cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Chrismantya Dwi Satriya Nugroho
Contact Email
jap@fisip.upr.ac.id
Phone
+6281211501250
Journal Mail Official
jap@fisip.upr.ac.id
Editorial Address
Jl. Hendrik Timang, Palangka, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah 73112
Location
Kota palangkaraya,
Kalimantan tengah
INDONESIA
Jurnal Administrasi Publik (JAP)
Published by Universitas Palangka Raya
ISSN : 23374985     EISSN : 27232530     DOI : https://doi.org/10.37304/jap
Core Subject : Education, Social,
Education Social Sciences Other
Berisi tulisan yang diangkat dari hasil penelitian dan kajian konseptual dibidang ilmu administrasi publik, artikel telaah (review artikel) di muat atas undangan Jurusan Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Palangka Raya
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 85 Documents
 1   2   3   4   5 
Kualitas Pelayanan Pembuatan Kartu Tanda Pencari Kerja (AK- 1) Di Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Barito Selatan setiawan, Cani Ayu Sapitri; setiawan, Sri Mujiarti Ulfa
Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 2 (2021): Jurnal Administrasi Publik (JAP)
Publisher : Universitas Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kualitas pelayanan sangat dibutuhkan dalam proses pelayanan publik, disetiap daerah di Indonesia khususnya dikota-kota besar yang terdapat Dinas Tenaga Kerja. Kualitas pelayanan publik dimaksud untuk melihat tingkat baik buruknya taraf atau derajat suatu pelayanan kepada masyarakat. Dinas Tenaga Kerja merupakan instansi yang bertanggungjawab untuk menangani masalah pelayanan pembuatan kartu kuning (AK-1). Pembuatan kartu kuning ini yaitu dapat berfungsi untuk mendata jumlah para pencari kerja di Kota Buntok. Kartu tanda pencari kerja yang biasanya disebut juga kartu kuning adalah sebuah kartu yang digunakan untuk melamar pekerjaan disebuah perusahaan atau instansi baik negeri maupun swasta. Dalam penelitian yang mengangkat judul Kualitas Pelayanan Pembuatan Kartu Tanda Pencari Kerja (Ak-1) di Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Barito Selatan ini, penulis menggunakan teori untuk mengukur kualitas pelayanan yaitu Zeithaml dkk (1990), yang memiliki 5 indikator untuk melihat kualitas pelayanannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualitas pelayanan pada Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Barito Selatan, faktor - faktor apa saja yang mempengaruhi kualitas pelayanan dalam pembuatan Kartu Tanda Pencari Kerja. Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun informan dalam penelitian ini adalah Kepala Bidang Pelatihan Kerja Dan Penempatan Tenaga Kerja, Kepala Seksi Informasi Pasar Kerja, petugas pelayanan bagian pembuatan Kartu Kuning (AK1), serta masyarakat yang menerima pelayanan kartu kuning. Pada teknik analisis data, peneliti menggunakan 4 (empat) teknik, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa kualitas pelayanan publik pada Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Barito Selatan sudah berjalan dengan baik. Namun respon pegawai masih kurang dalam pemberian informasi kepada pelanggan. Faktor penghambat dalam proses pelayanan pembuatan kartu kuning AK-1 pada Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Barito Selatan yaitu mati listrik dan jaringan internet yang kadang bermasalah.
