cover
Contact Name
Ahlal Kamal
Contact Email
Ahlal.pkl@gmail.com
Phone
+6285285123236
Journal Mail Official
redaksijurnalsinergi@gmail.com
Editorial Address
Jl. Jermani Husein, Desa Lokbangkai RT.07 No.40 Kecamatan Banjang Kab, Lok Bangkai, Kec. Banjang, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan 71416
Location
Kab. hulu sungai utara,
Kalimantan selatan
INDONESIA
Sinergi : Jurnal Ilmiah Multidisiplin
ISSN : -     EISSN : 31090559     DOI : https://doi.org/10.66914/sinergi
Sinergi: Jurnal Ilmiah Multidisiplin merupakan platform publikasi ilmiah yang memfasilitasi riset inovatif dan diseminasi pengetahuan lintas disiplin ilmu. Jurnal ini menerbitkan artikel penelitian orisinal yang mencakup spektrum ilmu Pendidikan, Teknologi, Ekonomi, Kesehatan, Hukum, Agama, Sosial, dan Sains Terapan. Diterbitkan secara berkala setiap bulan, Sinergi berkomitmen menjadi wadah akademik global untuk menghasilkan solusi transformatif bagi tantangan kontemporer.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 572 Documents
Spiritualitas  Humanis Anti-Korupsi H. Abdul Hakim; Abdul Sani
Sinergi : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol. 2 No. 4 (2026): Sinergi: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Publisher : PT. AHLAL PUBLISHER NUSANTARA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractThis article examines the role of spiritual integrity and humanistic approaches in combating corruption from theological and philosophical perspectives. Spiritual integrity, understood as an awareness of divine presence in moral oversight—encompassing values such as honesty and responsibility—serves as a fundamental basis for fostering individuals and societies that resist corruption. From a theological standpoint, corrupt practices are considered contrary to spiritual principles that uphold justice. Meanwhile, the philosophical perspective emphasizes self-awareness and ethical reasoning in decision-making, encouraging both individuals and collectives to consider the negative consequences of corrupt actions and the societal resistance against perpetrators. Such resistance plays a crucial role in promoting economic justice and ensuring a better future for societal well-being. Keywords: Spirituality, Theological, Philosophical, Combating Corruption. Abstrak Abstrak Jurnal ini membahas peran integritas spiritual cara-cara humanis dalam memerangi korupsi dari perspektif teologis dan filosofis. Integritas spiritual, dalam makna persentuhan kesertaan Tuhan dalam pengawasan moral akhlak yang mencakup nilai-nilai moral seperti kejujuran dan tanggung jawab, menjadi landasan penting dalam menciptakan individu dan maasyarakat anti korupsi. Dari sudut pandang teologis, tindakan korupsi dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip spiritual yang mengedepankan keadilan. Sementara itu, perspektif filosofis menekankan kesadaran diri dan etika dalam pengambilan keputusan, mendorong individu dan  kolektif untuk mempertimbangkan dampak tindakan negatif dan perlawanan rakyat terhadap mereka yang melakukan tindakan korupsi, yang tentunya sangat luar biasa terhadap kesejahteraan keadilan ekonomi kehidupan bagi masa depan. Kata Kunci: Spiritual, Teologis, Filosofis, Memerangi Korupsi.
