cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Muslih
Contact Email
edulaw.journal@gmail.com
Phone
+6281326148282
Journal Mail Official
edulaw.journal@gmail.com
Editorial Address
Jalan Widasari III Tuparev, Kab. Cirebon, Provinsi Jawa Barat, 45152
Location
Kab. cirebon,
Jawa barat
INDONESIA
Edulaw : Journal of Islamic Law and Yurisprudance
Published by Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon
ISSN : -     EISSN : 30319803     DOI : 10.47453
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Edu Law: Journal of Islamic Law and Yurisprudance. Islamic Criminal Law Journal published by the Islamic Criminal Law Study Program, Faculty of Sharia and Law. This journal contains studies related to law, thought, jurisprudence, case analysis, reform of Islamic Criminal Law both in Indonesia and abroad. This journal is published online using the online journal system starting in 2019 which is published twice a year: February and August.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 6 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol. 7 No. 2 (2025): Edulaw : Journal of Islamic Law and Yurisprudance" : 6 Documents clear
Analisis Yuridis Tindak Pidana Pencurian dalam Perspektif Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam : Studi Kasus Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN.Sbr Sonia, Ayu Fifin; Firmansyah, Moch. Fahmi; Ubaidillah, Ibnu
Edulaw : Journal of Islamic Law and Yurisprudance Vol. 7 No. 2 (2025): Edulaw : Journal of Islamic Law and Yurisprudance
Publisher : Islamic Criminal Law Study Program, Bunga Bangsa Cirebon Islamic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47453/edulaw.v7i2.2066

Abstract

Penelitian ini mengkaji secara mendalam tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dari perspektif hukum pidana positif dan hukum pidana Islam melalui studi kasus Putusan Nomor 87/Pid.B/2023/PN.Sbr yang terjadi di Kabupaten Cirebon. Pencurian kendaraan bermotor (curanmor) telah menjadi permasalahan serius yang meresahkan masyarakat dengan trend peningkatan yang signifikan. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis penerapan sanksi pidana pencurian menurut KUHP Pasal 363 ayat (1) ke-4, membandingkannya dengan ketentuan hukum pidana Islam, serta mengkaji efektivitas putusan hakim dalam memberikan efek jera. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus yang bersifat deskriptif analitis, menganalisis dokumen putusan pengadilan, hasil wawancara mendalam dengan penegak hukum (penyidik, hakim, dan jaksa), serta kajian literatur hukum yang komprehensif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdakwa Muhammad Zaenudin bin Kiman terbukti melakukan pencurian dengan pemberatan bersama rekannya Wahid (DPO) dan dijatuhi hukuman penjara 1 tahun 4 bulan, lebih ringan dari tuntutan jaksa yang meminta 1 tahun 6 bulan. Dalam perspektif hukum pidana Islam, tindak pidana pencurian (jarimah sariqah) dapat dikenai hukuman hudud berupa potong tangan jika memenuhi syarat-syarat ketat seperti nisab, tempat penyimpanan yang sah (hirz), dan kondisi pelaku yang mukallaf, atau hukuman ta'zir jika tidak memenuhi syarat hudud. Penelitian menemukan perbedaan mendasar dalam konsep sanksi antara kedua sistem hukum, dimana hukum positif menekankan aspek rehabilitasi, proporsionalitas, dan fleksibilitas hukuman, sementara hukum Islam menekankan aspek retributif dengan sanksi yang telah ditetapkan secara pasti (hudud) atau diserahkan kepada penguasa (ta'zir). Meskipun terdapat perbedaan fundamental dalam filosofi pemidanaan, kedua sistem hukum memiliki tujuan yang sama yaitu melindungi hak milik (hifz al-mal) dan menciptakan ketertiban masyarakat. Penelitian ini berkontribusi signifikan dalam pengembangan kajian hukum komparatif antara sistem hukum positif dan hukum Islam dalam penanganan tindak pidana pencurian serta memberikan rekomendasi kebijakan untuk penegakan hukum yang lebih efektif.
Tanggung Jawab Negara dalam Dinamika Politik Kewargaan di Desa : Study Kasus Inisiatif Pemerintah Desa Karang Asem dalam Membangun Kepercayaan Publik Soimin, Soimin
Edulaw : Journal of Islamic Law and Yurisprudance Vol. 7 No. 2 (2025): Edulaw : Journal of Islamic Law and Yurisprudance
Publisher : Islamic Criminal Law Study Program, Bunga Bangsa Cirebon Islamic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47453/edulaw.v7i2.3030

