cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Rahmad Lubis
Contact Email
yayasanyapenaindonesia@gmail.com
Phone
+6281283486472
Journal Mail Official
damejurnalhukum21@gmail.com
Editorial Address
Jl. Sekolah Yapia Rt. 03 Rw. 04, Ds. Cidokom Kec. Gunung Sindur, Kab. Bogor, Jawa Barat, Indonesia, 16340
Location
Kab. bogor,
Jawa barat
INDONESIA
Dame Journal of Law
Published by Yayasan Pesantren Islam Literasi Nusantara
ISSN : -     EISSN : 30909422     DOI : https://doi.org/10.64344/djl
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
DJL | Dame Journal of Law is an open-access and peer-reviewed scientific journal that acts as an internationally reputable academic platform in studying the dynamics of cross-border law. The main focus of this journal is to analyze governance policies as well as legal aspects of civil rights, with particular attention to the context of developing countries. DJL covers various areas of legal studies, including but not limited to various fields such as: Civil law; Criminal law; Constitutional Law and State Administration; Customary Law and Local Wisdom; Customary Institution Law; Religious Jurisprudence Law; the Law of International Regimes; Governance and Legal Pluralism; Human Rights Law; Economic and Business Law; Environmental and Sustainability Law; Health Law and Bioethics; Cyber Law and Digital Technology; Maritime and Marine Law; Islamic Financial and Banking Law; Arbitration Law and Alternative Dispute Resolution; Intellectual Property Law; Tax Law and Public Finance Regulation;
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 6 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 1 No 1 (2025): DJL" : 6 Documents clear
EFEKTIVITAS HUKUMAN PIDANA PEMISKINAN TERHADAP KELUARGA KORUPTOR: Efektivitas Hukuman Pidana Pemiskinan terhadap Keluarga Koruptor Nasution, Pitra Romadoni; Nuranisah, Nuranisah; Nurhalimah, Nurhalimah; Romadoni Nasution, Pitra
Dame Journal of Law Vol 1 No 1 (2025): DJL
Publisher : Yapilin Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.64344/djl.v1i1.4

Abstract

Artikel ini membahas makna dan implementasi keadilan sosial sebagaimana tercermin dalam sila kelima Pancasila, yaitu "Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia". Fokus kajian ini adalah menguraikan bagaimana nilai-nilai keadilan sosial dalam falsafah Pancasila dapat dijadikan landasan untuk menjamin kehidupan yang adil dan sejahtera bagi seluruh warga negara. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dan analisis normatif-filosofis, artikel ini mengeksplorasi dimensi moral, hukum, dan sosial dari sila kelima, serta implikasinya terhadap kebijakan publik dan struktur kehidupan bermasyarakat. Hasil kajian menunjukkan bahwa sila kelima mengandung prinsip-prinsip kesetaraan, perlindungan hak-hak dasar, distribusi sumber daya secara proporsional, dan penghapusan diskriminasi struktural. Dengan penguatan peran negara dalam menjamin kesejahteraan umum dan menjamin akses yang setara terhadap pelayanan publik, nilai keadilan sosial Pancasila menjadi pedoman dalam membentuk sistem yang inklusif dan berkeadaban. Artikel ini merekomendasikan perlunya reinterpretasi terhadap nilai keadilan dalam konteks pembangunan nasional dan modernisasi hukum, agar sejalan dengan semangat Pancasila yang adaptif dan responsif terhadap tantangan zaman.
HAK ATAS MENDAPATKAN KEHIDUPAN YANG BERKEADILAN: ANALISIS FALSAFAH PANCASILA SILA KE LIMA: Hak atas Mendapatkan Kehidupan yang Berkeadilan: Analisis Falsafah Pancasila Sila Ke Lima Sulaiman, Heri; Purnama, Desi; Durin, Ramzi
Dame Journal of Law Vol 1 No 1 (2025): DJL
Publisher : Yapilin Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.64344/djl.v1i1.5

Abstract

Artikel ini membahas persoalan hukum pidana dalam menangani kejahatan siber yang semakin kompleks di era digital. Penulis menyoroti kelemahan pendekatan hukum pidana konvensional yang cenderung bersifat represif dan tidak memberikan ruang bagi pemulihan korban maupun pelaku. Pendekatan keadilan restoratif dipertimbangkan sebagai alternatif solutif dalam merekonstruksi kebijakan hukum pidana, dengan menekankan pada pemulihan hubungan sosial, tanggung jawab pelaku, dan partisipasi aktif semua pihak yang terdampak. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yuridis-normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Hasil kajian menunjukkan bahwa penerapan keadilan restoratif dalam penanggulangan kejahatan siber memerlukan pembaruan kebijakan hukum pidana yang tidak hanya berbasis pada penjeraan, tetapi juga memperhatikan nilai-nilai keadilan, rekonsiliasi, dan perlindungan hak asasi manusia. Oleh karena itu, diperlukan reformasi hukum yang komprehensif dan berkelanjutan guna menyesuaikan hukum pidana nasional dengan dinamika kejahatan di era digital.
RIKONSTRUKSI HUKUM PIDANA TERHADAP KEJAHATAN SIBER (CYBER CRIME) DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA: Rekonstruksi Hukum Pidana terhadap Kejahatan Siber (Cyber Crime) dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia Tri Cahyono, Soetardi; Erni, Wina; Hidayat , Taufik
Dame Journal of Law Vol 1 No 1 (2025): DJL
Publisher : Yapilin Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.64344/djl.v1i1.6