Kerjasama United Nations International Childrens Fund (UNICEF) Dan Indonesia Dalam Menangani Kasus Malnutrisi Pada Anak Melalui Program CPAP (Country Programme Action Plan) Tahun 2021-2025 Aulia Fadlillah Hikmatiar; Sintia Catur Sutantri; Agung Prija Utama; Apriadi
Sinergi : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol. 2 No. 4 (2026): Sinergi: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Publisher : PT. AHLAL PUBLISHER NUSANTARA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study aims to comprehensively analyze the role of UNICEF as an international organization in supporting efforts to address child malnutrition in Indonesia through the Country Programme Action Plan (CPAP) for the 2021–2025 period. The research employs a qualitative method with a descriptive-analytical approach to examine the forms, mechanisms, and contributions of the cooperation implemented. Data were collected through a literature review of official Indonesian government documents, UNICEF reports and publications, as well as relevant and credible academic literature. The analysis is guided by the theoretical frameworks of Institutional Liberalism, Human Security, and International Organization theory to understand UNICEF’s role in fostering cooperation, protecting children’s rights, and strengthening national capacity. The findings indicate that cooperation between UNICEF and the Government of Indonesia through the CPAP 2021–2025 has made a significant contribution to strengthening the national health and nutrition system. This contribution is reflected in technical and policy support, evidence-based advocacy, institutional capacity building at both national and subnational levels, and the implementation of multisectoral, inclusive, and community-based nutrition programs. Nevertheless, the implementation of CPAP programs continues to face several challenges, particularly disparities in local capacity, resource constraints, and the complexity of cross-sectoral coordination. Overall, the CPAP serves as a strategic instrument in supporting efforts to reduce child malnutrition and in advancing the fulfillment of children’s rights to health and adequate nutrition in Indonesia. Keywords: CPAP, Child Malnutrition Indonesia, International Cooperation, UNICEF   Abstrak  Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif peran UNICEF sebagai organisasi internasional dalam mendukung upaya penanganan malnutrisi pada anak di Indonesia melalui kerangka Country Programme Action Plan (CPAP) periode 2021–2025. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif-analitis, yang bertujuan untuk menggambarkan sekaligus menganalisis bentuk, mekanisme, dan kontribusi kerja sama yang dijalankan. Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap dokumen resmi pemerintah Indonesia, laporan dan publikasi UNICEF, serta literatur akademik yang relevan dan kredibel. Analisis data dilakukan dengan menggunakan kerangka teori Liberalisme Institusional, Human Security, dan teori Organisasi Internasional untuk memahami peran UNICEF dalam mendorong kerja sama, perlindungan hak anak, serta penguatan kapasitas nasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerja sama antara UNICEF dan Pemerintah Indonesia melalui CPAP 2021-2025 berkontribusi signifikan terhadap penguatan sistem kesehatan dan gizi nasional. Kontribusi tersebut diwujudkan melalui dukungan teknis dan kebijakan, advokasi berbasis bukti, pengembangan kapasitas institusi di tingkat nasional dan daerah, serta implementasi program gizi yang bersifat multisektoral, inklusif, dan berbasis komunitas. Namun demikian, pelaksanaan program CPAP masih menghadapi sejumlah tantangan, khususnya terkait dengan ketimpangan kapasitas antar daerah, keterbatasan sumber daya, serta kompleksitas koordinasi lintas sektor. Secara keseluruhan, CPAP berperan sebagai instrumen strategis dalam mendukung upaya penurunan malnutrisi anak sekaligus memperkuat pemenuhan hak anak atas kesehatan dan gizi yang layak di Indonesia. Kata Kunci: CPAP, Indonesia, Kerja Sama Internasional, Malnutrisi Anak, UNICEF. 
Tindak Tutur Direktif Pada Film Abdurrahman Dan Ahlam: Kajian Pragmatik Kamellia Noor Adila; Susi Herti Afriani; Faqihul Anam
Sinergi : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol. 2 No. 4 (2026): Sinergi: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Publisher : PT. AHLAL PUBLISHER NUSANTARA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study aims to describe the form and function of directive speech acts in the film Abdurrahman and Ahlam. This study uses the theory of John Searle. The method in this study uses a qualitative descriptive method with tapping techniques, free listening techniques, and note-taking techniques. The data source in this study is the dialogue contained in the film Abdurrahman and Ahlam. Data was taken from the Ibtikar Media Channel in 2020. The results of this study are the researchers found 171 utterances. 15 utterances in the form of requests, 89 in the form of questions, 32 in the form of commands, 7 in the form of prohibitions, 6 in the form of granting permission, and 22 in the form of advice. Of the six forms of directive utterances found, the question form is the most dominant with a total of 89 utterances.   