cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Reski Nofrialdi
Contact Email
nofrialdirezky@gmail.com
Phone
+6285263256164
Journal Mail Official
legalitasinfojurnal@gmail.com
Editorial Address
Jl. Usman Ambon No. 9 Kelurahan Kacang Pedang, Kec. Gerunggang, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Location
Kota pangkal pinang,
Kepulauan bangka belitung
INDONESIA
Jurnal Legalitas
Published by Universitas Pertiba
ISSN : 29854210     EISSN : 29857422     DOI : https://doi.org/10.58819/jle
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Legalitas adalah Jurnal Ilmiah yang diterbitkan secara berkala oleh LPPM Universitas Pertiba Pangkal Pinang. Jurnal Legalitas memilik e-ISSN: 2985-7422 dan p-ISSN: 2985-4210, Pemilihan dan penggunaan kata Jurnal Legalitas (JLE) dimaksudkan untuk menunjukkan pemetaan lingkup ide dan gagasan dari para praktisi, akademisi, dan ilmuan hukum yang difokuskan pada berbagai isu strategis mengenai hasil penelitian, kajian maupun pemikiran kritis, isu- isu dalam lingkup bidang Ilmu Hukum baik di tingkat nasional maupun international.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 4 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 4 No 1 (2026)" : 4 Documents clear
Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Korupsi ( Studi Kasus Putusan Nomor 5563 K/Pid.Sus/2024) Sapitri , Lia; Novia; Pratama, Robby; Nurjanah; Pranata, Sendy Fatih; Kusumah, Sultan Refzi; Linda; Pranata, M. Ilham Wira
Jurnal Legalitas (JLE) Vol 4 No 1 (2026)
Publisher : LPPM UNIVERSITAS PERTIBA PANGKALPINANG

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58819/jle.v4i1.224

Abstract

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan serius yang tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merusak kepercayaan publik, termasuk di lingkungan institusi pendidikan tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor kriminologis yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana korupsi dalam Putusan Nomor 5563 K/Pid.Sus/2024, menelaah pertimbangan hukum Majelis Hakim dari perspektif kriminologi, serta mengkaji implikasi kebijakan kriminal dalam pencegahan korupsi di sektor pendidikan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan putusan pengadilan, bahan hukum sekunder berupa literatur ilmiah, serta bahan hukum tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi dalam perkara tersebut dipengaruhi oleh faktor rasionalitas pelaku, terbukanya kesempatan akibat lemahnya pengawasan, serta pengaruh struktur dan budaya organisasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pemberantasan korupsi di lingkungan pendidikan tinggi memerlukan pendekatan kriminologis yang komprehensif, tidak hanya melalui penegakan hukum pidana, tetapi juga melalui kebijakan pencegahan yang berorientasi pada perbaikan sistem dan integritas kelembagaan.
Optimalisasi Fungsi Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pengadilan Negeri Guna Memenuhi Hak Konstitusional Warga Negara Irvita, Misnah; Imanuddin, Muhammad
Jurnal Legalitas (JLE) Vol 4 No 1 (2026)
Publisher : LPPM UNIVERSITAS PERTIBA PANGKALPINANG

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58819/jle.v4i1.235

Abstract

Hak atas informasi merupakan hak asasi manusia yang dijamin oleh Pasal 28F UUD 1945. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, lembaga peradilan wajib mewujudkan akuntabilitas melalui keterbukaan informasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis optimalisasi fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Pengadilan Negeri dalam memenuhi hak konstitusional warga negara. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran PPID belum optimal karena adanya ketidaksinkronan antara standar operasional prosedur internal peradilan dengan prinsip hak menguasai informasi oleh publik. Optimalisasi PPID diperlukan bukan hanya sebagai instrumen administratif, melainkan sebagai bentuk pertanggungjawaban kekuasaan kehakiman kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan.
Peran Polisi Lalu Lintas Dalam Penegakan Hukum Pelanggaran Lalu Lintas di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Padang Panjang Ardi, Syaiful; Patrio, Eko
Jurnal Legalitas (JLE) Vol 4 No 1 (2026)
Publisher : LPPM UNIVERSITAS PERTIBA PANGKALPINANG

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58819/jle.v4i1.236

Abstract

Pelanggaran lalu lintas merupakan permasalahan hukum yang sering terjadi di masyarakat dan cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya, sehingga berdampak pada meningkatnya angka kecelakaan lalu lintas. Penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas menjadi tanggung jawab Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya Satuan Lalu Lintas (Satlantas). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Polisi Lalu Lintas dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya di wilayah hukum Kepolisian Resor Padang Panjang. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif yang didukung oleh pendekatan yuridis empiris. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan penelitian lapangan berupa wawancara dengan anggota Satuan Lalu Lintas Polres Padang Panjang. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Polisi Lalu Lintas dalam penegakan hukum pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Polres Padang Panjang meliputi empat peran, yaitu sebagai pendidik masyarakat di bidang lalu lintas, sebagai penegak hukum, sebagai alat ketertiban masyarakat, dan sebagai pelayan masyarakat. Namun dalam pelaksanaannya masih ditemui berbagai kendala, antara lain keterbatasan jumlah dan profesionalitas personel, kurangnya sarana dan anggaran, rendahnya kesadaran hukum dan etika berlalu lintas masyarakat, serta sanksi hukum yang relatif ringan sehingga belum menimbulkan efek jera. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kualitas sumber daya manusia kepolisian, sarana dan prasarana pendukung, serta intensifikasi sosialisasi dan penegakan hukum yang tegas guna menekan angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas.
Kenakalan Remaja di Era Digital: Media Sosial, Identitas Diri, dan Normalisasi Perilaku Menyimpang Awalokita, Sonia
Jurnal Legalitas (JLE) Vol 4 No 1 (2026)
Publisher : LPPM UNIVERSITAS PERTIBA PANGKALPINANG

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58819/jle.v4i1.237

Abstract

Penelitian ini mengkaji kenakalan remaja di era digital dengan menempatkan media sosial sebagai ruang sosial pembentukan identitas sekaligus arena normalisasi perilaku menyimpang. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif-analitis dalam perspektif sosiologi-kriminologi, penelitian menganalisis interaksi simbolik remaja, peran kelompok sebaya daring, serta pengaruh algoritma media sosial terhadap pelemahan kontrol sosial. Hasil analisis menunjukkan bahwa validasi sosial melalui komentar, tanda suka, dan berbagi mendorong pergeseran makna deviasi menjadi ekspresi diri yang diterima. Kelompok sebaya daring berfungsi sebagai agen sosialisasi alternatif yang melegitimasi perilaku menyimpang, sementara algoritma memperkuat paparan berulang dan membentuk ruang gema. Pada saat yang sama, kontrol sosial informal dan formal mengalami keterbatasan menjangkau ruang digital. Studi ini menegaskan bahwa kenakalan remaja digital merupakan hasil interaksi antara struktur teknologi dan proses sosial, bukan semata pilihan individual.

Page 1 of 1 | Total Record : 4

 1 

Filter by Year

2026 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 4 No 1 (2026) Vol 3 No 2 (2025) Vol 3 No 1 (2025) Vol 2 No 2 (2024) Vol 2 No 1 (2024) Vol 1 No 2 (2023) Vol 1 No 1 (2023)