cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Andri Putra Kesmawan
Contact Email
journal@idpublishing.org
Phone
+628111304014
Journal Mail Official
journal@idpublishing.org
Editorial Address
Perumahan Sidorejo, Jl. Sidorejo Gg. Sadewa No.D3, Sonopakis Kidul, Ngestiharjo, Kapanewon Kasihan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55182
Location
Kab. bantul,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Public Goods and Public Sector Policy
Published by Indonesian Journal Publisher
ISSN : -     EISSN : 31104916     DOI : https://doi.org/10.47134/pgpsp
Core Subject : Science, Social,
Decision Sciences, Operations Research & Management Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
The Public Goods and Public Sector Policy E-ISSN 3110-4916 is an international, peer-reviewed, open-access journal published by Indonesian Journal Publisher. It aims to promote interdisciplinary dialogue on the dynamics of public goods management and the complexities of public policy in addressing societal needs. The journal welcomes original research articles, policy analyses, case studies, and reviews that address a wide range of issues. Areas of interest include the provision and financing of public goods, governance and accountability, fiscal and monetary policies, social protection, education and healthcare systems, environmental and natural resource management, urban planning, and sustainable infrastructure. It also engages with critical discussions on innovation in public sector management, digital governance, regulatory frameworks, and the role of international cooperation in shaping national and regional policies. By offering open and unrestricted access, the journal contributes to advancing research and practice that strengthen public institutions and improve the quality of life for communities worldwide.
Arjuna Subject : Ilmu Pengambilan Keputusan (semua kategori) - Ilmu Pengambilan Keputusan (Lain-Lain)
Articles 8 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol. 1 No. 3 (2026): April" : 8 Documents clear
Analisis Yuridis Perlindungan Hukum terhadap Pekerja atas Kecelakaan Kerja dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia Candra, Destiana; Lie, Gunardi
Public Goods and Public Sector Policy Vol. 1 No. 3 (2026): April
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/pgpsp.v1i3.1112

Abstract

Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap pekerja yang mengalami kecelakaan kerja serta efektivitas pelaksanaan K3 di Indonesia. Hasil penelitian menegaskan bahwa perlindungan hukum terhadap tenaga kerja sudah ditetapkan secara komprehensif melalui UU Ketenagakerjaan, UU Keselamatan Kerja, SMK3, serta program jaminan sosial ketenagakerjaan, termasuk Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK). Namun, implementasi di lapangan masih belum optimal karena rendahnya kepatuhan perusahaan, keterbatasan pengawasan, serta kurangnya konsistensi penerapan standar K3. Selain itu, efektivitas penerapan K3 di Indonesia juga belum maksimal, yang tercermin dari masih tingginya angka kecelakaan kerja di berbagai sektor industri. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan optimalisasi pelaksanaan dan pengawasan K3 untuk mengurangi risiko kecelakaan kerja, menjamin keselamatan pekerja, dan mendukung produktivitas serta keberlangsungan perusahaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan data sekunder yang didasarkan pada jurnal, artikel, dan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah, perusahaan, dan pekerja dalam meningkatkan kepatuhan, pengawasan, serta kesadaran terhadap penerapan K3. Dengan demikian, upaya perlindungan hukum terhadap tenaga kerja dapat dijalankan dengan lebih efektif apabila diterapkan secara optimal.
Ketimpangan dalam Hubungan Kerja: Telaah Yuridis terhadap Perlindungan Pekerja dalam Praktik Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak di Indonesia Nadilatasya, Putri; Lie, Gunardi
Public Goods and Public Sector Policy Vol. 1 No. 3 (2026): April
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/pgpsp.v1i3.1113

Abstract

Penelitian ini berfokus pada analisis ketidakseimbangan posisi antara pekerja dan pengusaha dalam hubungan kerja di Indonesia, dengan penekanan pada praktik pemutusan hubungan kerja (PHK). Secara teoritis, hubungan kerja lahir dari adanya kesepakatan para pihak yang dituangkan dalam perjanjian kerja. Namun demikian, dalam praktiknya sering kali terjadi dominasi pengusaha yang menempatkan pekerja pada posisi yang lebih lemah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan serta studi kepustakaan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa bentuk ketimpangan tersebut antara lain tercermin dari praktik PHK yang dilakukan tanpa mengikuti prosedur hukum yang berlaku. Meskipun regulasi seperti Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 telah mengatur secara jelas mengenai mekanisme PHK dan perlindungan terhadap pekerja, implementasinya di lapangan masih belum optimal. Oleh karena itu, diperlukan upaya penguatan dalam penerapan hukum ketenagakerjaan guna menciptakan hubungan kerja yang lebih adil dan seimbang.
Analisis Yuridis terhadap Tanggung Jawab Perusahaan dalam Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi Pekerja Febriany; Lie, Gunardie
Public Goods and Public Sector Policy Vol. 1 No. 3 (2026): April
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/pgpsp.v1i3.1114