Abstract

Penelitian ini mengkaji tanggung jawab negara dalam dinamika politik kewargaan di desa, dengan studi kasus inisiasi Pemerintah Desa Karang Asem, Kabupaten Indramayu, dalam membangun kepercayaan masyarakat. Menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus, penelitian ini menganalisis bentuk-bentuk tanggung jawab negara, inisiatif pemerintah desa, dan dampaknya terhadap dinamika politik kewargaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab negara termanifestasi melalui penyediaan kerangka hukum, alokasi sumber daya, kapasitas pengembangan, serta pengawasan dan evaluasi. Inisiatif Pemerintah Desa Karang Asem meliputi penerapan Sistem Informasi Desa, peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan, pemberdayaan ekonomi melalui BUMDes, dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Dampak positif terlihat dari peningkatan partisipasi politik warga, penguatan lembaga kemasyarakatan desa, peningkatan kepercayaan publik, dan kemajuan desa yang tercermin dalam peningkatan Indeks Desa Membangun. Meskipun masih terdapat tantangan dalam mengatasi kesenjangan digital, upaya- upaya tersebut telah memberikan kontribusi signifikan dalam memperkuat demokrasi dan partisipasi warga di tingkat desa. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan tanggung jawab negara yang efektif, dikombinasikan dengan inisiatif lokal yang inovatif, dapat meningkatkan kualitas politik kewargaan dan pembangunan di tingkat desa
Community Security Responses to Insecurity in Ondo State, Nigeria: An Assessment of Causes, Effects, and the Role of Amotekun and Other Security Agencies Olowo, Oluwatoyin Olusegun
Edulaw : Journal of Islamic Law and Yurisprudance Vol. 7 No. 2 (2025): Edulaw : Journal of Islamic Law and Yurisprudance
Publisher : Islamic Criminal Law Study Program, Bunga Bangsa Cirebon Islamic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47453/edulaw.v7i2.3518

Abstract

Insecurity remains a persistent and destabilising challenge in Nigeria, particularly at the grassroots level, where state protection is often inadequate. The growing wave of criminal activities—ranging from kidnapping and robbery to communal clashes—has increasingly prompted local responses to security threats. This study investigates the causes, effects, and strategic responses to insecurity in Akoko North East Local Government Area of Ondo State, Nigeria, with particular attention to the role of community-based security outfits such as the Amotekun Corps. A descriptive survey design was adopted, targeting security personnel across multiple agencies operating within the study area. One hundred (100) respondents were randomly selected, and data were collected using a validated, researcher-designed questionnaire. Descriptive statistics, including frequency counts, mean scores, and percentages, were employed to analyse the findings. Results indicate that the most prevalent security threats include kidnapping, Fulani herdsmen-related violence, and armed robbery. Major causes of insecurity were identified as unemployment, poverty, political corruption, and weak institutional frameworks. The effects of insecurity included displacement, mistrust, and social disintegration. Notably, Amotekun and other local actors were perceived as vital in augmenting conventional law enforcement efforts, particularly through their responsiveness and local intelligence networks. The findings underscore the need for integrating community-based security initiatives into Nigeria’s broader security architecture. Policy reforms should focus on strengthening local capacity, improving inter-agency collaboration, and addressing the structural roots of insecurity
Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang Menurut Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam : Studi Kasus Putusan No. 404/Pid.Sus/2023/PN/Sbr Nurzaman, Fajar; Maemunah , Maemunah; Muslih , Muslih
Edulaw : Journal of Islamic Law and Yurisprudance Vol. 7 No. 2 (2025): Edulaw : Journal of Islamic Law and Yurisprudance
Publisher : Islamic Criminal Law Study Program, Bunga Bangsa Cirebon Islamic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47453/edulaw.v7i2.3553

