cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Anwar Hafidzi
Contact Email
anwar.hafidzi@uin-antasari.ac.id
Phone
+6285251295964
Journal Mail Official
journalsharia@gmail.com
Editorial Address
Sharia Journal and Education Center Publishing Jalan Gotong Royong, Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Indonesia Kode Pos 70711
Location
Kota banjarbaru,
Kalimantan selatan
INDONESIA
Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory
Published by Sharia Journal and Education Center Publishing
ISSN : 30310458     EISSN : 30310458     DOI : https://doi.org/10.62976/ijijel.v3i3.1280
Core Subject : Religion, Social,
Religion Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
The Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory (IJIJEL) is a peer-reviewed academic journal that focuses on advancing research in Islamic jurisprudence, economics, and legal theory within the Indonesian context. Published quarterly (March, June, September, and December), the journal serves as a platform for scholars, researchers, and practitioners to explore theoretical and practical developments in Islamic law. IJIJEL welcomes original research articles, conceptual papers, critical reviews, and comparative studies covering topics such as Islamic legal methodology, contemporary jurisprudential issues, legal reform, and interdisciplinary perspectives. The journal aims to foster academic discourse, enhance understanding of Islamic law, and contribute to the integration of Islamic legal principles within Indonesia’s legal and socio-economic systems.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 724 Documents
 69   70   71   72   73 
Tanggung Jawab Hukum Direksi Dalam Menyeimbangkan Kepentingan Pemegang Saham Mayoritas Dan Minoritas Husnul Khatimah
Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 4 No. 2 (2026)
Publisher : SPT. haria Journal and Education Center Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ijijel.v4i2.2049

Abstract

Perseroan Terbatas merupakan bentuk badan usaha yang memiliki struktur kepemilikan saham yang memungkinkan terjadinya perbedaan kekuatan antara pemegang saham mayoritas dan pemegang saham minoritas. Dominasi pemegang saham mayoritas dalam pengambilan keputusan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada satu sisi merupakan konsekuensi dari prinsip majority rule, tetapi pada sisi lain dapat menimbulkan risiko penyalahgunaan kekuasaan yang merugikan pemegang saham minoritas. Dalam kondisi tersebut, Direksi memiliki posisi strategis karena berkewajiban mengurus perseroan berdasarkan kepentingan perseroan dan tidak semata-mata berdasarkan kepentingan kelompok pemegang saham tertentu. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab hukum Direksi dalam menyeimbangkan kepentingan pemegang saham mayoritas dan minoritas serta menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas dan batas pertanggungjawaban Direksi. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer dan sekunder yang dianalisis secara deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab Direksi berlandaskan fiduciary duty, khususnya duty of care dan duty of loyalty, yang mengharuskan Direksi bertindak dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, serta mengutamakan kepentingan perseroan. Prinsip Good Corporate Governance, terutama fairness, memperkuat kewajiban tersebut dengan menuntut adanya perlakuan yang wajar terhadap seluruh pemegang saham. Perlindungan terhadap pemegang saham minoritas diwujudkan melalui berbagai hak hukum, termasuk hak menggugat, hak meminta penyelenggaraan RUPS, hak mengajukan gugatan derivatif, dan hak meminta pemeriksaan terhadap perseroan. Business Judgment Rule dapat memberikan perlindungan kepada Direksi terhadap risiko keputusan bisnis, tetapi tidak dapat digunakan untuk melindungi tindakan yang dilakukan dengan itikad buruk, kelalaian, benturan kepentingan, atau penyalahgunaan kekuasaan yang merugikan perseroan dan pemegang saham.
Analisis Hukum Pidana Islam Dan UU No. 32 Tahun 2009 Dalam Perkara Pembakaran Lahan: Studi Putusan PN Palangka Raya No. 109/PID.B/LH/2020/PN PLK Agustina Rahayu Husein; Muhammad Rif’at Habibie
Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 4 No. 3 (2026)
Publisher : SPT. haria Journal and Education Center Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ijijel.v4i3.2052

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menelaah Keputusan Pengadilan Kota PaIangka Raya Nomor 109/Pid.B/LH/2020/PN Plk mengenai pembakaran lahan, baik dari perspektif hukum pidana Islam maupun Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, dengan pendekatan legislatif, konseptual, kasus, dan komparatif. Data dikumpulkan melalui studi Studi dan kemudian dianalisis secara kualitatif menggunakan teknik deskriptif-analitis dan analisis isi. Hasil studi menunjukkan bahwa Pertimbangan Hakim mendasarkan keputusannya terhadap Pasal 99 ayat (1) jo. Pasal 116 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 32 tahun 2009 karena unsur niat tidak dapat dibuktikan, sementara kelalaian terbukti menyebabkan kerusakan lingkungan yang mencakup area seluas ±202 hektare. Dalam kerangka hukum pidana Islam, tindakan ini dikategorikan sebagai jarimah ta'zir karena tidak ada nash yang mengatur hukuman tertentu. Ta'zir memberikan ruang bagi ulil amri (hakim) untuk menentukan sanksi dengan mempertimbangkan masIahah, efek pencegahan, panduan, dan kompensasi (dhaman). Perbandingan kedua sistem hukum menunjukkan tujuan yang sama, yaitu pemulihan dalam perlindungan lingkungan, tetapi terdapat perbedaan dalam sumber hukum, bentuk sanksi, dan mekanisme penegakan. Studi ini merekomendasikan penguatan perlindungan dan pemulihan lingkungan melalui Pasal 119 Undang-Undang No. 32 tahun 2009 serta integrasi nilai hifzh al-bi'ah dalam pertimbangan hakim di bidang lingkungan.
Menalar Keadilan Dalam Putusan Dispensasi Kawin: Analisis Logika Dan Argumentasi Hukum Hakim Dalam Menyeimbangkan Kepentingan Anak Dan Orang Tua Muhammad Akbar Filayati; Mariani Mariani
Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 4 No. 3 (2026)
Publisher : SPT. haria Journal and Education Center Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ijijel.v4i3.2053

