cover
Contact Name
I Gusti Ayu Stefani Ratna Maharani
Contact Email
stefaniratnamaharani@unud.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
stefaniratnamaharani@unud.ac.id
Editorial Address
stefaniratnamaharani@unud.ac.id
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum
Published by Universitas Udayana
ISSN : -     EISSN : 23030550     DOI : https://doi.org/KW.2026.v16.i1.p1
Core Subject : Social,
Jurnal Kertha Wicara adalah jurnal berbasis Open Journal System (OJS), yang diterbitkan secara berkala 1 bulanan. Seluruh artikel yang dipublikasikan melalui peer review process melalui telaah dari Board of Editors, serta proses review dari tim reviewer. Publikasi artikel dalam Jurnal ini melalui proses Peer-Review Process yang diawali dengan telaah dan review journal template oleh Board of Editors atau Dewan Redaksi, baik yang telah memiliki rekam jejak sebagai pengelola jurnal (editor) yang bertugas memeriksa dan memastikan secara seksama bahwa artikel yang sedang ditelaah memenuhi Author Guideline dan Template Journal. Dalam proses telaah oleh Editorial Team, juga dilakukan telaah berkaitan dengan pengecekan similarity dengan menggunakan Turnitin, yang diajukan oleh penulis, yang mencerminkan integritas, jati diri yang bermoral, jujur dan bertanggungjawab dari penulis atas karya ilmiah yang diajukannya tidak terindikasi plagiarisme. Toleransi batas maksimal similarity adalah 20%. Penulis yang mengajukan artikel pada Jurnal Kertha Wicara wajib memenuhi Author Guidelines sebagai panduan penulisan jurnal serta mengajukan artikel sesuai dengan Template Journal, serta Publication Ethic. Tujuan dari publikasi Jurnal ini untuk memberikan ruang mempublikasikan pemikiran kritis hasil penelitian orisinal, gagasan konseptual maupun review article dari akademisi, peneliti, maupun praktisi yang belum pernah dipublikasikan pada media lainnya. Lingkup & Fokus (Scope & Focus article) yang dipublikasikan meliputi topik-topik sebagai berikut: Hukum Acara HukumTata Negara; Hukum Administrasi; Hukum Pidana; Hukum Internasional; Hukum Hukum Perdata Hukum Adat; Hukum Bisnis; Hukum Kepariwisataan; Hukum Lingkungan; Hukum Dan Masyarakat; Hukum Informasi Teknologi dan Transaksi Elektronik; Hukum Hak Asasi Manusia; Hukum Kontemporer.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 5 Documents
Search results for , issue "Vol. 15 No. 3 (2025)" : 5 Documents clear
Perlindungan Hukum Bagi Emergency Contact Yang Digunakan Secara Sepihak Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Luh Diyah Artari; Ni Wayan Ella Apryani
Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum Vol. 15 No. 3 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Studi jurnal ini ditujukan guna memberikan jawaban atas dua permasalahan yang telah dirumuskan yaitu, pertama untuk mengkaji akibat hukum yang timbul dari perjanjian pinjam meminjam berbasis teknologi yang menggunakan emergency contact secara sepihak. Kedua, untuk mengetahui perlindungan hukum untuk emergency contact yang digunakan dengan sepihak. Metode studi yang dipergunakan pada studi jurnal ini yaitu metode studi hukum normatif serta pendekatan perundang-undangan. Berdasarkan penelitian ini, diketahui bahwa akibat hukum yang terjadi pada perjanjian pinjam meminjam berbasis teknologi yang menggunakan emergency contact dengan sepihak yaitu perjanjian pinjam meminjam tersebut tidaklah memenuhi syarat subjektif suatu perjanjian. Kemudian mengenai perlindungan hukum untuk emergency contact yang digunakan dengan sepihak dalam perjanjian pinjam meminjam berbasis teknologi termuat pada POJK No.10/POJK.05/2022 mengenai Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi serta Undang-Undang No.27 Tahun 2022 mengenai Pelindungan Data Pribadi. Kata Kunci: Perlindungan hukum, Emergency Contact, Perjanjian.
ASAS KELANGSUNGAN USAHA DALAM PERKARA KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG DALAM HUKUM KEPAILITAN DI INDONESIA Dina Roulitua Harianja; Dewa Ayu Dian Sawitri
Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum Vol. 15 No. 3 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penulisan artikel ini bertujuan membahas Asas Kelangsungan Usaha Dalam Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dalam Hukum Kepailitan di Indonesia. Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan komparatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUKPKPU) dibentuk dengan maksud untuk secara adil dan seimbang membagi aset pailit debitur kepada para kreditornya. Salah satu dari asas yang diterapkan dalam UU ini yaitu Asas Keberlangsungan Usaha (Business Going Concern), yang dimana asas ini merupakan prinsip fundamental dalam hukum kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang yang dirumuskan secara luas dan dianggap menjadi landasan terhadap norma hukum. Penerapan asas ini berdampak positif dalam meningkatkan nilai-nilai ekonomi suatu perusahaan, yang kemudian digunakan untuk melunasi kewajiban utang pada kreditor serta memberikan perlindungan kepentingan bagi kreditor yang memungkinkan debitor merestrukturisasi utang untuk terus menjalankan usahanya.  