Keywords: Channel, Directive, Film, Pragmatics, Speech Act   Abstrak   Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bentuk dan fungsi tindak tutur direktif pada film Abdurrahman dan Ahlam. Penelitian ini menggunakan teori dari John Searle. Metode pada penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik sadap, teknik simak bebas libat cakap dan teknik catat. Sumber data pada penelitian ini adalah dialog yang terdapat dalam film Abdurrahman dan Ahlam. Data diambil dari Channel Ibtikar Media tahun 2020. Hasil dari penelitian ini adalah peneliti menemukan 171 tuturan. 15 tuturan dalam bentuk permintaan, 89 dalam bentuk pertanyaan, 32 dalam bentuk perintah, 7 dalam bentuk larangan, 6 dalam bentuk pemberian izin, dan 22 dalam bentuk nasihat. Dari enam bentuk tuturan direktif yang ditemukan, bentuk pertanyaan menjadi yang paling dominan dengan total 89 tuturan.   Kata Kunci: Channel, Direktif, Film, Pragmatik, Tindak tutur
Manajemen Husemas Berbasis OBE dalam Mengoptimalisasi Kurikulum Merdeka di Lahan Basah Hauna Shafiya; Adelia Arlina Julianty; Patianor Habibah; Maulidhia Ayu Saputri; Hellawati; Nor Sri Yulida; Suhaimi
Sinergi : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol. 2 No. 4 (2026): Sinergi: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Publisher : PT. AHLAL PUBLISHER NUSANTARA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study aims to analyze the management strategy of School-Community Relations (Husemas) based on Outcome-Based Education (OBE) in optimizing the Merdeka Curriculum within the wetland ecosystem. Using a library research method, data were gathered from various reputable journals and relevant policy documents. The results indicate that integrating OBE principles through POAC management functions can align curriculum flexibility with measurable competency outcomes. The synergy of the Tri-Center of Education involving families and the community, along with the internalization of local wisdom such as the Balampah tradition, serves as a key factor in overcoming geographical barriers in aquatic regions. In conclusion, professional Husemas management can transform wetland environmental challenges into contextual learning resources that enhance graduate quality. Abstrak Keywords: School-Community Relations Management, Outcome-Based Education (OBE), Merdeka Curriculum, Wetlands, Educational Synergy. Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi manajemen Hubungan Sekolah dan Masyarakat (Husemas) berbasis Outcome-Based Education (OBE) dalam mengoptimalisasi Kurikulum Merdeka di ekosistem lahan basah. Menggunakan metode studi literatur, data dikumpulkan dari berbagai jurnal bereputasi dan dokumen kebijakan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi prinsip OBE melalui fungsi manajemen POAC dapat menyelaraskan fleksibilitas kurikulum dengan kebutuhan luaran kompetensi yang terukur. Sinergi Tri Pusat Pendidikan yang melibatkan keluarga dan masyarakat, serta internalisasi kearifan lokal seperti tradisi Balampah, menjadi faktor kunci dalam mengatasi hambatan geografis di wilayah perairan. Kesimpulannya, manajemen Husemas yang profesional mampu mentransformasi tantangan lingkungan lahan basah menjadi sumber belajar kontekstual yang meningkatkan kualitas lulusan. Kata Kunci: Manajemen Husemas, Outcome-Based Education (OBE), Kurikulum Merdeka, Lahan Basah, Sinergi Pendidikan.
The Association Between Atopic Dermatitis, Vernal Keratoconjunctivitis, and the Risk of Scleritis: A Systematic Review and Meta-Analysis Khoironi Imada; Mery Giovedi
Sinergi : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol. 2 No. 4 (2026): Sinergi: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Publisher : PT. AHLAL PUBLISHER NUSANTARA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Scleritis is a destructive inflammatory disorder of the sclera. While traditionally associated with systemic autoimmune diseases like Rheumatoid Arthritis, the role of chronic atopic conditions—specifically Atopic Dermatitis (AD) and Vernal Keratoconjunctivitis (VKC)—remains under-synthesized. This meta-analysis aims to quantify the risk of scleritis in patients with these atopic conditions. A systematic search was conducted in PubMed, Scopus, and Google Scholar for studies published up to 2025 following PRISMA guidelines. Pooled Odds Ratios (OR) and 95% Confidence Intervals (CI) were calculated using a random-effects model. Methodological quality was assessed using the Newcastle-Ottawa Scale (NOS). Analysis of 15 eligible studies (n > 45,000 participants) revealed that patients with AD had a significantly higher risk of scleritis (pooled OR 2.45; 95% CI 1.80–3.20). VKC demonstrated an even stronger correlation with anterior scleritis (pooled OR 3.12; 95% CI 2.15–4.50). Heterogeneity was moderate (I2 = 38%), and no significant publication bias was detected. Atopy is a significant independent risk factor for scleritis. Clinical vigilance is required for patients with refractory atopic disease to prevent severe ocular complications. Keywords: Scleritis, Atopic Dermatitis, Vernal Keratoconjunctivitis, Th2-Th1 Shift, Ocular Immunology, Meta-analysis.
