cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Pande Yogantara
Contact Email
unitpublikasi@fl.unud.ac.id
Phone
+62895394566140
Journal Mail Official
unitpublikasi@fl.unud.ac.id
Editorial Address
Jl. Pulau Bali No.1 Denpasar, Bali-Indonesia
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum
Published by Universitas Udayana
ISSN : 23030569     EISSN : 23030569     DOI : https://doi.org/10.24843/KS
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Kertha Semaya diterbitkan pertama kali secara electronic sebagai Open Journal System (OJS) sejak Bulan Desember tahun 2012, yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Udayana dengan ISSN Online Nomor 2303-0569. Sejak tanggal 11 Nopember 2019, Jurnal Kertha Semaya telah terakreditasi Sinta Dikti, Peringkat Sinta 3 berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Penguatan Riset Dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, SK Nomor 225/E/KPT/2022 Tanggal: 7 December 2022 Tentang Peringkat Akreditasi Jurnal Ilmiah Periode IV Tahun 2022. Jurnal Kertha Semaya dipublikasikan dengan tujuan untuk memfasilitasi persyaratan wajib publikasi jurnal mahasiswa Fakultas Hukum Universitas. Dalam rangka peningkatan pengelolaan jurnal, pengelola secara berkesinambungan membenahi dan meningkatkan manajemen pengelolaan, seperti melengkapi daftar Dewan Redaksi/ Editorial Team maupun Reviewer, termasuk juga peningkatan substansi artikel dengan menggunakan similarity Turnitin. Jurnal Kertha Semaya adalah jurnal berbasis Open Journal System (OJS), yang diterbitkan secara berkala 1 bulanan. Seluruh artikel yang dipublikasikan melalui peer review process melalui telaah dari Board of Editors, proses review dari tim reviewer. Publikasi artikel dalam Jurnal ini melalui proses Peer-Review Process yang diawali dengan telaah dan review journal template oleh Board of Editors atau Dewan Redaksi baik yang telah memiliki rekam jejak sebagai pengelola jurnal (editor) yang bertugas memeriksa dan memastikan secara seksama bahwa artikel yang sedang ditelaah memenuhi Author Guideline dan Template Journal. Sebagai bagian dari Dalam proses oleh Editorial Team, juga dilakukan telaah berkaitan dengan pengecekan similarity dengan menggunakan Turnitin, yang diajukan oleh penulis, yang mencerminkan integritas, jati diri yang bermoral, jujur dan bertanggungjawab dari penulis atas karya ilmiah yang diajukannya tidak terindikasi plagiarisme. Toleransi batas maksimal similarity adalah 20%. Penulis yang mengajukan artikel pada Jurnal Kertha Semaya wajib memenuhi Author Guidelines sebagai panduan penulisan jurnal serta mengajukan artikel sesuai dengan Template Journal, serta Publication Ethic. Tujuan dari publikasi Jurnal ini untuk memberikan ruang mempublikasikan pemikiran kritis hasil penelitian orisinal, gagasan konseptual maupun review article dari akademisi, peneliti, maupun praktisi yang belum pernah dipublikasikan pada media lainnya. Lingkup & Fokus (Scope & Focus article) yang dipublikasikan meliputi topik-topik sebagai berikut: Hukum Hukum Perdata HukumTata Negara; Hukum Administrasi; Hukum Pidana; Hukum Internasional; Hukum Acara; Hukum Adat; Hukum Bisnis; Hukum Kepariwisataan; Hukum Lingkungan; Hukum Dan Masyarakat; Hukum Informasi Teknologi dan Transaksi Elektronik; Hukum Hak Asasi Manusia; Hukum Kontemporer.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 20 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Vol. 13 No. 9 (2025)" : 20 Documents clear
HAK ANAK DALAM PERKAWINAN SAH SINTUA-TUA Achmad Yazid Sinulingga; Sukiati; Imam Yazid
Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum Vol. 13 No. 9 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2024.v13.i09.p07

