cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
samudrailmuindonesia
Contact Email
samudrailmuindonesia01@gmail.com
Phone
+628216159635
Journal Mail Official
samudrailmuindonesia01@gmail.com
Editorial Address
Alamat : Jl. Raya, Jl. Lolo Gn. Sarik Lubuk Minturun Blok A/2, Kec. Kuranji, Kota Padang, Sumatera Barat 25158 Blok A/2
Location
Unknown,
Unknown
INDONESIA
Jurnal Ilmu Hukum
Published by CV. Samudra Ilmu Indonesia
ISSN : 31232760     EISSN : 31232760     DOI : -
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
JIH (Jurnal Ilmu Hukum) merupakan jurnal ilmiah yang mempublikasikan artikel hasil penelitian, kajian konseptual, serta analisis kritis dalam bidang ilmu hukum. Jurnal ini hadir sebagai media akademik untuk mendukung pengembangan ilmu pengetahuan hukum serta diseminasi gagasan ilmiah yang relevan dengan dinamika hukum dan perkembangan masyarakat. JIH telah terdaftar secara resmi dengan Nomor ISSN: 3123-2760 sebagai identitas penerbitan ilmiah. JIH pertama kali diterbitkan pada bulan September dan terbit secara rutin empat kali dalam setahun sekali tiga bulan, yaitu pada bulan September-November, Desember-Februari, Maret-Mei, dan Juni-Agustus. Setiap manuskrip yang masuk akan melalui proses peer-review oleh reviewer yang kompeten guna memastikan kualitas ilmiah, orisinalitas artikel, serta relevansi kontribusi terhadap perkembangan studi hukum. Jurnal ini menjadi wadah publikasi bagi akademisi, peneliti, mahasiswa, serta praktisi hukum dalam menyampaikan temuan penelitian dan pemikiran ilmiah terkait isu-isu hukum yang berkembang. JIH mendorong publikasi karya ilmiah yang mampu memberikan pemahaman mendalam serta solusi terhadap berbagai persoalan hukum dalam konteks nasional maupun internasional. Ruang lingkup artikel yang diterbitkan mencakup berbagai topik, seperti hukum pidana, hukum perdata, hukum tata negara, hukum administrasi negara, hukum internasional, hukum bisnis, hukum Islam, hak asasi manusia, serta reformasi dan kebijakan hukum. Setiap naskah diharapkan memuat permasalahan yang jelas, metode penelitian yang tepat, hasil analisis yang valid, serta implikasi yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum dan praktik penegakan hukum.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 29 Documents
 1   2   3 
Fenomena No Viral No Justice pada Instagram @viral_forjustice Perspektif UU ITE Nailil; Aleea Virdausha; Apsari Ranu Nirmala
Jurnal Ilmu Hukum Vol. 1 No. 4 (2026): Juni-Agustus
Publisher : Samudra Ilmu Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Fenomena "no viral, no justice" menunjukkan perubahan cara masyarakat berusaha mendapatkan keadilan dengan menggunakan media sosial. Berbeda dari penelitian sebelumnya yang biasanya bersifat umum atau kriminologis, penelitian ini khusus mempelajari akun Instagram @viral_forjustice sebagai contoh dari advokasi digital.Penelitian ini dilihat dari sudut pandang UU No.1/2024 yang mengubah UU ITE, dan menggunakan pendekatan netnografi. Akun ini dipilih karena aktif dalam mempromosikan hukum dan memiliki banyak pengikut (127.000 pengikut, 1.842 postingan), sehingga mewakili dengan baik cara berkomunikasi secara digital dalam gerakan "no viral no justice" di Indonesia. Penelitian ini menganalisis tiga postingan yang diterbitkan pada bulan Maret 2026 dengan pendekatan yuridis-empiris.Pendekatan tersebut mencakup identifikasi akun, observasi isi dan interaksi dari pengguna, serta analisis wacana yang terkait dengan Pasal 27 dan 28 Undang-Undang ITE. Hasil menunjukkan bahwa konten ini bersifat advokatif dan informatif, tetapi kebebasan berekspresi masih terbatas karena adanya UU ITE yang melarang pencemaran nama baik, informasi palsu, dan ujaran kebencian. Temuan ini membantu dalam penelitian hukum siber dan pedoman etika untuk akun advokasi digital.
