cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Haryo Kunto
Contact Email
haryowibisono@unesa.ac.id
Phone
+6281211037758
Journal Mail Official
innovant@unesa.ac.id
Editorial Address
Jl. Ketintang, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya, Provinsi Jawa Timur, 60231
Location
Kota surabaya,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Inovasi Administrasi Negara Terapan
Published by Universitas Negeri Surabaya
ISSN : -     EISSN : 30261805     DOI : -
Core Subject : Economy, Humanities, Science, Social,
Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Environmental Science Social Sciences
Jurnal Inovasi Administrasi Negara Terapan (Inovant) adalah jurnal peer-review yang diterbitkan tiga kali dalam setahun dengan akses terbuka. Inovant diterbitkan sejak tahun 2023 oleh Prodi Sarjana Terapan Administrasi Negara, Fakultas Vokasi, Universitas Negeri Surabaya. Jurnal ini mencakup pembahasan terkait Kebijakan Publik, Manajemen Pelayanan Publik, Pemerintahan, Manajemen Kepegawaian, dan Inovasi terapan di sektor publik.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 215 Documents
 18   19   20   21   22 
Efektivitas Pengelolaan Sampah Pada Bank Sampah Lestari di Dusun Seketi Mojokerto Aini, Khurrotul; Isbandono, Prasetyo
Jurnal Inovasi Administrasi Negara Terapan Vol. 3 No. 4 (2025)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini mengkaji seberapa efektif pelaksanaan program Bank Sampah Lestari di Dusun Seketi, Mojokerto dalam menangani permasalahan sampah dan mendukung ekonomi warga. Program ini mengadopsi konsep 3R (Reduce, Reuse, Recycle) sebagai strategi utama untuk meningkatkan kesadaran lingkungan dan memberikan manfaat finansial bagi masyarakat. Dengan pendekatan deskriptif kualitatif, data dikumpulkan melalui observasi langsung, wawancara, serta dokumentasi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa program memiliki dampak positif dalam mengurangi volume sampah dan memberi insentif ekonomi, meskipun masih menghadapi hambatan berupa rendahnya partisipasi warga, keterbatasan akses lokasi, dan kurangnya penyuluhan. Meski menghadapi tantangan, Bank Sampah Lestari tetap memiliki potensi sebagai contoh praktik pengelolaan sampah yang berkelanjutan apabila mendapat dukungan sosialisasi yang intensif, peningkatan sarana prasarana, serta kerja sama aktif antara masyarakat dan pemerintah setempat. Hasil evaluasi ini menyoroti pentingnya kemampuan organisasi dalam menyesuaikan diri terhadap kondisi lokal dan perlunya penguatan sumber daya manusia untuk menunjang kelangsungan program. Rekomendasi dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam pengembangan model serupa di wilayah lain.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP PERMUKIMAN KUMUH DI KOTA SURABAYA (STUDI PADA PERMUKIMAN KUMUH DI KELURAHAN PAKIS) Yunindah, Mayla Tri; Prastyawan, Agus
Jurnal Inovasi Administrasi Negara Terapan Vol. 3 No. 4 (2025)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Permasalahan permukiman kumuh masih menjadi isu strategis dalam pembangunan perkotaan, termasuk di Kota Surabaya. Pemerintah Kota Surabaya melalui berbagai kebijakan berupaya meningkatkan kualitas permukiman kumuh agar masyarakat dapat tinggal di hunian yang layak. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi kebijakan peningkatan kualitas permukiman kumuh di Kelurahan Pakis, Kota Surabaya, dengan menggunakan enam indikator implementasi kebijakan publik menurut Van Meter dan Van Horn, yaitu standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, komunikasi antar organisasi, karakteristik agen pelaksana, disposisi pelaksana, serta kondisi lingkungan ekonomi, sosial, dan politik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam dengan informan kunci dari instansi terkait serta masyarakat setempat, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan peningkatan kualitas permukiman kumuh telah diimplementasikan dengan cukup baik melalui perbaikan infrastruktur dasar seperti jalan, drainase, dan sanitasi. Namun, keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran, serta kurang optimalnya koordinasi antar instansi menjadi tantangan utama. Oleh karena itu, diperlukannya peningkatan sumber daya teknis serta penguatan kolaborasi antarorganisasi pelaksana agar kebijakan dapat berjalan lebih optimal dan berkelanjutan.
