cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Pande Yogantara
Contact Email
unitpublikasi@fl.unud.ac.id
Phone
+62895394566140
Journal Mail Official
unitpublikasi@fl.unud.ac.id
Editorial Address
Jl. Pulau Bali No.1 Denpasar, Bali-Indonesia
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum
Published by Universitas Udayana
ISSN : 23030569     EISSN : 23030569     DOI : https://doi.org/10.24843/KS
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Kertha Semaya diterbitkan pertama kali secara electronic sebagai Open Journal System (OJS) sejak Bulan Desember tahun 2012, yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Udayana dengan ISSN Online Nomor 2303-0569. Sejak tanggal 11 Nopember 2019, Jurnal Kertha Semaya telah terakreditasi Sinta Dikti, Peringkat Sinta 3 berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Penguatan Riset Dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, SK Nomor 225/E/KPT/2022 Tanggal: 7 December 2022 Tentang Peringkat Akreditasi Jurnal Ilmiah Periode IV Tahun 2022. Jurnal Kertha Semaya dipublikasikan dengan tujuan untuk memfasilitasi persyaratan wajib publikasi jurnal mahasiswa Fakultas Hukum Universitas. Dalam rangka peningkatan pengelolaan jurnal, pengelola secara berkesinambungan membenahi dan meningkatkan manajemen pengelolaan, seperti melengkapi daftar Dewan Redaksi/ Editorial Team maupun Reviewer, termasuk juga peningkatan substansi artikel dengan menggunakan similarity Turnitin. Jurnal Kertha Semaya adalah jurnal berbasis Open Journal System (OJS), yang diterbitkan secara berkala 1 bulanan. Seluruh artikel yang dipublikasikan melalui peer review process melalui telaah dari Board of Editors, proses review dari tim reviewer. Publikasi artikel dalam Jurnal ini melalui proses Peer-Review Process yang diawali dengan telaah dan review journal template oleh Board of Editors atau Dewan Redaksi baik yang telah memiliki rekam jejak sebagai pengelola jurnal (editor) yang bertugas memeriksa dan memastikan secara seksama bahwa artikel yang sedang ditelaah memenuhi Author Guideline dan Template Journal. Sebagai bagian dari Dalam proses oleh Editorial Team, juga dilakukan telaah berkaitan dengan pengecekan similarity dengan menggunakan Turnitin, yang diajukan oleh penulis, yang mencerminkan integritas, jati diri yang bermoral, jujur dan bertanggungjawab dari penulis atas karya ilmiah yang diajukannya tidak terindikasi plagiarisme. Toleransi batas maksimal similarity adalah 20%. Penulis yang mengajukan artikel pada Jurnal Kertha Semaya wajib memenuhi Author Guidelines sebagai panduan penulisan jurnal serta mengajukan artikel sesuai dengan Template Journal, serta Publication Ethic. Tujuan dari publikasi Jurnal ini untuk memberikan ruang mempublikasikan pemikiran kritis hasil penelitian orisinal, gagasan konseptual maupun review article dari akademisi, peneliti, maupun praktisi yang belum pernah dipublikasikan pada media lainnya. Lingkup & Fokus (Scope & Focus article) yang dipublikasikan meliputi topik-topik sebagai berikut: Hukum Hukum Perdata HukumTata Negara; Hukum Administrasi; Hukum Pidana; Hukum Internasional; Hukum Acara; Hukum Adat; Hukum Bisnis; Hukum Kepariwisataan; Hukum Lingkungan; Hukum Dan Masyarakat; Hukum Informasi Teknologi dan Transaksi Elektronik; Hukum Hak Asasi Manusia; Hukum Kontemporer.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 20 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Vol. 13 No. 11 (2025)" : 20 Documents clear
DAMPAK HUKUM PELANGGARAN KODE ETIK NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA DI LUAR WILAYAH JABATANNYA Fiorello Ghali Affandi; Tjempaka
Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum Vol. 13 No. 11 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2025.v13.i11.p03

