cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Haryo Kunto
Contact Email
haryowibisono@unesa.ac.id
Phone
+6281211037758
Journal Mail Official
innovant@unesa.ac.id
Editorial Address
Jl. Ketintang, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya, Provinsi Jawa Timur, 60231
Location
Kota surabaya,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Inovasi Administrasi Negara Terapan
Published by Universitas Negeri Surabaya
ISSN : -     EISSN : 30261805     DOI : -
Core Subject : Economy, Humanities, Science, Social,
Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Environmental Science Social Sciences
Jurnal Inovasi Administrasi Negara Terapan (Inovant) adalah jurnal peer-review yang diterbitkan tiga kali dalam setahun dengan akses terbuka. Inovant diterbitkan sejak tahun 2023 oleh Prodi Sarjana Terapan Administrasi Negara, Fakultas Vokasi, Universitas Negeri Surabaya. Jurnal ini mencakup pembahasan terkait Kebijakan Publik, Manajemen Pelayanan Publik, Pemerintahan, Manajemen Kepegawaian, dan Inovasi terapan di sektor publik.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 232 Documents
 20   21   22   23   24 
Peran Pemerintah Desa Dalam Partisipasi Peningkatan Aset Desa (Studi Kasus Sungai Bengawan Mati, Desa Tejoasri, Lamongan) Putri Wulandari; Dewi Fitrotus Sa'diyah
Jurnal Inovasi Administrasi Negara Terapan Vol. 4 No. 2 (2026)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/inovant.v4i1.56182

Abstract

Partisipasi peningkatan aset desa di Desa Tejoasri, Lamongan dengan studi kasus Sungai Bengawan Mati melalui pratinjau aspek partisipasi masyarakat. Latar belakang dalam penelitian ini adalah pengelolaan sungai masih belum didukung dengan regulasi yang jelas, pemberdayaan masyarakat yang belum optimal yang berdampak pada evaluasi program dan pemanfataan ekonomi yang masih terbatas. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui pendekatan deskriptif dengan menggunakan teori partisipasi masyarakat yang terdiri dari 4 indikator yakni, pengambilan keputusan, pelaksanaan, pengambilan manfaat, dan evaluasi. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan model Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukan bahwa peran pemerintah desa dalam pengambilan keputusan, pelaksanaan, dan pengambilan manfaat sudah melibatkan partisipasi masyarakat melalui musyawarah desa dan kegiatan pemberdayaan. Namun, partisipasi masyarakat belum optimal dan terbatas dalam tahap evaluasi. Simpulan dari penelitian ini adalah pengelolaan sungai bengawan mati telah melibatkan masyarakat tetapi belum sepenuhnya berjalan. Oleh karena itu, pemerintah desa agar memperkuat mengenai regulasi pengelolaan sungai yang jelas, mengembangkan dan meningkatkan pemberdayaan masyarakat, dan membuka ruang evaluasi kepada masyarakat untuk berpartisipasi guna mengoptimalkan pemanfaatan sungai bengawan mati. Kata Kunci: peran pemerintah desa, partisipasi masyarakat, pengambilan keputusan, pelaksanaan, pengambilan manfaat, evaluasi.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN UU TPKS DI KOTA SURABAYA: ANALISIS KOORDINASI UNIT PENANGANAN DAN PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL BERBASIS TOXIC RELATIONSHIP: (Studi Implementasi Undang-Undang No.12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual) Alifah Nur Farahiya Rahayu Harun -
Jurnal Inovasi Administrasi Negara Terapan Vol. 4 No. 2 (2026)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kekerasan Seksual dalam Relasi Romantis (KSDP) berbasis toxic relationship merupakan isu krusial di Kota Surabaya yang diperparah oleh konstruksi sosial patriarki. Penelitian ini bertujuan mengkaji implementasi UU No. 12 Tahun 2022 (UU TPKS) dalam mendukung upaya pencegahan dan penanganan kasus tersebut. Penelitian menerapkan pendekatan kualitatif-interpretatif melalui model Van Meter dan Van Horn dengan analisis enam indikator utama yaitu standar dan sasaran; sumber daya; komunikasi antar badan pelaksana; karakteristik badan pelakansa; kondisi sosial, ekonomi, dan politik; dan disposisi. Pengumpulan data dilaksanakan melalui wawancara mendalam bersama UPTD PPA dan PUSPAGA Kota Surabaya, serta klien terdampak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi UU TPKS menghadapi hambatan signifikan. Pertama, faktor patriarki dan stigmatisasi sosial menjadi policy constraint yang memicu resistensi korban untuk melapor. Kedua, kondisi tersebut mendorong pelaksana melakukan strategi satisficing yang berfokus pada pemulihan psikologis jangka pendek dibandingkan penuntasan hukum. Ketiga, birokrasi pelaksana mengalami overworked staff, kesenjangan kognitif, dan policy overload yang menciptakan ambiguitas operasional. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa implementasi UU TPKS belum optimal akibat konflik budaya hukum dan rendahnya kepatuhan kognitif birokrasi lapangan. Penelitian merekomendasikan penguatan sumber daya pendamping hukum dan penyusunan regulasi teknis spesifik untuk memutus siklus kekerasan.

Page 24 of 24 | Total Record : 232

 20   21   22   23   24 

Filter by Year

2023 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 4 No. 2 (2026) Vol. 4 No. 1 (2026) Vol. 3 No. 3 (2025) Vol. 3 No. 2 (2025) Vol. 3 No. 1 (2025) Vol. 2 No. 3 (2024) Vol. 2 No. 2 (2024) Vol. 2 No. 1 (2024) Vol. 1 No. 3 (2023) Vol. 1 No. 2 (2023) Vol. 1 No. 1 (2023): Kebijakan dan Tatakelola Lembaga Publik untuk Tujuan Pembangunan Berkelanjutan More Issue