cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Muslih
Contact Email
edulaw.journal@gmail.com
Phone
+6281326148282
Journal Mail Official
edulaw.journal@gmail.com
Editorial Address
Jalan Widasari III Tuparev, Kab. Cirebon, Provinsi Jawa Barat, 45152
Location
Kab. cirebon,
Jawa barat
INDONESIA
Edulaw : Journal of Islamic Law and Yurisprudance
Published by Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon
ISSN : -     EISSN : 30319803     DOI : 10.47453
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Edu Law: Journal of Islamic Law and Yurisprudance. Islamic Criminal Law Journal published by the Islamic Criminal Law Study Program, Faculty of Sharia and Law. This journal contains studies related to law, thought, jurisprudence, case analysis, reform of Islamic Criminal Law both in Indonesia and abroad. This journal is published online using the online journal system starting in 2019 which is published twice a year: February and August.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 49 Documents
 1   2   3   4   5 
Restorative Justice dalam Kasus Penganiayaan Ringan: Studi Komparatif antara KUHP dan Konsep Sulh dalam Hukum Pidana Islam Firmansyah, Moch. Fahmi; Muslih, Muslih; Ubaidillah, Ibnu
Edulaw : Journal of Islamic Law and Yurisprudance Vol. 7 No. 1 (2025): EduLaw : Journal of Islamic Law and Yurisprudance
Publisher : Islamic Criminal Law Study Program, Bunga Bangsa Cirebon Islamic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47453/edulaw.v7i1.3309

Abstract

Pendekatan pemidanaan dalam sistem hukum modern mengalami pergeseran dari orientasi retributif menuju pendekatan restoratif. Restorative justice atau keadilan restoratif menekankan pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat melalui dialog, mediasi, dan pemulihan kerugian, yang dianggap lebih humanis dan relevan diterapkan dalam kasus pidana ringan, termasuk penganiayaan ringan sebagaimana diatur dalam Pasal 352 KUHP. Sementara itu, dalam hukum pidana Islam dikenal konsep Sulh, yakni penyelesaian konflik secara damai melalui pengampunan, kompensasi (diyat), dan rekonsiliasi sosial, yang bersumber dari nilai-nilai syariah dan maqashid al-syari’ah. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan membandingkan kedua pendekatan tersebut melalui metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa baik restorative justice maupun Sulh mengedepankan prinsip pemulihan daripada pembalasan, serta memberikan ruang bagi penyelesaian konflik yang lebih adil, cepat, dan berorientasi pada keharmonisan sosial. Integrasi nilai-nilai Sulh ke dalam sistem peradilan pidana Indonesia dapat memperkaya praktik keadilan restoratif yang kontekstual dan berbasis kearifan lokal.
Kriminalisasi Tindakan Perundungan Digital (Cyberbullying): Perspektif Hukum Pidana Nasional dan Qanun Jinayah Aceh Muslih, Muslih; Syah, Moch. Fahmi Firman; Ubaidillah, Ibnu
Edulaw : Journal of Islamic Law and Yurisprudance Vol. 7 No. 1 (2025): EduLaw : Journal of Islamic Law and Yurisprudance
Publisher : Islamic Criminal Law Study Program, Bunga Bangsa Cirebon Islamic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47453/edulaw.v7i1.3310

Abstract

Perundungan digital (cyberbullying) merupakan fenomena yang semakin marak seiring dengan perkembangan teknologi informasi. Di Indonesia, tindakan ini telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk KUHP dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Namun, di Provinsi Aceh, terdapat Qanun Jinayah yang mengatur hukum pidana berbasis syariat Islam. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis perbandingan antara pendekatan hukum pidana nasional dan Qanun Jinayah Aceh dalam mengkriminalisasi tindakan cyberbullying. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat kesamaan dalam tujuan untuk melindungi masyarakat dari kejahatan siber, terdapat perbedaan dalam pendekatan dan sanksi yang diberikan. Integrasi antara hukum nasional dan hukum Islam di Aceh menunjukkan upaya untuk menyesuaikan penegakan hukum dengan nilai-nilai lokal dan agama.
Community Security Responses to Insecurity in Ondo State, Nigeria: An Assessment of Causes, Effects, and the Role of Amotekun and Other Security Agencies Olowo, Oluwatoyin Olusegun
Edulaw : Journal of Islamic Law and Yurisprudance Vol. 7 No. 2 (2025): Edulaw : Journal of Islamic Law and Yurisprudance
Publisher : Islamic Criminal Law Study Program, Bunga Bangsa Cirebon Islamic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47453/edulaw.v7i2.3518