Abstract

Upaya rekonstruksi hukum pidana dalam merespons dinamika dan kompleksitas kejahatan siber di era digital. Kejahatan siber yang semakin masif menimbulkan tantangan serius terhadap sistem hukum nasional, terutama dalam aspek substansi hukum, mekanisme penegakan hukum, dan perlindungan hak asasi manusia di ruang digital. Pendekatan normatif-teoretis digunakan untuk menganalisis kelemahan struktur hukum pidana saat ini, termasuk ketertinggalan regulasi, disharmoni antarperaturan, dan lemahnya integrasi teknologi dalam proses penegakan hukum. Kajian ini juga menekankan pentingnya pembaruan paradigma hukum yang tidak hanya represif, tetapi juga preventif dan restoratif, guna menjawab tantangan keadilan digital secara menyeluruh. Penelitian ini merekomendasikan strategi rekonstruksi melalui pembaruan legislasi, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, serta integrasi prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam tata kelola keamanan siber nasional. Dengan demikian, sistem hukum pidana Indonesia dapat menjadi lebih adaptif dan responsif dalam menghadapi era digital yang terus berkembang.
Politik Hukum memaknai Pemilihan Kepala Daerah dipilih secara Demokratis: Politik Hukum Memaknai Pemilihan Kepala Daerah Dipilih Secara Demokratis Lubis, Rahmad; Yunus, Nur Rohim; Herlina, Ratna; Shapiulayyevna, Aliyeva Patimat
Dame Journal of Law Vol 1 No 1 (2025): DJL
Publisher : Yapilin Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.64344/djl.v1i1.17

Abstract

The election of regional heads (Pilkada) in Indonesia, which is regulated in Article 18 Paragraph (4) of the 1945 Constitution, has important implications in realizing the principles of democracy and regional autonomy. This article emphasizes that regional heads are elected directly by the people. This study aims to analyze the legal politics contained in Article 18 Paragraph (4) of the 1945 Constitution related to the election of democratic regional heads. Using a normative analysis approach, this study explores the relationship between the principles of democracy, decentralization, and the implementation of regional autonomy in the context of the Regional Elections. The results of the study show that although Article 18 Paragraph (4) provides a constitutional basis for direct regional elections, it also does not rule out the possibility that the election of regional heads through the Regional Representative Council (DPRD) both at the provincial and city district levels, its implementation still faces challenges in terms of the quality of democracy, local political influence, and imbalance between the central and regional governments. The study also identifies the importance of reforms to realize effective decentralization and better quality democracy at the regional level.
Problematika Perpecahan Organisasi Advokat: Problematika Perpecahan Organisasi Advokat Helvis, Helvis; Nugraha, Iqbal Subhan
Dame Journal of Law Vol 1 No 1 (2025): DJL
Publisher : Yapilin Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.64344/djl.v1i1.18

Abstract

The advocate profession has a central role in the legal system as a guardian of justice and a protector of human rights. However, the integrity of this profession faces serious challenges due to the division of advocate organizations in Indonesia. This phenomenon is triggered by various factors, such as differences in internal and external interests, power dynamics, and disagreements regarding ethical standards and professionalism. Organizational fragmentation not only weakens the position of advocates as a collective entity, but also negatively impacts the effectiveness of the justice system and public trust. This article aims to examine the root causes of these divisions and offer strategic solutions to strengthen the unity and professionalism of advocacy organizations. With an analytical and reflective approach, this research is expected to contribute to the reconstruction of advocate institutions that are more inclusive and equitable in Indonesia.
The Relationship of Ethics and Interests: A Philosophical Study of Political Law and Economics: Hubungan Etika dan Kepentingan: Sebuah Studi Filsafat Hukum Politik dan Ekonomi Yunus, Nur Rohim; Abdurrahman, Abdurrahman; Setiawan, Refly
Dame Journal of Law Vol 1 No 1 (2025): DJL
Publisher : Yapilin Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.64344/djl.v1i1.21

Abstract

This article discusses the complex relationship between ethics and interests in political economic law. This relationship becomes increasingly relevant in the contemporary context, where public policy is often influenced by political and economic interests that dominate over moral or ethical considerations. This study aims to analyze the dynamics of the meeting and conflict between ethical values and interests in political economic law, and to examine how ethics should guide public policy and institutions, especially in terms of justice and social welfare. This study uses a qualitative method with a literature and legal study approach, analysing classical philosophical works and related legal and ethical theories. Through this approach, the author identifies challenges arising from the tension between personal or group interests and moral demands that should be the basis for policy making. The results of this study indicate that the role of philosophy is vital in maintaining the integrity of values in legal practice and economic policy, and criticise the technocratic approach that often ignores moral considerations. This study concludes that to create fair and sustainable policies, ethics must be the primary basis in every decision-making process in political and economic law.

Page 1 of 1 | Total Record : 6

 1 

Filter by Year

2025 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 1 No 2 (2025): DJL Vol 1 No 1 (2025): DJL