cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Rahmad Lubis
Contact Email
yayasanyapenaindonesia@gmail.com
Phone
+6281283486472
Journal Mail Official
damejurnalhukum21@gmail.com
Editorial Address
Jl. Sekolah Yapia Rt. 03 Rw. 04, Ds. Cidokom Kec. Gunung Sindur, Kab. Bogor, Jawa Barat, Indonesia, 16340
Location
Kab. bogor,
Jawa barat
INDONESIA
Dame Journal of Law
Published by Yayasan Pesantren Islam Literasi Nusantara
ISSN : -     EISSN : 30909422     DOI : https://doi.org/10.64344/djl
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
DJL | Dame Journal of Law is an open-access and peer-reviewed scientific journal that acts as an internationally reputable academic platform in studying the dynamics of cross-border law. The main focus of this journal is to analyze governance policies as well as legal aspects of civil rights, with particular attention to the context of developing countries. DJL covers various areas of legal studies, including but not limited to various fields such as: Civil law; Criminal law; Constitutional Law and State Administration; Customary Law and Local Wisdom; Customary Institution Law; Religious Jurisprudence Law; the Law of International Regimes; Governance and Legal Pluralism; Human Rights Law; Economic and Business Law; Environmental and Sustainability Law; Health Law and Bioethics; Cyber Law and Digital Technology; Maritime and Marine Law; Islamic Financial and Banking Law; Arbitration Law and Alternative Dispute Resolution; Intellectual Property Law; Tax Law and Public Finance Regulation;
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 1 No 2 (2025): DJL" : 5 Documents clear
Analisis Sanksi Cambuk Bagi Pelaku Prostitusi Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Ditinjau Dari Sisi Hak Asasi Manusia: Analisis Sanksi Cambuk Bagi Pelaku Prostitusi Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Ditinjau Dari Sisi Hak Asasi Manusia Afiati, Nila; Lawal, Uthman Shehu
Dame Journal of Law Vol 1 No 2 (2025): DJL
Publisher : Yapilin Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.64344/djl.v1i1.44

Abstract

This research focuses on the legal, philosophical, and human rights analysis of the application of caning sanctions in prostitution crimes as regulated in Aceh Qanun Number 06 of 2014. The study is directed to examine the legal legitimacy, social effectiveness, and normative tensions between sharia norms and human rights principles in the context of Aceh's special autonomy. The research method used is a normative legal approach, with a review of legislation, legal doctrine, and academic literature. The analysis was conducted qualitatively through content analysis methods to assess the consistency, relevance, and consequences of the application of caning sanctions. The results show that caning sanctions in Aceh have strong legal legitimacy through the constitution, UUPA, and Qanun Jinayat, and are based on philosophical values ​​​​of justice, welfare, and deterrent effects. However, its effectiveness in suppressing prostitution practices is still limited due to more dominant socio-economic factors. From a human rights perspective, caning creates normative tensions because it has the potential to violate the principle of prohibition of torture and treatment that degrades human dignity. The implications of this research emphasize the importance of reformulating Aceh's criminal justice policy to be more adaptive to human rights criticisms without neglecting the legitimacy of sharia. This effort can be achieved through regulatory evaluation, strengthening empirical indicators of deterrent effects, and exploring more humane alternatives to sharia-based punishment.
Analisis Kritis Teori Maslahah Konflik Orang Tua dengan Gangguan Mental: Analisis Kritis Teori Maslahah Konflik Orang Tua dengan Gangguan Mental Khotimah, Khusnul; Nurhalimah, Nurhalimah; Azizah, Nur; Kiswan, Muna Fauziah
Dame Journal of Law Vol 1 No 2 (2025): DJL
Publisher : Yapilin Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.64344/djl.v1i2.46

Abstract

Anak merupakan sebuah titipan yang harus orang tua jaga dari usia masih bayi sampai dewasa, dalam kondisi tertentu apabila dalam sebuah rumah tangga mengalami sebuah perpisahan atau masalah, kewajiban mengasuh tetap menjadi tangung jawang kedua orang tuanya,  namun bagaimana jika kondisi tertentu seperti salah stu dari kedua orangtuanya mengalami gangguan jiwa (Orang dalam ganguan jiwa), bagaimana hukum Islam melihat dan menyelesaikan kasus ini. Dalam penelitian penulis menggunakan metode deskriptif, normatif dan komparatif dengan mengkaji data-data yang bersumber dari penelitian pustaka (library research), temuan penelitian menunjukkan dalam kondisi orang dalam gangguan jiwa tidak memiliki hak untuk menjadi hadhanah, pasal 109 disebutkan bahwa pengadilan agama dapat mencabut hak perwalian seseorang atas permohonan kerabatnya bila wali tersebut pemabuk, penjudi, pemboros, gila dan atau melalaikan atau menyalahgunakan hak dan wewenangnya sebagai wali demi kepentingan orang yang berada dibawah perwaliannya. Pendapat Keempat madzhab sama mensyaratkan berakal sebagai bagian untuk dapat menjadi hadhan. Dalam madzhab As-Syafi’i hadhan yang berakal menjadi syarat pertama. Dimana orang gila tidak berhak mengasuh anak kecil, kecuali bila gilanya tidak parah dan tidak sering. Misal sekali dalam setahun. Sedangkan madzhab Hambali, Maliki, dan Hanafi mutlak mensyaratkan berakal dan tidak ada hak asuh untuk orang gila. Hal ini sudah sesuai dengan konsep teori maslahah di mana beralihnya hak hadhanah orang tua Gangguan Jiwa kepada kerabat lain yang lebih sempurna akalnya dapat mengurangi kemadharatan terhadap minimnya pengaruh buruk terhadap anak yang akan diasuhnya.
Transformasi Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual atas Karya Ilmiah di Era Kecerdasan Buatan: Transformasi Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual atas Karya Ilmiah di Era Kecerdasan Buatan Arifin, Misbahul; Ahmad, Amala Bilqis
Dame Journal of Law Vol 1 No 2 (2025): DJL
Publisher : Yapilin Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.64344/djl.v1i2.47

