cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Asep Hermawan
Contact Email
hermawan@unucirebon.ac.id
Phone
+6282137137002
Journal Mail Official
jja@unucirebon.ac.id
Editorial Address
Jurnal Justice Aswaja (JJA) Fakultas Hukum, Universitas Nahdlatul Ulama Cirebon. Jalan Sisingamangaraja No 33 Kota Cirebon, Jawa Barat
Location
Kab. cirebon,
Jawa barat
INDONESIA
Jurnal Justice Aswaja (JJA)
Published by Universitas Nahdlatul Ulama Cirebon
ISSN : 29648610     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Humanities, Science, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Social Sciences
Jurnal ini bertujuan untuk menyediakan tempat bagi akademisi, peneliti dan praktisi untuk menerbitkan Artikel penelitian asli atau artikel ulasan. Ruang lingkup Artikel yang diterbitkan (Focus and Scope) dalam jurnal ini membahas berbagai topik ilmu hukum seperti hukum Islam, hukum pidana, hukum perdata, hukum tata negara, hukum administrasi negara, hukum ekonomi syariah, hukum kesehatan, hukum lingkungan, hukum adat.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 28 Documents
 1   2   3 
Restorative Justice Dalam Penyidikan Terhadap Perkara Tindak Pidana Kekerasan Yang Dilakukan Anak Rizki Akbar
Jurnal Justice Aswaja Vol 3 No 2 (2024): Desember 2024
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Nahdltul Ulama Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis perkembangan sistem restorative justice di indonesia dan restorative justice dalam penyidikan terhadap perkara tindak pidana kekerasan yang dilakukan anak di Polres Kota Cirebon. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa proses penyidikan terhadap perkara tindak  pidana anak melalui diversi sebagai upaya mewujudkan restorative justice di Polres Kota Cirebon belum optimal, hal ini dikarenakan 95 kasus kekerasan yang dilakukan oleh anak diselesaikan di Pengadilan Negri Kota Cirebon pada tahun 2024. Kendala dalam proses penyidikan terhadap perkara tindak pidana anak melalui restorative justice di Polres Kota Cirebon berupa minimnya pengetahuan masyarakat terkait penyelesaian kasus pidana melalui jalur restorative justice; minimnya kesadaran masyarakat untuk berdamai melalui penyelesaian restorative justice dalam kasus penganiaayaan ringan; dan belum diaturnya penyelesaian pidana ujaran kebencian melalui jalur restorative justice secara lengkap dan khusus dalam tataran peraturan pemerintah baik pusat maupun di daerah.
Implementasi Sistem Restorative Justice Dalam Kasus Penganiayaan Ringan Diding; Satya, Randy
Jurnal Justice Aswaja Vol 3 No 2 (2024): Desember 2024
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Nahdltul Ulama Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis implementasi sistem restorative justice dalam kasus penganiayaan ringan dan faktor yang mempengaruhi implementasi sistem restorative justice dalam kasus penganiayaan ringan di wilayah hukum Kepolisian Reseor Kota Cirebon. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum deskriptif analitis. Berdasarkan analisis yang ada dapat dipahami bahwa implementasi sistem restorative justice dalam kasus penganiayaan ringan di wilayah Cirebon belum terlaksana dengan efektiv, hal ini ditunjukan dengan fakta bahwa belum adanya penyelesaian kasus penganiayaan ringan melalui jalur non-penal.
Analisis Yuridis Normatif Terhadap Organisasi Tenaga Kependidikan Berdasarkan Tujuan Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2000 Nuridin; Ira Alia
Jurnal Justice Aswaja Vol 4 No 1 (2025): Juni 2025
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Nahdltul Ulama Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauhmana regulasi mengatur penyelenggara pendidikan menyusun analisis jabatan untuk tenaga kependidikannya berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomer 39 Tahun 2000  tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomer 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan. Metode penelitian dalam artikel ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan cara pendekatan perundang-undangan (statue approach). Hasil penelitian menunjukkan hasil bahwa penempatan tenaga kependidikan cukup efektif dan terorganisasi dengan baik disesuaikan dengan keahlian dan profesionalisme serta bertanggung jawab guna mewujudkan peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.