Abstract

Insecurity remains a persistent and destabilising challenge in Nigeria, particularly at the grassroots level, where state protection is often inadequate. The growing wave of criminal activities—ranging from kidnapping and robbery to communal clashes—has increasingly prompted local responses to security threats. This study investigates the causes, effects, and strategic responses to insecurity in Akoko North East Local Government Area of Ondo State, Nigeria, with particular attention to the role of community-based security outfits such as the Amotekun Corps. A descriptive survey design was adopted, targeting security personnel across multiple agencies operating within the study area. One hundred (100) respondents were randomly selected, and data were collected using a validated, researcher-designed questionnaire. Descriptive statistics, including frequency counts, mean scores, and percentages, were employed to analyse the findings. Results indicate that the most prevalent security threats include kidnapping, Fulani herdsmen-related violence, and armed robbery. Major causes of insecurity were identified as unemployment, poverty, political corruption, and weak institutional frameworks. The effects of insecurity included displacement, mistrust, and social disintegration. Notably, Amotekun and other local actors were perceived as vital in augmenting conventional law enforcement efforts, particularly through their responsiveness and local intelligence networks. The findings underscore the need for integrating community-based security initiatives into Nigeria’s broader security architecture. Policy reforms should focus on strengthening local capacity, improving inter-agency collaboration, and addressing the structural roots of insecurity
Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang Menurut Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam : Studi Kasus Putusan No. 404/Pid.Sus/2023/PN/Sbr Nurzaman, Fajar; Maemunah , Maemunah; Muslih , Muslih
Edulaw : Journal of Islamic Law and Yurisprudance Vol. 7 No. 2 (2025): Edulaw : Journal of Islamic Law and Yurisprudance
Publisher : Islamic Criminal Law Study Program, Bunga Bangsa Cirebon Islamic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47453/edulaw.v7i2.3553

Abstract

Tindak pidana perdagangan orang (TPPO) merupakan bentuk kejahatan lintas negara yang kompleks dan sistematis yang mengancam hak asasi manusia fundamental. Indonesia, dengan posisinya sebagai negara sumber, transit, dan tujuan perdagangan orang, menghadapi tantangan multidimensional dalam pemberantasan TPPO, khususnya dalam konteks pengiriman pekerja migran secara non-prosedural yang seringkali berujung pada eksploitasi di negara tujuan. Penelitian ini bertujuan menganalisis secara komprehensif perspektif hukum positif Indonesia dan hukum pidana Islam terhadap TPPO, serta mengevaluasi pertimbangan yuridis hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Sumber Nomor 404/Pid.Sus/2023/PN.Sbr yang melibatkan pengiriman ilegal pekerja migran ke Arab Saudi. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus dan analisis normatif-komparatif. Data primer berupa putusan pengadilan yang dianalisis secara mendalam, sedangkan data sekunder mencakup peraturan perundang-undangan nasional dan internasional, literatur hukum pidana, kitab-kitab fikih jinayah klasik dan kontemporer, jurnal ilmiah terakreditasi, serta laporan organisasi internasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum positif Indonesia melalui UU No. 21 Tahun 2007 mengkategorikan TPPO sebagai kejahatan khusus dengan sanksi progresif dan perlindungan komprehensif bagi korban melalui mekanisme restitusi, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial. Dalam perspektif hukum pidana Islam, TPPO dikategorikan sebagai jarimah ta'zir yang secara fundamental bertentangan dengan maqashid al-syariah, khususnya hifz al-nafs, hifz al-'ird, dan hifz al-mal. Analisis putusan menunjukkan bahwa hakim telah menerapkan ketentuan hukum positif secara tepat dengan menjatuhkan pidana penjara 6 tahun dan denda Rp 200 juta, namun belum mengoptimalkan aspek restitusi korban sebagaimana diamanatkan UU TPPO. Kedua sistem hukum menunjukkan konvergensi nilai dalam hal perlindungan martabat manusia dan penolakan terhadap eksploitasi, meski berbeda dalam mekanisme sanksi dan filosofi pemidanaan. Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan pendekatan integratif dalam pemberantasan TPPO yang menggabungkan kepastian hukum positif dengan nilai-nilai keadilan transendental Islam untuk menciptakan sistem peradilan yang lebih holistik dan berkeadilan.
Analisis Tindak Pidana Penadahan Motor Curian Menurut Pandangan Hukum Pidana Umum dan Hukum Pidana Islam: Studi Kasus Putusan Nomor 235/Pid.B/2021/PN Cbn Ali, Irfdan Muiz; Maemunah , Maemunah; Muslih, Muslih
Edulaw : Journal of Islamic Law and Yurisprudance Vol. 7 No. 2 (2025): Edulaw : Journal of Islamic Law and Yurisprudance
Publisher : Islamic Criminal Law Study Program, Bunga Bangsa Cirebon Islamic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47453/edulaw.v7i2.3554

