cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Muslih
Contact Email
edulaw.journal@gmail.com
Phone
+6281326148282
Journal Mail Official
edulaw.journal@gmail.com
Editorial Address
Jalan Widasari III Tuparev, Kab. Cirebon, Provinsi Jawa Barat, 45152
Location
Kab. cirebon,
Jawa barat
INDONESIA
Edulaw : Journal of Islamic Law and Yurisprudance
Published by Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon
ISSN : -     EISSN : 30319803     DOI : 10.47453
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Edu Law: Journal of Islamic Law and Yurisprudance. Islamic Criminal Law Journal published by the Islamic Criminal Law Study Program, Faculty of Sharia and Law. This journal contains studies related to law, thought, jurisprudence, case analysis, reform of Islamic Criminal Law both in Indonesia and abroad. This journal is published online using the online journal system starting in 2019 which is published twice a year: February and August.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 46 Documents
 1   2   3   4   5 
Analisis Kasus Penipuan Online Berkedok Hadiah di Platform Keuangan Digital Gunawan, Gunawan; Hidayat, Taufik; Farida, Siti
Edulaw : Journal of Islamic Law and Yurisprudance Vol. 3 No. 1 (2022): Edulaw: Islamic Criminal Law Journal
Publisher : Islamic Criminal Law Study Program, Bunga Bangsa Cirebon Islamic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis Kasus Penipuan Online Berkedok Hadiah di Platform Keuangan Digital. Studi yang dilakukan Peneliti ialah dengan menggunakan penelitian Library Research yaitu jenis penelitian yang digunakan melalui penelitian kepustakaan. Penelitian ini menggunakan data kepustakaan, seperti buku, majalah, dan tulisan yang terkait dengan subjek penelitian. Sumber tersebut diambil dari beberapa artikel yang membahas Analisis Kasus Penipuan Online Berkedok Hadiah di Platform Keuangan Digital, serta UU NO.11 Tahun 2008 tentang ITE.
Peran Arbitrase dalam Penyelesaian Sengketa Gunawan, Gunawan
Edulaw : Journal of Islamic Law and Yurisprudance Vol. 6 No. 2 (2024): EduLaw : Journal of Islamic Law and Yurisprudance
Publisher : Islamic Criminal Law Study Program, Bunga Bangsa Cirebon Islamic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47453/edulaw.v6i2.2059

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perjanjian dan jenis-jenis arbitrase. Studi yang dilakukan Peneliti menggunakan Metode library research, yaitu jenis penelitian yang dilakukan melalui penelitian kepustakaan. Sumber data yang diperoleh berasal dari buku, majalah, dan tulisan yang terkait dengan subjek penelitian. Sumber tersebut diambil dari beberapa artikel yang membahas perjanjian arbitrase dan jenis-jenis arbitrase. Dengan pendekatan ini, penulis dapat menyajikan informasi yang komprehensif dan mendalam mengenai topik penelitian, dengan memanfaatkan kajian dari berbagai sumber yang relevan dan terpercaya. Metode library research memberikan kesempatan bagi peneliti untuk merangkum,menganalisis, dan mensintesis temuan dari literatur yang ada, sehingga memungkinkan untuk menghasilkan pemahaman yang lebih baik tentang fenomena yang diteliti.
Analisis Yuridis Tindak Pidana Pencurian dalam Perspektif Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam : Studi Kasus Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN.Sbr Sonia, Ayu Fifin; Firmansyah, Moch. Fahmi; Ubaidillah, Ibnu
Edulaw : Journal of Islamic Law and Yurisprudance Vol. 7 No. 2 (2025): Edulaw : Journal of Islamic Law and Yurisprudance
Publisher : Islamic Criminal Law Study Program, Bunga Bangsa Cirebon Islamic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47453/edulaw.v7i2.2066

