cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Muslih
Contact Email
edulaw.journal@gmail.com
Phone
+6281326148282
Journal Mail Official
edulaw.journal@gmail.com
Editorial Address
Jalan Widasari III Tuparev, Kab. Cirebon, Provinsi Jawa Barat, 45152
Location
Kab. cirebon,
Jawa barat
INDONESIA
Edulaw : Journal of Islamic Law and Yurisprudance
Published by Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon
ISSN : -     EISSN : 30319803     DOI : 10.47453
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Edu Law: Journal of Islamic Law and Yurisprudance. Islamic Criminal Law Journal published by the Islamic Criminal Law Study Program, Faculty of Sharia and Law. This journal contains studies related to law, thought, jurisprudence, case analysis, reform of Islamic Criminal Law both in Indonesia and abroad. This journal is published online using the online journal system starting in 2019 which is published twice a year: February and August.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 46 Documents
 1   2   3   4   5 
Hukuman Tindakan Pidana Anak Terkait Perbuatan Pencurian Menurut Hukum Pidana Islam Firmansyah, Muh. Fahmi
Edulaw : Journal of Islamic Law and Yurisprudance Vol. 2 No. 2 (2021): Jurnal EduLaw:Journal of Islamic Law and Yurisprudance
Publisher : Islamic Criminal Law Study Program, Bunga Bangsa Cirebon Islamic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The purpose of this study is to show the view of Islamic law in criminal acts of children from the side of responsibility for criminal acts in terms of theft. This study uses normative juridical law research, by reviewing legislation, by looking at the normative aspect. The data used in this research is legal material. The results of this study indicate that the forms and criteria in Islamic criminal law that can be categorized as criminal acts of theft are in the form of behavior, unlawful nature, errors, constitutive consequences, accompanying conditions, additional requirements to be criminally prosecuted, and additional conditions to be convicted.
Perspektif Fiqh Nawawi Banten dalam Kitab Tafsir Munir Alify, Moh. Azmi; Arif, Ahmad Imam Puro
Edulaw : Journal of Islamic Law and Yurisprudance Vol. 6 No. 1 (2024): EduLaw : Journal of Islamic Law and Yurisprudance
Publisher : Islamic Criminal Law Study Program, Bunga Bangsa Cirebon Islamic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47453/edulaw.v6i1.494

Abstract

There are so many Islamic boarding schools in Indonesia scattered in various regions, from Sumatra to Java, and in Java itself, pesantren are spread from West Java to East Java. There are so many classic books studied by the santri (names of people who study at the pesantren) which discuss Fiqh, Sufism, Tawhid, Tafsir, Hadith and others. This study uses the type of literature study research. Data obtained from documents in the form of books, journals and other reference sources. The data analysis technique used is descriptive data analysis technique. Syekh Nawawi al-Bantani, he is a scholar whose thoughts are very influential in the world of Islamic education in Indonesia, to be precise in Islamic boarding schools. He is a person who truly has extraordinary intelligence so that he is able to contribute in writing books that are used as role models for students. From his point of view, Sheikh Nawawi has a distinctive attitude, one of which is in dealing with the colonial government, he is neither aggressive nor reactionary. However, he was anti-cooperation with the colonial party in any form. He prefers to direct his attention to education, equipping his students with religious zeal and the spirit of upholding the truth. Abstrak Begitu banyak pesantren di Indonesia yang tersebar di berbagai daerah, dari Sumatera hingga Jawa, dan di Jawa sendiri, pesantren tersebar dari Jawa Barat hingga Jawa Timur. Banyak sekali kitab-kitab klasik yang dipelajari oleh para santri (nama-nama orang yang menuntut ilmu di pesantren) yang membahas tentang Fiqh, Tasawuf, Tauhid, Tafsir, Hadist dan lain-lain. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian studi pustaka. Data yang diperoleh dari dokumen-dokumen berupa buku, jurnal dan sumber referensi lainnya. Teknik analisis data yang digunakan yakni Teknik analisis data deskriptif. Syekh Nawawi al-Bantani, beliau adalah seorang ulama yang pemikirannya sangat berpengaruh dalam dunia pendidikan Islam di Indonesia, tepatnya di pondok pesantren. Beliau adalah sosok yang benar-benar memiliki kecerdasan yang luar biasa sehingga mampu berkontribusi dalam penulisan buku-buku yang dijadikan panutan bagi para siswa. Dari sudut pandangnya, Syekh Nawawi memiliki sikap yang khas, salah satunya dalam menghadapi pemerintah kolonial, ia tidak agresif maupun reaksioner. Namun, ia anti kerjasama dengan partai kolonial dalam bentuk apapun. Ia lebih suka mengarahkan perhatiannya pada pendidikan, membekali murid-muridnya dengan semangat keagamaan dan semangat menegakkan kebenaran
Fatwa-fatwa Nahdatul Ulama (Studi Tinjauan Sosio-Politis Hasil Munas di Banjar) Maksum, Maksum; Nurkaromah, Siti
Edulaw : Journal of Islamic Law and Yurisprudance Vol. 6 No. 1 (2024): EduLaw : Journal of Islamic Law and Yurisprudance
Publisher : Islamic Criminal Law Study Program, Bunga Bangsa Cirebon Islamic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47453/edulaw.v6i1.495

Abstract

Nahdlatul Ulama lahir pada tanggal 31 Januari 1926 M / 16 Rajab 1344 H di Surabaya. Nahdlatul Ulama yang biasa disingkat NU adalah sebuah organisasi yang dibentuk oleh para ulama.Berkaitan dengan perkembangan pemikiran keagamaan dan politik dunia Islam kala itu, merupakan latar belakang lahirnya NU. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian studi pustaka. Data yang diperoleh dari dokumen-dokumen berupa buku, jurnal dan sumber referensi lainnya. Teknik analisis data yang digunakan yakni Teknik analisis data deskriptif.Dari tiga klasifikasi versi-versi studi hukum Islam, penelitian ini tergolong penelitian hukum Islam normatif yang menjadikan putusan hasil musyawarah Nasional ‘alim ‘ulama Nahdlatul Ulama ( NU) sebagai sasaran utamanya. Penelitian ini mengkaji putusan-putusan musyawarah Nasional ‘alim ‘ulama Nahdlatul Ulama ( NU) untuk diketahui keadaan sosio-politik yang melingkupinya dan faktor-faktor yang mempengaruhinya dan bagaimana pula merumuskan fatwa-fatwa itu.
Korupsi dan Hadiah Dalam Kajian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Mustakid, Dodo; Heriyanto, Arif
Edulaw : Journal of Islamic Law and Yurisprudance Vol. 6 No. 1 (2024): EduLaw : Journal of Islamic Law and Yurisprudance
Publisher : Islamic Criminal Law Study Program, Bunga Bangsa Cirebon Islamic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47453/edulaw.v6i1.496

Abstract

This act of corruption continues and ironically this act is mostly carried out by officials who have positions or positions that are used as a means to abuse the authority they have for their own benefit or the corporation. corruption occurs in a widespread and systematic way, not only detrimental to the state's finances and economy, but also a violation of the rights of the community at large in the economic and social spheres. Law No. 20 of 2001 the definition of corruption is: "Every person with the aim of benefiting himself or another person or a corporation, abuses the authority, opportunity, or facilities available to him because of his position or position, which can directly or indirectly harm the state finances or the state economy, Abstrak Tindakan korupsi ini terus berlanjut dan ironisnya, sebagian besar tindakan tersebut dilakukan oleh pejabat yang memiliki jabatan atau jabatan yang digunakan sebagai sarana untuk menyalahgunakan wewenang yang dimilikinya untuk kepentingan sendiri atau korporasi. korupsi terjadi secara meluas dan sistematis, tidak hanya merugikan keuangan negara dan perekonomian, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak masyarakat luas di bidang ekonomi dan sosial. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang dimaksud dengan korupsi adalah: “Setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan wewenang, kesempatan, atau fasilitas yang ada padanya karena kedudukan atau kedudukannya, yang dapat secara langsung atau secara tidak langsung merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