KELALAIAN PELAKSANAAN PERIKLANAN ENDORSEMENT OLEH INFLUENCER DARI PERSPEKTIF PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN Wulan Tyana Kusuma Dewi; Made Aditya Pramana Putra
Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum Vol. 15 No. 3 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dari penulisan ini mengkaji sekaligus menganalisa bagaimana bentuk dari kelalaian dari pelaksanaan endorsement di media sosial serta menganalisa pertanggungjawaban dari Influencer yang melakukan kelalaian Endorsement yang mengakibatkan kerugian dialami oleh konsumen  sehingga para pelaku usaha maupun Influencer dapat berhati-hati dalam melakukan suatu perjanjian usaha dan paham akibat dari kelalaian yang menimbulkan perbuatan melanggar hukum serta menganalisa konsekuensi hukum yang mungkin dihadapi Influencer maupun pelaku usaha jika mengalami kelalaian dalam penyampaian informasi mengenai produk yang diiklankan. Penelitian ini dilaksanakan atas dasar dengan pendekatan konseptual dan pendekatan konseptual patung. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk kelalaian dari Influencer yang melakukan endorsement yaitu melanggar ketentuan pada pasal 4 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 17 tentang Perlindungan Konsumen. Hal ini harus dilakukan dengan bentuk iklan yang memanipulasi yang dimana iklan itu membrikan keyakinan efektivitas suatu produk lewat media social yang berlebihan. Dalam konteks endorsement oleh Influencer, tanggung jawab yang berlaku adalah berdasarkan prinsip Liabillity Based on Fault. Prinsip ini menekankan pada pembuktian adanya kesalahan dari pihak Influencer, jika terbukti bersalah karena memberikan informasi yang menyesatkan, maka Influencer dikenai sesuai dengan pedoman dalam UUPK Pasal 62 ayat (2).
PENGATURAN HUKUM PIDANA PERAMPASAN ASET DALAM UPAYA PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA Kezia Melisa; I Putu Rasmadi Arsha Putra
Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum Vol. 15 No. 3 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan studi ini adalah untuk mengkaji efektivitas mekanisme perampasan aset dalam upaya pemberantasan korupsi melalui pendekatan Non-Conviction Based Asset Forfeiture (NCB) sebagaimana diusulkan dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Hasil studi menunjukkan bahwa mekanisme NCB, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 draf RUU Perampasan Aset dan didukung oleh United Nations Convention Against Corruption (UNCAC), memungkinkan penyitaan aset tanpa putusan pidana, sementara pembalikan beban pembuktian yang diusulkan memperkuat penegakan hukum dengan menekan pelaku untuk membuktikan asal-usul kekayaannya yang sah. Dalam konteks penegakan hukum di Indonesia, proses penelusuran aset sebagaimana dipraktikkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), menjadi langkah krusial untuk memastikan pengembalian aset hasil korupsi kepada negara, meskipun implementasinya masih terhambat oleh dinamika politik dan kompleksitas legislasi.
EFEKTIVITAS PENERAPAN PERAMPASAN ASET DALAM MENCEGAH DAN MEMBERANTAS KORUPSI I Putu Aris Perdana Putra; I Dewa Gede Dana Sugama
Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum Vol. 15 No. 3 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Studi ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana efektivitas kebijakan perampasan aset dalam mendukung upaya pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tulisan ini menerapkan metode normatif dengan pendekatan berbasis peraturan perundang-undangan serta konsep hukum. Hasil studi menunjukan bahwa Korupsi telah menjadi kejahatan transnasional yang mempersulit upaya pemulihan aset karena masalah yurisdiksi. Indonesia's Corruption Perception Index (CPI) turun secara signifikan pada tahun 2022, yang mengindikasikan strategi anti-korupsi yang tidak efektif. Pendekatan perampasan aset yang saat ini bergantung pada putusan pengadilan dinilai belum memadai. Studi ini mengeksplorasi perampasan aset tanpa melalui proses peradilan, dengan fokus pada penelusuran dan penyitaan aset yang diperoleh secara koruptif. Konsep ini bertujuan untuk mendukung strategi follow the money & follow the asset dengan tetap menghormati hak asasi manusia. Model yang diusulkan ini bertujuan untuk meningkatkan mekanisme pemulihan aset di Indonesia, mengatasi kelemahan dalam undang-undang yang ada, dan meningkatkan upaya antikorupsi secara keseluruhan. Kata Kunci: Efektivitas Kebijakan, Perampasan Aset, Pemberantasan Korupsi ABSTRACT This study aims to analyze the effectiveness of asset forfeiture policies in supporting efforts to eradicate corruption. This paper applies a normative method with a legislation-based approach and legal concepts. The study results show that Corruption has become a transnational crime that complicates asset recovery efforts due to jurisdictional issues. Indonesia's Corruption Perception Index (CPI) dropped significantly by 2022, indicating an ineffective anti-corruption strategy. The current approach to asset forfeiture that relies on court decisions is considered inadequate. This study explores non-judicial asset forfeiture, with a focus on tracing and seizing corruptly acquired assets. The concept aims to support the follow the money & follow the asset strategy while respecting human rights. The proposed model aims to improve asset recovery mechanisms in Indonesia, address weaknesses in existing laws, and enhance overall anti-corruption efforts. Key Words: Policy Effectiveness, Asset Confiscation, Eradication of Corruption

Page 1 of 1 | Total Record : 5