Model Kolaborasi Governance Pada Program Kotaku (Kota Tanpa Kumuh) (Studi Pada Bantaran Sungai Kahayan Kelurahan Pahandut) Andika setiawan sitorus; Imanuel Jaya
Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 2 (2021): Jurnal Administrasi Publik (JAP)
Publisher : Universitas Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pemerintah Indonesia mengeluarkan suatu kebijakan untuk meminimalisir permukiman kumuh untuk mengatasi permasalahan yang ada di Indonesia. Program KOTAKU merupakann suatu kebijakan yang di keluarkan oleh pemerintah dengan arti Kota Tanpa Kumuh. Program Kotaku ini dilaksanakan di 271 Kabupaten atau Kota secara bersamaan di seluruh Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang didukung oleh data primer berupa hasil wawancara mendalam dan observasi serta data sekunder berupa dokumen. Dari hasil penelitian yang dilakukan ini menunjukkan bahwa model kolaborasi governance pada program Kotaku di bantaran sungai Kahayan Kelurahan Pahandut sudah berjalan secara efektif hanya saja masih ada aspek yang perlu di perhatikan lagi yaitu pada masalah persampahan. Hal ini berdasarkan karena masyarakat di sekitar masih terbiasa untuk membuang sampah secara sembarangan yang mengakibatkan pencemaran lingkungan. Untuk itu disarankan agar bagaimana pihak pemerintah untuk membuat masyarakat itu komitmen terhadap program tersebut dan diharapkan agar sosialisasi harusnya langsung ke masyarakat, tidak melalui Badan Keswadayaan Masyarakat yang telah dibuat karena ini tidak efektif jika hal tersebut dilihat dari komitmen masyarakat
Strategi Mengoptimalkan Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Mengatasi Kejahatan Dunia Maya Di Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) Suprayitno
Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 2 (2021): Jurnal Administrasi Publik (JAP)
Publisher : Universitas Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dunia pada awal tahun 2020 hingga akhir 2021 ini masih diselimuti kecemasan dengan adanya coronavirus disease 2019 (Covid-19) yang semakin meluas. Tanda – tanda pasti kapan berakhirnya virus covid-19 ini tidak ada yang mampu memprediksi sejauh ini. Berbagai upaya telah dilakukan oleh Negara - negara di dunia termasuk Indonesia dalam rangka menanggulangi penyebarannya agar tidak meluas. Di Indonesia sendiri berbagai kebijakan baik oleh pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah sudah pernah dilakukan diantaranya adalah Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), PPKM ( Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), Operasi Yustisi Penerapan Protokol Kesehatan (prokes) dan juga kebijakan mempercepat adanya vaksinasi di berbagai pelosok negeri. Semakin meluasnya covid-19 di Indonesia juga mempengaruhi berbagai sektor tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya. Ekonomi masyarakat baik skala makro maupun mikro banyak yang terpuruk akibat daya beli masyarakat yang menurun drastis akibat dampak covid-19 yang berkepanjangan. Selain itu media sosial di masa pandemi juga menyebabkan semakin meningkatnya investasi – investasi bodong yang massif disebarluaskan melakui platform media sosial seperti Facebook, Instagram, Telegram, Whatsapp dan media sosial lainnya. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai salah satu lembaga yang salah satunya memiliki peran memperkuat jasa keuangan tentunya mempunyai fungsi yang vital di musim pandemi seperti ini. Hal tersebut agar meminimalisir adanya penyalahgunaan oleh orang-orang tidak bertanggung jawab dalam cyber crime khususnya bidang keuangan dan juga memperkecil peluang masyarakat untuk ditipu oleh pihak – pihak yang tidak bertanggung jawab
Implementasi Pendampingan Anak Berhadapan Dengan Hukum Di Dinas Sosial Kota Palangka Raya Rastika Br Sembiring; Puput Ratnasari
Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 2 (2021): Jurnal Administrasi Publik (JAP)
Publisher : Universitas Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tulisan ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi pendampingan anak berhadapan dengan hukum dan mengalisis faktor yang menjadi penghambat dan faktor pendukung yang mempengaruhi implementasi pendampingan anak berhadapan dengan hukum di Dinas Sosial kota Palangka Raya. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif dan menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edward III, yang memiliki empat faktor dalam mengimplementasikan kebijakan publik yaitu, komunikasi, sumber daya, sikap pelaksana dan struktur birokrasi. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi.Hasil penelitian menunjukan bahwa Dinas Sosial Kota Palangka Raya telah menjalankan pendampingan anak berhadapan dengan hukum sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan cukup baik. Melalui kerja sama dan saling bertukar informasi dengan lembaga atau instansi pemerintah lainnya serta kemampuan para pekerja sosial yang professional membuat pendampingan anak berhadapan dengan hukum dapat berjalan dengan baik, walaupun masih adanya kekurungan pada fasilitas berupa gedung LPKS (Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial) yang masih harus menumpang pada PBSR (Panti Bina Sosial Remaja) sehingga terbatasnya anak yang dibina di LPKS.