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk meneliti dampak hukum pelanggaran kode etik notaris dalam pembuatan akta di luar wilayah jabatannya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan studi literatur melalui analisis Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), kode etik profesi, putusan hukum, serta artikel ilmiah terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa notaris yang melanggar batas wilayah jabatan dapat dikenai sanksi administratif, etik, hingga perdata, dan dalam kondisi tertentu pertanggungjawaban pidana bila terdapat unsur kesengajaan atau kerugian. Dari sisi produk hukum, akta yang dibuat di luar yurisdiksi notaris kehilangan keotentikannya dan hanya berkedudukan sebagai akta di bawah tangan sehingga kekuatan pembuktiannya berkurang dan dapat dibatalkan secara hukum. Penelitian ini menegaskan pentingnya penegakan kode etik, penguatan pengawasan oleh INI dan IPPAT, serta kejelasan sanksi dalam regulasi agar prinsip kepastian hukum dan perlindungan terhadap para pihak dapat terjamin. The purpose of this study is to examine the legal implications of violations of the notarial code of ethics in drafting deeds outside the notary’s territorial authority. The research method employed is normative juridical, using a literature study approach through an analysis of the Notary Office Act (UUJN), professional codes of ethics, court decisions, and relevant scholarly articles. The findings indicate that notaries who breach territorial boundaries of their office may be subject to administrative, ethical, and even civil sanctions, and under certain conditions, criminal liability if elements of intent or harm are present. In terms of legal products, deeds executed outside a notary’s jurisdiction lose their authenticity and are deemed equivalent to private documents, thereby reducing their evidentiary strength and making them legally subject to annulment. This study underscores the importance of enforcing the code of ethics, strengthening oversight by INI and IPPAT, and ensuring clarity of sanctions in regulations to guarantee legal certainty and protection for all parties involved
IMPLEMENTASI PENYELESAIAN KREDIT JAMINAN FIDUSIA MELALUI PENJUALAN DIBAWAH TANGAN Ghefira Nur Fatimah; Wardani Rizkianti
Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum Vol. 13 No. 11 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2025.v13.i11.p07

Abstract

Penelitian ini mengkaji implementasi penyelesaian kredit jaminan fidusia melalui mekanisme penjualan dibawah tangan sebagai upaya penanganan kredit bermasalah di PT Pegadaian Syariah Cabang Kramat Raya. Jaminan fidusia sebagai lembaga yang fleksibel meskipun eksekusinya sering menghadapi kendala saat debitur wanprestasi. Permasalahan utama berfokus pada implementasi prosedur penjualan dibawah tangan dan juga hambatan yang dihadapi Pegadaian dalam pelaksanaannya. Adapun metode yang diadopsi berupa Hukum Normatif (Yuridis Normatif) dengan pendekatan perundangan maupun kasus, yang mana dibuktikan dengan data kualitatif dari wawancara dengan salah satu staff Pegadaian Syariah Cabang Kramat Raya. berdasarkan wawancara tersebut menunjukkan bahwasanya Pegadaian memprioritaskan penjualan dibawah tangan karena efisiensi dan potensi memaksimalkan harga jual, dengan syarat mutlak adanya persetujuan tertulis dari debitur. Namun proses ini terhambat oleh sikap non-kooperatif debitur. Apabila gagal, Pegadaian beralih ke jalur eksekusi lelang yang dijamin oleh Sertifikat Jaminan Fidusia yang berkekuatan hukum. Saran yang dapat diberikan yakni diperlukan penguatan sistem komunikasi dan administrasi pemberitahuan (somasi) untuk meminimalisir risiko gugatan hukum dari debitur atas dasar cacat prosedur. This study examines the implementation of fiduciary collateral credit settlement through an underhand sale mechanism as an effort to handle problem loans at PT Pegadaian Syariah, Kramat Raya Branch. Fiduciary collateral is a flexible institution, although its execution often faces obstacles when the debtor defaults. The main problem focuses on the implementation of the underhand sale procedure and also the obstacles faced by Pegadaian in its implementation. The research method used is Normative Law (Normative Jurisprudence) with a Legislative approach and a case approach, supported by qualitative data from interviews with one of the staff of Pegadaian Syariah, Kramat Raya Branch. Based on the interview, it shows that Pegadaian prioritizes underhand sales due to efficiency and the potential to maximize the selling price, with the absolute requirement of written approval from the debtor. However, this process is hampered by the debtor's non-cooperative attitude. If it fails, Pegadaian switches to an auction execution route guaranteed by a legally binding Fiduciary Guarantee Certificate. Suggestions that can be given are the need to strengthen the communication system and notification administration (summons) to minimize the risk of lawsuits from debtors based on procedural defects.
IMPLIKASI HUKUM KETIADAAN PENGATURAN DUE DILIGENCE DALAM AKUISISI PERSEROAN TERBATAS DI INDONESIA Agnes Sri Fortuna Nainggolan; Ariawan Gunadi
Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum Vol. 13 No. 11 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2025.v13.i11.p01