Analisis Yuridis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 126/Puu-XXIV/2026 Sebagai Landasan Konstitusional Pembaruan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat M. Aslam Fadli
Jurnal Ilmu Hukum Vol. 1 No. 4 (2026): Juni-Agustus
Publisher : Samudra Ilmu Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 126/PUU-XXIV/2026 merupakan tonggak penting dalam perkembangan hukum profesi advokat di Indonesia karena memberikan mandat konstitusional kepada pembentuk undang-undang untuk melakukan perubahan atau penggantian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dalam jangka waktu paling lama dua tahun sejak putusan diucapkan. Putusan ini menunjukkan bahwa pengaturan yang berlaku saat ini belum sepenuhnya mampu memberikan kepastian hukum, menjamin independensi profesi advokat, serta mengakomodasi perkembangan organisasi advokat di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ratio decidendi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 126/PUU-XXIV/2026, implikasi yuridisnya terhadap keberlakuan Undang-Undang Advokat, serta arah pembentukan norma baru dalam revisi Undang-Undang Advokat berdasarkan amanat konstitusional Mahkamah Konstitusi. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, konseptual, dan perbandingan. Bahan hukum yang digunakan meliputi peraturan perundang-undangan, putusan Mahkamah Konstitusi, literatur, jurnal ilmiah, dan doktrin hukum yang relevan. Analisis dilakukan secara kualitatif melalui penafsiran hukum dan argumentasi yuridis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan tersebut tidak hanya memengaruhi keberlakuan norma Undang-Undang Advokat secara bersyarat, tetapi juga membentuk norma konstitusional baru yang mewajibkan pembaruan Undang-Undang Advokat secara komprehensif. Pembaruan tersebut harus mencakup pengaturan organisasi advokat, pendidikan profesi, pengangkatan dan penyumpahan advokat, pengawasan, penegakan kode etik, serta perlindungan hak konstitusional advokat dan masyarakat pencari keadilan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa putusan tersebut menjadi landasan konstitusional bagi reformasi sistem profesi advokat yang demokratis, profesional, independen, dan berorientasi pada kepastian hukum serta perlindungan masyarakat pencari keadilan.
Pengaruh Digitalisasi Imigrasi Terhadap Kepuasan Masyarakat: Literature Review Berbasis Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Adies Robby Mahaputra; Rita Kusuma Astuti
Jurnal Ilmu Hukum Vol. 2 No. 1 (2026): September-November
Publisher : Samudra Ilmu Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini mensintesis bukti empiris mengenai hubungan digitalisasi layanan imigrasi, khususnya M-Paspor, dengan kepuasan masyarakat yang diukur melalui Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Metode yang digunakan adalah Systematic Literature Review berbasis PRISMA. Penelusuran dilakukan pada Google Scholar, Garuda, SINTA, dan Jurnal Poltekim untuk publikasi 2017–2025. Dari 187 artikel teridentifikasi, 34 duplikat dieliminasi, 80 artikel lolos penyaringan judul dan abstrak, 60 artikel dikeluarkan pada tahap kelayakan, dan 20 artikel disintesis. Sintesis naratif dan pemetaan tematik menunjukkan pola peningkatan pengalaman layanan, terutama pada ketepatan waktu, akses, dan kemudahan prosedur. Namun, manfaat digitalisasi dipengaruhi keandalan sistem, literasi digital, infrastruktur, dan kapasitas aparatur. Kontribusi penelitian terletak pada pengaitan digitalisasi, e-Service Quality, dan IKM dalam sintesis lintas lokasi.
