cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Rofi Wahanisa
Contact Email
info@japhtnhan.id
Phone
-
Journal Mail Official
info@japhtnhan.id
Editorial Address
Plaza BP Jamsostek, Jl. H.R. Rasuna Said Kavling 112 B, lantai 8, Kuningan, Jakarta Selatan, Indonesia
Location
Kota adm. jakarta selatan,
Dki jakarta
INDONESIA
Jurnal Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara Hukum Administrasi Negara
Published by Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara
ISSN : 28288378     EISSN : -     DOI : https://doi.org/10.55292
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
JAPHTN-HAN is devoted to advancing high-quality scholarship in the field of public law, with a particular emphasis on Constitutional Law and Administrative Law as its primary areas of inquiry. Both domains constitute the normative and institutional foundation of state governance, and each has developed into a complex body of knowledge with distinct yet interconnected sub-disciplines. 1. Constitutional Law 2. Administrative Law 3. Interrelation and Contemporary Relevance
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 3 No 2 (2024): JAPHTN-HAN, July 2024" : 5 Documents clear
Legalisasi Standar Internasional: Menertibkan Regulasi Swasta Transnasional dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia: Legalization of International Standards: Regulating Transnational Private Regulations in the Formation of Legislation in Indonesia Atmaja, A.P. Edi
APHTN-HAN Vol 3 No 2 (2024): JAPHTN-HAN, July 2024
Publisher : Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55292/japhtnhan.v3i2.155

Abstract

Tulisan ini membahas pengaruh aktor-aktor swasta transnasional terhadap pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Mengambil kasus pembentukan hukum pemeriksaan keuangan negara atau audit sektor publik oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), tulisan ini menganalisis permasalahan konseptual dalam pengadopsian standar internasional atau regulasi swasta transnasional yang dibentuk oleh aktor-aktor swasta transnasional global, melalui konsep yang disebut “legalisasi standar internasional”. Dengan memperhatikan wawasan legalitas translokal, tulisan ini mendorong perlunya BPK untuk kembali meninjau kepentingan nasional dan tujuan bernegara sebagai upaya emansipatoris terhadap hukum transnasional yang berpotensi berbahaya, tidak adil, merusak, dan banal.
Meneropong Perdebatan UU Wantimpres: Menimbang Efektivitas dan Optimalisasi Sistem Ketatanegaraan di Indonesia: Examining the Debate on the Presidential Advisory Council Law: Weighing the Effectiveness and Optimization of the Constitutional System in Indonesia Kristiawan Putra Nugraha
APHTN-HAN Vol 3 No 2 (2024): JAPHTN-HAN, July 2024
Publisher : Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55292/japhtnhan.v3i2.160

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis perdebatan terkait Undang-Undang Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Republik Indonesia dalam konteks efektivitas dan optimalisasi sistem ketatanegaraan di Indonesia. Pembahasan mengenai UU Wantimpres mencuat pada Rapat Paripurna DPR ke-22 Masa Sidang V Tahun Sidang 2023-2024 yang berlangsung di Senayan. Artikel ini berfokus pada evaluasi kritis terhadap fungsi, kewenangan, dan akuntabilitas Wantimpres RI, serta bagaimana UU ini dapat memperkuat sistem ketatanegaraan melalui pengaturan yang lebih jelas dan komprehensif. Berdasarkan metode kualitatif dengan pendekatan perundang-undangan, historis, komparatif, dan konseptual, artikel ini mengungkap bahwa sejumlah ketentuan dalam UU Wantimpres berpotensi mengancam prinsip-prinsip demokrasi dan akuntabilitas dalam pemerintahan Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan dan transparansi yang memadai untuk menjaga agar independensi Wantimpres RI tetap terjaga. Selain itu, artikel ini juga menyarankan revisi terhadap beberapa pasal yang dinilai dapat mengoptimalkan peran Wantimpres RI sebagai penasihat presiden yang efektif dan akuntabel. Hasil studi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pembentukan regulasi yang lebih adaptif serta mendukung sistem ketatanegaraan yang efisien dan responsif terhadap dinamika kebijakan di Indonesia.
Persimpangan antara Supremasi Konstitusi dengan Sistem Pembentukan Hukum: The Intersection Between the Supremacy of the Constitution and the Legal Drafting System Syafa’at Anugrah Pradana; Indah Fitriani Sukri; Husni, Husni; Ahmad Daufal
APHTN-HAN Vol 3 No 2 (2024): JAPHTN-HAN, July 2024
Publisher : Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55292/japhtnhan.v3i2.161