Abstract

Artikel ini bertujuan menganalisis implikasi hukum akibat ketiadaan pengaturan khusus mengenai pelaksanaan due diligence dalam akuisisi perseroan terbatas di Indonesia. Due diligence merupakan proses penting sebelum akuisisi yang bertujuan untuk mengevaluasi kondisi hukum, keuangan, dan operasional perusahaan target agar dapat mengurangi risiko dan memastikan transparansi transaksi. Metode penelitian yang digunakan adalah studi pustaka dengan pendekatan normatif-yuridis, melalui analisis mengkaji peraturan perundang-undangan, literatur hukum, serta yuridprudensi yang berkaitan dengan akuisisi dan due diligence di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidakjelasan regulasi terkait due diligence menimbulkan ketidakpastian hukum dan risiko sengketa bagi pelaku pasar modal dan investor. Kekosongan aturan ini juga berpotensi melemahkan perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi akuisisi, sehingga menghambat keamanan investasi dan transparansi pasar. Penelitian menegaskan perlunya pembentukan regulasi yang mengatur mekanisme due diligence secara menyeluruh dan tegas guna menguatkan kepastian hukum serta mendorong praktik akuisisi yang lebih akuntabel dan profesional di Indonesia. This article to analyze the legal implications arising from the absence of specific regulations governing the implementation of due diligence in the acquisition of limited liability companies in Indonesia. Due diligence is an essential process intended to evaluate the legal, financial, and operational condition of the target company to minimize risk and ensure transaction transparency. The research method employs a literature study with a normative-juridical approach through literature study, examining statutory provisions, legal literature, doctrines, and jurisprudence related to acquisitions and due diligence in Indonesia. The research finding reveal that the lack of clear regulations concerning mandatory due diligence under law Number 20 of 2007 on limited liability companies creates a regulatory gap that results in legal uncertainty and an increased potenstial for dispute for capital market participants and investor. This regulatory gap also weakens legal protection for parties involved in acquisition transaction, thereby undermining investmenr security and market transparency. The study emphasizes the necessity of establishing comprehensive an explicit regulation governing the due diligence mechanism to strengthen legal certainly and promote more
IMPLEMENTASI PIDANA DENDA TERHADAP PEMULIHAN KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DIGITAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA MODERN Ellen Santoso; Boedi Prasetyo
Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum Vol. 13 No. 11 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2025.v13.i11.p10

