cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Asep Hermawan
Contact Email
hermawan@unucirebon.ac.id
Phone
+6282137137002
Journal Mail Official
jja@unucirebon.ac.id
Editorial Address
Jurnal Justice Aswaja (JJA) Fakultas Hukum, Universitas Nahdlatul Ulama Cirebon. Jalan Sisingamangaraja No 33 Kota Cirebon, Jawa Barat
Location
Kab. cirebon,
Jawa barat
INDONESIA
Jurnal Justice Aswaja (JJA)
Published by Universitas Nahdlatul Ulama Cirebon
ISSN : 29648610     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Humanities, Science, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Social Sciences
Jurnal ini bertujuan untuk menyediakan tempat bagi akademisi, peneliti dan praktisi untuk menerbitkan Artikel penelitian asli atau artikel ulasan. Ruang lingkup Artikel yang diterbitkan (Focus and Scope) dalam jurnal ini membahas berbagai topik ilmu hukum seperti hukum Islam, hukum pidana, hukum perdata, hukum tata negara, hukum administrasi negara, hukum ekonomi syariah, hukum kesehatan, hukum lingkungan, hukum adat.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 28 Documents
 1   2   3 
TINJAUAN YURIDIS ADANYA LIMBAH B3 (FLY ASH DAN BOTTOM ASH) DI DESA RAWA URIP KABUPATEN CIREBON TERHADAP PEMBERLAKUAN PASAL 81 UNDANG-UNDANG NO. 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP Sugiarto, Agus; Salsabila; Rivendra Muhammad
Jurnal Justice Aswaja Vol 2 No 2 (2023): Desember 2023
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Nahdltul Ulama Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menetukan mekanisme penegakan hukum terhadap limbah B3 di Desa Rawa Urip Kabupaten Cirebon, penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang menggunakan studi dokumen berupa data sekunder. Hasil Penelitian ini menunjukan bahwa Dampak Dari Limbah B3 Fly Ash Dan Bottom Ash Terhadap Masyarakat Desa Rawa Urip Kecamatan Pangenan Kabupaten Cirebon merupakan hak para korban untuk melakukan upaya hukum. Zat pencemar yang terjadi dilahan terbuka dibelakang lokasi pabrik didekat boiler PT. Cipta Rasa Utama yaitu di Jalan Raya Rawa Urip Km. 14 No 18 Desa Rawa Urip Kecamatan Pangenan Kabupaten Cirebon dimana PT. Cipta Rasa Utama melakukan pembuangan limbah yang tergolong Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) tanpa pengolahan terlebih dahulu. Kesadaran dampak buruk dari kerusakan lingkungan mengakibatkan munculnya konsep politik lingkungan.
Permasalahan Yang Di Timbulkan Dari Pinjaman Online Dari Pandangan Sosiologi Hukum Muhammad Ardhin
Jurnal Justice Aswaja Vol 3 No 1 (2024): Juni 2024
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Nahdltul Ulama Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tulisan ini bertujuan untuk mendalami dan menganalisis berbagai permasalahan yang muncul dari praktik pinjaman online dari perspektif sosiologi hukum. Pendekatan sosiologis dalam memeriksa pinjaman online memungkinkan kita untuk melihat lebih dari sekadar aspek teknis transaksi keuangan. Dalam hal ini, fokus utama adalah untuk memahami implikasi sosial, normatif, dan struktural dari praktik pinjaman online terhadap masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pinjaman online tidak hanya memunculkan masalah keuangan, tetapi juga mengakibatkan dampak sosial yang signifikan. Ditemukan bahwa ketidak seimbangan informasi, ketidak tahuan mengenai hak-hak peminjam, dan praktik penagihan yang agresif sering kali menghasilkan konflik antara pemberi pinjaman dan peminjam. Dengan mengungkapkan kompleksitas fenomena pinjaman online dari perspektif sosiologis hukum, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang aspek-aspek non-teknis yang terlibat dalam praktik keuangan ini. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pengembangan pemikiran hukum yang lebih holistik, mempertimbangkan aspek-aspek sosial yang mendasarinya. Dengan demikian, dapat diperoleh pandangan yang lebih komprehensif dan berkelanjutan terkait dengan dampak sosial, normatif, dan struktural dari pinjaman online dalam masyarakat kontemporer.