Wahbah Al-Zuḥaili Dan Pembaruan Hukum Islam dalam Berkeluarga Muhammadun, Muhammadun; Daiwan, Daiwan
Edulaw : Journal of Islamic Law and Yurisprudance Vol. 6 No. 1 (2024): EduLaw : Journal of Islamic Law and Yurisprudance
Publisher : Islamic Criminal Law Study Program, Bunga Bangsa Cirebon Islamic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47453/edulaw.v6i1.498

Abstract

Dalam Islam, pernikahan adalah hal yang sangat penting. Perkawinan atau dikenal juga dengan istilah perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Untuk penelitian ini, penulis menggunakan data kualitatif. Dalam suatu prosedur yang sistematis dan baku untuk memperoleh data yang dibutuhkan selalu ada hubungan antara metode pengumpulan data dengan masalah penelitian yang akan dipecahkan, metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi atau (perpustakaan). definisi di atas, definisi yang pertama peneliti anggap lebih tepat dan tepat. Namun untuk menentukan pilihan, manusia harus berusaha dan berusaha. Manusia diberi wewenang untuk memilih jalan hidupnya sendiri.      Mengetahui unsur turun temurun dimaksudkan untuk mengetahui watak dan kebiasaan. Karena manusia hidup dengan karakternya masing-masing. Sedangkan sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa Ibnu Hazm yang mengembangkan Madzhab Zahriri dalam menetapkan hukum atas suatu masalah selalu berpegang pada al-Qur'an, al-hadits, ijma ulama, dan dalil-dalil. Hal ini seperti yang diungkapkannya dalam kitab al-Ikham fi Usul al-Ahkam yang menjadi salah satu karya paling populer tentang masalah usul fiqh.  
Fiqh siyasah dalam Penerapan Demokrasi di Indonesia Nurokhman, Nurokhman; Mulyani, Nisa Putri
Edulaw : Journal of Islamic Law and Yurisprudance Vol. 2 No. 2 (2021): Jurnal EduLaw:Journal of Islamic Law and Yurisprudance
Publisher : Islamic Criminal Law Study Program, Bunga Bangsa Cirebon Islamic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Democracy is a form of two words demos (the people) and cratein or cratos (power and sovereignty). The combination of the words demos and cratein or cratos forms the word democracy which has a general understanding as a form of government of the people (government of the people) in which the highest power lies in the hands of the people carried out directly by the people or through their representatives through direct and indirect election mechanisms. freely. For this study, the authors used qualitative data. In a systematic and standard procedure to obtain the required data there is always a relationship between the data collection method and the research problem to be solved, the data collection method used in this research is the study method or (library). Democratic ethics can simply be understood as a political ethic that adheres to the existential principles of democracy. Democratic ethics is part of political ethics that places democracy as an ethical measuring tool. If political ethics questions the legitimacy factor that is the basis of power, while political ethics emphasizes more on how to do politics. The problem of the way, the making, or the behavior to express the attitude of political action by referring to the elements of democratic values ​​is what is referred to as democratic political ethics. So the ethics of democracy is a democratic way of doing politics. What is the democratic way of doing politics? Theoretically, democratic ethics is a moral teaching in acting that prioritizes the will of the people through equal respect for the rights to be able to freely express choices and opinions. Abstrak