Abstract

Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji pemenuhan hak anak dalam perkawinan Sah Sintua-tua di Desa Palding Jaya Sumbul, dengan menelaah realitas perkawinan yang tidak dicatatkan, dampaknya terhadap anak, serta pandangan hukum adat, hukum positif, dan hukum Islam terhadap status anak dari perkawinan tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan pendekatan sosiologi hukum dan deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara dengan masyarakat Karo, praktisi perkawinan, dan ulama Kabupaten Dairi, kemudian dianalisis menggunakan metode Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian masyarakat Muslim Karo masih melaksanakan nikah sintua-tua, yakni perkawinan yang dianggap sah menurut adat tetapi tidak memperoleh pengesahan dari negara maupun agama. Anak-anak dari perkawinan ini tidak diakui sebagai anak sah secara hukum, sehingga menghadapi hambatan dalam memperoleh hak-haknya. Dengan demikian, meskipun sah secara adat, nikah sintua-tua bertentangan dengan hukum Islam dan hukum negara serta berimplikasi pada terabaikannya hak anak. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan pemahaman agama dan hukum di masyarakat serta harmonisasi antara hukum adat, hukum agama, dan hukum negara agar perlindungan hak anak dapat terjamin secara menyeluruh dan berkeadilan.
TANGGUNG JAWAB MARKETPLACE ATAS KERUGIAN KONSUMEN DALAM TRANSAKSI E-COMMERCE Rayhan Mohamad Athallah H. S; Ariawan Gunadi
Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum Vol. 13 No. 9 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2025.v13.i09.p17

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk tanggung jawab marketplace terhadap kerugian konsumen dalam transaksi e-commerce di Indonesia serta mengkaji upaya hukum yang dapat ditempuh konsumen apabila marketplace tidak memenuhi kewajibannya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, yang didukung data primer melalui wawancara dengan akademisi dan praktisi hukum. Sumber hukum terdiri atas bahan hukum primer berupa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, dilengkapi dengan literatur sekunder dan dokumen terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa marketplace memiliki tanggung jawab hukum yang meliputi tanggung jawab kontraktual melalui mekanisme refund dan return, tanggung jawab preventif melalui verifikasi penjual serta sistem keamanan transaksi, dan tanggung jawab represif berupa kompensasi atau penggantian kerugian. Namun, dalam praktiknya, tanggung jawab marketplace masih terbatas pada aspek administratif sehingga seringkali belum memberikan perlindungan hukum yang efektif bagi konsumen. Konsumen yang dirugikan dapat menempuh upaya hukum non-litigasi melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), litigasi melalui gugatan perdata termasuk class action, maupun administratif melalui pengawasan pemerintah. Selain itu, penyelesaian sengketa elektronik (Online Dispute Resolution/ODR) berpotensi menjadi alternatif penyelesaian yang lebih efisien. Studi ini menegaskan perlunya penguatan regulasi dan mekanisme joint liability antara marketplace dan penjual untuk memastikan perlindungan konsumen yang lebih adil, seimbang, dan sesuai dengan dinamika perdagangan digital di Indonesia. ABSTRACT This study aims to analyze the form of marketplace responsibility for consumer losses in e-commerce transactions in Indonesia and examine the legal remedies that consumers can take if the marketplace does not fulfill its obligations. The research method used is normative legal research with a statutory, conceptual, and case approach, supported by primary data through interviews with academics and legal practitioners. Legal sources consist of primary legal materials in the form of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, Law Number 11 of 2008 in conjunction with Law Number 19 of 2016 concerning Electronic Information and Transactions, and Government Regulation Number 80 of 2019 concerning Trading Through Electronic Systems, supplemented by secondary literature and related documents. The research results show that marketplaces have legal responsibilities that include contractual responsibilities through refund and return mechanisms, preventive responsibilities through seller verification and transaction security systems, and repressive responsibilities in the form of compensation or restitution. However, in practice, marketplace responsibilities are still limited to administrative aspects, often not providing effective legal protection for consumers. Aggrieved consumers can pursue non-litigation legal remedies through the Consumer Dispute Resolution Agency (BPSK), litigation through civil lawsuits including class actions, or administrative remedies through government supervision. In addition, electronic dispute resolution (ODR) has the potential to be a more efficient alternative resolution. This study emphasizes the need to strengthen regulations and joint liability mechanisms between marketplaces and sellers to ensure fairer, more balanced consumer protection, in line with the dynamics of digital commerce in Indonesia.
PEMIKIRAN HUKUM SYAIKH MAULANA ILYAS TENTANG IBADAH DALAM JAMAAH TABLIGH Jainul Ilham Saragih; Dhiauddin Tanjung; Ibnu Radwan Siddik Turnip
Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum Vol. 13 No. 9 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2024.v13.i09.p09