Implementasi Aplikasi SP4N LAPOR! Di Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Tuban Eka Sugianti, Erliana; Isbandono, Prasetyo
Jurnal Inovasi Administrasi Negara Terapan Vol. 3 No. 4 (2025)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis implementasi kebijakan SP4N-LAPOR! (Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional) oleh Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian (Diskominfo-SP) Kabupaten Tuban. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, serta dianalisis berdasarkan empat indikator implementasi kebijakan menurut George C. Edward III, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum implementasi SP4N-LAPOR! telah berjalan cukup baik dan menunjukkan kemajuan dalam pengelolaan pengaduan publik. Namun demikian, implementasi SP4N-LAPOR! masih menghadapi sejumlah kendala pada tiap indikator. Pada aspek komunikasi, keterbatasan anggaran menjadi hambatan utama dalam memperluas sosialisasi kepada masyarakat, sehingga penyebaran informasi belum merata. Pada indikator sumber daya, belum adanya kriteria formal dalam pemilihan admin/operator serta terbatasnya jumlah tenaga kerja dan anggaran menjadi tantangan dalam operasional harian. Dari segi disposisi, meskipun pelaksana menunjukkan komitmen positif, ketiadaan insentif formal yang memadai berpotensi memengaruhi motivasi dan keberlanjutan kinerja. Sementara itu, pada indikator struktur birokrasi, masih ditemukan keterlambatan dalam penanganan laporan karena prosedur kerja yang bersifat berjenjang dan belum cukup efisien. Dengan demikian, meskipun SP4N-LAPOR! menunjukkan kemajuan dalam pengelolaan pengaduan publik, perbaikan masih diperlukan pada aspek komunikasi yang merata, penyediaan sumber daya manusia dan anggaran yang memadai, sistem insentif bagi pelaksana, serta efektivitas alur birokrasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang optimal dan responsif.
Implementasi Program Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kelurahan Perak Barat Kota Surabaya Evita, Evita Dwiyanti Agustin; Isbandono, Prasetyo
Jurnal Inovasi Administrasi Negara Terapan Vol. 3 No. 4 (2025)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini didasarkan pada kebutuhan untuk meningkatkan efisiensi, keamanan data, dan kemudahan akses administrasi kependudukan melalui transformasi digital. Inovasi ini program Identitas Kependudukan Digital (IKD) memungkinkan masyarakat mengakses dokumen kependudukan secara online. Kelurahan Perak Barat adalah salah satu daerah yang melaksanakan program ini sesuai dengan kebijakan nasional yang diatur dalam Permendagri Nomor 72 Tahun 2022. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana Implementasi Program Identitas Kependudukan Digital di Kelurahan Perak Barat serta mengidentifikasi faktor penghambat pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Subjek penelitian terdiri dari Lurah, Kasi Pemerintahan, staf SIAK, staf pelaksana, dan masyarakat penerima layanan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan instrumen penelitian berupa lembar observasi dan pedoman wawancara. Analisis data menggunakan model interaktif menurut Miles dan Huberman dengan tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Program Identitas Kependudukan Digital di Kelurahan Perak Barat cukup berjalan baik ditinjau dari indikator komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi didasarkan pada teori George C. Edward III. Namun, ditemukan kendala seperti: kurangnya literasi digital (komunikasi); keterbatasan akses perangkat teknologi (sumber daya); tidak ada insentif khusus (disposisi); kekhawatiran terhadap keamanan data (struktur birokrasi). Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan perlunya optimalisasi sumber daya serta penguatan koordinasi antar berbagai pihak agar Program Identitas Kependudukan Digital dapat berjalan dengan lebih efisien dan menjangkau lebih banyak masyarakat. Peneliti merekomendasikan perlunya peningkatan literasi digital masyarakat melalui edukasi berkelanjutan, penguatan sistem keamanan data untuk membangun kepercayaan publik. Kata Kunci: Identitas Kependudukan Digital, Implementasi Kebijakan, Administrasi Kependudukan Digital
Efektivitas Pelaksanaan Perencanaan Analisis Beban Kerja Melalui E-ABK Pada Jabatan Pengolah Data dan Informasi RSUD Bhakti Dharma Husada Kota Surabaya Tahun 2024 Inggrit Noviani, Hesti; Rosdiana, Weni