Kepastian Hukum Dalam Pidana Permufakatan Jahat Pada Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Riyan
Jurnal Justice Aswaja Vol 3 No 1 (2024): Juni 2024
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Nahdltul Ulama Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penulisan  ini bertujuan  Untuk menganalisis dan mengetahui konstruksi pemufakatan jahat dalam tindak pidana korupsi di Indonesia. Untuk menganalisis dan mengetahui kelemahan-kelemahan hukum dalam kasus pemufakatan jahat dalam tindak pidana korupsi. Untuk menganalisis dan mengetahui rekonstruksi pemufakatan jahat dalam tindak pidana korupsi berdasarkan hukum progresif. Adapun jenis penelitian dalam penulisan  ini ialah yuridis sosiologis. Berdasarkan penelitian yang dilakukan ditemukan fakta bahwa pelaksanaan penegakan hukum pada kasus permufakatan jahat terkait korupsi sat ini belum berkeadilan, hal ini dikarenakan ketidakjelasan unsur dalam tindak pidana permufakatan jahat pada kasus korupsi sehingga penegakan hukum yang ada berdasar pada kepentingan politis, yang dimana pihak penguasa akan mampu mencari jalan keluar dari jerat Pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, semetara pihak yang tidak memiliki otoritas kekuasaan tidak akan mampu lepas dari jerat Pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Urgensi Peran Amicus Curiae Dalam Peradilan Pidana Di Indonesia Agatha; Muhammad Iqbal
Jurnal Justice Aswaja Vol 4 No 1 (2025): Juni 2025
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Nahdltul Ulama Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis peran amicus curiae dalam peradilan pidana di Indonesia dan urgensi peran amicus curiae dalam peradilan pidana di Indonesia. Pengajuan amicus curiae dapat dikatakan sebagai pengakuan secara informal, karena belum mempunyai dasar hukum yang mengakui secara jelas mengenai penggunaan amicus curiae. Ketika dalam melaksanakan pertimbangannya, hakim menjalankan wewenangnya dengan memberikan pertimbangan yang dilaksanakan secara bijaksana. Penulisan ini menggunakan jenis penelitian hukum sosiologis atau empirik. Berdasarkan kajian yang dilakukan dapat diketahui bahwa peran dan kedudukan amicus curiae secara yuridis dalam regulasi peradilan pidana di Indonesia belum memiliki kepastian hukum. Peran amicus curiae sangat penting dalam menunjang relevansi dunia peradilan sebagai tempat dalam mewujudkan keadilan bagi masyarakat yang berperkara di tengah-tengah dinamika sosial masyarakat yang terus berkembang secara kompleks, namun demikian hal ini belum diimbangi dengan pengaturan perihal kedudukan dan peran amicus curiae secara jelas, keadaan demikian jelas mengakibatkan ketidak pastian hukum bagi kedudukan dan peran amicus curiae dalam sistem hukum acara pidana nasional. Pembaharuan regulasi terkait peran amicus curiae dalam sistem peradilan pidana yang berkepastian hukum perlu dilakukan, dengan cara melakukan pengaturan perihal amicus curiae dengan menambahkan pengertian amicus curiae di dalam Pasal 1 KUHAP serta menambahkan pada Pasal 184 KUHAP perihal keterangan amicus curiae sebagai salah satu alat bukti dalam perkara pidana, membuat lembaga pengurus dan pengawas amicus curiae agar amicus curiae yang digunakan dalam peradilan pidana dapat dipertanggungjawabkan kualitas serta profesionalitasnya, perlu dilakukannya penyuluhan dan pengumuman terkait keberadaan amicus curiae.