Urgensi Redistribusi Kewenangan Kewarganegaraan dari Ditjen AHU ke Ditjen Imigrasi Akbar Ramadhani; Rita Kusuma Astuti
Jurnal Ilmu Hukum Vol. 2 No. 1 (2026): September-November
Publisher : Samudra Ilmu Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini menganalisis urgensi redistribusi kewenangan administrasi kewarganegaraan dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) kepada Direktorat Jenderal Imigrasi (Ditjen Imigrasi) dengan menempatkan redistribusi sebagai usulan kebijakan kelembagaan, bukan sebagai kewenangan yang telah berlaku. Dasar analisis utamanya adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2022, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, serta Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024 tentang Kementerian Hukum dan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2024 tentang Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, historis, dan konseptual. Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier ditelusuri melalui studi kepustakaan dan dokumentasi, kemudian dianalisis melalui inventarisasi, klasifikasi, interpretasi, sinkronisasi, dan argumentasi hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa redistribusi berpotensi menyederhanakan rantai layanan dan memperkuat interoperabilitas data karena fungsi kewarganegaraan memiliki keterkaitan erat dengan status hukum dan mobilitas lintas negara. Namun, redistribusi tidak dapat dilakukan hanya melalui perubahan struktur organisasi karena kewenangan kewarganegaraan ditetapkan oleh undang-undang. Diperlukan perubahan atau penyesuaian regulasi, desain kelembagaan, kesiapan sumber daya manusia, interoperabilitas AHU Online-SIMKIM-SIAK, serta mekanisme transisi yang menjamin kepastian hukum. Istilah one gate immigration policy dalam penelitian ini diposisikan sebagai pendekatan kebijakan integrasi layanan, bukan sebagai asas hukum positif yang secara eksplisit ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
Implementasi Ta'aruf Antar Guru Pondok Pesantren dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Perspektif Imam Syafi'i Fatih Arya Tyasaputra; Azmi Islami; Alfikrul Akbar
Jurnal Ilmu Hukum Vol. 2 No. 1 (2026): September-November
Publisher : Samudra Ilmu Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Ta'aruf merupakan jalan yang lazim ditempuh umat Islam menuju pernikahan, dan memiliki bobot tersendiri di kalangan guru pesantren yang berperan ganda sebagai pelaku sekaligus teladan bagi santri. Penelitian terdahulu umumnya mengkaji ta'aruf secara normatif-kepustakaan, dalam lingkup fikih munakahat secara umum, atau di kalangan santri dan pengguna media digital, sehingga kajian empiris mengenai guru pesantren yang dibaca secara khusus melalui prinsip fikih mazhab Syafi'i dan dikaitkan dengan pembentukan keluarga sakinah masih jarang ditemukan; celah inilah yang diisi oleh penelitian ini. Penelitian bertujuan mendeskripsikan implementasi ta'aruf antar guru di Pondok Pesantren Darunnajah Jakarta, menganalisisnya melalui prinsip fikih mazhab Syafi'i, serta mengidentifikasi tantangan dan kontribusinya terhadap keluarga sakinah. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus lapangan; enam informan (tiga pasangan suami-istri) dipilih secara purposive, data dikumpulkan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi, dianalisis dengan model interaktif Miles dan Huberman, serta diuji melalui triangulasi sumber dan teknik. Hasil menunjukkan implementasi ta'aruf berlangsung melalui empat aspek yang saling terkait: latar belakang pemilihan ta'aruf, proses pelaksanaan, peran mediator, dan penerapan nilai, yang secara umum selaras dengan prinsip fikih Syafi'iyyah, yaitu menjaga pandangan, anjuran nazhar, menghindari khalwat, dan mendahulukan pertimbangan agama dalam memilih pasangan. Ta'aruf berkontribusi secara konkret terhadap keluarga sakinah dengan memberi bekal pengenalan karakter dan kesesuaian nilai keagamaan sejak sebelum menikah, namun bukan jaminan otomatis, karena terwujudnya sakinah tetap bergantung pada komunikasi dan penyesuaian pasangan yang berkelanjutan setelah menikah. Dengan memadukan guru pesantren sebagai pelaku sekaligus teladan, kerangka fikih Syafi'i yang spesifik, dan data empiris lapangan, penelitian ini memberikan kebaruan yang melengkapi kajian ta'aruf yang selama ini bersifat normatif.