Proliferasi Kejahatan Terorisme Di Era Digital Bhaskara Bayu
Jurnal Justice Aswaja Vol 3 No 1 (2024): Juni 2024
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Nahdltul Ulama Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Artikel ini bertujuan mengetahui dan menganalisis pencegahan teororisme saat ini dan proliferasi kejahatan terorisme di era digital. Artikel ini menggunakan jenis penelitian hukum yang digunakan adalah non-doktrinal. Dalam penelitian hukum non-doktrinal ini hukum dikonsepkan sebagai manifestasi makna-makna simbolik para pelaku sosial sebagaimana tampak dalam interaksi antar anggota masyarakat.berdasarkan penelitian dan kajian yang dilakukan dalam tulisan ini ditemukan bahwa modus operandi tindak pidana teroris terus mengalami perkembangan, salahsatunya ialah melalui internet. Melalui internet suatu jaringan teroris dapat menjalankan aksinya dalam merekrut anggota barunnya hingga melancarkan aksi terornya. Guna mengatasi hal ini maka perlu dilakukan perlawanan narasi (counter narrative) terhadap propaganda yang disebarkan oleh kelompok radikal teror. Mencegah proses radikalisasi yang terjadi melalui media internet (radikalisasi online). Mencegah konten-konten negatif yang berupa provokasi, penyebaran kebencian, permusuhan, dan ajakan kekerasan yang mengarah pada tindakan teror termasuk di dalamnya penyebaran berita bohong (hoaks). Membentengi masyarakat dari keterpengaruhan ideologi dan indoktrinasi kelompok teror melalui dunia maya. Meningkatkan pengetahuan masyarakat untuk menolak paham teror (terorisme) melalui kegiatan literasi media. Memperkaya khazanah pengetahuan masyarakat dengan perbandingan informasi yang kredibel dan konten edukatif yang mencerahkan.
Efektivitas Sistem Restorative Justice Dalam Pelaksanaan Penegakan Hukum Pada Kasus Pidana Perusakan Barang Muhammad Rosyid
Jurnal Justice Aswaja Vol 3 No 1 (2024): Juni 2024
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Nahdltul Ulama Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis lebih dalam terkait kedudukan restorative justice dalam penegakan hukum pada kasus perusakan barang. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis. Adapun hasil dari analisis pada penulisan ini menemukan fakta bahwa penyelesaian kasus berdasarkan restorative justice yang dilakukan melalui upaya hukum di laur pengadilan pada dasarnya memiliki keuntungan. Keunggulan utama suatu penyelesaian perkara termasuk perkara pidana diluar pengadilan dengan alternative dispute resolution (ADR) adalah keputusan yang dibangun oleh para pihak sendiri (win win solution) lebih mencerminkan rasa keadilan. Namun demikian hal ini belumlah efektiv dalam penyelesaian kasus perusakan. Hal ini ditunjukan dengan data di atas yang menunjukan masih minimnya pelaksanaan alternative dispute resolution dalam penyelesaian kasus pidana perusakan di masyarakat.
Analisis Hukum Terkait Ketentuan Unsur Pidana Pada Tindak Pidana Pembantuan Suap Sahib, Welly Anwar Rulhaq
Jurnal Justice Aswaja Vol 3 No 1 (2024): Juni 2024
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Nahdltul Ulama Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Memahami Sejarah Tindak Pidana Suap dan Kekosongan Hukum Dalam Ketentuan Unsur Perbuatan Pidana pada Pembantuan Suap dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian doctrinal. Berdasarkan kajian ini ditemukan pandangan bahwa pemidanaan dalam kasus suap pada kenyataannya tidak hanya mencakup pelaku aktif dan pelaku pasif suap semata, keberadaan pelaku pembantuan suap juga tidak dapat dikesampingkan, adanya kenyataan bahwa ketentuan pembantuan suap di dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang ambigu telah mengakibatkan rechtsvacuum  dalam hal pemidanaan pada kasus suap. Keadaan ini jelas mengakibatkan ketidakpastian dalam penjantuhan sanksi pidana bagi pelaku pembantuan suap.