Abstract

Artikel ini membahas kekuatan supremasi konstitusi dalam pembentukan hukum, dan merefleksikan persimpangan antar peraturan dari para pembentuk peraturan dalam menghasilkan produk hukum di Indonesia. Adapun perumusan masalah dalam artikel ini menguraikan rumusan masalah Pertama, bagaimana persimpangan antara supremasi konstitusi dengan sistem pembentukan hukum di Indonesia? Kedua, bagaimana refleksi kritis terhadap produk hukum yang sering kali misinterpretasi?. Metode analisis yang digunakan oleh penulis naskah Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, kasus, dan lainnya. Teknik pengumpulan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Analisis yang digunakan adalah secara deskriptif. Adapun pendekatan dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan perbandingan (comparative approach) pembentukan hukum yang dibahas dalam teori Gustav Redbruch terkait ambiguitas perundang-undangan. Kesimpulan dari artikel ini, dalam pembentukan peraturan hukum, proses penerapan nilai-nilai yang terkandung dalam filsafat hukum ke dalam norma hukum tergantung pada derajat pengakuan dan penilaian terhadap nilai-nilai tersebut oleh pembentuk peraturan hukum tersebut. Kegagalan dalam mengenali nilai-nilai tersebut dapat menimbulkan kesenjangan antara cita-cita hukum dengan norma-norma hukum yang diciptakan. Oleh karena itu, di Indonesia yang mempunyai cita hukum Pancasila dan norma dasar nasional, maka peraturan yang dikeluarkan hendaknya membentuk dan dibentuk oleh nilai-nilai yang terkandung dalam cita hukum tersebut.
Polarisasi Presidential Threshold dalam Sistem Presidensial di Indonesia: Polarization of the Presidential Threshold in the Presidential System in Indonesia Rafiqa Sari; Muhammad Syaiful Anwar; Ndaru Satrio; Abrillioga, Abrillioga
APHTN-HAN Vol 3 No 2 (2024): JAPHTN-HAN, July 2024
Publisher : Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55292/japhtnhan.v3i2.162

Abstract

Problematika muncul ketika partai politik memiliki kewenangan yang cukup besar dalam menentukan calon presiden dan calon wakil presiden berdasarkan adanya presidential threshold. Hal ini mendorong terbentuknya koalisi besar antar partai politik yang sering kali tanpa tandingan. Identifikasi masalah yang diangkat dalam artikel ini adalah: Apakah penguatan presidential threshold berdampak pada polarisasi partai politik di Indonesia? dan Bagaimana keberlanjutan sistem check and balances dalam konteks ketatanegaraan Indonesia?, Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa presidential threshold memiliki dua sisi kepentingan yang saling terkait, dengan kadar kepentingan yang sama bagi partai politik. Sistem check and balances memerlukan penegasan yang lebih nyata melalui aturan yang ada, karena hal ini memiliki konsekuensi yuridis terkait hubungan timbal balik antar kekuasaan dalam sistem pemerintahan presidensial.
Meritokrasi dan Pengaruh Partai Politik dalam Jabatan di Kementerian: Studi Analisis Kementerian Kabinet Merah Putih 2024-2029: Meritocracy and the Influence of Political Parties in Ministerial Positions: An Analysis Study of the 2024-2029 Merah Putih Cabinet Muhammad Haqiqi; Erland Ferdinansyah; Kahlil Rida
APHTN-HAN Vol 3 No 2 (2024): JAPHTN-HAN, July 2024
Publisher : Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55292/japhtnhan.v3i2.163

Abstract

Meritokrasi merupakan salah satu tema umum yang masih dibicarakan hingga saat ini dan menjadi salah satu poin penting dalam efektivitas perekrutan jabatan pada pemerintah. Tulisan Ini hendak mendiskusikan isu latar belakang menteri pada Kabinet Merah Putih 2024-2029. Sebab, dari isu yang berkembang postur kabinet Kementerian akan didominasi oleh kalangan professional daripada partai politik. Atas isu tersebut, konsep meritokrasi secara teoritik menjadi pondasi yang ideal bagi perekrutan dalam Kementerian yang bertujuan untuk memastikan bahwa setiap posisi diisi oleh orang-orang yang berkompeten dan berintegritas. Penelelitian ini hadir untuk menjelaskan kiranya sejauh mana konsep meritokrasi ini digunakan untuk seleksi jabatan kementerian mengingat koalisi partai politik pengusung dalam kontestasi Pilpres tahun 2024 adalah koalisi gemuk, tentu ini akan berimplikasi terhadap efektivitas kinerja birokrasi. Metode penelitian ini adalah yuridis normatif melalui pendekatan conseptual approach dan statutory approach terhadap bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan tema. Penelitian ini menyimpulkan, sering kali dalam tataran praktik, kekuatan koalisi partai politik lebih mendominasi dan mencegah penerapan konsep meritokrasi, terutama dalam proses seleksi pejabat di Kementerian. Semakin banyak kader Partai politik yang tidak berkompeten menduduki jabatan Kementerian strategis maka conflict of interest sulit dihindari dan tidak objektif dalam mengurai antara urusan individu sebagai Menteri dan sebagai kader partai politik.

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2024 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 4 No 1 (2025): JAPHTN-HAN, January 2025 Vol 3 No 2 (2024): JAPHTN-HAN, July 2024 Vol 3 No 1 (2024): JAPHTN-HAN, January 2024 Vol 2 No 2 (2023): JAPHTN-HAN, July 2023 Vol 2 No 1 (2023): JAPHTN-HAN, January 2023 Vol 1 No 2 (2022): JAPHTN-HAN, July 2022 Vol 1 No 1 (2022): JAPHTN-HAN, January 2022