cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Anwar Hafidzi
Contact Email
anwar.hafidzi@uin-antasari.ac.id
Phone
+6285251295964
Journal Mail Official
journalsharia@gmail.com
Editorial Address
Sharia Journal and Education Center Publishing Jalan Gotong Royong, Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Indonesia Kode Pos 70711
Location
Kota banjarbaru,
Kalimantan selatan
INDONESIA
Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory
Published by Sharia Journal and Education Center Publishing
ISSN : 30310458     EISSN : 30310458     DOI : https://doi.org/10.62976/ijijel.v3i3.1280
Core Subject : Religion, Social,
Religion Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
The Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory (IJIJEL) is a peer-reviewed academic journal that focuses on advancing research in Islamic jurisprudence, economics, and legal theory within the Indonesian context. Published quarterly (March, June, September, and December), the journal serves as a platform for scholars, researchers, and practitioners to explore theoretical and practical developments in Islamic law. IJIJEL welcomes original research articles, conceptual papers, critical reviews, and comparative studies covering topics such as Islamic legal methodology, contemporary jurisprudential issues, legal reform, and interdisciplinary perspectives. The journal aims to foster academic discourse, enhance understanding of Islamic law, and contribute to the integration of Islamic legal principles within Indonesia’s legal and socio-economic systems.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 714 Documents
 68   69   70   71   72 
Penggunaan Qiyas Pada Hakim Dalam Yurisprudensi Itsbat Nikah: Analisis Hukum Pada Putusan Pengadilan Agama Mentok Dan Nunukan Ardi Siddik Kurniawan; Abdurrahman Abdurrahman
Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 4 No. 2 (2026)
Publisher : SPT. haria Journal and Education Center Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ijijel.v4i2.1989

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan qiyas oleh hakim dalam perkara itsbat nikah melalui Putusan Pengadilan Agama Mentok Nomor 0025/Pdt.P/2019/PA.MTK dan Pengadilan Agama Nunukan Nomor 134/Pdt.P/2021/PA.Nnk. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan yurisprudensi dan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim menerapkan qiyas komparatif untuk mewujudkan kepastian hukum melalui pencatatan perkawinan serta qiyas ekstensif berbasis maqashid al-syari'ah untuk melindungi hak istri dan anak. Penerapan qiyas tersebut memperkuat peran hakim sebagai penemu hukum (rechtsvinding) dan berkontribusi terhadap perkembangan hukum keluarga Islam di Indonesia. Dengan demikian, qiyas tetap relevan sebagai metode penemuan hukum dalam penyelesaian perkara itsbat nikah yang berorientasi pada keadilan substantif.
Faktor-Faktor Penyebab Meningkatnya Permohonan Isbat Nikah Di Pengadilan Agama Kuala Kapuas Sabrina Muthia Dina; Rahmat Fadillah
Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 4 No. 2 (2026)
Publisher : SPT. haria Journal and Education Center Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ijijel.v4i2.1990

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama Kuala Kapuas yang menunjukkan adanya kebutuhan masyarakat terhadap pengesahan perkawinan yang belum tercatat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur isbat nikah, faktor-faktor penyebab meningkatnya permohonan isbat nikah, serta perspektif hukum Islam terhadap faktor-faktor tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif yang dilakukan di Pengadilan Agama Kuala Kapuas dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Selat melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur isbat nikah meliputi pendaftaran, pemeriksaan persidangan, dan penetapan hakim sebagai dasar pencatatan perkawinan, serta didukung oleh layanan sidang keliling. Meningkatnya permohonan isbat nikah dipengaruhi oleh kebutuhan administratif, kemudahan akses melalui sidang keliling, dan kerja sama lintas sektoral melalui kegiatan sosialisasi. Dalam perspektif hukum Islam, faktor-faktor tersebut sejalan dengan maqāṣid al-syarī‘ah dan siyāsah syar‘iyyah karena mendukung perlindungan hak-hak keluarga, memberikan kemudahan akses terhadap layanan hukum, serta mewujudkan kepastian hukum melalui pencatatan perkawinan.
Analisis Efektivitas UU P2SK Dalam Memitigasi Risiko Sistemik di Indonesia Siti Nuranisya; Atang Abdul Hakim
Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 4 No. 2 (2026)
Publisher : SPT. haria Journal and Education Center Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ijijel.v4i2.1994