Karakter Pribadi Mandiri Anak Kedua atau Anak Tengah Syahru Ramadhan; Sri Nurhayati Selian
Sinergi : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol. 2 No. 4 (2026): Sinergi: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Publisher : PT. AHLAL PUBLISHER NUSANTARA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study explores the experiences and independence of middle children through in-depth interviews with three adolescents aged 17-19 years. Findings reveal diverse impacts of middle child syndrome: Informant M reported feelings of neglect and emotional stress due to divided parental attention; Informant N felt valued and useful within the family dynamic; while Informant A experienced a mix of challenges and strengths, excelling as a family mediator. High levels of independence among participants stemmed from parental encouragement, life in a Islamic boarding school environment, and personal challenges that fostered resilience. Overall, middle child syndrome presents difficulties such as reduced attention but also cultivates toughness, adaptability, and interpersonal skills, highlighting its dual-edged nature in shaping adolescent development. Keywords: Middle Child Syndrome, Independence, Family Dynamics, Birth Order, Emotional Neglect.   Abstrak Penelitian ini mengkaji pengalaman dan kemandirian anak tengah melalui wawancara mendalam dengan tiga remaja berusia 17-19 tahun. Hasil penelitian menunjukkan dampak beragam dari sindrom anak tengah: Informan M merasa diabaikan dan mengalami stres emosional akibat perhatian orang tua yang terbagi; Informan N merasa dihargai dan berguna dalam dinamika keluarga; sedangkan Informan A mengalami campuran tantangan dan kekuatan, dengan kemampuan unggul sebagai penengah keluarga. Tingkat kemandirian tinggi para partisipan dipengaruhi oleh dorongan orang tua, kehidupan di lingkungan pesantren, serta tantangan pribadi yang membentuk ketangguhan. Secara keseluruhan, sindrom anak tengah menimbulkan kesulitan seperti kurangnya perhatian, tetapi juga menghasilkan ketangguhan, fleksibilitas, dan keterampilan interpersonal, menegaskan sifat gandanya dalam membentuk perkembangan remaja. Kata Kunci: Sindrom Anak Tengah, Kemandirian, Dinamika Keluarga, Urutan Kelahiran, Pengabaian Emosional
Analisis Pelayanan Boarding Agent PT Maritel Bahtera Abadi Cabang Sangkulirang di Area Anchorage PT Indexim Coalindo Muhammad Fatir Alfasyah; Riman S Duyo; Chrisandi Lande
Sinergi : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol. 2 No. 4 (2026): Sinergi: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Publisher : PT. AHLAL PUBLISHER NUSANTARA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran dan tanggung jawab boarding agent PT Maritel Bahtera Abadi Cabang Sangkulirang dalam meningkatkan kelancaran operasional kapal di area anchorage PT Indexim Coalindo. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Data dianalisis menggunakan teknik analisis konten untuk menggambarkan proses pelayanan boarding agent, khususnya dalam pengurusan clearance in dan clearance out, pengawasan kegiatan bongkar muat Ship to Ship (STS), serta koordinasi dengan instansi pelabuhan dan pihak kapal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa boarding agent memiliki peran strategis sebagai penghubung antara kapal, perusahaan, dan instansi terkait, serta bertanggung jawab dalam memastikan kelengkapan dokumen kapal dan kelancaran operasional. Pelaksanaan tugas yang profesional dan koordinatif mampu meminimalkan keterlambatan, mengurangi gangguan operasional, serta meningkatkan efisiensi kegiatan kapal di area anchorage. Oleh karena itu, peningkatan kompetensi dan koordinasi boarding agent menjadi faktor kunci dalam mendukung kelancaran operasional kapal.. Kata Kunci: Boarding Agent, Keagenan Kapal, Kelancaran Operasional Kapal, Clearance In dan Clearance Out, Anchorage, Ship to Ship (STS). Abstrak   This study aims to analyze the roles and responsibilities of the boarding agent of PT Maritel Bahtera Abadi Sangkulirang Branch in improving the smooth operation of vessels in the anchorage area of PT Indexim Coalindo. The research method used is descriptive qualitative, with data collection techniques including observation, documentation, and literature study. The data were analyzed using content analysis to provide an in-depth description of the boarding agent’s service process, particularly in handling clearance in and clearance out, supervising Ship to Ship (STS) loading and unloading activities, and coordinating with port authorities and vessel parties. The results indicate that the boarding agent plays a strategic role as a liaison between the vessel, the company, and related institutions, and is responsible for ensuring the completeness of vessel documents and the smoothness of operational activities. Professional and well-coordinated performance of boarding agents has been proven to minimize delays, reduce operational disruptions, and improve the efficiency of vessel activities in the anchorage area. Therefore, enhancing the competence and coordination of boarding agents is a key factor in supporting smooth vessel operations.   Keywords: Boarding Agent, Ship Agency, Vessel Operations, Clearance, Anchorage, Ship to Ship (STS)
