cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Anwar Hafidzi
Contact Email
anwar.hafidzi@uin-antasari.ac.id
Phone
+6285251295964
Journal Mail Official
journalsharia@gmail.com
Editorial Address
Sharia Journal and Education Center Publishing Jalan Gotong Royong, Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Indonesia Kode Pos 70711
Location
Kota banjarbaru,
Kalimantan selatan
INDONESIA
Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory
Published by Sharia Journal and Education Center Publishing
ISSN : 30310458     EISSN : 30310458     DOI : https://doi.org/10.62976/ijijel.v3i3.1280
Core Subject : Religion, Social,
Religion Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
The Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory (IJIJEL) is a peer-reviewed academic journal that focuses on advancing research in Islamic jurisprudence, economics, and legal theory within the Indonesian context. Published quarterly (March, June, September, and December), the journal serves as a platform for scholars, researchers, and practitioners to explore theoretical and practical developments in Islamic law. IJIJEL welcomes original research articles, conceptual papers, critical reviews, and comparative studies covering topics such as Islamic legal methodology, contemporary jurisprudential issues, legal reform, and interdisciplinary perspectives. The journal aims to foster academic discourse, enhance understanding of Islamic law, and contribute to the integration of Islamic legal principles within Indonesia’s legal and socio-economic systems.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 714 Documents
 68   69   70   71   72 
Tinjauan Yuridis Sosiologis Terhadap Tindak Pidana Contempt Of Court Terkait Kebebasan Berpendapat Dalam Menjaga Lembaga Peradilan Di Indonesia Ervina Husnaini; Iwan Darmawan; Nandang Kusnadi
Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 4 No. 3 (2026)
Publisher : SPT. haria Journal and Education Center Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ijijel.v4i3.2019

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana contempt of court, penerapan sanksi dalam sistem hukum Indonesia, serta kendala dan upaya penanggulangannya dalam menjaga kewibawaan lembaga peradilan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan empiris melalui studi terhadap peraturan perundang-undangan dan wawancara dengan aparat penegak hukum serta masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa contempt of court merupakan perbuatan yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila memenuhi unsur tindak pidana, yaitu perbuatan melawan hukum, kesalahan, dan kemampuan bertanggung jawab. Meskipun kebebasan berpendapat dijamin oleh konstitusi, pelaksanaannya tidak bersifat absolut dan memiliki batasan hukum. Namun demikian, penegakkan hukum terhadap contempt of court masih belum optimal karena belum adanya pengaturan khusus pada saat KUHP lama, oleh karena itu pengaturannya belum komprehensi. Oleh karena itu, diperlukan peninjauan ulang terhadap pasal yang multitafsir dalam KUHP Baru, pemerintah perlu memfasilitasi terhadap peraturan baru di KUHP Baru mengenai contempt of court, serta penegakkan hukum yang konsisten.
Analisis Yuridis Pelanggaran Hak Cipta Dalam Pembajakan Film Di Era Digital Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Ahmad Rizal; Muthia Septarina; Nisa Amalina Adlina
Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 4 No. 3 (2026)
Publisher : SPT. haria Journal and Education Center Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ijijel.v4i3.2020

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan tentang tindakan pembajakan film di era digital menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan sanksi pelanggaran hak cipta karya sinematografi menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dalam pembajakan film di era digital. Metode yang digunakan Penelitian ini, yaitu penelitian hukum normatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dengan mengumpulkan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder maupun tersier kemudian semua bahan hukum tersebut dipilih dan disusun berdasarkan permasalahan yang diteliti dan dianalisis secara deskriptif analisis dengan memaparkan permasalahan yang terjadi dan menelitinya. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Pengaturan tindakan pembajakan film di era digital dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, khususnya pada penjelasan Pasal 40 Ayat (1) huruf m yang mencantumkan karya sinematografi sebagai salah satu jenis ciptaan yang dilindungi dimana terdapat frasa “media lainnya” memiliki makna yang sangat luas karena tidak memiliki batasan yang jelas atau jenis media yang termasuk dalam kategori tersebut, sehingga dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Sanksi pelanggaran hak cipta karya sinematografi menurut Undang Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dalam hal pembajakan film di era digital ditentukan dalam Pasal 113. Penegakan hukum diperkuat oleh ketentuan dalam Pasal 55 dan Pasal 56 yang memberikan wewenang kepada aparat penegak hukum untuk mengambil tindakan hukum terhadap pelanggar, termasuk memblokir akun yang menyebarkan konten bajakan.
Upaya Pemenuhan Hak Anak Oleh Ayah Tunggal Di Desa Teluk Mesjid Kecamatan Haruyan Noraida Fitri; Rahmat Fadillah
Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 4 No. 3 (2026)
Publisher : SPT. haria Journal and Education Center Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ijijel.v4i3.2023