Abstract

Perkembangan teknologi digital memudahkan interaksi, namun juga memunculkan kekerasan seksual digital seperti penyebaran konten intim tanpa izin dan pelecehan berbasis daring yang berdampak serius bagi psikologis dan martabat korban. Fenomena ini menunjukkan bahwa kekerasan seksual kini tidak hanya terjadi secara fisik, tetapi juga melalui ruang maya, dengan perempuan sebagai kelompok yang paling rentan. Meskipun pidana denda sering digunakan sebagai bentuk hukuman, pendekatan hukum pidana modern menekankan bahwa tujuan pemidanaan tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga memulihkan korban. Oleh karena itu, efektivitas pidana denda dalam kasus kekerasan seksual digital perlu dikaji berdasarkan kontribusinya terhadap pemulihan psikologis, sosial, dan martabat korban dalam kerangka keadilan restoratif. Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk memperoleh data yang dapat dikembangkan serta dibuktikan sehingga dapat digunakan dalam memahami dan memecahkan suatu masalah. Hasil dari penelitian ini yakni Penegakan kekerasan seksual berbasis elektronik melalui UU No. 12 Tahun 2022 menekankan perlindungan dan pemulihan korban, bukan hanya penghukuman pelaku. Pidana denda dapat berfungsi sebagai sarana pemulihan melalui restitusi, selama diarahkan langsung untuk mendukung kebutuhan korban seperti konseling, pendampingan hukum, dan pemulihan reputasi. Dalam kerangka keadilan restoratif, denda menjadi bermakna jika membantu memulihkan psikologis, sosial, dan martabat korban, dengan syarat mekanisme penyalurannya jelas dan berorientasi pada korban. While the development of digital technology facilitates interaction, it also gives rise to digital sexual violence, such as the unauthorized distribution of intimate content and online harassment, which have serious psychological and social consequences for victims. This phenomenon demonstrates that sexual violence now occurs not only physically but also through cyberspace, with women being the most vulnerable group. Although fines are often used as a form of punishment, the modern criminal law approach emphasizes that the purpose of punishment is not only to punish the perpetrator but also to restore the victim. Therefore, the effectiveness of fines in cases of digital sexual violence needs to be assessed based on their contribution to the psychological, social, and dignity recovery of victims within a restorative justice framework. Research methods are a scientific way to obtain data that can be developed and proven so that it can be used to understand and solve a problem. The results of this study are that the enforcement of electronic-based sexual violence through Law No. 12 of 2022 emphasizes the protection and recovery of victims, not just the punishment of perpetrators. Fines can serve as a means of recovery through restitution, as long as they are directly directed at supporting the victim's needs, such as counseling, legal assistance, and reputation restoration. Within a restorative justice framework, fines are meaningful if they help restore the psychological, social, and dignity of the victim, provided the distribution mechanism is clear and victim-oriented.
PENGUATAN PERAN DESA ADAT DALAM PENANGANAN KONFLIK BERBASIS KEARIFAN LOKAL Made Gede Arthadana; I Putu Sastra Wibawa; I G A. Ketut Artatik
Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum Vol. 13 No. 11 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2025.v13.i11.p04

Abstract

Tujuan penulisan secara umum pada jurnal ilmiah ini untuk mengetahui serta memahami peran desa adat dalam penanganan konflik berbasis kearifan lokal serta untuk menemukan strategi penguatan peran desa adat dalam penanganan konflik berbasis kearifan lokal. Metode penulisan yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian yang pertama yaitu hambatan desa adat dalam penanganan konflik berbasis kearifan lokal meliputi konflik antara hukum adat dan hukum nasional, ketidaksesuaian antara nilai kearifan lokal dengan modernitas, adanya kepentingan pribadi yang menghambat praktik budaya, serta kurangnya dukungan dan pengakuan kebijakan pemerintah terhadap hukum adat. Hasil penelitian yang kedua yaitu strategi penguatan peran desa adat dalam penanganan konflik berbasis kearifan lokal meliputi memperkuat kelembagaan adat, menjaga nilai-nilai leluhur, mengintegrasikan kearifan lokal, meningkatkan kolaborasi antara lembaga adat dengan pemerintah desa untuk menerapkan pendekatan restoratif yang berorientasi pada pemulihan hubungan. The general purpose of this scientific journal is to identify and understand the role of traditional villages (desa adat) in managing conflicts based on local wisdom, as well as to develop strategies for strengthening the role of traditional villages in such conflict management. The research method used is normative legal research with a descriptive approach, employing both statutory and case approaches. The first research finding reveals that the obstacles faced by traditional villages in managing conflicts based on local wisdom include conflicts between customary law and national law, inconsistencies between local wisdom values and modernity, the presence of personal interests that hinder cultural practices, and the lack of government policy support and recognition toward customary law. The second research finding identifies strategies for strengthening the role of traditional villages in managing conflicts based on local wisdom, which include strengthening customary institutions, preserving ancestral values, integrating local wisdom, and enhancing collaboration between customary institutions and village governments to implement restorative approaches aimed at restoring relationships.
PERTANGGUNGJAWABAN ETIK NOTARIS ATAS AKTA NOTARIL RUPS YANG MENYIMPANG DARI KEHENDAK PARA PIHAK ⁠Chintia Ayala Brigarys
Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum Vol. 13 No. 11 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2025.v13.i11.p17