Jurnal Inovasi Administrasi Negara Terapan Vol. 3 No. 4 (2025)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pelaksanaan Analisis Beban Kerja merupakan kewajiban dari setiap instansi atau pemerintah daaerah dalam melaksanakan manajemen kepegawaian untuk memperoleh informasi mengenai tingkat efektivitas dan efisiensi kerja dari organisasi yang berdasarkan dengan volume kerja. Kota Surabaya dalam melaksanakan Analisis Beban Kerja menggunakan media digital yaitu Electronic Beban Kerja atau E-ABK. Pada tahun 2024 pelaksanaan Analisis Beban Kerja di lingkup pemerintah Kota Surabaya berfokus pada mengoptimalkan tingkat validitas isian perencanaan ABK di Perangkat Daerah. RSUD Bhakti Dharma Husada sebagai salah satu Perangkat Daerah di Kota Surabaya juga melaksanakan sebuah Perencanaan ABK 2024. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk untuk mendeskripsikan dan menganalisis mengenai efektivitas dari Perencanaan Analisis Beban Kerja pada Jabatan Pengolah Data dan Informasi di Bidang Umum dan Keuangan RSUD Bhakti Dharma Husada Kota Surabaya. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, serta dokumentasi. Hasil penelitian diianalisis dengan melalui tahap reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini berfokus pada empat indicator pengukuran efektivitas menurut Subagyo yaitu ketepatan sasaran, Sosialisasi Program, Pencapaian Tujuan Program serta Pemantauan Program. Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan perencanaan ABK melalui E-ABK 2024 pada Jabatan Pengolah Data dan Informasi secara keseluruhan cukup efektif. Pada indicator Ketepatan Sasaran telah dilaksanakan sesuai regulasi sudah tepat, namun implementasi teknisnya masih menghadapi tantangan pada kapasitas SDM. Pada indicator Sosialisasi Program sudah efektif karena proses penyampaian informasi cukup jelas dan mudah dipahami oleh RSUD Bhakti Dharma Husada dan Mahasiswa sebagai pendamping Perencanaan ABK 2024. Pada indicator Pencapaian Tujuan Program dilaksanakan dengan efektif ditunjukan dengan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya pada indicator Pemantauan Program dikatakan efektif, karena Bagian Organisasi melakukan pemantauan saat pelaksanaan Perencanaan ABK hingga setelah Perencanaan ABK. Terdapat juga evaluasi atau eksekusi yang dilakukukan setelah program selesai. Serta adanya tindak lanjut dari hasil Perencanaan ABK yang dilaksanakan oleh Bagian Organisasi. Kata Kunci: Efektivitas, Analisis Beban Kerja, E- ABK, Perencanaan ABK
INCOMING AND OUTGOING MAIL ARCHIVE MANAGEMENT SYSTEM AT THE EAST JAVA PROVINCIAL RESEARCH AND INNOVATION AGENCY OFFICE Candra Sari, Dewi; Lestari, Yuni
Jurnal Inovasi Administrasi Negara Terapan Vol. 3 No. 4 (2025)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract This study aims to describe the governance system of incoming and outgoing mail archives at the Regional Research and Innovation Agency (BRIDA) Office of East Java Province. Mail archives play a crucial role in the smooth operation of administration, and thus their management must be carried out systematically from creation to disposition. According to the theory by Mulhidin and Winata in Faulziyah (2019), ideal archive management includes four elements: creation, use, maintenance, and disposition. At BRIDA East Java, the archiving system is still conducted manually without standard operating procedures (SOP), yet it still follows administrative procedures such as mail registration, classification, and document security.This study uses a qualitative approach with a descriptive method. Informants consist of 1 head of sub-division, 3 archive management staff, and 2 archive users. Data were collected through observation, interviews, and documentation, and then analyzed through data reduction, presentation, and conclusion drawing.The research results show that the archive creation process has been well implemented and organized. However, the usage stage of the archives is still suboptimal due to the absence of clear borrowing procedures. Archive maintenance is carried out, but not optimally, due to unidentified documents and poorly organized storage spaces. Archive disposition is only partially done, limited to archive relocation, without a thorough disposition process. Keywords: Archive governance, incoming mail, outgoing mail, BRIDA East Java.