Abstract

Law Number 4 of 2023 on the Development and Strengthening of the Financial Sector (P2SK Law) serves as a legal response to regulatory fragmentation and the complexity of risks within Indonesia's financial sector. This study aims to analyze the effectiveness of the P2SK Law in mitigating systemic risk using a normative juridical approach. The analysis indicates that the omnibus law method employed in the P2SK Law has successfully integrated previously fragmented legal frameworks and strengthened institutional coordination among Bank Indonesia, the OJK, and the LPS under the Financial System Stability Committee (KSSK). Although the P2SK Law provides a robust legal basis for supervising financial technology innovation and consumer protection, its long-term effectiveness faces implementation challenges, including delays in issuing derivative regulations, potential sectoral ego, and infrastructure capacity gaps in microfinance institutions. This study concludes that while the P2SK Law is a strategic step toward fortifying the financial system stability architecture, its success heavily depends on the consistency of law enforcement and inter-institutional policy synchronization.
Zakat Investasi Reaktualisasi Fikih Kontemporer dalam Ekosistem Ekonomi Syariah Siti Nuranisya; Cucu Susilawaty
Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 4 No. 2 (2026)
Publisher : SPT. haria Journal and Education Center Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ijijel.v4i2.1995

Abstract

This study examines the urgency of investment zakat as an Islamic financial instrument from a contemporary Islamic economic perspective. Etymologically, zakat means al-numuw, which signifies fertility, growth, and development. However, in practice, zakat now faces the challenges of the diversification of modern financial instruments that have not been comprehensively documented in classical jurisprudence literature. Through a literature study, this research analyzes the classification of productive assets and the re-actualization of Islamic law regarding zakat mechanisms on investment assets, such as stocks and industrial sectors. The results indicate that investment zakat, derived from accumulated profit margins or net returns, has transformed into an integral pillar of the modern economic ecosystem. Its position is no longer merely a ritual instrument but a strategic financial power that contributes directly to macroeconomic stability. Furthermore, this study affirms that optimizing the governance of investment zakat is a crucial systemic solution for mitigating national economic issues, particularly in addressing poverty, income disparity, and unemployment. Thus, investment zakat proves to be a fundamental and adaptive financial instrument to cover the potential of new wealth emerging from various contemporary economic activities. Keywords: Zakat, Islamic Investment, Contemporary Fiqh, Macroeconomics, Wealth Distribution.
Kematian Demokrasi Melalui Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2025 : Mengurai Problematik Yuridis Terhadap Kekuatan Bersenjata Tentara Nasional Indonesia (TNI) Dalam Kedudukan pada Jabatan Sipil Sahad Azid Barakati; Muhammad Akmal Zawawi; Asrul Hatapayo; Ridwan Fauzy Lestaluhu; Mohammad Sarfan Basyir Putuhena
Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 4 No. 2 (2026)
Publisher : SPT. haria Journal and Education Center Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ijijel.v4i2.1996

Abstract

Penelitian ini menganalisis implikasi yuridis dari pengesahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI), khususnya terkait perluasan jabatan sipil yang dapat diduduki oleh prajurit aktif. Permasalahan utama yang dikaji adalah potensi terjadinya kemunduran demokrasi akibat melemahnya kontrol sipil serta munculnya ketidakselarasan sistemik antara norma pembatasan jabatan militer dan praktik penempatan prajurit aktif di lapangan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis-normatif dengan menganalisis sinkronisasi vertikal perundang-undangan dan pendekatan kasus melalui sengketa konstitusional di Mahkamah Konstitusi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penempatan prajurit aktif pada kementerian non-limitatif dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang didasarkan pada regulasi di bawah undang-undang (seperti Keputusan Presiden, Keputusan Panglima TNI, dan Keputusan Menteri BUMN) melanggar asas lex superior derogat legi inferiori. Praktik penempatan tersebut melemahkan prinsip supremasi sipil, memicu tumpang tindih fungsi pertahanan dan administrasi pemerintahan, serta menciptakan dualisme akuntabilitas hukum yang mencederai integritas negara hukum yang demokratis.
Strategi Peningkatan Partisipasi Pemilih Penyandang Disabilitas Pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 Oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin Muhammad Yudha Helmawan; Ergina Faralita
Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 4 No. 2 (2026)
Publisher : SPT. haria Journal and Education Center Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ijijel.v4i2.2000