Abstract

Dispensasi kawin merupakan mekanisme pengecualian yang memungkinkan pengadilan mengizinkan perkawinan di bawah batas usia minimal, namun praktiknya kerap menimbulkan ketegangan antara kepentingan orang tua dan kepentingan terbaik anak. Penelitian ini bertujuan menganalisis pola logika dan argumentasi hukum hakim, mekanisme penyeimbangan kepentingan anak dan orang tua, serta refleksi keadilan substantif dalam putusan dispensasi kawin. Menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual, penelitian ini mengkaji Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, serta literatur mengenai penalaran hukum dan maqāṣid al-syarī'ah. Hasil kajian menunjukkan bahwa penalaran hakim masih sering bersifat formalistik dan minim argumentasi sistematis, sehingga penerapan prinsip kepentingan terbaik anak berjalan tidak konsisten antarwilayah peradilan. Relasi kuasa antara negara, orang tua, dan anak turut memengaruhi proses persidangan, di mana suara anak kerap terpinggirkan oleh pertimbangan moral dan stigma sosial. Penelitian ini merekomendasikan penguatan standar argumentasi hukum, pelatihan hakim berbasis perlindungan anak, serta evaluasi berkelanjutan terhadap konsistensi putusan agar dispensasi kawin benar-benar mengutamakan kepentingan terbaik anak sebagai subjek hukum, bukan sekadar objek permohonan.
Sosiologi Hukum Dalam Dinamika Masyarakat Indonesia: Antara Kepastian Hukum, Keadilan Sosial, Dan Realitas Sosial Muhammad Haddad; Yulia Erliana Wulandari; Muhammad Aini
Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 4 No. 4 (2026)
Publisher : SPT. haria Journal and Education Center Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ijijel.v4i3.2056

Abstract

Sosiologi hukum merupakan cabang ilmu yang mengkaji hubungan timbal balik antara hukum dan masyarakat. Hukum tidak hanya dipahami sebagai seperangkat norma tertulis yang mengatur perilaku manusia, tetapi juga sebagai institusi sosial yang keberadaannya dipengaruhi oleh nilai, budaya, struktur kekuasaan, dan perkembangan masyarakat. Dalam konteks Indonesia, penerapan hukum menghadapi berbagai tantangan, mulai dari kesenjangan antara peraturan dan praktik, ketimpangan akses terhadap keadilan, hingga tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum. Artikel ini bertujuan menganalisis kedudukan sosiologi hukum dalam memahami efektivitas hukum serta menjelaskan pentingnya pendekatan sosial dalam pembentukan, penerapan, dan penegakan hukum. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan studi kepustakaan. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa keberhasilan hukum tidak cukup diukur berdasarkan kelengkapan peraturan perundang-undangan, tetapi juga harus dinilai dari kemampuan hukum dalam menjawab kebutuhan masyarakat, memberikan perlindungan yang setara, serta mewujudkan keadilan substantif. Oleh karena itu, sosiologi hukum memiliki peran penting dalam mendorong pembangunan hukum Indonesia yang responsif, berkeadilan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Page 73 of 73 | Total Record : 724

 69   70   71   72   73 

Filter by Year

2023 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 4 No. 4 (2026) Vol. 4 No. 3 (2026) Vol. 4 No. 2 (2026) Vol. 4 No. 1 (2026) Vol. 3 No. 4 (2025) Vol. 3 No. 2 (2025) Vol. 3 No. 1 (2025) Vol. 2 No. 4 (2024): This volume covers topics such as women's rights, inheritance law, crime preven Vol. 2 No. 3 (2024): The articles in this volume explore various legal and social topics, including Vol. 2 No. 2 (2024): Implementation and Dynamics of Islamic Law and Civil Law in Indonesia Vol. 2 No. 1 (2024): Contemporary Insights into Islamic Jurisprudence: Exploring Commerce, Culture, Vol. 1 No. 4 (2023): Islamic Law, Religious Court System, and Judicial Decisions in Indonesia Vol. 1 No. 3 (2023): Legal Development of Local Business Transactions and Contemporary Law in Indone Vol. 1 No. 2 (2023): The Development of Islamic Law and Culture in Indonesia Vol. 1 No. 1 (2023): The Development of Fatwa and Islamic Law in Indonesia More Issue