cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Chrismantya Dwi Satriya Nugroho
Contact Email
jap@fisip.upr.ac.id
Phone
+6281211501250
Journal Mail Official
jap@fisip.upr.ac.id
Editorial Address
Jl. Hendrik Timang, Palangka, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah 73112
Location
Kota palangkaraya,
Kalimantan tengah
INDONESIA
Jurnal Administrasi Publik (JAP)
Published by Universitas Palangka Raya
ISSN : 23374985     EISSN : 27232530     DOI : https://doi.org/10.37304/jap
Core Subject : Education, Social,
Education Social Sciences Other
Berisi tulisan yang diangkat dari hasil penelitian dan kajian konseptual dibidang ilmu administrasi publik, artikel telaah (review artikel) di muat atas undangan Jurusan Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Palangka Raya
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 85 Documents
 1   2   3   4   5 
I IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2014 TENTANG PAJAK REKLAME DI KOTA PALANGKA RAYA : (Studi Di Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Perumahan Kota Palangka Raya) Adi, Adi Kurniawan
Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 5 No. 02 (2017): Journal Adminstrasi PublikVolume 05 Edisi 02,Desember 2017
Publisher : Universitas Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana pelaksanaan kebijakan terkait dengan pajak reklame serta faktor apa saja yang menjadi kendala dalam pelaksanaan pengelolaan pajak reklame di Kota Palangka Raya. Untuk menganalisis, peneliti menggunakan teori Van Meter dan Van Horn mengenai implementasi kebijakan yang terdiri atas tujuh variabel yaitu standar dan sasaran kebijakan, kinerja kebijakan, sumber daya, komunikasi antar badan pelaksana, karakteristik badan pelaksana, lingkungan sosial, ekonomi dan politik dan sikap pelaksana. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan terkait pajak reklame mengalami penyesuaian yang berdampak terhadap struktur kerja, tata kelola pajak reklame,sarana prasarana hingga sistem penerimaan pajak sebagai akibat dari adanya nomenklatur dalam pengelolaan kebijakan pajak reklame.
Anina Okinawa dan Nurul Hikmah Implementasi Peraturan Walikota Nomor 34 Tentang Pengawasan, Pengaturan, dan Pengendalian Minuman Beralkohol Dalam Wilayah Kota Palangka Raya: (Studi Pada Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kota Palangka Raya) Anina Okinawa dan Nurul Hikmah, Anina Okinawa dan Nurul Hikmah
Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 5 No. 02 (2017): Journal Adminstrasi PublikVolume 05 Edisi 02,Desember 2017
Publisher : Universitas Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian dalam skripsi ini mengangkat tentang Implementasi Peraturan Walikota Nomor 34 Tahun 2015 Tentang Pengawasan, Pengaturan, dan Pengendalian Minuman Beralkohol Dalam Wilayah Kota Palangka Raya. Peraturan Walikota ini merupakan salah satu peraturan yang bertujuan untuk membantu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palangka Raya, peraturan wali kota ini adalah peraturan yang berfokus pada pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol di Kota Palangka Raya. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana implementasi terhadap pelaksanaan Peraturan Walikota Nomor 34 Tahun 2015 Tentang Pengawasan, Pengaturan, dan Pengendalian Minuman Beralkohol Dalam Wilayah Kota Palangka Raya, dengan menggunakan kriteria implementasi, serta apa saja yang menjadi faktor pendukung dan penghambatnya. Narasumber dalam penelitian adalah pegawai yaitu KepalaDinasKoperasi,Perindustrian,danPerdaganganKotaPalangkaRaya,KepalaBidang Perdagangan, Kepala Seksi Bimbingan Usaha dan Pendaftaran Perusahaan, dan staff ahli dariBimbinganUsahadanPendaftaranPerusahaanyangbertanggungjawabdalamkegiatan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol, serta pelaku usaha yang melakukan penjualan minuman beralkohol di Kota PalangkaRaya. Hasil penelitian ditemukan bahwa Peraturan Walikota Nomor 34 Tahun 2015 Tentang Pengawasan, Pengaturan, dan Pengendalian Minuman Beralkohol Dalam Wilayah Kota Palangka Raya masih belum terimplementasi dengan baik dan menyeluruh, karena dalam peraturan walikota itu masih banyak pelaku usaha yang tidak patuhmenjalankannya. Ada juga faktor penghambat dari tentang Implementasi Peraturan Walikota Nomor 34 Tahun 2015 diantaranya adalah karena kurangnya fasilitas pegawai dinas untuk melakukan monitoring, kurangnya sumberdaya yang bertugas untuk melakukan monitoring, dan kurangnya kesadaran masyarakat atas kewajibannya mengikuti peraturan yang berlaku.