Abstract

Keberadaan pemilih disabilitas Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarmasin 2024 merupakan fenomena sosial politik penting demi kedewasaan demokrasi dan kesetaraan hak konstitusional. Namun, penyaluran hak suara kelompok disabilitas ini masih menghadapi kendala pemenuhan hak aksesibilitas, seperti keterbatasan fisik TPS, regulasi yang dinamis, minimnya pemahaman petugas, serta rendahnya rasa percaya diri pemilih. Sebagai penanggung jawab pemilu inklusif, KPU Kota Banjarmasin dituntut merumuskan strategi pelayanan yang tepat. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan menganalisis strategi KPU dalam mengoptimalkan partisipasi pemilih disabilitas, serta mengidentifikasi faktor penghambat dan upaya penyelesaiannya. Penelitian ini merupakan penelitian empiris (field research) dengan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif analitis. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan Staf KPU Kota Banjarmasin (Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan SDM) serta para pemilih penyandang disabilitas. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan untuk menghasilkan gambaran yang menyeluruh dan mendalam mengenai objek yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan Bahwa strategi KPU Kota Banjarmasin dalam mengoptimalkan partisipasi pemilih disabilitas dilakukan melalui tiga pendekatan utama, yaitu fasilitasi teknis sarana TPS aksesibel, sosialisasi edukatif berbasis kemitraan bersama komunitas disabilitas, serta pelaksanaan bimbingan teknis yang ramah disabilitas bagi petugas PPK dan KPPS. Meskipun secara umum strategi ini berhasil mendorong keterlibatan pemilih, penelitian ini mengidentifikasi sejumlah faktor penghambat seperti kurangnya pemerataan sosialisasi, keterbatasan logistik alat bantu braille, akses fisik TPS yang di beberapa titik masih sulit dilalui pengguna kursi roda, serta pelayanan petugas yang belum seragam di lapangan. Dari perspektif Hukum Tata Negara dan Islam (QS. An-Nisa: 58), upaya KPU tersebut secara substantif telah mencerminkan prinsip kemudahan, namun evaluasi berkala terhadap logistik dan peningkatan koordinasi sarana mutlak diperlukan agar pemilu yang ramah disabilitas dapat berjalan secara lebih efektif, inklusif, dan berkeadilan.
Analisis Komparatif Terhadap Formulasi Wali Nikah Di Indonesia, Brunei Darussalam, Turki Dan Irak Muhammad Taha Madani; Bachtiar Agusman
Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 4 No. 2 (2026)
Publisher : SPT. haria Journal and Education Center Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ijijel.v4i2.2011

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan formulasi pengaturan wali nikah dalam sistem hukum keluarga di Indonesia , Brunei Darussalam, Turki, dan Irak. Penelitian ini berjenis normatif dengan pendekatan komparatif dan pendekatan perundang-undangan. Data yang diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap berbagai literatur yang kredibel. Hasil menunjukkan bahwa Indonesia dan Brunei Darussalam menempatkan wali nikah sebagai unsur mutlak pernikahan, sebaliknya Turki dan Irak, tidak menjadikan sebagai syarat mutlak. Perbedaan tersebut sangat dipengaruhi oleh dinamika sosial, politik, serta sistem hukum nasional. Dengan demikian, penelitian ini memberikan sumbangsih konseptual dalam khazanah keilmuan hukum keluarga Islam serta membuka ruang untuk kajian lebih lanjut mengenai transformasi norma fikih dalam keluarga modern.
Perbandingan Fikih Tentang Konsep Harta dalam Islam (Studi Komparatif Empat Mazhab dan Aplikasinya pada Harta Kontemporer) Asnan Purba; Ayi Yunus Rusyana; Fauzan Januri
Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 4 No. 2 (2026)
Publisher : SPT. haria Journal and Education Center Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ijijel.v4i2.2013

Abstract

This study examines the concept of property (al māl) through the lens of the four schools of Islamic jurisprudence Hanafi, Maliki, Shafi'i, and Hanbali as a legal discipline oriented toward determining the validity or invalidity (al ḥukm) of a practice within mu'āmalah māliyyah. Unlike exegetical studies preoccupied with the meaning of verses, this article concentrates on the formulation of rulings (al aḥkām) and legal maxims (al qawāʻid al fiqhiyyah) concerning the definition, criteria, and legal consequences of property. The research employs a qualitative normative legal approach grounded in a literature review, selecting opinions according to the mu'tabar or al muʻtamad (authoritative) criterion within each school. The data are analysed through comparative (muqāranah) and conceptual techniques by constructing five evaluative markers: taʻyīn, qīmah, qabḍ, manfaʻah mubāḥah, and ḍamān. The findings reveal that the four schools differ in emphasis, whose roots can be traced to their respective uṣūl al fiqh methodologies, yet such differences can be woven into a single operational evaluative framework applicable to various contemporary forms of property, ranging from digital assets and cryptocurrencies to intellectual property rights and modern Islamic financial instruments. The study concludes that the classical fiqh framework remains relevant and flexible as long as its foundational maxims are applied consistently and supported by the rulings of contemporary fatwa institutions.
Kedudukan Hukum Distributor Dalam Perdagangan Barang Yang Berkeadilan Imelda Ramandani; Ronny Winarno; Humiati Humiati
Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 4 No. 3 (2026)
Publisher : SPT. haria Journal and Education Center Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ijijel.v4i3.2015