Abstract

Penelitian ini menganalisis pertanggungjawaban hukum terhadap pembeli sepeda motor hasil curian di Kabupaten Cirebon dari perspektif hukum pidana Indonesia dan hukum pidana Islam. Fenomena penadahan sepeda motor curian merupakan bagian integral dari rantai kejahatan yang memerlukan pendekatan hukum komprehensif untuk memutus siklus kriminalitas. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan doktrin hukum, didukung data dari studi pustaka, analisis undang-undang, dan literatur hukum Islam. Fokus analisis diarahkan pada perbandingan pengaturan dan penerapan hukum pidana positif Pasal 480 KUHP dengan konsep jinayah dalam hukum pidana Islam, khususnya kategori ta'zīr. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hukum pidana Indonesia, pertanggungjawaban terhadap pembeli sepeda motor hasil curian dikategorikan sebagai tindak pidana penadahan yang mensyaratkan unsur "mengetahui" atau "patut menduga" asal-usul barang. Pembeli yang tidak melakukan pengecekan dokumen kendaraan secara layak dapat dijerat karena kelalaiannya dianggap memenuhi unsur "patut menduga". Dalam hukum pidana Islam, meskipun penadahan tidak diatur eksplisit seperti dalam KUHP, perbuatan ini termasuk kategori ta'zīr dengan hukuman yang diserahkan kepada kebijakan hakim. Implementasi penanganan kasus di Kabupaten Cirebon menghadapi kendala berupa sulitnya pembuktian unsur subjektif, minimnya kesadaran masyarakat dalam memeriksa legalitas kendaraan, dan lemahnya pengawasan pasar kendaraan bekas. Penelitian menyimpulkan perlunya pendekatan hukum yang tidak hanya represif tetapi juga preventif dan edukatif, dengan mempertimbangkan aspek keadilan substantif dan konteks sosial-budaya masyarakat. Temuan penelitian menunjukkan bahwa efektivitas penegakan hukum sangat bergantung pada sinergi antara pendekatan formal dan informal, serta pentingnya meningkatkan literasi hukum masyarakat melalui program edukasi yang berkelanjutan
Dinamika Perikatan Dalam Peralihan Hak Atas Tanah Keluarga: Analisis Normatif dan Praktik Sosial Dindin Syarief Nurwahyudin
Edulaw : Journal of Islamic Law and Yurisprudance Vol. 7 No. 2 (2025): Edulaw : Journal of Islamic Law and Yurisprudance
Publisher : Islamic Criminal Law Study Program, Bunga Bangsa Cirebon Islamic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47453/edulaw.v7i2.3557