Abstract

Kematian pasangan menyebabkan ayah harus menjalankan peran ganda sebagai pencari nafkah sekaligus pengasuh anak. Kondisi tersebut dapat memengaruhi pemenuhan hak anak, khususnya hak nafkah, pengasuhan, dan pendidikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya ayah tunggal dalam pemenuhan hak anak di Desa Teluk Mesjid Kecamatan Haruyan serta tinjauan hukum Islam terhadap upaya tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara dengan lima orang ayah tunggal dan didukung oleh dokumentasi serta studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya ayah tunggal dilakukan dengan bekerja keras dan mencari pekerjaan tambahan, mengelola keuangan keluarga, menanamkan nilai agama dan akhlak, mengatasi keterbatasan pengasuhan, serta mengupayakan pendidikan bagi anak sesuai kemampuan masing-masing. Dalam perspektif hukum Islam, upaya tersebut pada dasarnya telah sejalan dengan kewajiban orang tua dalam memenuhi hak nafkah, pengasuhan, dan pendidikan anak, meskipun pelaksanaannya belum sepenuhnya optimal karena dipengaruhi oleh kondisi ekonomi, keterbatasan waktu, dan kondisi keluarga yang berbeda pada setiap informan.
Kekerasan Seksual Dalam Relasi Kuasa : Kajian Perlindungan Hukum Terhadap Korban Hemalia Najmi Dhiaulhaq; Munajah Munajah; Nahdah Nahdah
Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 4 No. 3 (2026)
Publisher : SPT. haria Journal and Education Center Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ijijel.v4i3.2025

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis relasi kuasa dalam Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual khususnya bagi santri korban kekerasan seksual di lingkungan pondok pesantren serta menganalisis mekanisme pelaporan dan akses perlindungan hukum bagi santri korban berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan relasi kuasa dalam UU TPKS masih bersifat umum dan belum mengakomodasi secara khusus hubungan pengasuh, tenaga pengajar dan santri di lingkungan pondok pesantren. Selain itu, pengaturan mengenai mekanisme pelaporan dan akses perlindungan hukum bagi santri korban di lingkungan pesantren yang bersifat tertutup juga belum diatur secara spesifi. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan yang lebih komprehensif untuk menjamin kepastian hukum dan sistem perlindungan independen yang efektif bagi santri korban kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan pesantren yang tertutup

Page 72 of 72 | Total Record : 714

 68   69   70   71   72 

Filter by Year

2023 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 4 No. 3 (2026) Vol. 4 No. 2 (2026) Vol. 4 No. 1 (2026) Vol. 3 No. 4 (2025) Vol. 3 No. 2 (2025) Vol. 3 No. 1 (2025) Vol. 2 No. 4 (2024): This volume covers topics such as women's rights, inheritance law, crime preven Vol. 2 No. 3 (2024): The articles in this volume explore various legal and social topics, including Vol. 2 No. 2 (2024): Implementation and Dynamics of Islamic Law and Civil Law in Indonesia Vol. 2 No. 1 (2024): Contemporary Insights into Islamic Jurisprudence: Exploring Commerce, Culture, Vol. 1 No. 4 (2023): Islamic Law, Religious Court System, and Judicial Decisions in Indonesia Vol. 1 No. 3 (2023): Legal Development of Local Business Transactions and Contemporary Law in Indone Vol. 1 No. 2 (2023): The Development of Islamic Law and Culture in Indonesia Vol. 1 No. 1 (2023): The Development of Fatwa and Islamic Law in Indonesia More Issue