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya kesenjangan antara idealitas pemikiran hukum Syaikh Maulana Muhammad Ilyas al-Kandhlawi tentang ibadah dan realitas praksis sebagian anggota Jamaah Tabligh di Kabupaten Serdang Bedagai. Bagi Maulana Ilyas, ibadah merupakan instrumen transformatif untuk menumbuhkan iman, membentuk akhlak, dan menata perilaku sosial sesuai nilai-nilai Islam. Dalam kerangka ittiba’ Rasul, ibadah mencakup dimensi lahiriah dan maknawiyah, namun dalam praktiknya sering terjadi perbedaan antara konsep ideal tersebut dan pelaksanaannya di lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengkaji konsep pemikiran hukum Syaikh Maulana Ilyas tentang ibadah dalam Jamaah Tabligh; (2) menganalisis implementasinya dalam kehidupan keberagamaan Jamaah Tabligh di Kabupaten Serdang Bedagai; serta (3) menilai relevansinya terhadap praksis dakwah dan kehidupan sosial keagamaan komunitas lokal. Penelitian ini menggunakan pendekatan empiris dengan paradigma fenomenologis-sosiologis yuridis. Data primer diperoleh melalui wawancara, observasi, dan interaksi langsung dengan anggota Jamaah Tabligh, sementara data sekunder bersumber dari literatur terkait pemikiran Maulana Ilyas dan sejarah gerakan Jamaah Tabligh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) pemikiran hukum Syaikh Maulana Ilyas mencerminkan paradigma ibadah yang utuh dan transformatif, menolak reduksi ritualistik, eksklusivisme mazhab, serta orientasi duniawi; (2) implementasi pemikiran tersebut tampak nyata dalam praktik keagamaan Jamaah Tabligh di Serdang Bedagai, yang meneladani prinsip ittiba’ Rasul dan menekankan ishlah al-nafs sebagai landasan dakwah; dan (3) pemikiran Maulana Ilyas terbukti relevan dengan konteks sosial Jamaah Tabligh setempat, tercermin melalui konsistensi mereka dalam menjaga dimensi spiritual, moral, dan sosial ibadah. Dengan demikian, pemikiran hukum Syaikh Maulana Ilyas tidak hanya bersifat konseptual, tetapi juga terwujud nyata dalam praksis keagamaan Jamaah Tabligh di tingkat lokal. This research is motivated by the gap between the ideality of Syaikh Maulana Muhammad Ilyas al-Kandhlawi’s legal thought on worship and the practical reality observed among some members of the Tablighi Jamaat in Serdang Bedagai Regency. For Maulana Ilyas, ibadah functions as a transformative instrument to cultivate faith, shape moral character, and regulate social behavior in accordance with Islamic values. Within the framework of ittiba’ Rasul (emulation of the Prophet), ibadah encompasses both its external and spiritual dimensions. However, in practice, discrepancies often arise between this ideal concept and its implementation in the field. This study aims to: (1) examine Syaikh Maulana Ilyas’s legal thought on ibadah within the Tablighi Jamaat; (2) analyze its implementation in the religious life of the Tablighi community in Serdang Bedagai; and (3) assess its relevance to local da’wah practices and socio-religious life. Employing an empirical approach grounded in phenomenological-sociological jurisprudence, the research collects primary data through interviews, observations, and direct interaction with Tablighi members, while secondary data are drawn from literature on Maulana Ilyas’s thought and the history of the Tablighi Jamaat movement. The findings reveal that: (1) Maulana Ilyas’s legal thought reflects a holistic and transformative paradigm of ibadah, rejecting ritualistic reductionism, sectarian exclusivism, and worldly orientations; (2) this thought is evidently manifested in the Tablighi Jamaat’s religious practices in Serdang Bedagai, which adhere to the principle of ittiba’ Rasul and emphasize ishlah al-nafs (self-reformation) as the foundation of da’wah; and (3) Maulana Ilyas’s ideas remain highly relevant to the local socio-religious context, as reflected in the community’s consistent integration of the spiritual, moral, and social dimensions of worship. Thus, Maulana Ilyas’s legal thought is not merely conceptual but concretely realized in the lived religious praxis of the Tablighi Jamaat at the local level.
PENGATURAN DAN PERTENTANGAN ASAS SISTEM PEMBUKTIAN TERBALIK I Putu Raka Wijaya Putra; I Nyoman Bagiastra
Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum Vol. 13 No. 9 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2025.v13.i09.p16