Perlindungan Aset Digital dari Ancaman Akses Ilegal: Analisis Maqashid Syariah Muhammad Hafidz Alaziz
Jurnal Ilmu Hukum Vol. 2 No. 1 (2026): September-November
Publisher : Samudra Ilmu Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Aset digital seperti akun bisnis, nama domain, kode sumber, dan aset kripto kini bernilai ekonomi, tetapi rentan terhadap akses ilegal. Penelitian yuridis-normatif berbasis studi kepustakaan ini menganalisis (1) status aset digital sebagai al-mal dalam fikih muamalah, (2) kualifikasi akses ilegal dalam kerangka ghashab, sariqah, dan ta'zir serta hukum positif Indonesia terkini, dan (3) bentuk perlindungannya menurut Hifzh al-Mal. Dasar normatif yang digunakan meliputi QS. An-Nisa [4]: 29, definisi harta menurut jumhur ulama, kaidah al-'adah muhakkamah, dan maslahah mursalah. Hasil analisis menunjukkan bahwa aset digital yang bermanfaat halal, bernilai menurut 'urf, dapat dikuasai, dan dapat dialihkan secara sah memenuhi kriteria mal mutaqawwam; aset yang statusnya diperdebatkan, seperti kripto tanpa underlying, memerlukan penilaian tersendiri. Akses ilegal dapat dikualifikasikan sebagai ghashab (penguasaan tanpa hak) atau pencurian yang secara fikih lebih tepat dikenai ta'zir karena syarat had jarang terpenuhi. Hifzh al-Mal terwujud dalam empat bentuk perlindungan: pengamanan teknis sebagai hirz digital, tanggung jawab penyelenggara sebagai penerima amanah, penegakan hukum dengan sanksi ta'zir, dan pemulihan hak melalui ganti rugi (dhaman). Perlindungan berada pada tingkat dharuriyyat untuk sistem yang menopang harta banyak orang dan pada tingkat hajiyyat hingga tahsiniyyat untuk aset individual; penjenjangan ini merupakan hasil ijtihad penulis.
Dinamika Regulasi terhadap Penggunaan Lampu Bi-LED Aftermarket dalam Sistem Hukum Lalu Lintas Sy. Ahmad Farhan Al Jufri; Ahmad Yunus; Moh. Ali Khofi
Jurnal Ilmu Hukum Vol. 2 No. 1 (2026): September-November
Publisher : Samudra Ilmu Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penggunaan lampu Bi-LED aftermarket pada kendaraan bermotor merupakan fenomena yang berkembang seiring dengan kebutuhan masyarakat terhadap peningkatan kualitas pencahayaan dan estetika kendaraan. Meskipun demikian, pemasangan lampu tambahan yang tidak memperhatikan ketentuan teknis berpotensi menimbulkan silau dan mengurangi kenyamanan serta keselamatan pengguna jalan lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kesesuaian penggunaan lampu Bi-LED aftermarket dengan ketentuan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta menganalisis pelaksanaan penegakan hukum terhadap penggunaannya di wilayah hukum Polresta Banyuwangi. Penelitian ini menggunakan metode hukum yuridis empiris dengan pendekatan socio-legal. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan personel kepolisian sebagai penegakan hukum di bidang kendaraan bermotor serta masyarakat pengguna lampu Bi-LED aftermarket. Sementara itu, data sekunder dikumpulkan melalui penelaahan peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan hasil penelitian yang relevan. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan menghubungkan norma hukum yang berlaku dengan fakta dan praktik penegakan hukum di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan lampu Bi-LED aftermarket perlu dinilai berdasarkan karakteristik pemasangan, fungsi, dan kesesuaiannya dengan persyaratan teknis serta laik jalan kendaraan bermotor. Pasal 58 UU LLAJ menjadi dasar hukum yang relevan untuk menilai penggunaan perlengkapan kendaraan yang dapat mengganggu keselamatan berlalu lintas, khususnya apabila menimbulkan gangguan visual bagi pengguna jalan lain. Dalam praktiknya, kepolisian telah melakukan langkah preventif berupa edukasi dan sosialisasi serta langkah represif melalui pemeriksaan dan penindakan terhadap pelanggaran yang ditemukan. Efektivitas penerapan hukum tersebut perlu didukung oleh konsistensi pengawasan, pemahaman masyarakat dan pemeriksaan yang objektif berdasarkan ketentuan hukum. Dengan demikian, diperlukan penguatan pengawasan dan edukasi secara berkelanjutan agar penggunaan lampu Bi-LED aftermarket tetap memenuhi persyaratan hukum serta tidak membahayakan keselamatan pengguna jalan.