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH: (Studi Kasus pada Penyewaan Gedung Olah Seni dan Gedung Theater Tertutup Kota Palangka Raya) Hot Mangara Lumban Tobing, Hot Mangara Lumban Tobing
Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 5 No. 02 (2017): Journal Adminstrasi PublikVolume 05 Edisi 02,Desember 2017
Publisher : Universitas Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

RetribusiPemakaianKekayaanDaerahadalahbagiandarijenisRetribusiJasaUsaha yang menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah di Kota Palangka Raya. Sebagai tindaklanjutPeraturanPemerintahNomor13Tahun2011TentangPengelolaanBarangMilik Daerah.BerdasarkanPeraturanDaerahNomor10Tahun2012TentangRetribusiPemakaian Kekayaan Daerah, Gedung Olah Seni dan Gedung Theater Tertutup ialah salah satu bentuk kekayaandaerahyangmenjadiobjekretribusipemakaiankekayaandaerahdiKotaPalangka Raya. Gedung Olah Seni dan Gedung Theater Tertutup yang dikelola langsung oleh Dinas PariwisatadanEkonomiKreatifKotaPalangkaRayaialahsalahsatusaranayangdisediakan pemerintahdandapatdimanfaatkanolehmasyarakatdalammengembangkansegalakegiatan seni dan budaya, kegiatan komersial, kegiatan sosial, dan jenis kegiatanlainnya. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode deskriptif kualitatif yang menggambarkan realitas terhadap fenomena yang terjadi yang digunakan untuk memecahkan masalah berdasarkan fakta-fakta yang terdapat di lapangan. Lokasi penelitiandilakukandiDinasPariwisatadanEkonomiKreatifKotaPalangkaRaya.sumber data yang digunakan meliputi sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik pengumpulandataialahmelaluiobservasi,wawancaradandokumentasi.Teknikanalisadata menggunakan analisa menurut model Miles Huberman dengan mendasarkan pada proses reduksi data, model data dan penarikan kesimpulan. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah khususnya pada penyewaanGedungOlahSenidanGedungTheaterTertutupmasihbelumberjalanmaksimal danhaltersebutdibuktikandariminimnyajumlahpenyewadanrendahnyapendapatanyang dihasilkan dari retribusi tersebut. Hal yang menjadi kendala terhadap tidak maksimalnya Implementasi Peraturan Daerah tersebut ialah dilihat dari sumber daya dalam hal sumber daya manusia dan sumber daya financial yang belum terpenuhi secaramaksimal
HARMONISASI PERAN EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF: (Studi Tentang Proses Penetapan APBD Tahun 2015 Kota Palangka Raya) Amira Nur AnggrianSyarianti, Riamona Sadelman Tulis dan Imanuel Jaya, Amira Nur AnggrianSyarianti, R
Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 5 No. 02 (2017): Journal Adminstrasi PublikVolume 05 Edisi 02,Desember 2017
Publisher : Universitas Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Salah satu peran DPRD menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 adalah fungsi penganggaran daerah. Dalam fungsi penganggaran, DPRD memiliki kewenangan untukmenyetujuiataumenolakdanmenetapkanRAPBDyangdiajukanolehpihakeksekutif menjadi APBD. Fungsi ini juga menempatkan anggota DPRD untuk selalu terlibat dalam siklus tahunan penganggaran daerah. Diawali dari proses pembahasan Kebijakan Umum APBD (KUA), pembahasan rancangan APBD yang diajukan oleh kepala daerah, sampai pelaksanaan dan pertanggung jawaban Perda tentang APBD. Seiring proses pelaksanaan APBD, anggota DPRD juga berwenang melakukan pengawasan kinerja pemerintah daerah di dalam mendayagunakan sumber dayaAPBD. Tipe yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe deskriptif kualitatif. Tipepenelitian ini akan memberikan gambaran faktual mengenai keterkaitan eksekutif dan legislatif dalam penetapan perda APBD Tahun2015 di Kota Palangka Raya. teknik pengumpulan data menggunakan observasi dan wawancara secara langsung terhadap objek