Abstract

Tindaki Pidana Korupsii adalah tindak pidana yang memiliki kesulitan dalam pembuktiannya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi pembenahan pembalikan atas beban pembuktian dalam kasus tindakan pidana terbalik; serta menganalisis pertentangan asas dalam pembalikan beban pembuktian dalam perkara tindak perbuatan pidana kasus korupsi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan normative yang menggunakan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkani bahwa sistem pembalikan beban pembuktian telah diatur dalam undang-undang tipikor dan digunakan sesuai aturan hukum acara yang berlaku dan tidak melanggar ketentuan atas asas praduga tak bersalah. Sistem pembalikan pembuktian terbalik merupakan sistem khusus dalam memberantas tindak khusus yaitu tindak pidana pidana korupsi serta sesuai dengan asas lex specialis derogate lex generali. Aparat penegak hukum belum sepenuhnya menggunakan sistem pembalikan pembuktian terbalik dalam tindaki pidana korupsi The Corruption is classified as a crime that poses challenges in terms of proof. Formula problems in this analysis: First, to know about this regulation of reverse evidence of reverse criminal acts in Indonesia; Second, what are the conflicting principles in reverse evidence in corruption cases in Indonesia? This research uses a normative approach that uses secondary data. As a results, hopefully it will show the reverse evidence as the system that has been regulated in the Corruption Law and is used in accordance with applicable procedural law rules and will not violate provisions of innocence that according to presumption. System that reversing the burden of proof is a special system to eradicating specific acts, namely criminal acts of corruption, in accordance with the principle of lex specialis of derogate lex generali. Also the law enforcement officials have not fully used the system to reversing the burden of proof in accordance of the criminal acts of corruption.
INTERPRETASI HUKUM DALAM PENERAPAN METODE SOCRATES UNTUK REFORMASI PERADILAN DI INDONESIA David Edyson; Wincent Hungstan Angkasa; Dikjaya
Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum Vol. 13 No. 9 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2024.v13.i09.p08

Abstract

Reformasi hukum di Indonesia pasca-1998 menuntut perubahan mendasar dalam praktik peradilan yang selama ini cenderung terjebak pada formalisme hukum dan positivisme yang kaku. Salah satu pendekatan filosofis yang relevan untuk mendukung reformasi hukum adalah Socratic Method. Tulisan ini bertujuan mengkaji relevansi Socratic Method sebagai instrumen reformasi hukum dan implikasinya terhadap praktik peradilan Indonesia. Metode ini menekankan dialog kritis melalui tanya jawab yang mendalam guna menguji konsistensi argumen dan menggali prinsip keadilan substantif. Dengan demikian, Socratic Method dapat menjadi instrumen yang memperkuat pencarian kebenaran hukum serta menggeser orientasi peradilan dari sekadar “corong undang-undang” menuju penegakan hukum yang lebih berkeadilan. Hasil kajian menunjukkan bahwa penerapan metode ini berpotensi meningkatkan kualitas argumentasi hukum, memperkuat transparansi persidangan, dan mendorong hakim untuk lebih aktif menggali nilai keadilan substantif. Namun, tantangan utama terletak pada kultur hukum Indonesia yang masih dominan positivistik dan resistensi terhadap perubahan paradigma. The legal reform in Indonesia after 1998 demands a fundamental shift in judicial practice, which has long been constrained by legal formalism and rigid positivism. One relevant philosophical approach to support such reform is the Socratic Method. This paper aims to examine the relevance of the Socratic Method as an instrument of legal reform and its implications for judicial practice in Indonesia. This method emphasizes critical dialogue through in-depth questioning to test the consistency of arguments and uncover substantive principles of justice. Thus, the Socratic Method may serve as an instrument to strengthen the pursuit of legal truth and to shift the judiciary’s orientation from being a mere “mouthpiece of the law” toward achieving more substantive justice. The findings suggest that its implementation has the potential to improve the quality of legal reasoning, enhance courtroom transparency, and encourage judges to actively seek substantive justice. Nevertheless, the main challenges lie in Indonesia’s legal culture, which remains predominantly positivistic, and the resistance of judicial actors toward paradigm change.  
PENGATURAN HAK KONSTITUSIONAL DALAM PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA Fatimatuzzahra; Amad Sudiro
Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum Vol. 13 No. 9 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2025.v13.i09.p12

