cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Chrismantya Dwi Satriya Nugroho
Contact Email
jap@fisip.upr.ac.id
Phone
+6281211501250
Journal Mail Official
jap@fisip.upr.ac.id
Editorial Address
Jl. Hendrik Timang, Palangka, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah 73112
Location
Kota palangkaraya,
Kalimantan tengah
INDONESIA
Jurnal Administrasi Publik (JAP)
Published by Universitas Palangka Raya
ISSN : 23374985     EISSN : 27232530     DOI : https://doi.org/10.37304/jap
Core Subject : Education, Social,
Education Social Sciences Other
Berisi tulisan yang diangkat dari hasil penelitian dan kajian konseptual dibidang ilmu administrasi publik, artikel telaah (review artikel) di muat atas undangan Jurusan Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Palangka Raya
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 85 Documents
 2   3   4   5   6 
Strategi Korps Sukarela Palang Merah Indonesia (KSR PMI) Unit Universitas Palangka Raya Dalam Mengeksistensikan Organisasi Dimasa Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) Suprayitno; Sarasi Silvester Sinurat
Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 8 No. 1 (2022): Jurnal Administrasi Publik (JAP)
Publisher : Universitas Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sejak awal tahun 2020 sampai saat ini, Indonesia masih diselimuti kekhawatiran karena masih meluasnya penyebaran coronavirus disease 2019 (Covid-19) yang semakin meluas dan belum ada tanda – tanda pasti kapan berakhirnya virus covid-19. Berbagai macam varian baru covid-19 terus menjadi ancaman baru di Indonesia, sebut saja varian delta dan yang terbaru yaitu varian omicorn. Berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah Indonesia, khususnya di Kalimantan Tengah dalam rangka menanggulangi penyebarannya agar tidak meluas. Universitas Palangka Raya, yang merupakan salah satu perguruan tinggi yang ada di Kalimantan Tengah juga merasakan betapa berdampaknya covid-19 dalam dunia pendidikan khususnya di Universitas Palangka Raya. Tenaga pendidik, tenaga kependidikan dan juga mahasiswa dari Universitas Palangka Raya juga ada yang terpapar covid-19 sehingga berbagai macam program selama pandemi covid-19 dilakukan oleh Rektor Universitas Palangka Raya. Berbagai program itu diantaranya pembatasan pertemuan tatap muka perkuliahan yang dari pembelajaran tatap muka secara langsung menjadi pembelajaran jarak jauh, percepatan vaksinasi bagi keluarga besar universitas Palangka Raya, pembentukan satgas covid universitas Palangka Raya hingga penerapan protokol Kesehatan yang ketat dilakukan di Universitas Palangka Raya. Korps Sukarela Palang Merah Indonesia (KSR PMI) Unit Universitas Palangka Raya yang merupakan salah satu Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) tingkat Universitas Palangka Raya juga merasakan dampak akan adanya berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh Rektor Universitas Palangka Raya. Jika sebelum adanya pandemi, aktivitas kemahasiswaan di UKM KSR PMI Unit UPR sepenuhnya dijalankan secara offline (tatap muka) maka dengan adanya berbagai kebijakan rektorat selama pandemi covid-19 menyebabkan perlu adanya inovasi oleh KSR PMI Unit UPR agar organisasi terus eksist dan tidak terganggu program kerja untuk kemanusiaan selama pandemi. Tahun 2021 meski masih pandemi, nyatanya pengurus KSR PMI Unit UPR terus eksist dan memiliki inovasi-inovasi baru sehingga program kerja dapat dilaksanakan secara maksimal untuk kemanusiaan.
Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Tuna Rungu Melalui Keterampilan Tangan Di Gerkatin Cabang Palangka Raya Maulana Safitri; Puput Ratnasari
Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 8 No. 2 (2022): Jurnal Administrasi Publik (JAP)
Publisher : Universitas Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tulisan ini dilakukan dengan untuk mengetahui bagaimana proses pemberdayaan penyandang disabilitas tuna rungu dan menganalisis tahapan pemberdayaan, Prinsip 1). Prinsip Kesetaraan, 2). Prinsip Partisipasi, 3). Prinsip Keswadayaan dan Kemandirian, dan 4). Prinsip Berkelanjutan, faktor pendukung dan penghambat dari proses pemberdayaan di GERKATIN Cabang Palangka Raya. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif dan Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pada hasil penelitian di GERKATIN Cabang Palangka Raya sudah menjadi wadah untuk beberapa para penyandang disabilitas tuna rungu dalam mengembangkan potensi yang ada melalui program keterampilan tangan yang berdampak kepada para penyandang disabilitas tuna rungu berani dalam bersosialisasi di lingkungan masyarakat, menjadi narasumber di berbagai acara, dapat membuat keterampilan tangan dari tali kur dan rotan yang dibuat menjadi berbagai macam keterampilan tangan seperti pembuatan tas dari rotan, tas tali kur, tas rajut, gelang, kalung, bros, gantungan kunci, dan aksesoris lainnya. Mampu merubah ekonomi diri sendiri maupun keluarga dan menjadi pribadi yang mandiri. Dalam pemberdayaan di GERKATIN untuk para penyandang disabilitas memiliki faktor pendukung dan faktor hambatan pada faktor pendukung yaitu dari penjualan produk dan lingkungan. Faktor Penghambat yaitu dari dana yang terbatas untuk meningkatkan produksi keterampilan tangan.
Implementasi Kebijakan Penanganan Gelandangan Dan Pengemis Oleh Dinas Sosial Kota Palangka Raya (Perda Kota Palangka Raya No. 9 Tahun 2012) Eva Forwanti; Ferry Setiawan
Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 8 No. 2 (2022): Jurnal Administrasi Publik (JAP)
Publisher : Universitas Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) seperti gelandangan dan pengemis adalah salah satu masalah yang harus segera ditangani oleh Pemerintah sebab hal tersebut menunjukan adanya warga negara yang belum mendapatakan kebutuhan dasar dengan baik. Dalam hal ini secara khusus Pemerintah Kota Palangka Raya mengeluarkan sebuah kebijakan melalui Perda No. 9 Tahun 2012 tentang Penanganan Gelandangan, Pengemis, Pelacur dan Anak Jalanan. Dimana tujuannya yaitu mengembalikan para gepeng itu untuk beraktivitas kembali sesuai dengan fungsi sosialnya secara wajar dalam masyarakat. Dalam penelitian ini, bahwa implementasi kebijakan penanganan gelandangan dan pengemis oleh Dinas Sosial Kota Palangka Raya menggunakan teori Van Meter dan Van Horn dengan 6 indikator yaitu : 1). Standar dan sasaran; 2). Sumber daya; 3). Komunikasi antar badan pelaksana; 4). Karakteristik organisasi; 5). Disposisi; 6). lingkungan sosial, ekonomi serta politik. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Adapun informannya ialah pegawai Dinsos dari jabatan fungsional, Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dan masyarakat (pedagang) serta pengemis di pasar besar Kota Palangka Raya. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa implementasi kebijakan penanganan gelandangan dan pengemis oleh Dinas Sosial Kota Palangka Raya masih belum terlaksana dengan baik. Hal ini didasari dari hanya beberapa indikator yang belum terlaksana dengan baik, seperti masih kurangnya sumber daya manusia, anggaran, fasilitas, sosialisasi serta lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang kurang mendukung. Sedangkan faktor penghambat dari implementasi Perda No. 9 Tahun 2012 adalah pelaku gelandangan pengemis yang sama dan masih belum terlaksananya dari indikator sumber daya, komunikasi antar badan pelaksana serta lingkungan eksternal yang belum terlaksana dengan baik. Untuk faktor pendukungnya yaitu masyarakat tidak menolak dengan adanya kegiatan sosialisasi dan petugas keamanan dari pasar besar tersebut sangat mendukung dengan adanya kegiatan itu dan terlaksana dengan baik indikator standar dan sasaran kebijakan serta indikator karakteristik badan pelaksana dan disposisi.