Abstract

This study discusses the dynamics of obligations in the transfer of family land rights by highlighting the tension between positive legal norms and social practices. Normatively, the transfer of land rights must fulfill the requirements of an agreement as stipulated in the Civil Code, be set forth in an authentic deed, and be registered in accordance with the provisions of the Basic Agrarian Law (UUPA) and Government Regulation No. 24 of 1997. However, in practice, transfers are often carried out in a simple manner through oral grants, private agreements, or customary family arrangements based on mutual trust. This phenomenon creates legal vulnerability and has the potential to trigger land disputes. This research employs a normative-sociolegal approach with qualitative analysis to examine land regulations as well as social practices. The research findings indicate the need for legal harmonization by positioning notaries/PPAT not merely as administrative officials, but also as legal educators who bridge formal law with the living law. The implications of this study highlight the crucial role of notaries/PPAT in preventing disputes, its contribution to the development of integrative agrarian law, and the opening of opportunities for further research on customary practices in various regions and more effective models of legal harmonization.
Justice Collaborator Dalam Pandangan Hukum Pidana Islam Muslih, Muslih; Amin, Muhammad
Edulaw : Journal of Islamic Law and Yurisprudance Vol. 5 No. 2 (2023): EduLaw : Journal of Islamic Law and Yurisprudance
Publisher : Islamic Criminal Law Study Program, Bunga Bangsa Cirebon Islamic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47453/edulaw.v5i2.3667

Abstract

Istilah “justice collaborator” mencuat setelah kasus Ferdy Sambo terbongkar ke khalayak publik. Pasalnya kasus pembunuhan yang melibatkan anggota POLRI itu diiringi dengan “drama” yang menyedot perhatian banyak kalangan masyarakat dari proses penyidikan hingga proses persidangan, beragam media masa pun meliput bagaimana jalannya proses peradilan dalam kasus tersebut. Untuk sebagian kalangan istilah “justice collaborator” mungkin terdengar asing, tetapi kalangan ahli dan akademisi bidang pidana mungkin sudah sangat “familiar” dengan istilah tersebut. pertanyaan yang muncul kemudian adalah bagaimana Hukum Pidana Islam memandang dan menyikapi istilah tersebut tujuan penelitian adalah untuk mengetahui “justice collaborator” dalam pandangan Hukum Pidana Islam serta apa konsekuensi hukumnya. Hasil penelitian menyebutkan bahwa dalam pandangan Hukum Pidana Islam “justice collaborator” atau saksi pelaku adalah saksi (syahid) yang masuk dalam kategori fasik atas perbuatan dosa yang telah dilakukannya, tetapi para cendekiawan hukum Islam sepakat bahwa kesaksian orang yang fasik bila ia bertaubat dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya maka kesaksiannya dapat diterima. Konsekuensi hukum yang diperoleh oleh seorang “justice collaborator”adalah pengampunan atau keringanan hukuman dari penegak hukum atas kerjasamanya dalam mengungkap kasus pidana yang sulit untuk dibongkar.
ANALISIS YURIDIS PENGEROYOKAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DAN HUKUM PIDANA ISLAM Mukhlis, Mukhlis; Firmansyah, Moch. Fahmi
Edulaw : Journal of Islamic Law and Yurisprudance Vol. 5 No. 2 (2023): EduLaw : Journal of Islamic Law and Yurisprudance
Publisher : Islamic Criminal Law Study Program, Bunga Bangsa Cirebon Islamic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47453/edulaw.v5i2.3690