Abstract

Penelitian ini berfokus pada transformasi perlindungan hak kekayaan intelektual (HKI) atas karya ilmiah di era artificial intelligence (AI), dengan tujuan menganalisis tantangan regulasi yang ada, menilai relevansi hukum terhadap karya ilmiah berbasis AI, serta merumuskan rekomendasi kebijakan yang adaptif. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan (library research), memanfaatkan sumber primer berupa peraturan perundang-undangan nasional dan internasional terkait HKI, serta sumber sekunder dari literatur akademik dan jurnal ilmiah internasional terbitan 2020–2025. Analisis dilakukan secara normatif-kritis dengan membenturkan regulasi yang ada terhadap praktik dan perkembangan teknologi AI dalam penciptaan karya ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi HKI di Indonesia masih menekankan konsep orisinalitas dan kepemilikan yang human-centered, sehingga karya ilmiah yang melibatkan kontribusi AI belum mendapatkan pengakuan hukum yang jelas. Studi terdahulu dari konteks global menekankan tren adaptasi hukum, transparansi penggunaan AI, serta pengakuan kolaborasi manusia–AI dalam karya ilmiah. Temuan ini menegaskan perlunya transformasi regulasi HKI yang inklusif dan adaptif untuk menjamin kepastian hukum, keadilan, dan akuntabilitas akademik. Implikasi penelitian ini mencakup rekomendasi pembaruan kebijakan nasional, penguatan pedoman akademik, serta mendorong penelitian lanjutan untuk mendukung regulasi yang lebih komprehensif.
Analisis Hukum Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi Dalam Konteks Keadilan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia: Analisis Hukum Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi Dalam Konteks Keadilan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Ainul Yaqin, Ach.; Ilham, Lailul; Yaqin, Ach. Ainul Yaqin; Lailul Ilham
Dame Journal of Law Vol 1 No 2 (2025): DJL
Publisher : Yapilin Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.64344/djl.v1i2.50

Abstract

This research focuses on the legal analysis of asset confiscation resulting from corruption from the perspective of justice and human rights. Asset confiscation is seen as an important instrument in recovering state losses and strengthening the anti-corruption system, but its practice raises serious problems related to the protection of individual rights, especially those of well-intentioned third parties. The research method used is normative legal, emphasizing library research, analysis of laws and regulations, international legal instruments, and a review of relevant legal literature. The results indicate a tension between the state's interest in recovering losses from corruption and its obligation to safeguard the basic rights of citizens. Normatively, national regulations have regulated the mechanism for asset confiscation, but there are still implementation weaknesses, overlapping authority between institutions, and the absence of specific regulations regarding non-conviction-based asset forfeiture as stipulated in international standards. The implications of this research emphasize the importance of legal reform through the establishment of specific laws on asset recovery, institutional harmonization, and the adoption of international practices that uphold the principles of proportionality and substantive justice. Thus, asset confiscation policies can be more effective, accountable, and remain in line with human rights protection.
Konsep Dinasti dalam Pembentukan Optima dalam Hukum Positif Indonesia dan Hukum Perdata Islam: Konsep Dinasti dalam Pembentukan Optima dalam Hukum Positif Indonesia dan Hukum Perdata Islam Taufik Hidayat; Dayang Rafidah binti Syariff M. Fuad; wahyudi
Dame Journal of Law Vol 1 No 2 (2025): DJL
Publisher : Yapilin Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.64344/djl.v1i2.53

Abstract

This article examines the concept of Dinasti in Optima Forma from the perspectives of Indonesian positive law and Islamic civil law. The term "dynasty" in political and legal contexts is often understood as a hereditary transmission of power. Meanwhile, the Latin phrase in optima forma implies an ideal or most perfect form of a system. This study aims to evaluate whether a dynastic system in its ideal form can be accepted and institutionalized within national and Islamic legal frameworks, or whether it contradicts the principles of justice, meritocracy, and public welfare. The research employs a normative and comparative legal approach. The findings reveal both convergences and conceptual divergences between the two legal systems in assessing the legitimacy and validity of dynastic power structures.  

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2025 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 1 No 2 (2025): DJL Vol 1 No 1 (2025): DJL