cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Chrismantya Dwi Satriya Nugroho
Contact Email
jap@fisip.upr.ac.id
Phone
+6281211501250
Journal Mail Official
jap@fisip.upr.ac.id
Editorial Address
Jl. Hendrik Timang, Palangka, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah 73112
Location
Kota palangkaraya,
Kalimantan tengah
INDONESIA
Jurnal Administrasi Publik (JAP)
Published by Universitas Palangka Raya
ISSN : 23374985     EISSN : 27232530     DOI : https://doi.org/10.37304/jap
Core Subject : Education, Social,
Education Social Sciences Other
Berisi tulisan yang diangkat dari hasil penelitian dan kajian konseptual dibidang ilmu administrasi publik, artikel telaah (review artikel) di muat atas undangan Jurusan Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Palangka Raya
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 87 Documents
 5   6   7   8   9 
Implementasi Kebijakan Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Di Pasar Lama Kota Serang Syafiroh, Sandela Mulia; Sipayung , Widia; Sinaga, Veviola; Maulida, Nayla; Arya, Muhammad Aditya
Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 11 No. 2 (2025): Jurnal Administrasi Publik (JAP)
Publisher : Universitas Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37304/jap.v11i2.21473

Abstract

Implementasi kebijakan merupakan tahap penting dalam siklus kebijakan publik yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan kebijakan. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi kebijakan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima (PKL) di Pasar Lama Kota Serang. Penelitian ini mengacu pada teori implementasi kebijakan Grindle yang terdiri dari, pertama isi kebijakan yang mencakup kepentingan yang dipengaruhi, tipe manfaat, derajat perubahan yang diharapkan, letak pengambilan keputusan, pelaksana program, dan sumber daya yang dilibatkan. Kedua konteks implementasinya yang mencakup kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat, karakteristik lembaga dan penguasa, serta kepatuhan dan daya tanggap. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan ini telah berdampak positif, dimana PKL menjadi lebih teratur dan adanya peningkatan fasilitas yang disediakan. Namun, masih terdapat tantangan terkait kepatuhan PKL dan keterbatasan sumber daya manusia. Meskipun demikian, sinergi antara pendekatan penegakan hukum oleh Satpol PP dan pendekatan persuasif DinkopUKMperindag telah efektif meningkatkan kepatuhan PKL. Agar implementasi kebijakan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di Pasar Lama Kota Serang berjalan dengan efektif pemerintah perlu menyediakan perelokasian pedagang kaki lima yang baik yang baik dan memperbaiki sarana berjualan untuk PKL, sosialisasi yang teratur, penegakan yang konsisten, serta pemberdayaan melalui modal dan pelatihan.
Pengaruh Disiplin Kerja Pegawai Terhadap Peningkatan Kualitas Pelayanan Di Kelurahan (Studi di Kelurahan Parparean III Kecamatan Porsea Kabupaten Toba Provinsi Sumatera Utara) Napitupulu, Marito Febrianti; Suprayitno; Melia Sintha
Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 11 No. 2 (2025): Jurnal Administrasi Publik (JAP)
Publisher : Universitas Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37304/jap.v11i2.22436

Abstract

Pentingnya disiplin kerja pegawai dalam meningkatkan kualitas pelayanan pada suatu instansi pemerintah khususnya di Kantor Kelurahan Parparean III menjadi latar belakang dalam penelitian ini. Disiplin kerja pegawai adalah suatu sikap pegawai yang tercermin dalam perilaku untuk menaati segala peraturan dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam suatu organisasi. bahwa kualitas pelayanan merupakan bentuk pelayanan kepada pelanggan atau masyarakat yang sesuai dengan pegawai dapat mempengaruhi peningkatan kualitas pelayanan di Kelurahan Parparean III. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh disiplin kerja pegawai terhadap peningkatan kualitas pelayanan di Kelurahan Parparean III Kecamatan Porsea Kabupaten Toba Provinsi Sumatera Utara. Hasil analisis data menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara disiplin kerja pegawai dengan peningkatan kualitas pelayanan di Kelurahan Parparean III. Secara parsial, penelitian ini menyimpulkan bahwa semakin tinggi disiplin kerja pegawai, maka semakin meningkat pula kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.
PERSEPSI MASYARAKAT DALAM PENGGUNAAN APLIKASI PLN MOBILE DI KOTA PALANGKA RAYA Dea Ivana; Bhayu Rhama; Fitriana Selvia
Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 11 No. 2 (2025): Jurnal Administrasi Publik (JAP)
Publisher : Universitas Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37304/jap.v11i2.22545