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan kewajiban perusahaan dalam kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan serta bentuk tanggung jawab hukum dan sanksi terhadap perusahaan yang tidak melaksanakannya. Metode penelitian hukum normatif yang digunakan adalah dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual secara rinci, dilanjutkan dengan studi kepustakaan bahan hukum primer dan sekunder yang relevan dengan permasalahan yang dikaji. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewajiban perusahaan untuk mendaftarkan pekerja sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial serta peraturan pelaksanaannya. Kewajiban tersebut mencakup pendaftaran pekerja, pembayaran iuran, serta pemenuhan hak pekerja atas jaminan sosial ketenagakerjaan. Namun demikian, implementasi kewajiban tersebut dalam praktik masih menghadapi berbagai kendala, antara lain rendahnya tingkat kepatuhan perusahaan, kurangnya kesadaran hukum, serta belum optimalnya pengawasan dari instansi terkait. Perusahaan yang tidak melaksanakan kewajiban tersebut dapat dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis, denda, hingga pembatasan pelayanan publik tertentu. Selain itu, dalam kondisi tertentu, perusahaan juga dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata maupun pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa meskipun pengaturan hukum telah cukup jelas dan komprehensif, diperlukan penguatan dalam aspek penegakan hukum, pengawasan, serta peningkatan kesadaran hukum bagi perusahaan guna menjamin terpenuhinya hak pekerja atas jaminan sosial secara optimal.
Legalitas Pemutusan Hubungan Kerja Berdasarkan Analisis Kinerja Algoritma pada Perusahaan Teknologi Lim, Willion; Lie, Gunardi
Public Goods and Public Sector Policy Vol. 1 No. 3 (2026): April
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/pgpsp.v1i3.1115

Abstract

Penelitian ini mengkaji validitas pembuktian “kinerja buruk” sebagai dasar Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) serta mekanisme perlindungan hukum bagi pekerja terhadap sanksi disipliner otomatis berbasis kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) dalam hubungan industrial di Indonesia. Permasalahan ini muncul seiring meningkatnya penggunaan sistem algoritmik dalam manajemen ketenagakerjaan yang kerap tidak transparan, berpotensi menimbulkan bias, serta mengabaikan hak pekerja untuk memperoleh proses yang adil. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menganalisis bahan hukum primer, sekunder, dan tersier melalui pendekatan perundang-undangan dan konseptual, serta dianalisis secara deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa validitas pembuktian :kinerja buruk” berbasis algoritma tidak dapat dianggap sah apabila tidak memenuhi prinsip transparansi, akuntabilitas, kepastian parameter, serta due process of law. Output sistem AI hanya dapat diposisikan sebagai bukti petunjuk yang harus didukung oleh evaluasi manusia dan alat bukti lain yang objektif serta dapat diuji. Lebih lanjut, perlindungan hukum bagi pekerja harus diwujudkan melalui mekanisme yang bersifat preventif, prosedural, dan represif, termasuk jaminan hak untuk didengar, hak atas penjelasan keputusan otomatis, serta akses terhadap penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Kebaruan penelitian ini terletak pada perumusan kerangka analitis yang mengintegrasikan validitas pembuktian berbasis algoritma, prinsip due process of law, dan rezim perlindungan data pribadi dalam konteks PHK. Kerangka ini diharapkan dapat memperjelas batasan penggunaan AI dalam hubungan kerja serta memperkuat perlindungan hukum bagi pekerja di era transformasi digital.
Peran Negara dalam Melindungi Anak di Bawah Umur dari Praktik Perburuhan di Indonesia Zimah, Amelia; Lie, Gunardi
Public Goods and Public Sector Policy Vol. 1 No. 3 (2026): April
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/pgpsp.v1i3.1120

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran negara dalam melindungi anak dari praktik perburuhan, mengidentifikasi faktor-faktor yang mendorong anak bekerja, serta menganalisis dampak yang ditimbulkan terhadap perkembangan anak. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, yang didukung oleh data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan anak dalam dunia kerja dipengaruhi oleh berbagai faktor, terutama kondisi ekonomi keluarga, rendahnya tingkat pendidikan, serta lemahnya pengawasan dan penegakan hukum. Di sisi lain, dampak yang ditimbulkan tidak hanya sebatas pada aspek fisik, namun juga mencakup gangguan psikologis, terhambatnya pendidikan, serta masalah sosial yang dapat berlanjut. Permasalahan pekerja anak di Indonesia tidak hanya menunjukkan mengenai pelanggaran yang ada terhadap ketentuan hukum, namun tetap menegaskan kepentingan penguatan peran negara secara berkelanjutan.
Perlindungan Hak-Hak Buruh dalam Perspektif Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia: Kajian terhadap Upah, Jam Kerja, dan Cuti Sandi, Maydi; Lie, Gunardi
Public Goods and Public Sector Policy Vol. 1 No. 3 (2026): April
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/pgpsp.v1i3.1126