Abstract

Perkawinan antara dua subjek hukum yang memiliki perbedaan keyakinan agama merupakan salah satu persoalan hukum yang sangat sulit di Indonesia, terutama sesuai dengan aturan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengharuskan perkawinan dilaksanakan sesuai agama yang dianut dalam kedua belah pihak. Pada penulisan jurnal ini, penulis mencoba menganalisis kebijakan hukum Indonesia guna mengakomodasi perkawinan beda agama dan implikasinya terkait dengan kepastian hukum serta hak asasi manusia. Metode penelitian yang dijadikan acuan ini meliputi normatif-yuridis dengan pendekatan analisis perundang-undangan dan putusan pengadilan. Ringkasan dari kajian ini menunjukkan bahwa UU Perkawinan belum mengakomodasi secara eksplisit perkawinan beda agama, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan diskriminasi terhadap pasangan lintas agama. Dengan demikian, diperlukan pembaruan kerangka regulasi yang adaptif guna menyikapi tantangan kontemporer. keberagaman masyarakat Indonesia demi terciptanya keadilan dan perlindungan hukum. Marriage between two legal subjects with different religious beliefs is one of the most difficult legal issues in Indonesia, especially in accordance with the provisions stipulated in Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, which requires marriages to be conducted in accordance with the religions of both parties. In writing this journal, the author attempts to analyze Indonesian legal policies to accommodate interfaith marriages and emphasizes their relationship to legal certainty and human rights. The research method used as a reference includes normative-juridical approaches with an analysis of regulations and court decisions. The summary of this study shows that the Marriage Law has not explicitly accommodated interfaith marriages, thus giving rise to legal intimidation and discrimination against interfaith couples. Therefore, an adaptive regulatory framework is needed to address contemporary challenges. diversity of Indonesian society in order to create justice and legal protection.
PERAN NOTARIS DAN PPAT DALAM MENCEGAH PENCUCIAN UANG MELALUI INVESTASI PROPERTI Natasha Olivia Aliza; Maman Sudirman; Benny Djaja
Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum Vol. 13 No. 9 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2024.v13.i09.p15

Abstract

Penelitian ini menelaah peran Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam mencegah praktik pencucian uang melalui sektor investasi properti. Sektor ini memiliki kerentanan tinggi terhadap penyalahgunaan dana ilegal karena nilai transaksi yang besar, penilaian harga yang subjektif, serta struktur kepemilikan yang kompleks. Melalui pendekatan yuridis normatif terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang TPPU, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015, dan Permenkumham Nomor 9 Tahun 2017, penelitian ini mengkaji kewajiban hukum Notaris-PPAT dalam menerapkan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) dan melaporkan transaksi mencurigakan kepada PPATK. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan PMPJ secara efektif dapat menjadi instrumen pencegahan utama terhadap aliran dana ilegal di sektor properti. Namun, masih terdapat kendala berupa ambiguitas antara kewajiban kerahasiaan jabatan dan kewajiban pelaporan, serta keterbatasan kapasitas profesional dalam mengidentifikasi beneficial ownership. Oleh karena itu, peningkatan kompetensi dan koordinasi antar-lembaga diperlukan untuk memperkuat peran Notaris-PPAT dalam menjaga integritas sistem hukum dan sektor properti nasional. This study examines the role of Notaries and Land Deed Officials (PPAT) in preventing money laundering within the property investment sector. The sector is highly susceptible to illicit fund misuse due to large transaction values, subjective pricing, and complex ownership structures. Using a normative juridical approach to Law No. 8 of 2010 on Money Laundering, Government Regulation No. 43 of 2015, and Ministerial Regulation No. 9 of 2017, the study explores Notaries’ and PPATs’ legal duties in applying Customer Due Diligence (CDD) and reporting suspicious transactions to the Financial Intelligence Unit. Findings indicate that effective CDD implementation serves as a key preventive tool against illegal fund flows in property transactions. However, legal ambiguity between confidentiality and reporting duties and limited capacity in identifying beneficial  ownership  remain challenges. Continuous capacity building and inter-agency coordination are essential to strengthen the gatekeeping role of Notaries and PPAT in upholding integrity within Indonesia’s property sector.
URGENSI MEMBANGUN MODEL IDEAL PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN HAK CIPTA DI ERA DIGITAL Mahardika Candrasari; Ade Adhari
Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum Vol. 13 No. 9 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2024.v13.i09.p13