Peran Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Melalui Program Budidaya Jamur Tiram (Studi Desa Tanjung Sangalang, Kabupaten Pulang Pisau) Cici Pramida; Puput Ratnasari
Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 8 No. 1 (2022): Jurnal Administrasi Publik (JAP)
Publisher : Universitas Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Badan Milik Desa (BUMDes) merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besa rmodalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya demi kesejahteraan masyarakat Desa. Sebagai upaya meningkatkan perekonomian masyarakat, pemerintah DesaTanjung Sangalang mendirikan badan usaha milik Desa (BUMDes) tepat pada tahun 2016.Usaha yang dimiliki Desa Tanjung Sangalang untuk dikelola hingga saat ini oleh masyarakat DesaTanjung Sangalang diantaranya adalah usaha Budidaya Jamur Tiram. Dalam penelitian ini, Peran BUMDes Desa Tanjung Sangalang Di Kecamatan Kahayan Tengah, Kabupaten Pulang Pisau menggunakan teori Peran Henry Mintzberg dengan 3 indikator yaitu : 1). Peranan hubungan antar pribadi (interpersonal role) 2). Peranan sebagai pemimpin (leader) 3).Peranan pembuat keputusan (Deciosional role). Penelitian ini menggunakan metode pendekatan deskriptif-kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, studi pustaka, dan dokumentasi. Data yang terkumpul di olah dan dianalisis dengan menggunakan prosedur analisis kualitatif dengan teknik analisis data model interaktif yaitu cara reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan / verifikasi. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh bahwa upaya BUMDes dalam meningkatkan perekonomian masyarakat Desa Tanjung Sangalang guna meningkatkan kehidupan masyarakat melalui program Budidaya Jamur Tiram sudah mengalami peningkatan dimana masyarakat Desa Tanjung Sangalang secara perlahan mengalami perubahan dan mempunyai usaha dan penghasilan. Selain itu BUMDes berperan dalam meningkatkan semangat masyarakat untuk dapat kreatif dan bisa membuka usaha.
Peran Pemerintahan Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Di Desa Makunjung Kecamatan Barito Tuhup Raya Kabupaten Murung Raya Kalimantan Tengah Cris Aditya Pratama; Ferry Setiawan
Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 8 No. 1 (2022): Jurnal Administrasi Publik (JAP)
Publisher : Universitas Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini mengangkat tentang Bagaimana Peran Pemerintahan Desa dalam Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur (jalan) di Desa Makunjung Kecamatan Barito Tuhup Raya, Kabupaten Murung Raya. dan Faktor apa saja yang menjadi Peran Pemerintahan Desa dalam Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur di Desa Makunjung Kecamatan Barito Tuhup Raya, Kabupaten Murung Raya. Teori yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teori Bintoro Tjokroamidjojo (2000 :42) tentang bagaimana peran dari Pemerintahan Desa dengan indikator teori perannya sebagai Motivator, Fasilitator dan Mobilisator dengan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) Peran Pemerintahan Desa untuk pemberian motivasi Pemerintahan Desa sebenarnya sudah memberikan motivasi dalam bentuk arahan, namun sepertinya tidak menyeluruh diterima masyarakat. hal ini ditandai dengan adanya pendapat kontra yang mengatakan bahwa kurang bahkan tidak adanya pemberian motivasi ini yang dilakukan oleh pemerintahan desa (2) Peran pemerintahan desa disini sebagai seorang fasilitator ada memberikan bantuan ataupun fasilitas baik berupa alat kerja, dana, serta upaya dengan pengadaan proposal dan kerjasama dengan pihak swasta/perusahaan untuk pembangunan jalan desa. Namun sepertinya fasilitas yang diberikan tidak menyeluruh dirasakan oleh masyarakat. Hal ini ditandai dengan adanya pendapat yang kontra atau tidak setuju dengan pernyataan tersebut karena dirasa tidak adanya