yang diteliti, wawancara di mana peneliti mengadakan Tanya jawab secara langsung dengan informan sehubungan dengan masalah yang diteliti dan mengumpulkan arsip-arsip yang berhubungan dengan masalah penelitian yang bersumber dari lembaga pemerintahan setempat serta studi kepustakaan dengan membaca buku, dokumen-dokumen, undang- undang dan media informasi lain yang ada hubungannya dengan masalah penelitian, serta ditunjang dengan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterkaitan eksekutif dan legislatif dalam penetapanperdaAPBDTahun2014diKotaPalangkaRayaadalahKonsultasidenganalasan bahwa keputusan yang dihasilkan oleh Eksekutif dan Legislatif dalam penetapan perda APBD telah mewakili aspirasimasyarakat.
EFEKTIVITAS MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG) BAGI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN: (Studi di Kelurahan Kelampangan Kecamatan Sebangau Kota Palangka Raya) Agung Sujaka, Puput Ratnasari dan Sri Mujiarti Ulfah, Agung Sujaka, Puput Ratnasari dan Sri Mujiarti
Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 5 No. 02 (2017): Journal Adminstrasi PublikVolume 05 Edisi 02,Desember 2017
Publisher : Universitas Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Saat ini masyarakat sangat membutuhkan pembangunan namun pembangunan yang diinginkan masyarakat dilaksanakan pemerintah dirasa kurang optimal, terutama pada pembangunan infrastruktur, karena masih banyak usulan pembangunan yang disampaikan masyarakat di Kelurahan Kalampangan pada saat pelaksanaan musrenbang tidak dipenuhi oleh pemerintah pada saat pelaksanaan pembangunannya. Berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik mengambil judul “Efektivitas Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) Bagi PelaksanaanPembangunan. Penelitian ini menggunakan ukuran efektivitas yaitu pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi. Serta prinsip musrenbang yaitu: prinsip kesetaraan, prinsip musywarah dialogis, prinsip keberpihakan, prinsip anti dominasi, dan prinsip pembangunan secara holistik Kemudian penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif dengan fokus penelitian ialah menggunakan lima prinsip musrenbang yaitu: prinsip kesetaraan, prinsip muasyawarah dialogis, prinsip keberpihakan, prinsip anti dominasi, prinsip pembangunan secara holistik. Kemudian menggunakan tiga ukuran efektivitas musrenbang yaitu: pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi. Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Kalampangan Jl. Mahir Mahar Km 18 Palangka Raya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Efektivitas Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) Bagi pelaksanaan pembangunan terutama pada pembangunan bidang infrastruktur dengan menggunakan 3 ukuran efektivitas yaitu: pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi. Dari indikator tersebut yang masih belum terlaksana di kalangan masyarakat pada pencapaian tujuan dan integrasi. Semua itu terlihat pada fakta dilapangan bahwa usulan pembangunan dari masyarakat masih banyak yang belum dipenuhi oleh pemerintah, hal itu disebabkan karena usulan pembangunan dari masyarakat yang bersifat fisik, sehingga anggaran dari pemerintah tidak mencukupi untuk memenuhi pembangunan tersebut. Hal itu tentunya harus selalu ada sosialisasi dari pemerintahbahwamasyarakatjanganselalumengusulkanpembangunanyangbersifatfisik. Dari fakta tersebut dengan ini semoga pemerintah dan masyarakat menemukan solsusi yang tepat untuk menangani pembangunan di lingkungan masyarakat guna memperkuat kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan utama dari pembangunantersebut
PARTISIPASI PEREMPUAN DALAM PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH: (Studi Di Kabupaten Lamandau) Miari dan Evi Nurleni, Miari dan Evi Nurleni
Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 5 No. 02 (2017): Journal Adminstrasi PublikVolume 05 Edisi 02,Desember 2017
Publisher : Universitas Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

MEA enactedin 2015 aimstocreate the ASEAN asasing lemarketandproductionbase unity. The number of unemployed in the District Lamandau recorded has included women. With the AEC 2015 will open up opportunities for participation of women. In Musrenbang, women’svotemustberepresentedasaformofgenderequality.BasedonthetheoryofGAD (Gender And Development) is the empowermentapproach. This study used a qualitative methodology to explore more in depth information. With the object of research in Musrenbang conducted by Bukit Desa Jaya and the District SematuJaya,whichisintheDistrictLamandau.Interviewswereconductedwithafocuson the principles of participation and factors affecting women’s participation. As well as this research uses an interactive model of data analysis. Women’sparticipationinMusrenbangstillminimal.EvenateverylevelMusrenbang, the fewer female portion. Women’s participation is minimal, because there are factors that impede. That is one of the strategic position or positions of women in governance. Such as mayor or as Chairman of the Development of Family Welfare(PKK)
IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA PALANGKA RAYA NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DALAM MEWUJUDKAN KOTA LAYAK ANAK: (Studi Pada Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Palangka Raya) Sindi Suhardi dan Ira Zuraida, Sindi Suhardi dan Ira Zuraida
Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 5 No. 02 (2017): Journal Adminstrasi PublikVolume 05 Edisi 02,Desember 2017
Publisher : Universitas Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini berbicara tentang Program Kota Layak Anak di Kota Palangka Raya, MelihatfaktabahwadiKotaPalangkaRayaadabanyakhak-hakanakyangtidakterpenuhi. Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah bahwa tercatat 10 kasus kekerasan terhadap anak selama Januari-Mei 2016 di Kota PalangkaRaya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan implementasi dan untuk menganalisis faktor yang mempengaruhi implementasi Peraturan Walikota Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perlindungan Anak Dalam Mewujudkan Kota Layak Anak. Untuk menganalisisnya, peneliti menggunakan teori model implementasi Merille S. Grindle yang terdiri dari dua variabel penentu keberhasilan sebuah kebijakan. Variabel pertama yaitu isi kebijakan dan variabel kedua yaitu lingkungan implementasi. Penelitianinitermasukdalamjenispenelitiandeskriptifdenganmenggunakanmetode kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Selain itu, teknik analisis data berupa pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Walikota Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perlindungan Anak Dalam Mewujudkan Kota Layak Anak sudah terlaksana tetapi kurang maksimal. Hal ini terlihat pada kesesuaian dan pemahaman dari parapelaksana,namunmasihterdapatbeberapakendalayaituterbatasnyadana,sumberdaya yang masih kurang, masih ada beberapa tempat publik yang belum mempertimbangkan kepentingan anak serta fasilitas pendidikan anak berkebutuhan khusus masih minim. Jadi diharapkan kedepannya para pelaksana yang terkait dalam program Kota Layak Anak ini lebih mempertimbangkan kepentingan anak dan Badan PemberdayaanMasyarakat Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana Kota Palangka Raya dapat melakukan pemantauan rutin terhadap setiap SKPD terkait
PERAN KEPALA DESA DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN: (Studi Di Desa Sumber Agung Kecamatan Pangkalan Lada Kabupaten Kotawaringin Barat) Sabdo Reno Kuncoro, Sabdo Reno Kuncoro
Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 5 No. 02 (2017): Journal Adminstrasi PublikVolume 05 Edisi 02,Desember 2017
Publisher : Universitas Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kepala Desa merupakan bagian dari Pemerintahan Desa dan memegang tugas dan kewajiban untuk kelangsungan dan keberhasilan Pemerintah Desa. Dalam suatu organisasi Pemerintah Desa senantiasa perlu memiliki suatu daya kesanggupan, keterampilan, pengetahuanterhadappekerjaandalammeningkatkanpelayananadministrasikependudukan kepada masyarakat. Permasalahan yang akan di bahas di skripsi ini adalah Peran Kepala Desa Dalam Meningkatkan Pelayanan Administrasi Kependudukan di Desa Sumber Agung Kecamatan Pangkalan Lada Kabupaten Kotawaringin Barat. Adapun metode penulisan yang di gunakan dalam penulisan ini yaitu menggunakan metode pendekatan kualitatif. Mengumpulkan sekaligus menganalisis hasil wawancara secaramendalam.TujuanpenelitianiniadalahuntukmendeskripsikandanmenganalisaPeran KepalaDesaDalamMeningkatkanPelayananAdministrasiKependudukandiDesaSumber Agung serta untuk mendeskripsikan dan menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi Kepala Desa Dalam Meningkatkan Pelayanan AdministrasiKependudukan. HasilpenelitianmenunjukanPeranKepalaDesasebagaiseorangPencipta,Perencana, Wakil Kelompok atau Desa, Sebagai Seorang Ahli, Pengawas dan Penanggung Jawab Meningkatkan Pelayanan Administrasi Kependudukan di Desa Sumber Agung sudah bisa di katakana berjalan dengan baik terbukti masyarakat tidak mengeluh tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan dan masyarakat sudah merasakan mudah mendapatkan informasi, melengkapi dan mengurus Administrasi Kependudukan yang baik dancepat
PERAN DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN DALAM MENINGKATKAN USAHA PERIKANAN: DI KELURAHAN PAHANDUT SEBERANG KECAMATAN PAHANDUT KOTA PALANGKA RAYA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Syarif Hidayatullah dan Puput Ratnasari, Syarif Hidayatullah dan Puput Ratnasari
Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 5 No. 02 (2017): Journal Adminstrasi PublikVolume 05 Edisi 02,Desember 2017
Publisher : Universitas Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pembangunan merupakan salah satu istilah yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari,terutamabilahalituterkaitusahamemajukankehidupanmasyarakat.Masyarakat desa sebagai bagian dari warga negara juga tidak terlepas dari proses atau usaha dalam memajukankehidupannyabaikmelaluiusahaperorangan,kelompok,maupunlewatprogram- program yang dlaksanakan oleh pemerintah dalam upaya memajukan dan mensejahterakan masyarakat sesuai dengan amanat UUD 1945 dan Tujuan Pembangunan Nasional yaitu menciptakan masyarakat Indonesia yang sejahtera di berbagai bidangkehidupan. Penelitianinimenggunakanteknikpenelitianyangberbentukkualitatif,dimanateknik ini menjelaskan dan menjabarkan hasil dari penelitian secara kualitatif dengan melakukan penelitian secara terus-menerus sepanjang proses penelitian. Moleong (2005) mengatakan bahwa analisis data merupakan proses mengumpulkan dan mengurutkan data kedalampola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan olehdata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Dinas Perikanan dan Peternakan kota Palangka Raya dalam meningkatkan usaha perikanan di Pahandut Seberang kota Palangka Raya masih belum maksimal. Hal ini disebabkan Dinas Perikanan dan Peternakan kota Palangka Raya mengesampingkan peran mereka sebagai pemerintah yang bertugas meningkatkan usaha perikanan kota Palangka Raya khususnya di kelurahan Pahandut Seberang
BUDAYA ORGANISASI BADAN PERTANAHAN NASIONAL TERHADAP PEMBUATAN SERTIFIKAT TANAH: DI KOTA PALANGKA RAYA KALIMANTAN TENGAH Sripanti Limbong dan R.Sally Marisa Sihombing, Sripanti Limbong dan R.Sally Marisa Sihombing
Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 5 No. 02 (2017): Journal Adminstrasi PublikVolume 05 Edisi 02,Desember 2017
Publisher : Universitas Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Badan Pertanahan Nasional adalah sebuah organisasi pemerintah yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan pelayanan pembuatan sertifikat tanah di Indonesia. Sertifikat diperuntukkan untuk semua masyarakat yang mempunyai tanah tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis budaya organisasi Badan Pertanahan Nasional Kota Palangka Raya yang dilihat berdasarkan karakteristik budaya organisasi, inovasi, perhatian pada detail, orientasi manfaat, orientasi pada orang, orientasi pada team, keagresifan, kemanfaatan. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji budaya organisasi BadanPertanahanNasionalKotaPalangkaRaya,adapunRumusanMasalahyangdigunakan dalam penelitian ini adalah bagaimana karakteristik budaya organisasi Badan Pertanahan Nasional terhadap pembuatan sertifikat tanah tentang budaya oragnisasi yangmenjadi pedoman dalam memberikan pelayanan pada masyarakat, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif . Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan wawancara, observasi, telah dokumenadapunwawancarayangditujukankepadapihakterkaityangberhubungandengan objek penelitian yaitu, Kasubag TU, Kasubsi Penetapan Hak Tanah dan dilanjutkan dengan masyarakat pembuat sertifikat tanah, telaah dokumen dilakukan terhadap dokumenmaupun buku-bukupedomanyangberhubungandengantopikpenelitian,Observasiyaitumelakukan pengamatan langsung mengenai budaya organisasi BPN dalam pembuatan sertifikat tanah sumber data yang diambil berupa sumber data sekunder dan sumber data primer dan teknik analisa datannya adalah data kualitatif dengan komponen analisa yakni reduksi data penyajian data, penarikankesimpulan/verifikasi. HasilpenelitianinimenunjukkanBahwaBPNKotaPalangkaRayadalampembuatan sertifikat tanah sudah berusaha memberikan pelayanan terbaik berdasarkan SPOP yang walaupuntidaksepenuhnyaterlaksanasepertiyangdiinginkanmasyarakatnamunBPNsudah berusaha dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, walaupun masih ada budaya tidak baik yang masih berlanjut sampai sekarang ini. hal tersebut belum bisa memberikan dampak positif yang seutuhnya dengan apa yang diinginkan masyarakat dikarenakan masih terdapat berbagai kendala seperti minimnya kapasitas pegawai dan kurang kompotendalam bidang terkait, sehingga dibutuhkan hubungan kerja sama yang baik antara pihak pegawai BPN Kota Palangka Raya dan masyarakat supaya saling memberi informasi dan masukan masukan yang membangun tentang bagaimana budaya terbaik yang di berikan dalam memberikan pelayanan pembuatan sertifikattanah.

Page 1 of 9 | Total Record : 85

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2017 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 11 No. 2 (2025): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Oktober Vol. 11 No. 1 (2025): (JAP) Jurnal Administrasi Publik Vol. 10 No. 2 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 10 No. 1 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 9 No. 2 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 9 No. 1 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 8 No. 2 (2022): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 8 No. 1 (2022): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 2 (2021): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 2 (2020): Jurnal Administrasi Publik Desember 2020 Vol. 6 No. 1 (2020): Jurnal Administrasi Publik Februari 2020 Vol. 5 No. 02 (2017): Journal Adminstrasi PublikVolume 05 Edisi 02,Desember 2017 More Issue