Abstract

Penelitian ini mengkaji secara mendalam tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dari perspektif hukum pidana positif dan hukum pidana Islam melalui studi kasus Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN.Sbr yang terjadi di Kabupaten Cirebon. Pencurian kendaraan bermotor (curanmor) telah menjadi permasalahan serius yang meresahkan masyarakat dengan trend peningkatan yang signifikan. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis penerapan sanksi pidana pencurian menurut KUHP Pasal 363 ayat (1) ke-4, membandingkannya dengan ketentuan hukum pidana Islam, serta mengkaji efektivitas putusan hakim dalam memberikan efek jera. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus yang bersifat deskriptif analitis, menganalisis dokumen putusan pengadilan, hasil wawancara mendalam dengan penegak hukum (penyidik, hakim, dan jaksa), serta kajian literatur hukum yang komprehensif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdakwa Muhammad Zaenudin bin Kiman terbukti melakukan pencurian dengan pemberatan bersama rekannya Wahid (DPO) dan dijatuhi hukuman penjara 1 tahun 4 bulan, lebih ringan dari tuntutan jaksa yang meminta 1 tahun 6 bulan. Dalam perspektif hukum pidana Islam, tindak pidana pencurian (jarimah sariqah) dapat dikenai hukuman hudud berupa potong tangan jika memenuhi syarat-syarat ketat seperti nisab, tempat penyimpanan yang sah (hirz), dan kondisi pelaku yang mukallaf, atau hukuman ta'zir jika tidak memenuhi syarat hudud. Penelitian menemukan perbedaan mendasar dalam konsep sanksi antara kedua sistem hukum, dimana hukum positif menekankan aspek rehabilitasi, proporsionalitas, dan fleksibilitas hukuman, sementara hukum Islam menekankan aspek retributif dengan sanksi yang telah ditetapkan secara pasti (hudud) atau diserahkan kepada penguasa (ta'zir). Meskipun terdapat perbedaan fundamental dalam filosofi pemidanaan, kedua sistem hukum memiliki tujuan yang sama yaitu melindungi hak milik (hifz al-mal) dan menciptakan ketertiban masyarakat. Penelitian ini berkontribusi signifikan dalam pengembangan kajian hukum komparatif antara sistem hukum positif dan hukum Islam dalam penanganan tindak pidana pencurian serta memberikan rekomendasi kebijakan untuk penegakan hukum yang lebih efektif.
Analisis Perilaku LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender) Perspektif Tafsir Al-Sya’rawi Sidiq, Muhamad
Edulaw : Journal of Islamic Law and Yurisprudance Vol. 6 No. 2 (2024): EduLaw : Journal of Islamic Law and Yurisprudance
Publisher : Islamic Criminal Law Study Program, Bunga Bangsa Cirebon Islamic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47453/edulaw.v6i2.2068

Abstract

Manusia adalah makhuk sosial yang difitrahkan sebagai makhluk yang  butuh pasangan, tuhan membuat regulasi penting dalam hubungan setiap makhuknya. Didalam alqur’an surat Az zariyat ayat 49 menyebutkan “segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu sekalian senantiasa menjadi umat yang terus mengingat keagungan allah”. Namun, dalam realitas kehidupan sosial, terdapat beragam masyarakat dengan berbagai latar belakang kehidupan sosial, termasuk diantaranya kelompok LGBT. Berbagai kalangan memiliki pandangan yang beragam terhadap keberadaan LGBT, mulai dari kalangan akademisi, kalangan agamis, hingga masyarakat umum. Perbedaan pendapat ini muncul karena pandangan yang berbeda terhadap bagaimana konsekuensi hukum terhadap perilaku mereka.
Implementasi Nilai Keadilan dan Kepastian Hukum (Studi Kasus Pencemaran Nama Baik): Indonesia Regina, Silviana
Edulaw : Journal of Islamic Law and Yurisprudance Vol. 6 No. 2 (2024): EduLaw : Journal of Islamic Law and Yurisprudance
Publisher : Islamic Criminal Law Study Program, Bunga Bangsa Cirebon Islamic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47453/edulaw.v6i2.2075