pemberian fasilitas yang dilakukan oleh pemerintahan desa kepada masyarakat. (3) Peran pemerintahan desa Makunjung disini sebagai mobilisator ataupun penggerak masyarakat untuk turut ikut serta berpartisipasi dalam pembangunan dan pemeliharaan seperti gotong royong jalan desa itu ada dilakukan namun sepertinya tidak dirasakan oleh seluruh masyarakat dan dinilai kurang bahkan tidak ada oleh masyarakat (4) Rancangan atau rekomendasi yang diajukan pada musrembang sulit untuk diperjuangkan pada tingkat kecamatan dan kabupaten. Kendala yang dihadapi lebih kepada pembagian dana yang ada dengan prioritas pembangunan, letak pembangunan yang tidak memungkinkan, dan kerjasama antara pemerintahan desa dengan masyarakat atau sebaliknya kurang begitu baik.
Peran Pemerintah Desa Dalam Penyediaan Air Bersih Di Desa Datah Kotou Kecamatan Tanah Siang Selatan Mondika Yosua Ba. Wara; Imanuel Jaya
Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 8 No. 1 (2022): Jurnal Administrasi Publik (JAP)
Publisher : Universitas Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini dilakukan untuk mendeskripsikan dan menganalisa peran Pemerintah Desa dalam menyediakan sumber daya air bersih di Desa Datah Kotou. Metode penelitian yang digunkan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian kualitatif. Dengan indikator pembinaan dan pemberdayaan. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan data sekunder. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa pelaksanaan program penyediaan air bersih di Desa Datah Kotou bisa dibilang kurang dalam hal kuantitas dan kualitasnya. Dimana Pemerintah Desa Datah Kotou sudah menjalankan berbagai upaya dalam menyediaakan DAM air bersih namun masih kurang lancar untuk dikonsumsi Masyarakat dan Pemerintah Desa belum memprioritaskan pentingnya sumber daya air bersih. Untuk itu perlu adanya suatu peran dari Pemerintah Desa, bagaimana Pemerintah Desa dalam menjalankan perannya dengan baik dalam kebutuhan Masyarakat Desa.
Strategi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Kota Palangkaraya Dalam Menangani Peserta Yang Menunggak Premi Atau Iuran (Studi Pada Kantor BPJS Kesehatan Kota Palangka Raya) Halvi Yanti; Riamona Sadelman Tulis
Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 8 No. 1 (2022): Jurnal Administrasi Publik (JAP)
Publisher : Universitas Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pelayanan publik bisa dilakukan dimana saja termasuk di tempat pemberi layanan publik seperti di Kantor BPJS Kesehatan. Penelitian ini mengangkat tentang bagaimana strategi BPJS Palangka Raya dalam menangani peserta yang menunggak premi atau iuran. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan bagaimana strategi pihak BPJS Kesehatan Kota Palangka Raya. Metode yang digunakan oleh peneliti adalah metode penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori Empat dimensi pokok strategi menurut Robbins dalam Kusdi (2009:90) yaitu : inovasi, diferensiasi pasar, jangkauan dan pengendalian biaya. Hasil dari penelitian ini adalah pihak BPJS Palangka Raya sudah melakukan semua strategi sesuai dengan empat dimensi di atas. Inovasi yang diciptakan agar mengendalikan penunggakan iuran peserta, diferensiasi pasar yang di laksanakan dengan tujuan memudahkan peserta dalam hal pembayaran iuran peserta, jangkauan yang dimaksimalkan agar semua kalangan masyarakat bisa bergabung menjadi peserta BPJS Kesehatan dan pengendalian biaya yang di lakukan agar iuran yang dibayarkan peserta tepat waktu sehingga dana yang masuk dan keluar dari iuran peserta terus berkesinambungan dan tidak memberikan kerugian untuk pihak BPJS Kesehatan
Model Konseptual Percepatan Pembangunan Desa Tertinggal Di Kalimantan Tengah Syamsuri
Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 8 No. 1 (2022): Jurnal Administrasi Publik (JAP)