Demokrasi berasal dari dua kata yaitu demos (rakyat) dan cratein atau cratos (kekuasaan dan kedaulatan). Gabungan kata demos dan cratein atau cratos membentuk kata demokrasi yang mempunyai pengertian umum sebagai bentuk pemerintahan dari rakyat (government of people) dimana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat yang dilaksanakan langsung oleh rakyat. atau melalui perwakilannya melalui mekanisme pemilihan langsung. dengan bebas. Untuk penelitian ini, penulis menggunakan data kualitatif. Dalam suatu prosedur yang sistematis dan baku untuk memperoleh data yang dibutuhkan selalu ada hubungan antara metode pengumpulan data dengan masalah penelitian yang akan dipecahkan, metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi atau (perpustakaan). Etika demokrasi secara sederhana dapat dipahami sebagai etika politik yang menganut prinsip-prinsip eksistensial demokrasi. Etika demokrasi merupakan bagian dari etika politik yang menempatkan demokrasi sebagai alat ukur etis. Jika etika politik mempersoalkan faktor legitimasi yang menjadi dasar kekuasaan, sedangkan etika politik lebih menekankan pada bagaimana berpolitik. Masalah cara, pembuatan, atau perilaku untuk mengungkapkan sikap tindakan politik dengan mengacu pada unsur-unsur nilai demokrasi inilah yang disebut dengan etika politik demokrasi. Jadi etika demokrasi adalah cara berdemokrasi dalam berpolitik. Bagaimana cara demokrasi dalam berpolitik? Secara teoritis, etika demokrasi adalah ajaran moral dalam bertindak yang mengutamakan kehendak rakyat melalui penghormatan yang sama terhadap hak untuk dapat bebas berekspresi. pilihan dan pendapat.
Karakteristik Cybercrime di Indonesia Suhaemin, Amin; Muslih, Muslih
Edulaw : Journal of Islamic Law and Yurisprudance Vol. 2 No. 1 (2021): EduLaw:Journal of Islamic Law and Yurisprudance
Publisher : Islamic Criminal Law Study Program, Bunga Bangsa Cirebon Islamic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Cybercrime muncul akibat dampak negatif dari perkembangan aplikasi internet. Motif melakukan kejahatan ini di samping untuk mendapat keuntungan juga iseng. Kejahatan ini juga muncul karena ketidakmampuan hukum termasuk aparat dalam menjangkaunya. Kejahatan ini bersifat maya dimana pelaku tidak tampak secara fisik. Begitu hebatnya kejahatan ini bahkan dapat meresahkan dunia internasional. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui apa sebenarnya tindak pidana Cybercrime, bagaimana karakteristiknya, jenis-jenis dan faktor pendorong terjadinya cybercrime. Metode dari penelitian ini adalah metode kepustakaan (Library Research), Sumber data yang penulis ambil berupa buku dan artikel-artikel ilmiah. Analisis data yang penulis gunakan adalah analisis deskriptif, yaitu menganalisis semua sumber yang diperoleh terkait artikel ini, kemudin menemukan karakeristik dan faktor pendorong terjadinya kejahatan cybercrime. Hasil yang didapat dari penulisan ini adalah Cybercrime sebagai kejahatan yang muncul sebagai akibat adanya komunitas dunia maya di internet, memiliki karakteristik yang khas dibandingkan kejahatan konvensional, karakteristik unik dari kejahatan di dunia maya tersebut anatara lain menyangkut lima hal berikut: 1) ruang lingkup, 2) sifat kejahatan, 3) pelaku kejahatan, 4) modus kejahatan, dan 5) jenis kerugian yang ditimbulkan. Sedangkan jenis-jenis kejahatan cybercrime bisa dibedakan berdasarkan; 1) modus atau jenis aktifitasnya, 2) berdasarkan motif, dan 3) berdasarkan sasaran kejahatan. Adapun faktor pendorong terjadinya cybercrime adalah: 1) Akses internet yang tidak terbatas, 2) Kelalaian penggunaan komputer, 3) Mudah dilakukan dengan resiko keamanan yang kecil dan tidak diperlukan peralatan yang super modern, 4) Para pelaku merupakan orang yang pada umumya cerdas, mempuyai rasa ingin tahu besar, dan fanatik akan teknologi komputer, 5) Kurangnya perhatian masyarakat dan penegak hukum, 6) Sistem keamanan jaringan yang lemah, 7) Cybercrime dipandang sebagai produk ekonomi.