ANALISIS PELAKSANAAN STANDAR PELAYANAN KEPENDUDUKAN STUDI PELAYANAN IKD (IDENTITAS KEPENDUDUKAN DIGITAL) PADA KANTOR KELURAHAN MEDOKAN AYU KOTA SURABAYA Annisa Aqidatul Izzah; Prastyawan, Agus
Jurnal Inovasi Administrasi Negara Terapan Vol. 3 No. 4 (2025)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan standar pelayanan Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kantor Kelurahan Medokan Ayu, Kota Surabaya. Pelaksanaan standar pelayanan IKD di Kantor Kelurahan Medokan Ayu masih menghadapi sejumlah tantangan, masih banyak masyarakat yang belum sepenuhnya menyadari keberadaan IKD dan kurang memahami cara aktivasi serta pemanfaatannya. Analisis data dilakukan berdasarkan enam indikator Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 yatiu indikator kesederhanaan, partisipasi, akuntabilitas, keberlanjutan, transparansi, dan keadilan. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, data dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur dengan lurah, pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Surabaya, pegawai, dan warga Kelurahan Medokan Ayu, serta didukung oleh dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aspek kesederhanaan dan partisipasi dalam sosialisasi IKD sudah cukup baik, meskipun masih ada tantangan dalam pemahaman dan adaptasi masyarakat terhadap teknologi digital. Namun, indikator akuntabilitas dan transparansi masih memerlukan perbaikan signifikan, terutama terkait kejelasan informasi persyaratan dan SOP. Meskipun terdapat upaya berkelanjutan dalam inovasi pelayanan seperti aktivasi IKD di balai RW, serta pelayanan yang adil dan non-diskriminatif, masih ada masukan terkait keramahan petugas dan fasilitas pendukung untuk pemohon berkebutuhan khusus. Kesimpulannya, pelayanan IKD di Kelurahan Medokan Ayu telah memenuhi sebagian besar standar, tetapi akuntabilitas dan transparansi memerlukan perhatian khusus untuk peningkatan kualitas layanan yang komprehensif. Kata Kunci: Pelayanan Publik, Standar Pelayanan, Identitas Kependudukan Digital (IKD)
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK (STUDI PADA PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DESA TASIKMADU KABUPATEN TUBAN) firdausah, aisyah; Lestari, Yuni
Jurnal Inovasi Administrasi Negara Terapan Vol. 3 No. 4 (2025)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Keterbukaan informasi publik memiliki peran penting dalam pemerintahan dan kehidupan masyarakat. Implementasi kebijakan keterbukaan informasi ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 serta Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2020 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dalam upaya pelaksanaannya, diperlukan dukungan dari berbagai aspek, baik regulasi, sumber daya, maupun komitmen dari aparatur pemerintahan desa. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana implementasi keterbukaan informasi publik yang wajib disediakan di Desa Tasikmadu, serta untuk mendeskripsikan dan menganalisis sejauh mana keterbukaan informasi publik telah dijalankan oleh pemerintah Desa Tasikmadu. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi lapangan. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan cara mereduksi informasi yang kemudian disajikan dalam bentuk naratif, lalu ditarik kesimpulan berdasarkan analisis implementasi kebijakan menggunakan model Van Meter dan Van Horn. Dalam penelitian ini, keberhasilan pelaksanaan kebijakan dinilai berdasarkan enam indikator yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Desa Tasikmadu guna mewujudkan keterbukaan informasi publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik di desa belum berjalan secara maksimal. Beberapa hambatan utama yang ditemukan meliputi ketiadaan Standar Operasional Prosedur (SOP) khusus di tingkat desa, kurangnya kegiatan sosialisasi, keterbatasan sumber daya manusia, serta rendahnya tingkat literasi digital di kalangan masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini menyarankan penyusunan SOP yang terstruktur mengenai keterbukaan informasi publik, peningkatan kompetensi aparatur desa, serta penerapan strategi komunikasi yang lebih efektif guna mendorong terciptanya keterbukaan informasi yang lebih optimal di lingkungan desa.Kata Kunci: Implementasi, Keterbukaan, Informasi Publik, Desa Tasikmadu
Efektivitas Penggunaan Aplikasi (SiapNgajar) Dalam Meningkatkan Kinerja Guru Di SMPN 2 Kebonsari Madiun: Efektivitas E-government berupa penggunaan aplikasi (SiapNgajar) Ibrohim, Abdurrochman Sholeh; Gamaputra, Gading
Jurnal Inovasi Administrasi Negara Terapan Vol. 3 No. 4 (2025)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kemajuan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) telah mengubah paradigma sistem birokrasi di seluruh dunia, termasuk dalam sektor pemerintahan melalui konsep e-government. Di Indonesia, konsep ini mulai diadopsi secara masif di berbagai instansi di setiap daerah, termasuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Madiun. Pemanfaatan TIK menjadi solusi untuk mengatasi permasalahan dalam dunia pendidikan, terutama terkait pengawasan kinerja guru, dengan meluncurkan inovasi berupa Sistem Aplikasi Tenaga Pengajar (SiapNgajar). Meskipun aplikasi SiapNgajar menawarkan berbagai manfaat, dalam penerapannya tidak serta merta lancer begitu saja. Beberapa masalah dihadapi dalam penerapannya antara lain terbatasnya dukungan aplikasi pada sistem operasi Android, adanya bug sistem, serta menu aplikasi yang terbatas, yang dapat menghambat efektivitas kinerja guru. Penelitian ini bertujuan untuk menilai efektivitas penerapan e-government melalui aplikasi SiapNgajar di SMPN 2 Kebonsari Madiun dalam meningkatkan kinerja guru. Metodologi yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data primer dikumpulkan melalui Teknik wawancara dengan tim IT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagai pengembang aplikasi, serta guru di SMPN 2 Kebonsari sebagai pengguna aplikasi. Berdasarkan teori efektivitas program menurut Budiani (2007), hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan aplikasi SiapNgajar dapat dikatakan efektif, meskipun terdapat beberapa aspek yang perlu diperbaiki. Oleh karena itu, disarankan agar pengembang segera memperbaiki bug yang dialami pengguna melalui pemeliharaan rutin dan evaluasi terjadwal. Selain itu, fokus pada penyediaan konten panduan interaktif, seperti video tutorial animasi, akan lebih efektif dibandingkan sosialisasi berlebihan. Tujuan program ini telah tercapai, namun perluasan fitur seperti Mutasi dan Gaji/Honor sangat dianjurkan untuk meningkatkan fungsionalitas aplikasi. Dinas Pendidikan juga disarankan untuk mengembangkan pendekatan pemantauan yang lebih holistik, yang tidak hanya menilai keaktifan penggunaan aplikasi SiapNgajar, tetapi juga kualitas dan dampak aktivitas tenaga pendidik.