Abstract

Pengaruh teknologi memberikan kemudahan kepada manusia dalam hal komunikasi, pencarian informasi maupun pengiriman data. Teknologi informasi saat ini selain memberikan dampak positif atau dapat didayagunakan untuk kepentingan umat manusia, juga membawa dampak negatif terhadap perkembangan dan peradaban manusia itu sendiri. Karena dengan meluasnya teknologi informasi dan komunikasi sehingga dapat menyebabkan munculnya kejahatan-kejahatan baru yaitu dengan memanfaatkan media sosial. Beberapa julukan atau sebutan lainnya yang diberikan kepada jenis kejahatan ini yaitu kejahatan dunia maya.Kebebasan berekspresi ataupun berpendapat merupakan hak asasi manusia yang dimiliki oleh setiap orang yang harus dihormati. Siapapun harus menjunjung tinggi kebebasan, namun disaat yang sama juga harus menghormati hak dan kehormatan orang lain sehingga tidak diperkenankan untuk melakukan penghinaan, fitnah dan pencemaran nama baik. Setiap orang dapat berekspresi dan bebas mengeluarkan pendapat, kritik ataupun saran melalui akun media sosial yang mereka punya. Namun, ada juga beberapa diantaranya yang melakukan perbuatan melawan hukum. Kebebasan berpendapat juga telah diatur dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.
Tanggung Jawab Negara dalam Dinamika Politik Kewargaan di Desa : Study Kasus Inisiatif Pemerintah Desa Karang Asem dalam Membangun Kepercayaan Publik Soimin, Soimin
Edulaw : Journal of Islamic Law and Yurisprudance Vol. 7 No. 2 (2025): Edulaw : Journal of Islamic Law and Yurisprudance
Publisher : Islamic Criminal Law Study Program, Bunga Bangsa Cirebon Islamic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47453/edulaw.v7i2.3030

Abstract

Penelitian ini mengkaji tanggung jawab negara dalam dinamika politik kewargaan di desa, dengan studi kasus inisiasi Pemerintah Desa Karang Asem, Kabupaten Indramayu, dalam membangun kepercayaan masyarakat. Menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus, penelitian ini menganalisis bentuk-bentuk tanggung jawab negara, inisiatif pemerintah desa, dan dampaknya terhadap dinamika politik kewargaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab negara termanifestasi melalui penyediaan kerangka hukum, alokasi sumber daya, kapasitas pengembangan, serta pengawasan dan evaluasi. Inisiatif Pemerintah Desa Karang Asem meliputi penerapan Sistem Informasi Desa, peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan, pemberdayaan ekonomi melalui BUMDes, dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Dampak positif terlihat dari peningkatan partisipasi politik warga, penguatan lembaga kemasyarakatan desa, peningkatan kepercayaan publik, dan kemajuan desa yang tercermin dalam peningkatan Indeks Desa Membangun. Meskipun masih terdapat tantangan dalam mengatasi kesenjangan digital, upaya- upaya tersebut telah memberikan kontribusi signifikan dalam memperkuat demokrasi dan partisipasi warga di tingkat desa. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan tanggung jawab negara yang efektif, dikombinasikan dengan inisiatif lokal yang inovatif, dapat meningkatkan kualitas politik kewargaan dan pembangunan di tingkat desa
Analisis Kasus Bullying dan Solusi Pencegahannya di Lingkungan Pesantren : Studi Kasus di Indonesia Farida, Siti
Edulaw : Journal of Islamic Law and Yurisprudance Vol. 6 No. 2 (2024): EduLaw : Journal of Islamic Law and Yurisprudance
Publisher : Islamic Criminal Law Study Program, Bunga Bangsa Cirebon Islamic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47453/edulaw.v6i2.3048