Abstract

Perdagangan barang melibatkan distributor dan pengecer yang memiliki peran serta kewajiban berbeda dalam rantai distribusi. Dalam praktiknya, hubungan tersebut dapat menimbulkan sengketa akibat tidak terpenuhinya kewajiban berdasarkan perjanjian, khususnya wanprestasi. Penelitian ini bertujuan menganalisis pertanggungjawaban hukum distributor dan pengecer dalam perdagangan yang berkeadilan serta prinsip hukum yang diperlukan untuk mencegah kerugian. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Bahan hukum dianalisis secara kualitatif berdasarkan KUHPerdata, UU Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, PP Nomor 29 Tahun 2021, serta sumber hukum terkait lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban hukum distributor dan pengecer ditentukan berdasarkan kedudukan, fungsi, serta kewajiban masing-masing. Distributor bertanggung jawab atas kegiatan distribusi dalam kewenangannya, sedangkan pengecer wajib melaksanakan penjualan dan memenuhi pembayaran sesuai perjanjian. Pelanggaran terhadap kewajiban tersebut dapat menimbulkan konsekuensi berupa pemenuhan prestasi, ganti rugi, atau penyelesaian hukum lainnya. Prinsip kepastian hukum, keadilan, itikad baik, dan keseimbangan hak serta kewajiban menjadi dasar penting dalam mencegah kerugian dan mewujudkan hubungan perdagangan yang adil.
Padangsidimpuan City Traders' Economic Assistance With Julo-Julo Replita Replita; Nursyirwan Effendi; Taufika Ophiyandri; Alfan Miko; Jumadi Jumadi; Sri Fatimah Hasibuan; Ali Hardana
Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 4 No. 3 (2026)
Publisher : SPT. haria Journal and Education Center Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ijijel.v4i3.2016

Abstract

The purpose of this study is to find out the types of social exchanges in Julo-Julo activities and how social exchanges function in terms of economics. This research was conducted with a qualitative approach and phenomenological methods. Observations, interviews, and documentation are used to collect data. The theory of reciprocity is the theory used in this study. According to information collected from the Julo-Julo social exchange at the Sangkumpal Bonang Market, Padangsidimpuan City, wedding and celebration materials used by Julo-Julo members for weddings and celebrations were collected by the chairman of the Julo-Julo board. The Julo-Julo method uses staples according to criteria, where the criteria are the most important members of Julo-Julo, which is to meet material needs. In society, there are two types of exchange: comparative reciprocity and general reciprocity. The function of the Julo-Julo exchange for the community in the Sangkumpal Market, Padangsidimpuan City is to overcome problems related to holding weddings and celebrations, such as a lack of money capital, a lack of rewang labor, and a lack of facilities and infrastructure.

Page 71 of 72 | Total Record : 714

 68   69   70   71   72 

Filter by Year

2023 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 4 No. 3 (2026) Vol. 4 No. 2 (2026) Vol. 4 No. 1 (2026) Vol. 3 No. 4 (2025) Vol. 3 No. 2 (2025) Vol. 3 No. 1 (2025) Vol. 2 No. 4 (2024): This volume covers topics such as women's rights, inheritance law, crime preven Vol. 2 No. 3 (2024): The articles in this volume explore various legal and social topics, including Vol. 2 No. 2 (2024): Implementation and Dynamics of Islamic Law and Civil Law in Indonesia Vol. 2 No. 1 (2024): Contemporary Insights into Islamic Jurisprudence: Exploring Commerce, Culture, Vol. 1 No. 4 (2023): Islamic Law, Religious Court System, and Judicial Decisions in Indonesia Vol. 1 No. 3 (2023): Legal Development of Local Business Transactions and Contemporary Law in Indone Vol. 1 No. 2 (2023): The Development of Islamic Law and Culture in Indonesia Vol. 1 No. 1 (2023): The Development of Fatwa and Islamic Law in Indonesia More Issue