Publisher : Universitas Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Desa tertinggal merupakan suatu wilayah yang relatif kurang berkembang dibandingkan daerah lain dan ditandai dengan penduduknya yang relatif tertinggal karena keterbatasan akses pembangunan, infrastruktur, pendidikan, sosial dan budaya. Dengan berbagai permasalahan yang dialami maka diperlukan adanya suatu program yang dilakukan oleh pemerintah agar desa tertinggal dapat lebih maju dan kesejahteraannya dapat meningkat seperti desa lain yang sudah berkembang dan maju. Melalui PM2L yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah maka pembangunan di daerah tertinggal dapat segera diatasi, karena PM2L dijadikan sebagai program strategis untuk mengatasi berbagai permasalahan yang dialami oleh daerah tertinggal di Provinsi Kalimantan Tengah. Tujuan dari tulisan ini adalah mendeskripsikan tentang model konseptual yang dibangun melalui PM2L
Pengembangan E-Government Dalam Pelayanan Publik Dalam Masa Pandemi Covid-19 Di Kantor Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya Rio Philipus; Marvy F. A. Sahay
Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 8 No. 1 (2022): Jurnal Administrasi Publik (JAP)
Publisher : Universitas Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

E-government merupakan suatu upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan kepemerintahan yang berbasis elektronik. Penerapan e-government digunakan sebagai suatu penataan sistem manajemen dan proses kerja di lingkungan pemerintah dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan e-government dalam pelayanan birokrasi pada masa pandemi COVID-19 di Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya. Pertimbangan yang mendasari penelitian ini adalah dengan adanya pandemi COVID-19 yang terjadi sekarang ini yang menjadikan berbagai kegiatan pelayanan pemerintahan terkendala, sehingga penerapan e-government menjadi sangat penting untuk dapat dimanfaatkan oleh pemerintah guna meningkatkan pelayanan birokrasi yang lebih efektif dan efisien. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan indikator pengembangan e-government menurut Soendjojo (2005), dimana dalam rangka penerapan e-government harus mencakup tahapan persiapan, pematangan, pemantapan, dan pemanfaatan. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode deskriptif kualitatif. Dengan teknik pengumpulan data yakni observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yakni dengan pendekatan kualitatif yang meliputi: reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan e-government dalam pelayanan birokrasi pada masa pandemi COVID-19 di Kecamatan Jekan Raya masih belum maksimal atau masih belum mencapai tahapan terpenting yakni pemanfaatan e-government itu sendiri. Hal ini dikarenakan belum siapnya sistem yang dibuat akibat terkendala di biaya serta kurangnya sarana dan prasarana yang memadai proses kegiatan e-government tersebut.

Page 3 of 9 | Total Record : 85

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2017 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 11 No. 2 (2025): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Oktober Vol. 11 No. 1 (2025): (JAP) Jurnal Administrasi Publik Vol. 10 No. 2 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 10 No. 1 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 9 No. 2 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 9 No. 1 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 8 No. 2 (2022): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 8 No. 1 (2022): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 2 (2021): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 2 (2020): Jurnal Administrasi Publik Desember 2020 Vol. 6 No. 1 (2020): Jurnal Administrasi Publik Februari 2020 Vol. 5 No. 02 (2017): Journal Adminstrasi PublikVolume 05 Edisi 02,Desember 2017 More Issue