Abstract

Bullying merupakan suatu kasus yang sering terjadi di kalangan pelajar, bahkan di pergaulan  bebas juga bisa terjadi, seperti yang kita ketahui kasus yang sedang marak di kalangan pesantren,sudah banyak berita yang di tayangkan di tv bahkan sosmed, sebagai Lembaga Pendidikan yang Islami pesantren juga menerapkan akhlak dan adab yang baik sesama teman maupun orang yang lebih tua, namun kejahatan masih saja ada, meskipun itu di kalangan santri mungkin banyak faktor yang mempengaruhi moral dan akhlak anak muda sekarang diantaranya semakin pesat nya kecanggihan Sosmed yang mudah sekali menayangkan apa saja seperti halnya yang tidak boleh di tontonpun karena Sosmed sangat mudah tersebar informasinya dan mudah di contoh oleh setiap kalangan seperti yang kita ketahui anak kecil sekarang sudah banyak yang paham mengenai suatu Hal Yang baru di sosmed Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kasus bullying yang terjadi di pesantren, memahami dampaknya terhadap korban, pelaku, dan lingkungan pesantren, serta mengidentifikasi solusi dan strategi pencegahan yang efektif. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang menggunakan cara pendekatan  langsung terhadap beberapa pondok pesantren di daerah sekitar dan dengan wawancara kepada pihak pesantren seperti dengan pengasuh nya dan pengurus bagian keamanan dan pengurus Pendidikan yang menegtahui keseharian santri oleh karena itu bahwa bullying terjadi karena adanya sebuh candaan biasa lalu berlebihan tidak wajar dan pihak pengurus juga terkadang sibuk dengan tugas nya sehingga ada celah anak untuk melakukan sesuatu yang tidak  wajar. Berdasarkan penelitian tersebut oleh karena itu perlunya beberapa Solusi dan cara pencegahan seperti pengembangan kebijakan bullying dan diadakan pelatihan atau pengajaran karakter, perlindungan pihak pengurus, serta ketegasan hukum nya harus di tegakan.
Legal and Institutional Framework for Trafficking in Persons and Protection of Victims in Nigeria Okoye, Chioma Okeoma; Okolie, Enright Que; Abonyi, Anslem Uchechukwu
Edulaw : Journal of Islamic Law and Yurisprudance Vol. 7 No. 1 (2025): EduLaw : Journal of Islamic Law and Yurisprudance
Publisher : Islamic Criminal Law Study Program, Bunga Bangsa Cirebon Islamic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47453/edulaw.v7i1.3262

Abstract

This study examines the legal and institutional frameworks addressing human trafficking and victim protection in Nigeria. The study focuses on the role of national laws, institutions, and international agreements in combating human trafficking and protecting victims’ rights. The study explores key legal instruments, such as the Constitution of the Federal Republic of Nigeria 1999 (amended), the Child’s Rights Act 2004, the Penal Code 2004, the Labour Act 2004, the Criminal Code Act 2004, and the Trafficking in Persons (Prohibition) Enforcement and Administration Act 2015. In addition, the study analyzes the roles of institutions such as the National Agency for the Prohibition of Trafficking in Persons (NAPTIP), the National Human Rights Commission (NHRC), the police, and civil society organizations in prevention, law enforcement, victim rescue, and advocacy. Nigeria is also committed to international legal frameworks, including the Palermo Protocol, the Convention on the Rights of the Child, and the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women. This study uses a qualitative approach with a systematic review based on the PRISMA framework. The study results show that despite progress, major challenges remain, such as weak law enforcement, lack of coordination between institutions, and inadequate support for victims. Therefore, strengthening legal mechanisms and improving institutional coordination are important steps to build a more effective and humane response to human trafficking in Nigeria.
Fenomena Main Hakim Sendiri dalam Kasus Pencurian: Telaah Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam Ubaidillah, Ibnu; Syah, Moch. Fahmi Firman; Muslih, Muslih; Mulyani, Nisa utri
Edulaw : Journal of Islamic Law and Yurisprudance Vol. 7 No. 1 (2025): EduLaw : Journal of Islamic Law and Yurisprudance
Publisher : Islamic Criminal Law Study Program, Bunga Bangsa Cirebon Islamic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47453/edulaw.v7i1.3306