Analisis Kualitas Sumber Daya Manusia Dalam Memberikan Pelayanan Publik (Studi Penelitian Di Kantor Kelurahan Sei Pasah Kecamatan Kapuas Hilir) Necho Heriyanto; Sri Mujiarti Ulfa
Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 8 No. 2 (2022): Jurnal Administrasi Publik (JAP)
Publisher : Universitas Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisa bagaimana kualitas sumber daya manusia di Kantor Kelurahan Sei Pasah Kecamatan Kapuas Hilir Kabupaten Kapuas. Di dalam peneleitian ini, peneliti menggunakan Teori Kualitas Sumber Daya Manusia yang diadaptasi dan modifikasi sesuai dengan kebutuhan penelitian, adapun indikator kualitas sumber daya manusia menurut M. Dawan Rahardjo (2012:18) mengatakan bahwa indikator untuk menilai kualitas sumber daya manusia adalah sebagai berikut: 1. Kualitas Intelektual (Pengetahuan dan Keterampilan) 2. Pendidikan. Di dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif dipilih karena obyek penelitian ini berupa kegiatan atau tindakan seseorang atau beberapa orang petugas atau pegawai kantor dalam menjalankan kegiatannya sebagai pelayanan publik. Seperti yang dikemukakan oleh Sugiyono (2016) dalam bukunya yang berjudul “Memahami Penelitian Kualitatif” bahwa: “Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara tringulasi (gabungan), analisis data bersifat indutif/kualitatif dan hasil. Jadi, secara keseluruhan (konprehensif) dari kedua indikator Kualitas Sumber Daya Manusia dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa Kualitas Sumber Daya Manusia Di Kantor Kelurahan Sei Pasah secara indikator Kualitas Sumber Daya Manusia belum sepenuhnya sesuai dengan apa diharapkan oleh masyarakat baik secara teori dan analisis peneliti dilapangan, sehingga kedepannya masih perlu untuk dibenahi.
Peran Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Dalam Program Subsidi Bibit Sapi Terhadap Perkembangan Perekonomian Masyarakat Imanuel Jaya
Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 8 No. 2 (2022): Jurnal Administrasi Publik (JAP)
Publisher : Universitas Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Fungsi pemerintah yaitu menyelenggarakan pengaturan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap ketersediaan produk peternakan yang cukup baik dalam jumlah mutu, aman, bergizi, beragam dan merata. Hal ini menjadi salah satu faktor pendorong pembangunan pada sektor peternakan sehingga kemudian diharapkan dapat memberikan kontribusi lebih kepada pembangunan perekonomian bangsa. Program subsidi merupakan salah satu upaya pemerintah dalam membantu pengembangan peternakan yang diharapkan dapat mencapai hasil yang maksimal dalam pelaksanaannya. Para petani mengalami masalah yaitu kurangnya modal. Program Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan adalah sebagai upaya untuk meningkatkan peternakan serta ekonomi masyarakat, disamping meningkatkan ketahanan pangan, nilai tambah dan daya saing masyarakat serta sebagai pengembangan komoditas unggul daerah. Berdasarkan dari jenis datanya pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Untuk memperoleh data dan informasi yang akurat mengenai permasalahan yang diteliti, maka diperlukan adanya beberapa teknik pengumpulan data, yaitu observasi, dokumentasi serta wawancara dengan masyarakat dan pejabat Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan. Dalam proses analisia data dengan menyusun data secara sistematis data yang diperoleh reduksi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan dilakukan dengan cermat dengan melakukan verifikasi berupa tinjauan ulang pada catatan-catatan lapangan sehingga data-data yang ada teruji validitasnya. Hasil penelitian menunjukan bahwa Peran Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dalam memberikan subsidi bibit sapi di Kelurahan Kalampangan dapat disimpulkan bahwa peran yang dilakukan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palangka Raya memang Sudah berjalan dengan baik hal ini dapat dilihat dari pemberian bantuan subsidi bibit sapi. Namun dalam hal pelaksanaannya memang masih banyak hambatan, karena itu masih di perlukan upaya untuk menghadapi berbagai hambatan tersebut guna tercapai suatu tujuan.