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis tanggung jawab etik Notaris dalam penyusunan Akta Notaril Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan implikasinya terhadap keabsahan akta. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis-normatif dengan mengkaji Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), Kode Etik Notaris, serta praktik penyusunan akta RUPS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Notaris wajib bertindak jujur, independen, dan menjaga kesesuaian substansi akta dengan kehendak para pihak. Pelanggaran dapat berakibat pada sanksi etik, mulai dari teguran hingga pemberhentian tetap, serta berpotensi menyebabkan akta kehilangan sifat autentiknya atau batal demi hukum. Penegakan tanggung jawab etik Notaris terbukti penting untuk menjaga integritas profesi, kepastian hukum, dan perlindungan kepentingan para pihak dalam kegiatan korporasi.   This study aims to analyze the ethical responsibility of Notaries in the preparation of the Notarial Deed of the General Meeting of Shareholders (GMS) and its implications on the validity of the deed. The method employed is a normative-juridical legal research by examining the Notary Position Law (UUJN), the Notary Code of Ethics, and practices in drafting GMS deeds. The results indicate that Notaries are obliged to act honestly, independently, and ensure that the substance of the deed aligns with the parties’ intentions. Violations may result in ethical sanctions, ranging from warnings to permanent dismissal, and potentially render the deed non-authentic or void by law. Upholding Notaries’ ethical responsibilities is essential to maintain professional integrity, legal certainty, and protect the interests of parties in corporate activities.
PERLINDUNGAN DAN STATUS HUKUM KEPEMILIKAN TANAH YANG MUSNAH DITINJAU BERDASARKAN PERMEN AGRARIA DAN TATA RUANG Riska Novelia
Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum Vol. 13 No. 11 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2025.v13.i11.p18

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan mengenai status hukum tanah musnah dalam hukum pertanahan Indonesia pasca terbitnya Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tanah Musnah. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan analisis dokumen regulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peraturan ini untuk pertama kalinya memberikan definisi yuridis, parameter teknis, dan prosedur penetapan tanah musnah yang sebelumnya tidak diatur secara eksplisit dalam UUPA maupun peraturan turunannya. Hak atas tanah dinyatakan hapus apabila objek tanah hilang secara fisik akibat bencana atau perubahan alam, melalui mekanisme administratif lintas-instansi. Selain itu, peraturan ini menegaskan perlindungan hukum bagi pemegang hak, termasuk hak memperoleh dokumen resmi sebagai dasar pengajuan bantuan, klaim asuransi, atau pembuktian hukum lain. Dengan demikian, regulasi ini menegakkan prinsip kepastian hukum sekaligus memastikan posisi hukum yang jelas dan adil bagi korban bencana. This study aims to analyze the regulation concerning the legal status of destroyed land in Indonesian agrarian law following the enactment of the Regulation of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/Head of BPN Number 3 of 2024 on Destroyed Land. The method employed is normative-juridical legal research with a statutory approach and regulatory document analysis. The results indicate that this regulation, for the first time, provides a juridical definition, technical parameters, and procedures for determining destroyed land, which were not explicitly regulated in the Basic Agrarian Law (UUPA) or its derivative regulations. Land rights are deemed extinguished when the land physically disappears due to disasters or natural changes, through an inter-agency administrative mechanism. Furthermore, the regulation emphasizes legal protection for right holders, including the right to obtain official documentation as a basis for applying for government assistance, insurance claims, or legal evidence in other matters. Thus, this regulation upholds the principle of legal certainty while ensuring a clear and fair legal position for disaster victims.
KEDUDUKAN HUKUM PEMBELI LELANG PADA ASET RAMPASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PROSES AGUNAN YANG DIAMBIL ALIH Vareezha Esther Putrinalditha Kaunang
Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum Vol. 13 No. 11 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2025.v13.i11.p19