Abstract

Tindak pidana perdagangan orang (TPPO) merupakan bentuk kejahatan lintas negara yang kompleks dan sistematis yang mengancam hak asasi manusia fundamental. Indonesia, dengan posisinya sebagai negara sumber, transit, dan tujuan perdagangan orang, menghadapi tantangan multidimensional dalam pemberantasan TPPO, khususnya dalam konteks pengiriman pekerja migran secara non-prosedural yang seringkali berujung pada eksploitasi di negara tujuan. Penelitian ini bertujuan menganalisis secara komprehensif perspektif hukum positif Indonesia dan hukum pidana Islam terhadap TPPO, serta mengevaluasi pertimbangan yuridis hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Sumber Nomor 404/Pid.Sus/2023/PN.Sbr yang melibatkan pengiriman ilegal pekerja migran ke Arab Saudi. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus dan analisis normatif-komparatif. Data primer berupa putusan pengadilan yang dianalisis secara mendalam, sedangkan data sekunder mencakup peraturan perundang-undangan nasional dan internasional, literatur hukum pidana, kitab-kitab fikih jinayah klasik dan kontemporer, jurnal ilmiah terakreditasi, serta laporan organisasi internasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum positif Indonesia melalui UU No. 21 Tahun 2007 mengkategorikan TPPO sebagai kejahatan khusus dengan sanksi progresif dan perlindungan komprehensif bagi korban melalui mekanisme restitusi, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial. Dalam perspektif hukum pidana Islam, TPPO dikategorikan sebagai jarimah ta'zir yang secara fundamental bertentangan dengan maqashid al-syariah, khususnya hifz al-nafs, hifz al-'ird, dan hifz al-mal. Analisis putusan menunjukkan bahwa hakim telah menerapkan ketentuan hukum positif secara tepat dengan menjatuhkan pidana penjara 6 tahun dan denda Rp 200 juta, namun belum mengoptimalkan aspek restitusi korban sebagaimana diamanatkan UU TPPO. Kedua sistem hukum menunjukkan konvergensi nilai dalam hal perlindungan martabat manusia dan penolakan terhadap eksploitasi, meski berbeda dalam mekanisme sanksi dan filosofi pemidanaan. Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan pendekatan integratif dalam pemberantasan TPPO yang menggabungkan kepastian hukum positif dengan nilai-nilai keadilan transendental Islam untuk menciptakan sistem peradilan yang lebih holistik dan berkeadilan.
Analisis Tindak Pidana Penadahan Motor Curian Menurut Pandangan Hukum Pidana Umum dan Hukum Pidana Islam: Studi Kasus Putusan Nomor 235/Pid.B/2021/PN Cbn Ali, Irfdan Muiz; Maemunah , Maemunah; Muslih, Muslih
Edulaw : Journal of Islamic Law and Yurisprudance Vol. 7 No. 2 (2025): Edulaw : Journal of Islamic Law and Yurisprudance
Publisher : Islamic Criminal Law Study Program, Bunga Bangsa Cirebon Islamic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47453/edulaw.v7i2.3554