Prisip Manajemen Dalam Proses Pembagunan Infastruktur Di Kabupaten Katingan (Studi Di Desa Tumbang Lahang) Selvia Wulandari; Riamona Sadelman Tulis
Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 8 No. 2 (2022): Jurnal Administrasi Publik (JAP)
Publisher : Universitas Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pembangunan pada dasarnya adalah suatu proses untuk melakukan perubahan pada indikator sosial maupun ekonomi menuju kearah yang lebih baik dan berkesinambungan (Todaro, 2006). Keberhasian pembangunan diukur dari berbagai hal, salah satunya yaitu dengan tersedianya sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas. Manusia merupakan potensi dan kekayaan dari suatu negara, maka manusia harus selalu menjadi target pembangunan dari suatu negara. Karena sumber daya manusia yang berkualitas akan menjadi potensi bagi pembangunan suatu negara, namun sebaliknya jika sumber daya manusia disuatu negara kurang berkualitas maka hanya akan menjadi beban bagi pembangunan disuatu Negara. Menariknya dalam di Kabupaten Katingan masih banyak insfraktuktur yang masih belum terbangun dipusat Kota, masih banyak jalan-jalan yang rusak dan pembangunan insfraktuktur lainnya yang dapat menunjang pembangunan dan pengembangan di Kabupaten Katingan. Sementara di kecamatan dan desa-desa masih banyak pembangunan insfraktuktur yang belum dibangun secara merata. Pelaksanaan pembangunan infrastruktur Desa Tumbang Lahang tahun 2021 menggunakan kemampuan dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki oleh setiap masyarakat. Pelaksanaan pembangunan dengan menggunakan kemampuan dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki masyarakat bertujuan agar pembangunan yang dilaksanakan dapat benar-benar sesuai dengan keadaan dan kondisi pada masyarakat Desa Tumbang Lahang. Dana Desa yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur terserap secara optimal. Dana Desa yang digunakan oleh Pemerintah Desa Tumbang Lahang untuk melaksanakan pemerataan pembangunan telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Bersumber dari APBN. Dana Desa Tumbang Lahang yang bersurmber dari APBN yang di transfer melalui APBD Kabupaten Katingan Bagian Timur pada tahun 2021 yang berjumlah Rp. 1.513.575.838,00.
Meneropong Kesiapan Kalimantan Tengah Sebagai Penyangga Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara Suprayitno
Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 8 No. 2 (2022): Jurnal Administrasi Publik (JAP)
Publisher : Universitas Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sejak Joko Widodo terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia baik di periode 1 maupun periode II, isu akan pemindahan Ibukota Negara Republik Indonesia kembali menghangat ke permukaan. Dan kabar pemindahan nyatanya bukan hanya isu semata namun sudah matang dilakukan oleh Presien. Pada tanggal 28 Agustus 2019, Presiden Joko Widodo mengumumkan bahwa dengan berbagai pertimbangan dan kajian intensif, lokasi ideal Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara adalah di Kalimantan Timur tepatnya kabupaten Penajam Paser Utara. Saat ini, terkait peraturan IKN, Pada tanggal 15 Februari 2022 pemerintah telah menetapkan undang – undang (UU) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu kota negara (IKN). Pembangunan Ibu Kota Nusantara memberikan dampak langsung maupun tidak langsung terhadap kota dan provinsi disekitarnya baik dampak positif maupun dampak negative khususnya di Kalimantan Tengah. Keberadaan ibu kota negara di Kalimantan membutuhkan dukungan dari daerah penyangga di sekitarnya. Oleh sebab itu pembangunan IKN sebaiknya dibarengi dengan penyiapan dan pembangunan daerah-daerah penyangga Ibu Kota nantinya. Provinsi Kalimantan Timur sebagai lokasi Ibu Kota Nusantara tentunya akan mendapatkan suplay sumber daya dari beberapa provinsi disekitarnya salah satunya Kalimantan Tengah. Perpindahan ibu kota akan mendorong terjadinya perpindahan penduduk yang masif, baik ke ibu kota negara maupun kota-kota penyangga disekitarnya. Tetapi menyiapkan daerah-daerah menyangga tersebut tanpa adanya skema yang baik maka memungkinkan munculnya persoalan-persoalan baru. Salah satu kesiapannya adalah pengelolaan sumber daya manusia (SDM) dan sumber daya alam(SDA) Kalimantan Tengah yang berkelanjutan.