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum pembeli lelang terhadap aset yang ternyata merupakan hasil rampasan tindak pidana korupsi dalam proses Agunan Yang Diambil Alih (AYDA) oleh lembaga keuangan. Permasalahan muncul ketika objek lelang yang telah dimenangkan pembeli ternyata termasuk dalam kategori aset hasil tindak pidana, sehingga menimbulkan konflik antara prinsip kepastian hukum bagi pembeli lelang yang bertitikad baik dengan prinsip pemulihan aset negara akibat tindak pidana korupsi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa kedudukan hukum pembeli lelang dalam proses AYDA menjadi lemah apabila aset hasil tindak pidana korupsi, karena asas nemo dat quod non habet berlaku, yaitu pihak yang tidak memiliki hak tidak dapat mengalihkan hak kepada pihak lain. Namun, perlindungan hukum tetap dapat diberikan kepada pembeli beritikad baik melalui mekanisme ganti rugi dari pihak penyelenggara lelang atau lembaga keuangan yang terlibat. Penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan regulasi dan mekanisme hukum yang mampu memberikan kepastian dan perlindungan serta peningkatan tanggung jawab lembaga keuangan dan penyelenggara lelang dalam melakukan verifikasi status hukum aset, guna mencegah terjadinya sengketa kepemilikan akibat keterlibatan aset hasil tindak pidana korupsi dalam proses AYDA. This study aims to analyze the legal standing of auction buyers regarding assets that are actually the result of corruption in the process of Foreclosed Collateral (AYDA) by financial institutions. Problems arise when the auction object that has been won by the buyer is included in the category of assets resulting from criminal acts, thus creating a conflict between the principle of legal certainty for auction buyers with good intentions and the principle of recovery of state assets resulting from corruption. This study uses a normative juridical method. The results of the study indicate that the legal standing of auction buyers in the AYDA process is weakened if the assets are the result of corruption, because the principle of nemo dat quod non habet applies, namely that a party without rights cannot transfer rights to another party. However, legal protection can still be provided to buyers with good intentions through a compensation mechanism from the auction organizer or financial institution involved. This study emphasizes the importance of strengthening regulations and legal mechanisms that are able to provide certainty and protection as well as increasing the responsibility of financial institutions and auction organizers in verifying the legal status of assets, in order to prevent ownership disputes due to the involvement of assets resulting from corruption in the AYDA process.
KEDUDUKAN HUKUM TANAH ULAYAT DALAM SISTEM HUKUM AGRARIA DAN HUKUM ADAT DI INDONESIA Venti Arista Lakuteru
Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum Vol. 13 No. 11 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2025.v13.i11.p13

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan dan pengakuan hukum tanah ulayat dalam sistem hukum agraria dan hukum adat di Indonesia, dengan fokus pada penerapannya di Desa Klis, Kabupaten Maluku Barat Daya. Permasalahan utama yang dikaji adalah hubungan yang sering kali tumpang tindih antara hukum agraria nasional yang menempatkan negara sebagai penguasa atas tanah, dengan hukum adat yang mengakui kepemilikan komunal masyarakat hukum adat. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang dipadukan dengan pendekatan empiris melalui observasi lapangan dan wawancara dengan tokoh adat setempat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Tahun 1960 secara normatif mengakui keberadaan hak ulayat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan kepentingan nasional, dalam praktiknya kepastian hukum terhadap kepemilikan tanah ulayat di Desa Klis masih lemah. Hal ini disebabkan oleh belum adanya batas wilayah yang jelas, minimnya bukti tertulis, serta adanya tumpang tindih klaim antara masyarakat adat, negara, dan pihak swasta. Penelitian ini menegaskan pentingnya harmonisasi antara sistem hukum agraria dan hukum adat, pemetaan hukum terhadap wilayah ulayat, serta penguatan kelembagaan adat untuk menjamin pengakuan dan perlindungan yang adil terhadap hak ulayat masyarakat adat. This study aims to analyze the legal status and recognition of ulayat (customary) land within Indonesia’s agrarian legal system and customary law, focusing on its application in Klis Village, Southwest Maluku Regency. The issue arises from the coexistence and often conflicting relationship between national agrarian law, which is based on the principle of state control over land, and customary law, which recognizes collective ownership by indigenous communities. Using a normative juridical method combined with an empirical approach through field observations and interviews with local customary leaders, this research examines how ulayat land rights are implemented, protected, and potentially threatened under current agrarian regulations. The findings indicate that although the Agrarian Law (UUPA 1960) formally recognizes customary land rights as long as they still exist and are in accordance with national interests, in practice, the legal certainty of ulayat ownership in Klis Village remains weak due to the lack of clear boundaries, written documentation, and overlapping claims involving state and private interests. The study highlights the urgent need for harmonization between agrarian and customary legal systems, legal mapping of ulayat territories, and empowerment of indigenous institutions to ensure fair recognition and protection of ulayat land rights.
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP NOTARIS SEBAGAI PEJABAT UMUM YANG MELAKUKAN PELANGGARAN KODE ETIK PROFESI DALAM PEMALSUAN AKTA AUTENTIK Alfiah Tandan Saril
Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum Vol. 13 No. 11 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2025.v13.i11.p15