Abstract

Penelitian ini berfokus pada analisis terhadap pengaturan hukum ketenagakerjaan di Indonesia dalam menjamin perlindungan hak-hak pekerja, khususnya terkait pengupahan, pengaturan waktu kerja, hak atas cuti, serta perlindungan bagi pekerja perempuan dan anak, sekaligus mengkaji implementasinya berdasarkan prinsip keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif. Bahan hukum yang dianalisis terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder dari literatur akademik dan jurnal ilmiah, serta bahan hukum tersier sebagai pendukung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif, sistem hukum ketenagakerjaan di Indonesia telah menyediakan kerangka perlindungan yang cukup memadai bagi pekerja. Namun demikian, dalam praktik masih terdapat berbagai permasalahan, seperti ketidaksesuaian penerapan upah minimum, pelanggaran terhadap ketentuan jam kerja, serta belum optimalnya pemenuhan hak cuti dan perlindungan bagi pekerja perempuan dan anak. Selain itu, perkembangan teknologi digital dan perubahan pola hubungan kerja turut menimbulkan tantangan baru, khususnya dalam sektor ekonomi digital yang belum sepenuhnya diakomodasi dalam regulasi yang ada. Ditinjau dari perspektif filsafat hukum, kondisi tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hak pekerja belum sepenuhnya mencerminkan keseimbangan antara keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan efektivitas penegakan hukum, serta penyesuaian kebijakan ketenagakerjaan yang lebih adaptif guna mewujudkan perlindungan pekerja yang berkeadilan dan berkelanjutan
Efektivitas BPJS Ketenagakerjaan dalam Menjamin Perlindungan Sosial bagi Pekerja/Buruh di Indonesia Adepio, Muhammad; Lie, Gunardi
Public Goods and Public Sector Policy Vol. 1 No. 3 (2026): April
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/pgpsp.v1i3.1127

Abstract

Penelitian ini mengkaji efektivitas BPJS Ketenagakerjaan dalam memberikan perlindungan sosial bagi pekerja atau buruh di Indonesia, dengan menyoroti kesenjangan antara tujuan normatif sistem jaminan sosial ketenagakerjaan dan implementasinya di lapangan. Latar belakang penelitian ini berangkat dari masih ditemukannya berbagai permasalahan seperti belum meratanya cakupan kepesertaan, rendahnya tingkat kepatuhan sebagian pemberi kerja, serta keterbatasan pemahaman tenaga kerja mengenai hak-hak jaminan sosial yang seharusnya mereka peroleh. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis tingkat efektivitas pelaksanaan BPJS Ketenagakerjaan serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi optimalisasi perlindungan sosial bagi tenaga kerja di Indonesia. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual melalui studi kepustakaan, yang bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier seperti peraturan perundang-undangan, literatur hukum, serta jurnal ilmiah yang relevan. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan mengkaji dan menghubungkan berbagai konsep hukum ketenagakerjaan, teori efektivitas hukum, serta praktik implementasi jaminan sosial di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif BPJS Ketenagakerjaan telah memiliki landasan hukum yang kuat dalam memberikan perlindungan terhadap risiko kerja bagi pekerja, namun dalam pelaksanaannya masih terdapat berbagai hambatan yang menyebabkan efektivitasnya belum optimal, antara lain ketidakmerataan kepesertaan, lemahnya pengawasan terhadap pemberi kerja, serta rendahnya kesadaran hukum pekerja. Selain itu, aspek pelayanan dan prosedur administrasi juga turut memengaruhi akses pekerja terhadap manfaat jaminan sosial. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa meskipun BPJS Ketenagakerjaan telah berperan penting dalam sistem perlindungan sosial tenaga kerja, masih diperlukan penguatan dalam aspek implementasi agar tujuan perlindungan sosial dapat tercapai secara lebih merata dan efektif di seluruh sektor ketenagakerjaan di Indonesia..
Perlindungan Konsumen dalam E-Commerce Lintas Batas: Tinjauan Hukum Internasional Estellin, Emmanuella; Gunardi
Public Goods and Public Sector Policy Vol. 1 No. 3 (2026): April
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/pgpsp.v1i3.1125

Abstract

Penelitian ini bermaksud guna memeriksa perlindungan hukum yang diberikan kepada pelaku usaha dan konsumen dalam transaksi e-commerce lintas batas, serta masalah yuridis yang terkait dengannya. Sesuai dengan UU ITE dan KUHPerdata, kontrak elektronik memiliki kekuatan hukum sah, menurut penelitian hukum normatif yang memakai pendekatan perundang-undangan serta komparatif. Namun, ada beberapa hambatan yang signifikan, seperti fenomena hit and run, klausula baku yang tidak adil, dan kemungkinan informasi pribadi bocor. Prinsip ekstrateritorialitas yang ditetapkan dalam PP No. 80 Tahun 2019 memperkuat perlindungan hukum bagi pelaku usaha asing yang beroperasi di pasar domestik. Singkatnya, untuk memastikan kepastian hukum, keadilan prosedural yang cepat, dan ekosistem ekonomi digital yang berkelanjutan, sangat penting untuk membangun mekanisme penyelesaian sengketa online (ODR) dan menyesuaikan undang-undang nasional dengan standar internasional seperti Undang-Undang Model UNCITRAL.

Page 1 of 1 | Total Record : 8

 1 

Filter by Year

2026 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 1 No. 3 (2026): April Vol. 1 No. 2 (2026): January Vol. 1 No. 1 (2025): October