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis persepsi masyarakat terhadap aplikasi PLN Mobile di Kota Palangka Raya dengan menggunakan pendekatan teori persepsi yang mencakup tiga indikator persepsi yaitu: penyerapan rangsang, pemahaman, dan evaluasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa stimulus awal dari media dan interaksi langsung mendorong keterpaparan awal terhadap aplikasi. Aspek visual, kemudahan penggunaan, dan kejelasan informasi menjadi stimulus yang paling berpengaruh. Tingkat pemahaman informan terhadap fitur-fitur aplikasi tergolong tinggi, dengan mayoritas dapat mengoperasikan aplikasi secara mandiri setelah masa adaptasi singkat. Evaluasi pengguna terhadap aplikasi umumnya positif, khususnya dalam hal kecepatan layanan dan fleksibilitas fitur, meskipun masih terdapat keluhan terhadap beberapa aspek teknis seperti tampilan visual yang monoton dan respon sistem saat beban tinggi. Sebagian besar informan merekomendasikan aplikasi ini kepada orang lain. Penelitian ini menyimpulkan bahwa PLN Mobile telah berhasil menciptakan persepsi positif di kalangan masyarakat, namun masih diperlukan optimalisasi dalam aspek visual dan sistem untuk meningkatkan pengalaman pengguna secara keseluruhan. Kata Kunci: persepsi masyarakat, PLN Mobile, penyerapan rangsang, pemahaman, evaluasi.
Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Penanggulangan Kemiskinan di Desa Tewang Rangkang Kecamatan Tewang Sangalang Garing Kabupaten Katingan Dilla Anselya
Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 11 No. 2 (2025): Jurnal Administrasi Publik (JAP)
Publisher : Universitas Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37304/jap.v11i2.22637

Abstract

Kemiskinan merupakan permasalahan multidimensi yang membutuhkan penanganan sistematis. Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan salah satu program pemerintah yang ditujukan untuk memutus rantai kemiskinan melalui bantuan bersyarat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses implementasi PKH di Desa Tewang Rangkang, Kecamatan Tewang Sangalang Garing, Kabupaten Katingan. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PKH memberikan kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan keluarga miskin, khususnya dalam aspek pendidikan dan kesehatan. Namun terdapat kendala dalam hal verifikasi data penerima, pemahaman masyarakat, dan koordinasi lintas lembaga. Oleh karena itu, peningkatan efektivitas implementasi program perlu difokuskan pada pembaruan data dan penguatan peran pendamping.
A Women and the World of Work Challenges in the Implementation of Labor Law: Perempuan dan Dunia Kerja: Tantangan dalam Implementasi Undang-Undang Ketenagakerjaan Pradika Rakasiwy, Mochamad Randy; Surya Cipta, Viona Dea
Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 11 No. 2 (2025): Jurnal Administrasi Publik (JAP)
Publisher : Universitas Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37304/jap.v11i2.22810

Abstract

The transformation of labor law through the Job Creation Law has posed significant implementation challenges, particularly for female workers. This study aims to examine the psychological impacts of labor law enforcement inconsistencies on women workers by using a socio-legal and legal psychology approach. This qualitative descriptive research involved semi-structured interviews with seven female informants working in formal sectors in Surabaya. Findings reveal that the lack of compliance with maternity leave rights, gender-based discrimination, and unequal workloads have triggered psychological distress such as stress, anxiety, and decreased work motivation. On the other hand, positive practices from companies that properly implement labor regulations are shown to enhance workers’ psychological well-being. The study highlights the urgent need for stricter law enforcement, improved legal literacy, and an effective supervision system to ensure substantive justice for female workers.
Implementasi Program Penyediaan Air Minum Dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) Di Desa Bumi Jaya Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang rahmat agung; Rifdah Rahadatulaisy; Dewi Amalina Ramadhani Ramadhani
Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 12 No. 1 (2026): Jurnal Administrasi Publik (JAP)
Publisher : Universitas Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37304/jap.v12i1.26305