Abstract

Penelitian ini menganalisis pertanggungjawaban hukum terhadap pembeli sepeda motor hasil curian di Kabupaten Cirebon dari perspektif hukum pidana Indonesia dan hukum pidana Islam. Fenomena penadahan sepeda motor curian merupakan bagian integral dari rantai kejahatan yang memerlukan pendekatan hukum komprehensif untuk memutus siklus kriminalitas. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan doktrin hukum, didukung data dari studi pustaka, analisis undang-undang, dan literatur hukum Islam. Fokus analisis diarahkan pada perbandingan pengaturan dan penerapan hukum pidana positif Pasal 480 KUHP dengan konsep jinayah dalam hukum pidana Islam, khususnya kategori ta'zīr. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hukum pidana Indonesia, pertanggungjawaban terhadap pembeli sepeda motor hasil curian dikategorikan sebagai tindak pidana penadahan yang mensyaratkan unsur "mengetahui" atau "patut menduga" asal-usul barang. Pembeli yang tidak melakukan pengecekan dokumen kendaraan secara layak dapat dijerat karena kelalaiannya dianggap memenuhi unsur "patut menduga". Dalam hukum pidana Islam, meskipun penadahan tidak diatur eksplisit seperti dalam KUHP, perbuatan ini termasuk kategori ta'zīr dengan hukuman yang diserahkan kepada kebijakan hakim. Implementasi penanganan kasus di Kabupaten Cirebon menghadapi kendala berupa sulitnya pembuktian unsur subjektif, minimnya kesadaran masyarakat dalam memeriksa legalitas kendaraan, dan lemahnya pengawasan pasar kendaraan bekas. Penelitian menyimpulkan perlunya pendekatan hukum yang tidak hanya represif tetapi juga preventif dan edukatif, dengan mempertimbangkan aspek keadilan substantif dan konteks sosial-budaya masyarakat. Temuan penelitian menunjukkan bahwa efektivitas penegakan hukum sangat bergantung pada sinergi antara pendekatan formal dan informal, serta pentingnya meningkatkan literasi hukum masyarakat melalui program edukasi yang berkelanjutan
Dinamika Perikatan Dalam Peralihan Hak Atas Tanah Keluarga: Analisis Normatif dan Praktik Sosial Dindin Syarief Nurwahyudin
Edulaw : Journal of Islamic Law and Yurisprudance Vol. 7 No. 2 (2025): Edulaw : Journal of Islamic Law and Yurisprudance
Publisher : Islamic Criminal Law Study Program, Bunga Bangsa Cirebon Islamic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47453/edulaw.v7i2.3557

Abstract

This study discusses the dynamics of obligations in the transfer of family land rights by highlighting the tension between positive legal norms and social practices. Normatively, the transfer of land rights must fulfill the requirements of an agreement as stipulated in the Civil Code, be set forth in an authentic deed, and be registered in accordance with the provisions of the Basic Agrarian Law (UUPA) and Government Regulation No. 24 of 1997. However, in practice, transfers are often carried out in a simple manner through oral grants, private agreements, or customary family arrangements based on mutual trust. This phenomenon creates legal vulnerability and has the potential to trigger land disputes. This research employs a normative-sociolegal approach with qualitative analysis to examine land regulations as well as social practices. The research findings indicate the need for legal harmonization by positioning notaries/PPAT not merely as administrative officials, but also as legal educators who bridge formal law with the living law. The implications of this study highlight the crucial role of notaries/PPAT in preventing disputes, its contribution to the development of integrative agrarian law, and the opening of opportunities for further research on customary practices in various regions and more effective models of legal harmonization.

Page 1 of 1 | Total Record : 6

 1 

Filter by Year

2025 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 7 No. 2 (2025): Edulaw : Journal of Islamic Law and Yurisprudance Vol. 7 No. 1 (2025): EduLaw : Journal of Islamic Law and Yurisprudance Vol. 6 No. 2 (2024): EduLaw : Journal of Islamic Law and Yurisprudance Vol. 6 No. 1 (2024): EduLaw : Journal of Islamic Law and Yurisprudance Vol. 3 No. 1 (2022): Edulaw: Islamic Criminal Law Journal Vol. 2 No. 2 (2021): Jurnal EduLaw:Journal of Islamic Law and Yurisprudance Vol. 2 No. 1 (2021): EduLaw:Journal of Islamic Law and Yurisprudance Vol. 1 No. 2 (2020): Edulaw: Journal of Islamic Law and Jurisprudance Vol. 1 No. 1 (2020): Jurnal EduLaw : Journal of Islamic Law and Yurisprudance