Abstract

Penelitian ini membahas tanggung jawab hukum notaris sebagai pejabat umum yang melakukan pelanggaran kode etik profesi dalam kasus penipuan dan pemalsuan akta autentik. Fokus utama kajian terletak pada analisis terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 379 K/Pid/2021 yang menunjukkan bagaimana notaris dapat dimintai pertanggungjawaban hukum baik secara pidana, perdata, maupun administratif ketika terbukti melanggar prinsip kejujuran dan integritas jabatan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, yang mengkaji ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, serta peraturan kode etik notaris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemalsuan akta autentik oleh notaris tidak hanya menimbulkan akibat hukum terhadap status akta yang kehilangan kekuatan pembuktiannya, tetapi juga menciptakan kerugian bagi pihak-pihak yang berkepentingan, sehingga menuntut adanya mekanisme perlindungan hukum dan pemulihan hak. Selain itu, pelanggaran tersebut berdampak terhadap menurunnya kepercayaan publik terhadap lembaga kenotariatan, yang sejatinya berfungsi sebagai penjaga kepastian hukum dalam hubungan perdata. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap notaris yang melanggar menjadi upaya strategis untuk menjaga integritas profesi, menjamin perlindungan bagi pihak yang dirugikan, serta menegakkan kepastian dan keadilan hukum dalam sistem kenotariatan di Indonesia. This study examines the legal responsibility of notaries as public officials who violate professional codes of ethics in cases involving fraud and falsification of authentic deeds. The main focus of the research lies in analyzing Supreme Court Decision Number 379 K/Pid/2021, which demonstrates how notaries can be held legally accountable under criminal, civil, and administrative law when proven to have violated principles of honesty and professional integrity. The study employs a normative legal research method with statutory and conceptual approaches, examining the provisions contained in the Indonesian Criminal Code (KUHP), Law Number 2 of 2014 concerning the Amendment to the Law on Notary Positions, and the Notary Code of Ethics. The results reveal that the falsification of authentic deeds by a notary not only affects the legal validity of the deed, which loses its evidentiary power, but also causes harm to the parties involved, thus requiring mechanisms for legal protection and rights restoration. Furthermore, such violations undermine public trust in the notarial institution, which is fundamentally intended to uphold legal certainty in civil relations. Therefore, the enforcement of law against notaries who commit violations is a strategic effort to maintain professional integrity, ensure protection for aggrieved parties, and uphold legal certainty and justice within Indonesia’s notarial system.

Page 1 of 2 | Total Record : 20

 1   2 

Filter by Year

2025 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 14 No. 3 (2026) Vol. 14 No. 2 (2026) Vol. 13 No. 12 (2025) Vol. 13 No. 11 (2025) Vol. 13 No. 10 (2025) Vol. 13 No. 9 (2025)