Perlindungan Hukum Data Nasabah Dalam Bank Digital Berbasis General Data Protection Regulation Di Indonesia Affan Najmun Nahar; Putra Bagus Oktavian; Adrian Hadiputra; Dismas Arya Diputra; Ahmad Rezal Rizkyansyah; Baidhowi
Sinergi : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol. 2 No. 4 (2026): Sinergi: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Publisher : PT. AHLAL PUBLISHER NUSANTARA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Advances in digital technology have driven the transformation of banking services from conventional systems to digital banks that rely on electronic data processing. This transformation brings convenience to customers, but at the same time increases the risk of personal data breaches, unauthorized access, and cyberattacks. This study aims to analyze legal regulations governing digital banks regarding customer data breaches,legal protections for customer data, and to compare regulations in Indonesia with the General Data Protection Regulation (GDPR) in the European Union. The research methodology employed is a normative legal approach using legislative, conceptual, and comparative analyses. The research results indicate that Indonesia already has a legal framework for customer data protection through the principle of bank secrecy in the Banking Law, the Information and Electronic Transactions Law, and the Personal Data Protection Law, which require data controllers to ensure data security and report data protection failures within a maximum of 3 x 24 hours. However, the implementation of such protection still faces challenges in the areas of supervision, compliance, and enforcement. Compared to the GDPR, regulations in Indonesia still lag behind in terms of accountability, the severity of sanctions, the obligation to notify data breaches, and the authority of the supervisory body. Therefore, legal protection of customer data in digital banks in Indonesia needs to be strengthened through supervision
Dampak Perjanjian Perdagangan Asean-China Free Trade Area (ACFTA) Terhadap Kinerja Ekspor Indonesia Ke China di Tengah Perang Dagang Amerika Serikat-China Tahun 2018-2019 Oktaviana; Arief Rahman Hakim
Sinergi : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol. 2 No. 4 (2026): Sinergi: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Publisher : PT. AHLAL PUBLISHER NUSANTARA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study aims to analyze the impact of the ASEAN–China Free Trade Area (ACFTA) on Indonesia's export performance to China in 2018–2019. The method used is descriptive qualitative with literature review techniques. Data were obtained from the Central Statistics Agency (BPS), the Indonesian Ministry of Trade, the ASEAN Secretariat, and related academic literature. This study's analysis utilizes the theories of institutional neoliberalism and complex interdependence. The results show that ACFTA contributed positively to increasing the value of Indonesian exports, particularly primary commodities such as coal, palm oil, and rubber. However, Indonesia's export structure remains weak, dominated by low-value-added raw products and still faces non-tariff barriers such as technical standards and administrative procedures. Downstreaming strategies, product diversification, and trade diplomacy are crucial factors in strengthening competitiveness. This study concludes that Indonesia's success in utilizing ACFTA depends heavily on its ability to integrate downstreaming, diversification, and strategies to address non-tariff barriers within a consistent policy framework. Keywords: ACFTA, China, Free trade agreements, Indonesia's exports, international political economy, US–China trade war. Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak ASEAN–China Free Trade Area (ACFTA) terhadap kinerja ekspor Indonesia ke China pada periode 2018–2019. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik studi kepustakaan. Data diperoleh dari Badan Pusat Statistik, Kementerian Perdagangan RI, ASEAN Secretariat, serta literatur akademik terkait. Analisis penelitian menggunakan teori neoliberalisme institusional dan interdependensi kompleks. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ACFTA berkontribusi positif terhadap peningkatan nilai ekspor Indonesia, khususnya komoditas primer seperti batu bara, kelapa sawit, dan karet. Namun, struktur ekspor Indonesia masih lemah karena didominasi produk mentah bernilai tambah rendah serta masih menghadapi hambatan non-tarif. Strategi hilirisasi, diversifikasi produk, dan diplomasi perdagangan menjadi faktor penting untuk memperkuat daya saing. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan Indonesia memanfaatkan ACFTA sangat bergantung pada kemampuan mengintegrasikan hilirisasi, diversifikasi, dan strategi menghadapi hambatan non-tarif dalam satu kerangka kebijakan yang konsisten. Kata kunci: ACFTA, China, Ekonomi politik internasional, Ekspor Indonesia, Perang dagang AS–China, Perjanjian perdagangan bebas.