Kesesuaian Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Untuk Optimalisasi Pelayanan Publik Soimin, Soimin; Kusumadhani, Juniar Azzahra; Toufiqurrahman, Thoriq
Edulaw : Journal of Islamic Law and Yurisprudance Vol. 2 No. 1 (2021): EduLaw:Journal of Islamic Law and Yurisprudance
Publisher : Islamic Criminal Law Study Program, Bunga Bangsa Cirebon Islamic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pelayanan publik merupakan suatu hal yang sangat umum untuk ditemukan oleh kita ditengah kehidupan sehari-hari. Khususnya hal ini berlaku pada keadaan seperrti pemerintahan dan penyelenggaraan negara. Dalam hal ini berarti bahwa pelayanan publik yang sering dijumpai pada kehidupan sehari-hari merupakan bagian serta cakupan dari administrative law. Disamping itu, administrative law yang saat ini ada ditengah masyarakat juga memuat adanya asas umum pemerintahan yang baik (AUPB), dimana asas ini menjadi tumpuan awal ataupun landasan utama bagi upaya menjalankan pemerintahan yang baik. Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji bagaimana ketentuan dalam AUPB untuk optimalisasi pelayanan publik yang ada di Indonesia. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode normative untuk mengkaji secara hukum positif dan keetntuannya. Hasilnya ditemukan bahwa kehadiran asas umum pemerintahan yang baik jika diterapkan secara maksimal akan mampu untuk mengoptimalkan pelayanan publik yang ada.
Tindakan Cyberbullying Dalam Kajian Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif Firmansyah, Moch. Fahmi
Edulaw : Journal of Islamic Law and Yurisprudance Vol. 2 No. 1 (2021): EduLaw:Journal of Islamic Law and Yurisprudance
Publisher : Islamic Criminal Law Study Program, Bunga Bangsa Cirebon Islamic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian ini menunjukkan bahwa Cyber Bullying merupakan tindakan penghinaan, intimidasi, kekerasan psikis yang dilakukan yang dilakukan oleh seseorang, kelompok, atau lembaga melalui media sosial terhadap orang, kelompok, atau lembaga lain. Terkadang pelaku bullying juga membuat korbannya tidak berdaya bahkan bisa merenggut nyawa korbannya. Pengaturan mengenai UU Perundungan diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 untuk menjerat pelakunya. Jenis ini Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan, metode yang digunakan adalah dengan menggunakan pendekatan teologis normatif (Hukum Islam), pendekatan yuridis normatif (Hukum), pendekatan sosiologis, dan komparatif pendekatan (perbandingan). Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer, sumber data sekunder, dan sumber data tersier. Data yang digunakan berasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik dari segi Islam hukum dan hukum positif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa mengelaborasi analisis bentuk-bentuk tindakan bullying di media sosial. Dalam pandangan Islam Hukum dan hukum positif terhadap tindakan perundungan di media sosial. serta memberikan sanksi terhadap tindakan bullying di media sosial sesuai Undang-Undang No.19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Meskipun gambaran dari kata Cyber Bullying sendiri belum mengatur tentang Cyber Bullying dan hanya beberapa bagian saja yang mencakup jenis Cyber Bullying yaitu, pencemaran nama baik, ancaman/intimidasi, berita palsu, fitnah, menyebarkan kebencian dan permusuhan. Dalam Hukum Islam tindakan Cyber Bullying sangat jelas dilarang karena itu termasuk menganiaya atau menyakiti orang lain. Yang tidak sesuai dengan tuntunan syara' bahwa Islam adalah agama yang menjunjung tinggi kehormatan bagi setiap uamtnya, namun untuk sanksinya belum sudah khusus di nash namun kejahatan Cyber Bullying termasuk dalam ranah Jarimah Ta'zir.