Optimalisasi Terhadap Perlindungan Hak Dan Keadaan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Melalui Pelaksanaan Restitusi Mochamad Aditya
Jurnal Justice Aswaja Vol 3 No 1 (2024): Juni 2024
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Nahdltul Ulama Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tulisan ini bertujuan menganalisis lebih lanjut terkait perlindungan korban tindak pidana perdagangan orang yang belum mampu mengakomodir hak dan kerugian korban. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis sosiologis. Berdasarkan analisis temuan yang ada terlihat jelas bahwasannya pelaksanaan perlindungan hak korban perdagangan orang belum berjalan dengan efektiv akibat pengaturan restitusi yang belum jelas baik dari segi besaran hingga terkait pengaturan pidana pengganti dari restitusi. Tindak Pidana Perdagangan Orang merupakan kejahatan kemanusiaan yang dapat merugikan seseorang baik dari segi material maupun secara fisik dan mental. Selain itu perlu kiranya korban perdagangan orang mendapatkan perlindungan hak yang dalam hal ini dapat dilakukan melalui restitusi. Dalam pelaksanaannya jumlah besaran restitusi tidak ditetapkan secara jelas. Selain itu adanya pidana pengganti pidana ganti kerugian yang dalam hal ini termasuk restitusi membuat pelaksanaan restitusi terkendala bagi korban perdagangan orang. Kondisi demikian jelas telah bertolak belakang dengan Sila Pertama, Sila Kedua, dan Sila Kelima Pancasila, serta Alinea Ke-Empat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai tujuan bernegara, serta Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945  sebagai landasan dasar terkait HAM korban perdagangan manusia , dan sebagai ratio legis dalam berhukum di Indonesia
Penyelesaian Kasus Ujaran Kebencian Melalui Media Sosial Dalam Undang-Undang Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Berbasis Restorative Justice Wigi
Jurnal Justice Aswaja Vol 3 No 2 (2024): Desember 2024
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Nahdltul Ulama Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk implementasi restorative justice terhadap penyelesaian ujaran kebencian di media sosial dan kendala-kendala yang dihadapi oleh institusi kepolisian dalam menyelesaikan perkara tindak pidana ujaran kebencian di media sosial. Metode pendekatan yang digunakan penelitian ini menggunakan dua pendekatan yakni pendekatan normatif terhadap dasar-dasar aturan hukum pidana dan aturan perundang-undangan terkait dengan membandingkan penegakan hukum pidana menurut hukum pidana positif yang disingkronisasikan dengan penegakan hukum pidana yang berorientasi restorative justice. Berdasarkan kajian yang dilakukan  dapat diketahui bahwa implementasi sistem restorative justice dalam kasus ujaran kebencian di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Cirebon belum terlaksana dengan efektiv, hal ini ditunjukan dengan fakta bahwa belum adanya penyelesaian kaus ujaran kebencian melalui jalur non-penal.