Evaluasi Dampak Kebijakan Pengadaan Tanah Di Kota Surabaya (Studi Kasus : Desa Tambak Langon) Tobing, Sonya Agustina; Prastyawan, Agus
Jurnal Inovasi Administrasi Negara Terapan Vol. 3 No. 4 (2025)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dampak kebijakan pengadaan tanah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Surabaya di Desa Tambak Langon, Kecamatan Asemrowo. Kebijakan ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan pembangunan rumah pompa dan normalisasi sungai sebagai solusi penanggulangan banjir. Namun dalam pelaksanaannya, muncul beragam dampak sosial yang kompleks. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode pengumpulan data berupa wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Informan terdiri dari warga terdampak, tokoh masyarakat, serta pihak dari Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga. Analisis dilakukan dengan menggunakan teori evaluasi kebijakan publik dari Samodra Wibawa yang mencakup empat dimensi utama: dampak terhadap individu, dampak terhadap organisasi, dampak terhadap masyarakat, serta dampak terhadap lembaga dan sistem sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada tingkat individu, warga mengalami tekanan psikis, kehilangan pekerjaan, serta ketidakpastian masa depan. Pada aspek organisasi, terjadi pelemahan fungsi RT/RW, disintegrasi organisasi sosial, dan hilangnya koordinasi antar lembaga lokal. Dampak terhadap masyarakat mencakup menurunnya kohesi sosial, ketimpangan informasi, ketidakadilan kompensasi, serta turunnya kepercayaan terhadap pemerintah. Sementara itu, pada tataran lembaga dan sistem sosial, terjadi penurunan legitimasi pemerintah lokal, disfungsi sistem sosial warga, serta ketiadaan skema pemulihan sosial pasca relokasi. Dengan demikian peneliti memberikan rekomendasi dan saran pada dampak untuk individu, perlu disediakan layanan psikososial seperti konseling dan program trauma healing guna mengatasi tekanan psikis dan ketidakpastian masa depan, program pelatihan keterampilan dan bantuan pencarian kerja juga penting untuk mengurangi dampak kehilangan pekerjaan. Pada tingkat organisasi, penguatan fungi RT/RW harus menjadi prioritas dengan memberikan pelatihan dan dukungan agar mereka dapat kembali menjalankan peran koordinasi dan memfasilitasi komunikasi antarwarga serta antar lembaga lokal. Untuk masyarakat, perlu dibangun kembali kohesi sosial melalui kegiatan bersama dan transparansi informasi, serta memastikan kompensasi yang adil dan tepat waktu agar menumbuhkan rasa keadilan dan kepercayaan warga. Pada lembaga dan sistem sosial, pemerintah lokal harus meningkatkan legitimasi dengan melibatkan warga secara aktif dalam proses pengmbin keputusan dan perencanaanpasca relokasi. Selain itu, peru dirancang skema pemulihan sosial yang menyeluruh agar sistem sosial warga dapat berfungsi kembali dengan baik. Berdasarkan temuan ini, penelitian merekomendasikan pentingnya pendekatan partisipatif dan berkeadilan dalam kebijakan pengadaan tanah agar dampak negatif dapat diminimalisir. Kata Kunci: Evaluasi kebijakan, pengadaan tanah, dampak sosial

Page 21 of 22 | Total Record : 215

 18   19   20   21   22 

Filter by Year

2023 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 3 No. 4 (2025) Vol. 3 No. 3 (2025) Vol. 3 No. 2 (2025) Vol. 3 No. 1 (2025) Vol. 2 No. 3 (2024) Vol. 2 No. 2 (2024) Vol. 2 No. 1 (2024) Vol. 1 No. 3 (2023) Vol. 1 No. 2 (2023) Vol. 1 No. 1 (2023): Kebijakan dan Tatakelola Lembaga Publik untuk Tujuan Pembangunan Berkelanjutan