Tata Kelola Pemerintah Kelurahan Terhadap Alokasi Anggaran Kelurahan Tahun 2021 (Kelurahan Kalampangan Kecamatan Sabangau Kota Palangka Raya) Charles Hutapea
Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 8 No. 2 (2022): Jurnal Administrasi Publik (JAP)
Publisher : Universitas Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan Tata Kelola Pemerintah Kelurahan Terhadap Alokasi Anggaran Kelurahan di Kelurahan Kalampangan Kecamatan Sabangau Kota Palangka Raya dan mengetahui dan menjelaskan apa sajakah hambatan dalam Tata Kelola Pemerintah Kelurahan Terhadap Alokasi Anggaran Kelurahan di Kelurahan Kalampangan Kecamatan Sabangau Kota Palangka Raya. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode wawancara, observasi, dan dokumentasi selanjutnya hasil penelitian dianalisis melalui metode deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tata Kelola Pemerintah Kelurahan Terhadap Alokasi Anggaran Kelurahan di Kelurahan Kalampangan, peneliti melihat keberhasilan dalam pengelolaan anggaran yang dilaksanakan oleh pemerintah kelurahan. Pemerintah keluraha sudah terbuka dalam aktivitas pengelolaannya, serta melibatkan masyarakat, dan bertanggungjawab atas pelaporan serta keberhasilan dan kegagalan dalam suatu kegiatan. Peneliti menyimpulkan bahwa Kelurahan Kalampangan Kecamatan Sabangau dalam hal ini Tata Kelola Pemerintah Kelurahan Terhadap Alokasi Anggaran Kelurahan sudah dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, yaitu sudah secara transparan dalam pengelolaan anggaran, partisipatif, dan akuntabel dalam pengelolaan anggaran.
DIGITAL GOVERNANCE PADA PLATFORM SIMPATI 2.0 DI KABUPATEN SUMEDANG Muhammad Naufal Ali Husni
Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 9 No. 1 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP)
Publisher : Universitas Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sebagai salah satu kabupaten di Jawa Barat dengan penderita stunting tertinggi mencapai 41,08 persen pada tahun 2018 dan mengalami peningkatan yang cukup serius di masa pandemi saat ini, dimana tercatat dari total 26 kecamatan yang ada di Kabupaten Sumedang sebanyak 9.044 anak menjadi penderita stunting.. Pemerintah Kabupaten Sumedang berkomitmen untuk mengatasi permasalahan tersebut dengan meningkatkan pelayanan kesehatan berbasis digital melalui implementasi Simpati (Sistem Pencegahan Stunting Terintegrasi). Pelaksanaan platform ini menunjukkan bahwa sebelumnya pemerintah belum mampu memberikan pelayanan kesehatan yang optimal kepada masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis digital governance pada platform Simpati di Kabupaten Sumedang. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Data penelitian diperoleh melalui wawancara mendalam dan studi literatur. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tata kelola digital dari platform Simpati belum terlaksana secara optimal karena pengelolaan informasi data belum terintegrasi dengan baik dan terbatasnya akses publik.
IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI NOMOR 59 TAHUN 2016 DI KABUPATEN PULANG PISAU Wiranto; Riamona Sadelman Tulis
Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 9 No. 1 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP)
Publisher : Universitas Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang Implementasi Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pulang Pisau dalam menanggulangi bencana alam.. Adapun yang menjadi latar belakang penulisan ini karena Kabupaten Pulang Pisau merupakan salah satu daerah yang memiliki tingkat risiko bencana alam tinggi di Provinsi Kalimantan Tengah, sehingga diperlukan kinerja yang baik untuk menanggulangi bencana tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif dengan tujuan untuk menggambarkan dan mendeskripsikan kejadian dengan jelas dan akurat. Dalam penelitian ini, Peneliti menggunakan teori model George C. Edward III ada empat kelompok indikator yang mempengaruhi keberhasilan implementasi, yaitu Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi. Dari penelitian yang dilakukan diperoleh hasil bahwa implementasi tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah di Kabupaten Pulang Pisau belum berjalan dengan optimal dapat dilihat dari kurangnya ketersediaan jumlah satuan tugas masih belum memadai dan kurang mempunyai basic dalam penanggulangan bencana sehingga secara kualitas pun juga masih dikatakan kurang, serta sarana dan prasarana yang kurang memadai membuat kinerja dari BPBD menjadi kurang maksimal.

Page 4 of 9 | Total Record : 85

 2   3   4   5   6 

Filter by Year

2017 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 11 No. 2 (2025): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Oktober Vol. 11 No. 1 (2025): (JAP) Jurnal Administrasi Publik Vol. 10 No. 2 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 10 No. 1 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 9 No. 2 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 9 No. 1 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 8 No. 2 (2022): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 8 No. 1 (2022): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 2 (2021): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 2 (2020): Jurnal Administrasi Publik Desember 2020 Vol. 6 No. 1 (2020): Jurnal Administrasi Publik Februari 2020 Vol. 5 No. 02 (2017): Journal Adminstrasi PublikVolume 05 Edisi 02,Desember 2017 More Issue