Abstract

Perkembangan teknologi digital telah membawa tantangan serius terhadap perlindungan dan penegakan hukum di bidang Hak Cipta di Indonesia. Pelanggaran hak cipta kini semakin kompleks, mencakup penggandaan tanpa izin, distribusi konten ilegal melalui platform daring, serta penyalahgunaan karya di media sosial yang mengakibatkan kerugian ekonomi serta pelanggaran hak moral pencipta. Secara normatif, instrumen hukum yang mengatur perlindungan Hak Cipta sudah cukup memadai, seperti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya. Namun, secara empiris, penegakan hukum menghadapi berbagai kendala, antara lain kesulitan pembuktian elektronik, keterbatasan sumber daya aparat, lemahnya regulasi teknis, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, serta minimnya kerja sama internasional. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya model penegakan hukum yang ideal yang bersifat integratif, adaptif, dan responsif terhadap perkembangan teknologi. Penelitian ini bertujuan menganalisis pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelanggaran Hak Cipta di era digital dan mengidentifikasi urgensi pembangunan model penegakan hukum yang ideal. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, yang berfokus pada analisis norma hukum positif serta teori hukum Friedman, Rawls, dan Rahardjo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia masih menghadapi kendala dari aspek substansi, struktur, dan budaya hukum, termasuk lemahnya koordinasi antar-lembaga, rendahnya literasi hukum masyarakat, dan keterbatasan kemampuan teknis aparat. Berdasarkan temuan tersebut, disimpulkan bahwa model penegakan hukum yang ideal harus bersifat integratif, adaptif, preventif, dan responsif terhadap perkembangan teknologi, sehingga dapat menjamin perlindungan hak pencipta, kepastian hukum, dan penguatan industri kreatif nasional. The development of digital technology has brought serious challenges to the protection and enforcement of copyright law in Indonesia. Copyright infringement is now increasingly complex, including unauthorized copying, distribution of illegal content through online platforms, and misuse of works on social media, resulting in economic losses and violations of the moral rights of creators. Normatively, the legal instruments governing copyright protection are adequate, such as Law No. 28 of 2014 on Copyright and Law No. 11 of 2008 on Electronic Information and Transactions and its amendments. However, empirically, law enforcement faces various obstacles, including difficulties in electronic evidence, limited resources of officials, weak technical regulations, low public legal awareness, and minimal international cooperation. These conditions indicate the need for an ideal law enforcement model that is integrative, adaptive, and responsive to technological developments. This study aims to analyze the implementation of law enforcement against copyright infringement in the digital era and identify the urgency of developing an ideal law enforcement model. The research method used is normative juridical with a legislative, conceptual, and case approach, focusing on the analysis of positive legal norms and the legal theories of Friedman, Rawls, and Rahardjo. The results of the study show that the Indonesian legal system still faces obstacles in terms of substance, structure, and legal culture, including weak coordination between institutions, low legal literacy among the public, and limited technical capabilities of officials. Based on these findings, it is concluded that the ideal law enforcement model must be integrative, adaptive, preventive, and responsive to technological developments, so as to guarantee the protection of creators' rights, legal certainty, and the strengthening of the national creative industry.
VALIDITAS PERJANJIAN NON – AUTHENTIC SEBAGAI DASAR GUGATAN WANPRESTASI Renggi Pramita; Rasji
Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum Vol. 13 No. 9 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2025.v13.i09.p14