Abstract

Fenomena main hakim sendiri atau vigilantisme merupakan permasalahan hukum dan sosial yang terus terjadi di masyarakat, terutama dalam kasus pencurian. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji maraknya praktik main hakim sendiri dari dua perspektif: hukum positif Indonesia berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan konsep jinayah dalam fiqh pidana Islam. Metode penelitian menggunakan pendekatan normatif-yuridis dengan analisis deskriptif kualitatif. Hasil kajian menunjukkan bahwa baik dalam hukum positif maupun hukum Islam, tindakan main hakim sendiri tidak dibenarkan. Penegakan hukum secara legal oleh otoritas yang sah menjadi prinsip utama untuk menjaga keadilan, keteraturan, dan perlindungan hak asasi manusia
Pidana Mati bagi Pelaku Kekerasan Seksual Anak: Tinjauan Kritis dalam Perspektif Hukum Positif dan Hudud dalam Islam Syah, Moch. Fahmi Firman; Ubaidillah, Ibnu; Muslih, Muslih; Adha, Adinda Febriana
Edulaw : Journal of Islamic Law and Yurisprudance Vol. 7 No. 1 (2025): EduLaw : Journal of Islamic Law and Yurisprudance
Publisher : Islamic Criminal Law Study Program, Bunga Bangsa Cirebon Islamic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47453/edulaw.v7i1.3307

Abstract

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia dan integritas masa depan generasi. Pemerintah Indonesia merespons eskalasi kasus tersebut dengan mengadopsi pendekatan sanksi maksimal, termasuk pidana mati sebagaimana diatur dalam UU No. 17 Tahun 2016 sebagai perubahan atas UU Perlindungan Anak. Dalam hukum pidana Islam, pelaku zina terhadap anak di bawah umur yang termasuk kategori muhshan (berstatus menikah) dapat dijatuhi hukuman hudud berupa rajam atau hukuman mati. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara kritis penerapan pidana mati dari perspektif hukum positif dan konsep hudud dalam Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pidana mati dalam hukum positif Indonesia memiliki dasar hukum yang kuat, namun dalam implementasinya tetap memerlukan kehati-hatian dan prinsip keadilan. Sementara dalam hukum Islam, hukuman hudud harus memenuhi syarat pembuktian yang sangat ketat demi menjaga maqashid syariah. Kajian ini merekomendasikan sinergi antara pendekatan hukum positif dan nilai keadilan substansial dalam Islam untuk menjamin perlindungan anak secara optimal dan manusiawi.

Page 4 of 5 | Total Record : 46

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2020 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 7 No. 2 (2025): Edulaw : Journal of Islamic Law and Yurisprudance Vol. 7 No. 1 (2025): EduLaw : Journal of Islamic Law and Yurisprudance Vol. 6 No. 2 (2024): EduLaw : Journal of Islamic Law and Yurisprudance Vol. 6 No. 1 (2024): EduLaw : Journal of Islamic Law and Yurisprudance Vol. 3 No. 1 (2022): Edulaw: Islamic Criminal Law Journal Vol. 2 No. 2 (2021): Jurnal EduLaw:Journal of Islamic Law and Yurisprudance Vol. 2 No. 1 (2021): EduLaw:Journal of Islamic Law and Yurisprudance Vol. 1 No. 2 (2020): Edulaw: Journal of Islamic Law and Jurisprudance Vol. 1 No. 1 (2020): Jurnal EduLaw : Journal of Islamic Law and Yurisprudance