cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Anwar Hafidzi
Contact Email
anwar.hafidzi@uin-antasari.ac.id
Phone
+6285251295964
Journal Mail Official
journalsharia@gmail.com
Editorial Address
Sharia Journal and Education Center Publishing Jalan Gotong Royong, Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Indonesia Kode Pos 70711
Location
Kota banjarbaru,
Kalimantan selatan
INDONESIA
Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory
Published by Sharia Journal and Education Center Publishing
ISSN : 30310458     EISSN : 30310458     DOI : https://doi.org/10.62976/ijijel.v3i3.1280
Core Subject : Religion, Social,
Religion Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
The Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory (IJIJEL) is a peer-reviewed academic journal that focuses on advancing research in Islamic jurisprudence, economics, and legal theory within the Indonesian context. Published quarterly (March, June, September, and December), the journal serves as a platform for scholars, researchers, and practitioners to explore theoretical and practical developments in Islamic law. IJIJEL welcomes original research articles, conceptual papers, critical reviews, and comparative studies covering topics such as Islamic legal methodology, contemporary jurisprudential issues, legal reform, and interdisciplinary perspectives. The journal aims to foster academic discourse, enhance understanding of Islamic law, and contribute to the integration of Islamic legal principles within Indonesia’s legal and socio-economic systems.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 734 Documents
 70   71   72   73   74 
Dinamika Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah di Jawa Barat (Studi Kasus Kabupaten Tasikmalaya) Dede Rosada; Adie Saputro; Utang Rosidin
Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 4 No. 4 (2026)
Publisher : SPT. haria Journal and Education Center Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ijijel.v4i4.2074

Abstract

This study aims to analyze the dynamics of the implementation of Regional Head Elections (Pilkada) in West Java Province, with a focus on a case study in Tasikmalaya Regency. Pilkada, as an instrument of local democracy, plays an important role in determining the quality of regional leadership, however, in practice it still faces various challenges. This study employs a normative legal method with a qualitative descriptive approach, through a literature review of primary and secondary legal materials. The results of the study indicate that the dynamics of Pilkada implementation in West Java are influenced by regulatory changes, technical and administrative constraints, as well as local political dynamics. In Tasikmalaya Regency, several main problems were identified, including suboptimal levels of public participation, the potential for money politics practices, and issues related to the neutrality of the civil service. From a legal perspective, although the regulatory framework is sufficiently comprehensive, its implementation still encounters various obstacles, particularly in aspects of law enforcement and normative certainty. Therefore, comprehensive improvements are required through strengthening regulations, improving the performance of election organizers, and increasing public political awareness in order to realize Pilkada that is democratic, transparent, and possesses integrity.
Perspektif Pegawai Kua Terhadap Fenomena Pemberian Mahar Rp100.000 Oleh Calon Pengantin Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Di Kua Kecamatan Anjir Pasar) Nida Urrahmah; M. Rayyan Gusnadi; Ahmad Wafa
Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 4 No. 4 (2026)
Publisher : SPT. haria Journal and Education Center Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ijijel.v4i4.2079

Abstract

Pemberian mahar, uang tunai Rp100.000, oleh calon pengantin di KUA Kecamatan Anjir Pasar sering terjadi dan sudah menjadi kebiasaan masyarakat setempat. Penelitian ini ingin mengungkap pandangan pegawai KUA tentang fenomena ini dan alasan pemilihan nominal. Analisisnya menggunakan perspektif Hukum Islam, termasuk ketentuan mahar dalam Al-Qur’an, hadis, pendapat ulama fikih, Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan kaidah ‘Urf. Penelitian ini memakai pendekatan kualitatif deskriptif. Data dikumpulkan lewat wawancara dengan lima informan: kepala KUA, staf KUA, dan penyuluh agama. Hasil penelitian menegaskan pegawai KUA melihat mahar Rp100.000 sebagai wajar. Pegawai KUA juga bilang praktik ini tidak bertentangan dengan ajaran Islam, asalkan didasarkan pada kesepakatan dan kerelaan kedua calon pengantin. Pegawai KUA mengapa memilih nominal ini? Karena mudah diucapkan saat ijab kabul, praktis ditentukan, cocok dengan kondisi ekonomi, dan sudah kebiasaan di masyarakat. Pegawai KUA juga menegaskan mahar adalah hak istri. Mahar berbeda dari kewajiban nafkah suami. Dari Hukum Islam, praktik ini sah. Syariat tidak menetapkan batas minimal mahar menurut mayoritas ulama. Ini sejalan dengan anjuran kemudahan dan kesederhanaan mahar. Praktik ini dapat diterima sebagai ‘Urf yang sahih. Jadi mahar Rp100.000 adalah praktik yang didasarkan pada kebiasaan masyarakat. Praktik ini selaras dengan prinsip kemudahan pernikahan Islam, selama tetap menjaga kesepakatan dan hak mempelai perempuan.
Analisis Yuridis Tumpang Tindih Klaim Hak Atas Tanah Antara Register Dati Dan Sertifikat Hak Milik Di Negeri Liang Nufriyawan Somoal; Zulfikar.M.Q. Karanelan; Risfandi Mahulauw
Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 4 No. 4 (2026)
Publisher : SPT. haria Journal and Education Center Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ijijel.v4i4.2080