Abstract

Akses air bersih merupakan kebutuhan dasar yang kritis, terutama di wilayah perdesaan dengan kondisi geografis tidak mendukung seperti Desa Bumijaya yang berada di dataran rendah 1,5 mdpl dengan air tanah bersifat asin. Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) hadir sebagai solusi melalui pendekatan pembangunan berbasis komunitas . Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi Program PAMSIMAS di Desa Bumijaya, Kecamatan Ciruas, Kabupaten Serang, menggunakan kerangka teori Weimer dan Vining (1999) yang mencakup tiga dimensi: kebijakan logika, kebijakan lingkungan, dan kemampuan pelaksana. Adapun Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data melalui wawancara semi-terstruktur mendalam terhadap 9 informan yang dipilih secara purposif, observasi lapangan, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana (2014) dengan keabsahan data yang dijamin melalui triangulasi sumber dan teknik. Temuan dari penelitian ini mengindikasikan bahwa implementasi belum optimal pada dimensi ketiga: logika kebijakan memiliki premis valid namun mencakup layanan baru menjangkau 100 KK (9,6%) dari 1.046 KK; terhambatnya kebijakan lingkungan oleh tingginya proporsi rumah tangga miskin (347 KK), beban biaya operasional listrik, dan tidak adanya pendampingan Dinas PUPR pascakonstruksi; serta kemampuan pelaksana terbatas akibat tidak adanya pelatihan lanjutan bagi koordinator KKM. Di sisi positif, pencatatan keuangan melalui buku kas dan integrasi KKM dalam struktur BUMDes menjadi modal kelembagaan yang perlu diperkuat. Penelitian ini mengimplikasikan perlunya penguatan kapasitas pengelola, cakupan-cakupan layanan, dan mekanisme pembiayaan yang lebih berkelanjutan.
Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) Sebagai Instrumen Penguatan Otonomi Desa Dan Ekonomi Kerakyatan Di Kalimantan Tengah Intan Jupitha Sri Rejeki; Haliza Fatimah; Rizki Masyahbandi
Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 12 No. 1 (2026): Jurnal Administrasi Publik (JAP)
Publisher : Universitas Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37304/jap.v12i1.26717

Abstract

Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) merupakan program strategis pemerintah yang dibentuk melalui Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 sebagai upaya mempercepat pendirian, pengembangan, dan revitalisasi koperasi di desa dan kelurahan. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan KDKMP dalam penyelenggaraan otonomi desa serta relevansinya bagi penguatan ekonomi kerakyatan di Kalimantan Tengah. Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka dengan pendekatan kualitatif melalui penelaahan perundang-undangan, buku dan konseptual melalui studi kepustakaan terhadap regulasi, literatur koperasi, serta fenomena kebijakan KDKMP di Kalimantan Tengah. Hasil kajian menunjukkan bahwa KDKMP dapat menjadi instrumen penguatan otonomi desa apabila dikelola secara partisipatif, transparan, berbasis kebutuhan lokal, dan tidak sekadar menjadi program administratif. Di Kalimantan Tengah, peluang KDKMP tampak pada potensi pangan, perkebunan rakyat, hasil hutan bukan kayu, perikanan, perdagangan lokal, serta kebutuhan distribusi barang pokok. Namun, tantangan utama meliputi kualitas sumber daya manusia pengelola, legalitas dan ketersediaan lahan, sinkronisasi data, risiko tumpang tindih dengan BUMDes, serta potensi lemahnya akuntabilitas. Kesimpulannya, KDKMP perlu ditempatkan sebagai kelembagaan ekonomi masyarakat desa/kelurahan yang memperkuat prinsip demokrasi ekonomi dan otonomi desa, bukan sebagai beban birokratis baru. Pemerintah daerah, pemerintah desa, dan masyarakat harus memastikan bahwa KDKMP berjalan sesuai prinsip koperasi, tata kelola yang baik, dan perlindungan kepentingan anggota. Kata kunci: Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih; Otonomi Desa; Ekonomi Kerakyatan; Kalimantan Tengah; Good Governance

Page 9 of 9 | Total Record : 87

 5   6   7   8   9 

Filter by Year

2017 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 12 No. 1 (2026): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 11 No. 2 (2025): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 11 No. 1 (2025): (JAP) Jurnal Administrasi Publik Vol. 10 No. 2 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 10 No. 1 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 9 No. 2 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 9 No. 1 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 8 No. 2 (2022): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 8 No. 1 (2022): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 2 (2021): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 2 (2020): Jurnal Administrasi Publik Desember 2020 Vol. 6 No. 1 (2020): Jurnal Administrasi Publik Februari 2020 Vol. 5 No. 02 (2017): Journal Adminstrasi PublikVolume 05 Edisi 02,Desember 2017 More Issue