Managemen Sumber Daya Manusia Komisi Pemberantasan Korupsi Berbasis Penghargaan (Reward) Melalui Sistem Assessment Kinerja Pegawai Eko; Jarot Jati Bagus; Yusriando
Jurnal Justice Aswaja Vol 3 No 2 (2024): Desember 2024
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Nahdltul Ulama Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Konsep Penghargaan Kerja Sebagai Alternatif Dalam Menciptakan Anggota KPK Berkualitas dan Sistem Pengawasan Dan Pengendalian Budaya Korupsi Terhadap Anggota KPK. Metode yang digunakan adalah metode yuridis empirik. Berdasar pembahasan diketahui bahwa Konsep menegerial SDM KPK sebagai ujung tombak optimalisasi capaian kerja KPK dibutuhkan baik penghargaan finasial maupun non-finansial yang juga seimbang dengan konsep pengawasan kinerja pegawai KPK. Pemberantasan korupsi menempatkan KPK sebagai institusi penting, pentingnya kedudukan KPK dalam pemberantasan korupsi tidak lepas darai pentingnya peran pegawai KPK sebagai garda terdepan pemberantasan korupsi. Pentingnya peran dan tanggungjawab pegawai KPK tersebut belum sejalan dengan penghargaan kinerja bagi pegawai KPK utamanya dalam pemenuhan kesejahteraan anggota KPK. Hal ini menunjukan bahwa perlu adanya perhatian khsus bagi pemerintah melalui pembuatan suatu system menegerial kinerja pegawai KPK berbasis pada penghargaan kinerja berupa peningkatan kesejahetraan pegawai KPK guna menjaga pegawai KPK dari kontaminasi perilaku menyimpang yang koruptif dalam menjalankan tugasnya, hal demikian dibutuhkan karena tugas pegawai KPK bersingungan dengan korupsi sebagai kejahatan luar biasa yang juga berdampak luar biasa. Assessment secara self assessment dan institutional assessment secara digital dapat menjadi alternatif baru sebagai media dalam memvalidasi tingkat pencapain prestasi pegawai KPK dalam pencapaian target kerjanya sebagai landasan utama dalam inputisasi peningkatan prestasi pegawai KPK berupa kenaikan jabatan strukturan serta kenaikan penghargaan finansial bagi pegawai KPK.
Urgensi Peran Lembaga Otoritas Jasa Keuangan Dalam Penanganan Tindak Pidana Financial Technology Arie Andrianto
Jurnal Justice Aswaja Vol 3 No 2 (2024): Desember 2024
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Nahdltul Ulama Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Artikel bertujuan untuk membahas persoalan terkait urgensi peran lembaga Otoritas Jasa Keuangan dalam penanganan tindak tindak pidana financial technology. Penelitian ini menggunakan metode doctrinal. Berdasarkan kajian yang ada ditemukan kenyataan bahwa OJK yang merupakan pihak yang bertanggungjawab akan persoalan pidana fintech belum mampu melakukan pengawasan dan perlindungan bagi pengguna fintech. Hal ini menjadi dasar perlu dibuatnya formulasi terkait pengawasan dan penindakan melalui hukum pidana secara khusus terhadap lembaga financial technology yang illegal dan melakukan perbuatan melawan hukum secara nyata, dimana lembaga penegak hukumnya ialah OJK yang bermitra dengan lembaga penegak hukum dalam konteks state primary constitutional organ maupun lembaga penegak hukum yang berstatus sebagai state auxiliary organ.
Analisis Yuridis Terkait Implikasi Pelaksanaan Pencabutan Laporan Tindak Pidana Umum Secara Sepihak Oleh Korban R. Herman; Bayu Pramono
Jurnal Justice Aswaja Vol 3 No 2 (2024): Desember 2024
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Nahdltul Ulama Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis persoalan dalam proses pencabutan laporan sepihak oleh korban dan solusi dalam proses pencabutan laporan sepihak oleh korban. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis sosiologis.  Berdasarkan kajian yang dilakukan dapat dipahami bahwa pencabutan laporan pada delik umum dalam perkembangannya tidak menghentikan proses hukum, pandangan demikian sejalan dengan Pasal 109 ayat (2) KUHAP. Pencabutan laporan oleh pelapor atau korban pada delik umum dalam proses penyidikan diperbolehkan, akan tetapi hal tersebut tidak menghentikan proses penyidikan. Hal ini berakibat pada ketidak pastian terhadap perlindungan terlapor dari jerat hukum pidana, sehingga berakibat pada hilangnya akses keadilan bagi terlapor dalam sistem penyidikan perkara pidana umum di Indonesia.

Page 2 of 3 | Total Record : 28

 1   2   3 

Filter by Year

2022 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 4 No 1 (2025): Juni 2025 Vol 3 No 2 (2024): Desember 2024 Vol 3 No 1 (2024): Juni 2024 Vol 2 No 2 (2023): Desember 2023 Vol 2 No 1 (2023): Juni 2023 Vol 1 No 2 (2022): Desember 2022 Vol 1 No 1 (2022): June 2022