Abstract

Tumpang tindih klaim hak atas tanah antara Register Dati dan Sertifikat Hak Milik (SHM) merupakan persoalan yang mempertemukan bukti penguasaan tanah adat dengan bukti hak dalam sistem pendaftaran tanah nasional. Di Negeri Liang, Register Dati memiliki arti historis dan sosial karena berkaitan dengan asal-usul penguasaan tanah oleh marga atau fam, sedangkan SHM merupakan alat bukti hak yang diterbitkan melalui administrasi pertanahan negara. Artikel ini bertujuan menganalisis kedudukan hukum kedua bentuk bukti tersebut serta mekanisme penyelesaian tumpang tindih klaim di Negeri Liang. Penelitian menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui studi kepustakaan, dokumentasi, observasi, dan wawancara dengan pihak yang mengetahui persoalan pertanahan di Negeri Liang, kemudian dianalisis secara deskriptif-analitis. Hasil kajian menunjukkan bahwa Register Dati penting sebagai bukti historis dan administratif yang membantu menelusuri asal-usul, hubungan kekerabatan, serta riwayat penguasaan tanah, tetapi tidak dengan sendirinya setara dengan SHM atau otomatis membatalkan sertifikat. Sebaliknya, SHM merupakan alat bukti yang kuat, tetapi klaim terhadap tanah tetap dapat diuji apabila terdapat bukti tandingan atau dugaan cacat dalam proses penerbitannya. Penyelesaian di tingkat negeri mengutamakan musyawarah dan mediasi dengan menelusuri riwayat tanah serta bukti para pihak. Jika tidak tercapai kesepakatan, penyelesaian dapat diteruskan melalui instansi pertanahan atau lembaga peradilan sesuai karakter sengketa. Keterbatasan pendataan dan pemetaan tanah karena kendala anggaran menjadi tantangan pencegahan sengketa. Karena itu, diperlukan pencatatan tanah adat yang sistematis dan koordinasi antara pemerintah negeri, masyarakat adat, dan Kantor Pertanahan.
Analisis Yuridis Terhadap Implikasi Isbat Nikah Dalam Mewujudkan Kepastian Hukum Dan Perlindungan Hak Konstitusional Anak Rizki Rahmanur Putra
Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 4 No. 4 (2026)
Publisher : SPT. haria Journal and Education Center Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ijijel.v4i4.2082

Abstract

Perkawinan yang tidak dicatatkan atau nikah siri memicu implikasi yang kompleks terhadap hukum Indonesia, terutama prihal kejelasan hukum anak yang lahir ke dunia. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengkaji dari sudut pandang hukum proses isbat nikah sebagai alat untuk mencapai kepastian hukum dan untuk menginvestigasi dampaknya terhadap pemenuhan hak konstitusional anak selepas Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010. Megaplikasikan Metode statute approach dan yuridis-normatif serta case approach. Penelitian ini mengindikasikan proses isbat nikah di Pengadilan Agama berperan sebagai wadah hukum resmi yang mengalihkan status pernikahan dari de facto menjadi de jure yang berlaku surut. Implikasi yuridis dari penetapan isbat nikah secara langsung memulihkan hak-hak konstitusional anak, meliputi hak atas identitas hukum (pencantuman nama ayah pada akta kelahiran), hak keperdataan berupa nafkah, serta kedudukan hukum yang sah dalam hal kewarisan dan perwalian (nasab). Isbat nikah menjadi satu-satunya solusi kolektif-instan yang memberikan perlindungan menyeluruh bagi anak demi mewujudkan keadilan sosial dan kepastian hukum yang diamanatkan konstitusi.

Page 74 of 74 | Total Record : 734

 70   71   72   73   74 

Filter by Year

2023 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 4 No. 4 (2026) Vol. 4 No. 3 (2026) Vol. 4 No. 2 (2026) Vol. 4 No. 1 (2026) Vol. 3 No. 4 (2025) Vol. 3 No. 2 (2025) Vol. 3 No. 1 (2025) Vol. 2 No. 4 (2024): This volume covers topics such as women's rights, inheritance law, crime preven Vol. 2 No. 3 (2024): The articles in this volume explore various legal and social topics, including Vol. 2 No. 2 (2024): Implementation and Dynamics of Islamic Law and Civil Law in Indonesia Vol. 2 No. 1 (2024): Contemporary Insights into Islamic Jurisprudence: Exploring Commerce, Culture, Vol. 1 No. 4 (2023): Islamic Law, Religious Court System, and Judicial Decisions in Indonesia Vol. 1 No. 3 (2023): Legal Development of Local Business Transactions and Contemporary Law in Indone Vol. 1 No. 2 (2023): The Development of Islamic Law and Culture in Indonesia Vol. 1 No. 1 (2023): The Development of Fatwa and Islamic Law in Indonesia More Issue