Rekonstruksi Model Pemidanaan Berbasis Nilai-Nilai Hukum Adat dalam Pembaruan Hukum Pidana Nasional Achmad Fahrel; Achmad Zidan Anugrah; Adi Kurniawan; Ananda Ahmad Satria; Achmad Ciessa Sanzani; Agung Refando Kusuma; Aldes Satya Tama
Jurnal Ilmu Hukum Vol. 2 No. 1 (2026): September-November
Publisher : Samudra Ilmu Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Hukum adat merupakan bagian dari kehidupan masyarakat Indonesia yang memuat nilai, norma, dan aturan yang berkembang serta dipertahankan secara turun-temurun. Dalam penyelesaian suatu pelanggaran, masyarakat adat tidak selalu berorientasi pada pemberian hukuman kepada pelaku, tetapi juga mempertimbangkan pemulihan hubungan, tanggung jawab, dan keseimbangan dalam kehidupan bersama. Sementara itu, sistem pemidanaan nasional memiliki dasar dan mekanisme tersendiri dalam menentukan perbuatan yang dapat dipidana serta sanksi yang dapat dijatuhkan. Perbedaan tersebut menimbulkan persoalan mengenai bagaimana nilai-nilai hukum adat dapat ditempatkan dalam pembaruan hukum pidana nasional tanpa mengabaikan kepastian hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Penulisan ini bertujuan untuk mengkaji kemungkinan rekonstruksi model pemidanaan yang mengintegrasikan nilai-nilai hukum adat ke dalam sistem hukum pidana nasional. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan konseptual dengan mengkaji bahan hukum serta literatur yang berkaitan dengan hukum pidana, sistem peradilan pidana, dan keadilan restoratif. Kajian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai model pemidanaan yang lebih berorientasi pada keadilan substantif, dengan tetap memperhatikan asas legalitas, proporsionalitas, dan perlindungan terhadap pihak-pihak yang terlibat.
Tanggung Jawab Hukum Pemilik Tanah sebagai Penunjuk Batas dalam Permohonan Sertipikat atas Tanah Tumpang Tindih Revina Indriati; Putra Hutomo; Yagus Suyadi
Jurnal Ilmu Hukum Vol. 2 No. 1 (2026): September-November
Publisher : Samudra Ilmu Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akibat hukum dan tanggung jawab pemilik tanah atas penunjukan batas yang menyebabkan tumpang tindih. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan konseptual, dan pendekatan analitis. Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dikumpulkan melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis menggunakan penafsiran gramatikal dan sistematis serta konstruksi hak melalui analogi guna memperoleh konstruksi hukum yang tepat terhadap permasalahan penunjukan batas dan tanggung jawab pemilik tanah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akibat hukum atas penunjukan batas yang dilakukan oleh pemilik tanah yang mengakibatkan tumpang tindih adalah menimbulkan ketidaksesuaian data fisik dan yuridis yang kemudian berujung pada potensi sengketa perdata, maupun tata usaha negara yang dapat mengakibatkan pembatalan sertipikat dan timbulnya kerugian. Untuk itu tanggung jawab hukum pemilik tanah sebagai penunjuk batas yang mengakibatkan tumpang tindih dalah suatu kewajiban untuk memberikan keterangan batas yang benar, jujur dan sesuai kondisi lapangan fisik tanah. Untuk itu kesalahan, kesengajaan atau kelalaian pemilik tanah dapat menimbulkan tanggung jawab perdata berupa kewajiban mengganti kerugian, serta membuka ruang penilaian itikad buruk apabila terbukti melakukan tindakan yang merugikan pihak lainm serta dapat diberikan sanksi pidana maupun perdata maupun administratif, yaitu pembatalan sertipikat ha katas tanah. Hal ini dikarenakan dalam proses pensertipikatan diawali dengan data fisik (pengukuran, tandatangan berita acara pengukuran, peta bidang tanah) lalu dilanjutkan data yuridis (permohonan surat keputusan pemberian hak sampai diterbitkannya sertipikat elektronik).

Page 3 of 3 | Total Record : 29

 1   2   3 

Filter by Year

2025 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 2 No. 1 (2026): September-November Vol. 1 No. 4 (2026): Juni-Agustus Vol. 1 No. 3 (2026): Maret-Mei Vol. 1 No. 2 (2025): Desember-Februari Vol. 1 No. 1 (2025): September-November