Abstract

Perjanjian non-otentik merupakan bentuk perjanjian yang sering digunakan masyarakat karena sifatnya yang sederhana dan efisien. Meskipun tidak dibuat di hadapan pejabat umum, perjanjian ini tetap menimbulkan akibat hukum apabila memenuhi unsur sahnya perjanjian. Permasalahan muncul ketika perjanjian non-otentik dijadikan dasar gugatan wanprestasi karena kekuatan pembuktiannya tidak sekuat akta otentik. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian non-otentik memiliki validitas hukum yang diakui selama memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata dan dibuat dengan itikad baik. Dalam praktik peradilan, hakim tetap dapat menerima perjanjian di bawah tangan sebagai dasar gugatan apabila didukung bukti lain yang sah. Dengan demikian, keberadaan perjanjian non-otentik mencerminkan penerapan asas kebebasan berkontrak dan keadilan substantif yang menempatkan isi kesepakatan di atas formalitas hukum. Non-authentic agreements are a form of agreement frequently used by the public due to their simplicity and efficiency. Even though they are not made before a public official, these agreements still have legal consequences if they meet the elements of a valid agreement. Problems arise when non-authentic agreements are used as the basis for a lawsuit for breach of contract because their evidentiary force is not as strong as an authentic deed. This research uses a normative juridical method with a statutory, conceptual, and case-based approach. The results show that non-authentic agreements have legal validity as long as they comply with the provisions of Article 1320 of the Civil Code and are made in good faith. In judicial practice, judges may still accept private agreements as the basis for a lawsuit if supported by other valid evidence. Thus, the existence of non-authentic agreements reflects the application of the principles of freedom of contract and substantive justice, which place the content of the agreement above legal formalities.
EFEKTIVITAS LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF NASIONAL DALAM PERLINDUNGAN HAK EKONOMI PENCIPTA LAGU DI ERA DIGITAL DI INDONESIA Constantius Mario Valentino Mbaling; Wilma Silalahi
Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum Vol. 13 No. 9 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2025.v13.i09.p19

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menelaah efektivitas Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) dalam memberikan perlindungan terhadap hak ekonomi pencipta lagu di era digital. LMKN dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta sebagai lembaga negara nonstruktural yang berfungsi untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan royalti kepada pencipta dan pemegang hak terkait. Namun, dalam praktiknya, LMKN menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan regulasi teknis, kurangnya transparansi, serta belum optimalnya sistem digital dalam pendistribusian royalti. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konsep, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas LMKN dalam melindungi hak ekonomi pencipta masih belum maksimal, terutama karena belum adanya integrasi sistem digital dan kelemahan koordinasi antar-LMK. Untuk meningkatkan efektivitasnya, diperlukan revisi regulasi dan penerapan sistem digital terpusat yang mampu menjamin transparansi dan kepastian hukum bagi semua pihak. This research aims to examine the effectiveness of the National Collective Management Organization (LMKN) in protecting the economic rights of songwriters in the digital era. LMKN was established under Law Number 28 of 2014 concerning Copyright as a non-structural state institution tasked with collecting and distributing royalties to authors and related rights holders. However, in practice, LMKN faces several challenges, including limited technical regulations, lack of transparency, and the absence of an integrated digital system for royalty distribution. Using a normative juridical method with statutory, conceptual, and case approaches, this study finds that LMKN’s effectiveness remains suboptimal. The main issues stem from regulatory ambiguity and weak coordination among collective management organizations. Strengthening LMKN’s role requires regulatory reform and the implementation of a centralized digital database to ensure transparency and legal certainty for both creators and users.

Page 2 of 2 | Total Record : 20

 1   2 

Filter by Year

2025 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 14 No. 2 (2026) Vol. 13 No. 12 (2025) Vol. 13 No. 11 (2025) Vol. 13 No. 10 (2025) Vol. 13 No. 9 (2025)