Syariat Islam dan Kontroversial (Studi Syariat Islam di Aceh) Andriyadi, Fauza
Edulaw : Journal of Islamic Law and Yurisprudance Vol. 2 No. 1 (2021): EduLaw:Journal of Islamic Law and Yurisprudance
Publisher : Islamic Criminal Law Study Program, Bunga Bangsa Cirebon Islamic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Komitmen penegakan syariat Islam di Aceh, hingga kini menemui rintangan yang cukup berat. Pro dan kontra yang selalu bermunculan berkaitan dengan pemberlakuan hukum pidana Islam di Aceh (Qanun Jinayah), merupakan isu yang belum tertuntaskan hingga saat ini. Sebagian ahli hukum menganggap Qanun ini banyak bertentangan dengan HAM dan UUD 1945, sedangkan sebagian ahli hukum yang lainnya, termasuk ulama Aceh, berpendapat bahwa Qanun ini merupakan aspirasi sebagian besar rakyat Aceh yang menginginkan penerapan syariat Islam secara menyeluruh. Penelitian ini merupakan gabungan penelitian pustaka (library research) dan penelitian lapangan (field research) yang menggunakan analisis kualitatif. Pendekatan yanag digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan historis dan normatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi dan wawancara. Teknik dokumentasi terutama akan digunakan untuk menggali sisi historisitas Qanun Jinayat dan potret masyarakat Aceh. Adapun untuk mendapatkan data yang berkaitan dengan faktor-faktor yang menghambat implementasi Qanun Jinayat ini, maka akan digunakan teknik wawancara mendalam terhadap sejumlah tokoh yang dianggap mengetahui secara persis perjalanan Qanun Jinayat ini. Qanun Aceh tentang Hukum Jinayah merupakan upaya kompilasi terhadap sejumlah Qanun yang telah ada (Qanun Aceh No. 13 dan 14 tahun 2003), dengan perluasan pada hukum materiil dan hukum formalnya. Isu yang paling kontroversial dalam rancangan Qanun Tahun 2009 ini adalah tentang dimasukkannya hukuman rajam untuk tindak pidana zina ba`d al-i???n. Sebagaimana Qanun sebelumnya, rancangan Qanun Aceh tentang Hukum Jinayat ini masih menuai kontroversi hingga saat ini. Pembentukan dan penerapan Qanun Aceh tentang Hukum Jinayah ini tentu tidak dapat dilepaskan dari politik hukum Islam di Aceh. Penetrasi politik nasional dan internasional, tarik menarik kelompok radikal dan moderat, serta tarik menarik kepentingan politik, telah memperberat langkah penerapan Qanun ini di bumi Nanggroe Aceh Darussalam.

Page 2 of 5 | Total Record : 46

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2020 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 7 No. 2 (2025): Edulaw : Journal of Islamic Law and Yurisprudance Vol. 7 No. 1 (2025): EduLaw : Journal of Islamic Law and Yurisprudance Vol. 6 No. 2 (2024): EduLaw : Journal of Islamic Law and Yurisprudance Vol. 6 No. 1 (2024): EduLaw : Journal of Islamic Law and Yurisprudance Vol. 3 No. 1 (2022): Edulaw: Islamic Criminal Law Journal Vol. 2 No. 2 (2021): Jurnal EduLaw:Journal of Islamic Law and Yurisprudance Vol. 2 No. 1 (2021): EduLaw:Journal of Islamic Law and Yurisprudance Vol. 1 No. 2 (2020): Edulaw: Journal of Islamic Law and Jurisprudance Vol. 1 No. 1 (2020): Jurnal EduLaw : Journal of Islamic Law and Yurisprudance