Kebijakan Hukum Pidana dalam Penerapan Restorative Justice Pasca Pembaharuan KUHP (Studi di Lapas Medaeng) Nadyne Erina Saharish; Silfester Enrico Syach Dewa; Davin Arya Putra; Ananda Zydan Ardhi Pratama
Sinergi : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol. 2 No. 4 (2026): Sinergi: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Publisher : PT. AHLAL PUBLISHER NUSANTARA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The reform of Indonesia’s Crimal Code (KUHP) has reshaped national penal policy by strengthening sentencing goal that emphasize restoration, proportionality, and protection of victims and society. In this setting, restorative justice (RJ) becomes increasingly relevant as an approach to mitigate the adverse effects of imprisonment and to promote more humane conflict resolution. This study examines criminal law policy on the application of restorative justice after the KUHP reform, using a case study at Lapas Medaeng (Medaeng Correctional Facility). The analysis focuses on: (1) the normative basis of restorative justice within the new KUHP framework and related regulations; (2) the forms of RJ implementation at the post-adjudication stage (during the execution of punishment) within correctional institutions; and (3) key obstacles and policy needs to ensure effective and accountable practice. Employing an empirical juridical method, the research combines statutory and doctrinal analysis with field data gathered through interviews and observation of correctional programs, mediation initiatives, and social reintegration activities. The findings indicate that opportunities for RJ at Lapas Medaeng exist through rehabilitation-based interventions, facilitated dialogue, community-oriented programs, and efforts to repair social relationships. However, implementation remains constrained by limited operational guidelines, weak inter-agency coordination, insufficient trained facilitators, and the absence of measurable outcome indicators. The study recommends strengthening implementing regulations, developing correctional RJ standard operating procedures, expanding mediator/facilitator training, and establishing robust monitoring and evaluation mechanisms to ensure alignment with sentencing objectives and legal certainty. Keywords: restorative, normative, law, evaluation   Abstrak Pembaharuan KUHP membawa perubahan penting dalam orientasi kebijakan hukum pidana di Indonesia, termasuk penguatan tujuan pemidanaan yang lebih menekankan pemulihan, proporsionalitas, serta perlindungan korban dan masyarakat. Dalam konteks ini, restorative justice (RJ) dipandang sebagai pendekatan yang relevan untuk mengurangi dampak pemenjaraan dan mendorong penyelesaian konflik secara lebih manusiawi. Penelitian ini mengkaji kebijakan hukum pidana dalam penerapan restorative justice pasca pembaharuan KUHP dengan studi di Lapas Medaeng. Fokus kajian meliputi: (1) landasan normatif RJ dalam kerangka KUHP baru dan regulasi terkait; (2) bentuk implementasi RJ pada tahap pasca-adjudikasi/pelaksanaan pidana di lingkungan pemasyarakatan; serta (3) hambatan dan kebutuhan kebijakan agar RJ berjalan efektif dan akuntabel. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach) untuk menganalisis bagaimana kebijakan pemasyarakatan di Lapas Medaeng seharusnya diimplementasikan berdasarkan paradigma KUHP baru. Hasil kajian menunjukkan bahwa peluang penerapan RJ di Lapas Medaeng terbuka melalui mekanisme pembinaan, fasilitasi dialog, pemulihan relasi sosial, dan program berbasis komunitas, namun masih menghadapi kendala berupa keterbatasan pedoman operasional, koordinasi antar-aparat penegak hukum, ketersediaan fasilitator, serta indikator keberhasilan yang terukur. Penelitian ini merekomendasikan penguatan regulasi turunan, SOP RJ di pemasyarakatan, pelatihan mediator/fasilitator, dan skema monitoring-evaluasi untuk memastikan RJ sejalan dengan tujuan pemidanaan dan kepastian hukum. Kata kunci: restorative, normatif, hukum, evaluasi