Pelaksanaan Restitusi Dalam Memulihkan Hak Anak Korban Kekerasan Seksual Vadya Rahman
Jurnal Justice Aswaja Vol 4 No 1 (2025): Juni 2025
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Nahdltul Ulama Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas pelaksanaan restitusi bagi anak korban kekerasan seksual serta kendala dalam pelaksanaan restitusi bagi anak korban kekerasan seksual di Kota Cirebon saat ini. Jenis pendekatan yang digunakan adalah metode yuridis sosiologis diamana hukum dalam penelitian ini dikonsepsikan sebagai gagasan, kultur, dan pandangan masyarakat terkait peraturan hukum yang dilaksanakan di lingkungan sosial masyarakat. Berdasarkan hasil kajian diketahui bahwa pelaksanaan perlindungan dan pemulihan anak korban kekerasan seksual belumlah efektif, hal ini ditunjukkan degan masih minimnya pelaksanaan restitusi bagi anak korban kekerasan seksual yang pada akhirnya juga menghambat jalannya pelaksanaan rehabilitasi terhadap anak korban kekerasan seksual.
Peran Bhabinkamtibmas Dalam Mengurangi Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Wilayah Pedesaan Gea Thaliba
Jurnal Justice Aswaja Vol 4 No 1 (2025): Juni 2025
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Nahdltul Ulama Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas peran bhabinkamtibmas dalam mengurangi angka kekerasan dalam rumah tangga di pedesaan di wilayah Polresta Cirebon, dan kendala dalam pelaksanaan peran bhabinkamtibmas dalam mengurangi angka KDRT di wilayah cirebon saat ini. Metode pendekatan penelitian hukum yang digunakan adalah yuridis sosiologis. Berdasarkan kajian yang dilakukan dapat diketahui bahwa peran Bhabinkamtibmas dalam mengurangi angka KDRT di wilayah hukum Polresta Cirebon dilihat dari 3 (tiga) macam peran sesuai dengan Keputusan Kapolri No. Pol.: Kep/8/IX/2009, yaitu peran Bhabinkamtibmas sebagai motivator, dinamisator dan fasilitator di masyarakat, peran Bhabinkamtibmas sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat, peran Bhabinkamtibmas dalam melakukan deteksi dini. Namun peranan bhabinkamtibmas yang telah diuraikan di atas, bahwa bhabinkamtibmas wilayah hukum Polresta Cirebonbelum efektif dalam menjalankan peranannya mengurangi angka kekerasan dalam rumah tangga di wilayah hukum Polresta Cirebon.
Analisis Yuridis Terhadap Kedudukan Dan Tugas Dokter Kepolisian Dalam Bawah Kendali Operasi Meirza Aulia; Andri
Jurnal Justice Aswaja Vol 4 No 1 (2025): Juni 2025
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Nahdltul Ulama Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisi pelindungan hukum bagi dokter polisi dalam penugasan Bawah Kendali Operasi (BKO) Kepolisian dan pelaksanaan pelindungan hukum bagi dokter polisi dalam penugasan BKO Kepolisian. Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan secara yuridis.  Hasil penelitian menunjukan bahwa pengaturan pelindungan hukum bagi dokter polisi dalam penugasan Bawah Kendali Operasi (BKO) Kepolisian belum memberikan perlindungan bagi dokter sebagai petugas medis, hal ini dikarenakan baik Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan maupun Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Sistem, Manajemen  Dan Standar Keberhasilan Operasional Kepolisian Negara Republik Indonesia belum mengadopsi ketentuan Pasal 11, Pasal 24 hingga 27, Pasal 36, dan Pasal 37 Konvensi Jenewa sebagaimana telah diratifikasi oleh Undang-Undang Nomor 59 Tahun 1958 tentang Ikut Serta Negara Republik Indonesia Dalam Seluruh Konpensi Jenewa Tanggal 12 Agustus 1949 tentang perlindungan tenaga medis di wilayah konflik dan berbahaya.

Page 3 of 3 | Total Record : 28

 1   2   3 

Filter by Year

2022 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 4 No 1 (2025): Juni 2025 Vol 3 No 2 (2024): Desember 2024 Vol 3 No 1 (2024): Juni 2024 Vol 2 No 2 (2023): Desember 2023 Vol 2 No 1 (2023): Juni 2023 Vol 1 No 2 (2022): Desember 2022 Vol 1 No 1 (2022): June 2022