Abstract

Penelitian ini dilatar belakangi oleh undang-undang kasus Pengeroyokan dalam KUHP pasal 170 yang terjadi oleh pelaku terhadap korban dengan motif menjual obat terlarang yang terlalu mahal. Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengurangi tindak pidana Pengeroyokan dan mencegah terjadinya tindak pidana Pengeroyokan serta memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana Pengeroyokan. Penelitian ini menggunkan metode kualitatif yang bersifat studi kasus. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Proses dan makna lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan, Studi kasus menghasilkan data untuk selanjutnya dianalisis untuk menghasilkan teori. Sebagaimana prosedur perolehan data penelitian kualitatif, data studi kasus diperoleh dari wawancara, observasi, dan arsif. Pengeroyokan merupakan tindakan biadab yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain dengan maksud untuk menyakiti baik secara fisik maupun mental. Fenomena banyaknya tindakan Pengeroyokan yang terjadi dimasyarakat dilatar belakangi oleh beberapa hal diantaranya, keadaan ekonomi pelaku, kejiwaan pelaku yang belum stabil, bagaimana pelaku dibesarkan didalam keluarga . Hukum pidana Islam memandang serius tindak pidana Pengeroyokan. Dalam Islam, setiap nyawa dan anggota tubuh manusia memiliki nilai yang sangat tinggi dan dilindungi. Pengeroyokan dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan merupakan tindakan yang sangat tercela. Suatu tindak pidana Pengeroyokan dijerat dengan dengan pidana paling lama 2 tahun 8 bulan atau jika perbuatan mengakibatkan luka luka berat di ancam dengan pidana paling lama 5 tahun dan dikaitkan dengan pasal 170 KUHP ayat 2 ke 1 dengan pidana paling lama 7 tahun dikarenakan si pelaku melakukan kekerassan yang mengakibatkan luka luka dan menghancurkan barang.
Analisis Hukum dalam Perkara Tindak Pidana Pencurian oleh Anak Dibawah Umur Perspektif Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam Jumadi, Asep; Firmansyah, Moch. Fahmi; Ubaidillah, Ibnu
Edulaw : Journal of Islamic Law and Yurisprudance Vol. 6 No. 2 (2024): EduLaw : Journal of Islamic Law and Yurisprudance
Publisher : Islamic Criminal Law Study Program, Bunga Bangsa Cirebon Islamic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47453/edulaw.v6i2.3691

Abstract

Penelitian ini membahas mengenai tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di bawah umur di Desa Panongan, Kecamatan Sedong, Kabupaten Cirebon, serta analisis penyelesaian hukumnya berdasarkan hukum positif di Indonesia. Kasus ini melibatkan empat pelajar tingkat Sekolah Menengah Pertama yang melakukan pencurian aki mobil pada saat kegiatan obrog-obrog membangunkan sahur di bulan Ramadan. Melalui proses mediasi yang difasilitasi oleh perangkat desa, tokoh masyarakat, dan lembaga terkait, disepakati bahwa kasus ini diselesaikan melalui proses diversi sebagai bentuk perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Dari hasil mediasi, diketahui bahwa motivasi utama para pelaku dipengaruhi oleh kondisi sosial dan ekonomi keluarga, yang mayoritas bekerja sebagai buruh dan petani, serta tekanan dari media sosial yang menampilkan gaya hidup konsumtif, yang memicu keinginan mereka untuk meniru gaya hidup tersebut. Selain itu, kecanduan game dan pengaruh lingkungan sebaya juga menjadi faktor penting. Pendekatan diversi dipilih untuk menghindarkan anak dari proses peradilan pidana formal dan memberikan kesempatan untuk pembinaan secara psikologis, sosial, dan edukatif. Berdasarkan perspektif hukum positif, penyelesaian melalui diversi sejalan dengan prinsip keadilan restoratif untuk anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Pendekatan ini juga didukung oleh pandangan sosiologis dan psikologis, yang menekankan pentingnya rehabilitasi dan pemulihan sosial terhadap anak, bukan sekadar penghukuman

Page 5 of 5 | Total Record : 49

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2020 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 7 No. 2 (2025): Edulaw : Journal of Islamic Law and Yurisprudance Vol. 7 No. 1 (2025): EduLaw : Journal of Islamic Law and Yurisprudance Vol. 6 No. 2 (2024): EduLaw : Journal of Islamic Law and Yurisprudance Vol. 6 No. 1 (2024): EduLaw : Journal of Islamic Law and Yurisprudance Vol. 5 No. 2 (2023): EduLaw : Journal of Islamic Law and Yurisprudance Vol. 3 No. 1 (2022): Edulaw: Islamic Criminal Law Journal Vol. 2 No. 2 (2021): Jurnal EduLaw:Journal of Islamic Law and Yurisprudance Vol. 2 No. 1 (2021): EduLaw:Journal of Islamic Law and Yurisprudance Vol. 1 No. 2 (2020): Edulaw: Journal of Islamic Law and Jurisprudance Vol. 1 No. 1 (2020): Jurnal EduLaw : Journal of Islamic Law and Yurisprudance