kemampuan monitoring saldo secara real-time. Regulasi yang kuat yang telah diatur dalam Undang-undang Perbendaharaan Negara, Peraturan Menteri Keuangan, dan kebijakan Bank Indonesia menjadi landasan legitimasi sekaligus pendorong adopsi platform ini. Kendala yang masih dihadapi meliputi keterbatasan infrastruktur di daerah terpencil, peningkatan kapasitas aparatur dan keterbatasan akses Qlola. Kajian ini merekomendasikan penguatan regulasi teknis, perluasan insfrastuktur digital dan program literasi digital bagi aparatur sipil negara. Kata Kunci: Pembayaran non-tunai, Qlola By BRI, Digitalisasi  Abstrak  This study aims to describe and analyze the effectiveness of cashless payment systems through the Qlola by BRI platform in supporting the financial management of government institutions in Indonesia. Using a descriptive-analytical approach based on library research, this study examines relevant government regulations, official banking publications, and literature related to digital payment systems and public financial governance. The findings indicate that Qlola by BRI makes a tangible contribution to the efficiency of government financial transactions through web-based accessibility that eliminates the need for physical visits to bank offices and real-time balance monitoring capabilities. A strong regulatory framework encompassing the State Treasury Law, Ministry of Finance regulations, and Bank Indonesia policies provides the legal foundation and drives platform adoption. Remaining challenges include limited digital infrastructure in remote areas, the need for improved civil servant capcity and Qlola access limitations. This study recommends strengthening technical regulation, expanding digital infrastructure, implementing digital literacy programs for civil servants. Keywords: Cashless payment, Qlola By BRI, Digitalization

Page 42 of 58 | Total Record : 572

 40   41   42   43   44 

Filter by Year

2025 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 2 No. 7 (2026): Sinergi: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol. 2 No. 6 (2026): Sinergi: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol. 2 No. 5 (2026): Sinergi: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol. 2 No. 4 (2026): Sinergi: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol. 2 No. 3 (2026): Sinergi: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol. 2 No. 2 (2026): Sinergi: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol. 2 No. 1 (2026): Sinergi: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol. 1 No. 2 (2025): Sinergi: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol. 1 No. 1 (2025): Sinergi: Jurnal Ilmiah Multidisiplin