cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Pande Yogantara
Contact Email
unitpublikasi@fl.unud.ac.id
Phone
+62895394566140
Journal Mail Official
unitpublikasi@fl.unud.ac.id
Editorial Address
Jl. Pulau Bali No.1 Denpasar, Bali-Indonesia
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum
Published by Universitas Udayana
ISSN : 23030569     EISSN : 23030569     DOI : https://doi.org/10.24843/KS
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Kertha Semaya diterbitkan pertama kali secara electronic sebagai Open Journal System (OJS) sejak Bulan Desember tahun 2012, yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Udayana dengan ISSN Online Nomor 2303-0569. Sejak tanggal 11 Nopember 2019, Jurnal Kertha Semaya telah terakreditasi Sinta Dikti, Peringkat Sinta 3 berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Penguatan Riset Dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, SK Nomor 225/E/KPT/2022 Tanggal: 7 December 2022 Tentang Peringkat Akreditasi Jurnal Ilmiah Periode IV Tahun 2022. Jurnal Kertha Semaya dipublikasikan dengan tujuan untuk memfasilitasi persyaratan wajib publikasi jurnal mahasiswa Fakultas Hukum Universitas. Dalam rangka peningkatan pengelolaan jurnal, pengelola secara berkesinambungan membenahi dan meningkatkan manajemen pengelolaan, seperti melengkapi daftar Dewan Redaksi/ Editorial Team maupun Reviewer, termasuk juga peningkatan substansi artikel dengan menggunakan similarity Turnitin. Jurnal Kertha Semaya adalah jurnal berbasis Open Journal System (OJS), yang diterbitkan secara berkala 1 bulanan. Seluruh artikel yang dipublikasikan melalui peer review process melalui telaah dari Board of Editors, proses review dari tim reviewer. Publikasi artikel dalam Jurnal ini melalui proses Peer-Review Process yang diawali dengan telaah dan review journal template oleh Board of Editors atau Dewan Redaksi baik yang telah memiliki rekam jejak sebagai pengelola jurnal (editor) yang bertugas memeriksa dan memastikan secara seksama bahwa artikel yang sedang ditelaah memenuhi Author Guideline dan Template Journal. Sebagai bagian dari Dalam proses oleh Editorial Team, juga dilakukan telaah berkaitan dengan pengecekan similarity dengan menggunakan Turnitin, yang diajukan oleh penulis, yang mencerminkan integritas, jati diri yang bermoral, jujur dan bertanggungjawab dari penulis atas karya ilmiah yang diajukannya tidak terindikasi plagiarisme. Toleransi batas maksimal similarity adalah 20%. Penulis yang mengajukan artikel pada Jurnal Kertha Semaya wajib memenuhi Author Guidelines sebagai panduan penulisan jurnal serta mengajukan artikel sesuai dengan Template Journal, serta Publication Ethic. Tujuan dari publikasi Jurnal ini untuk memberikan ruang mempublikasikan pemikiran kritis hasil penelitian orisinal, gagasan konseptual maupun review article dari akademisi, peneliti, maupun praktisi yang belum pernah dipublikasikan pada media lainnya. Lingkup & Fokus (Scope & Focus article) yang dipublikasikan meliputi topik-topik sebagai berikut: Hukum Hukum Perdata HukumTata Negara; Hukum Administrasi; Hukum Pidana; Hukum Internasional; Hukum Acara; Hukum Adat; Hukum Bisnis; Hukum Kepariwisataan; Hukum Lingkungan; Hukum Dan Masyarakat; Hukum Informasi Teknologi dan Transaksi Elektronik; Hukum Hak Asasi Manusia; Hukum Kontemporer.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 10 Documents
 1 
Search results for , issue "vol. 14 no. 4 (2026)" : 10 Documents clear
DINAMIKA DAN ANALISIS HUKUM PENYELAMATAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) MIKRO YANG BERSTATUS MACET Detry Kusuma Ridwan; Sri Astutik; Vieta Imelda Cornelis; Nur Handayati
Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum Vol. 14 No. 4 (2026)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2026.v14.i04.p05

Abstract

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional, terutama dalam menjaga stabilitas ekonomi dan penyerapan tenaga kerja. Namun, keterbatasan akses permodalan menjadi kendala utama yang dihadapi pelaku UMKM, sehingga pemerintah menghadirkan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebagai solusi pembiayaan. Dalam praktiknya, penyaluran KUR tidak terlepas dari risiko kredit macet yang dapat berdampak pada kesehatan perbankan serta menimbulkan persoalan hukum antara kreditur dan debitur. Permasalahan yang muncul berkaitan dengan bagaimana pelaksanaan pemberian KUR serta bagaimana upaya hukum dalam penyelesaian kredit usaha rakyat mikro dengan status macet. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan pemberian Kredit Usaha Rakyat di PT Bank BRI Cabang Surabaya serta mengkaji upaya hukum dalam penyelesaian kredit macet. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data diperoleh melalui penelitian lapangan dan studi kepustakaan, dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi, serta dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan KUR telah dilakukan sesuai prosedur perbankan melalui tahapan administrasi, analisis kelayakan, dan prinsip kehati-hatian. Namun, kredit macet tetap terjadi akibat faktor internal debitur maupun kondisi eksternal usaha. Penyelesaian kredit macet dilakukan secara bertahap melalui pendekatan persuasif, pemberian surat peringatan, penagihan, dan restrukturisasi kredit. Apabila upaya tersebut tidak berhasil, bank menempuh langkah lanjutan berupa klaim penjaminan kredit serta tetap melakukan penagihan atas sisa kewajiban debitur sesuai perjanjian. Penelitian ini menegaskan bahwa penyelesaian kredit macet KUR memerlukan pendekatan yang sistematis, tidak hanya melalui langkah hukum represif, tetapi juga melalui upaya preventif dan restrukturisasi guna menjaga stabilitas perbankan dan keberlanjutan usaha UMKM. Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) play a strategic role in the national economy, particularly in maintaining economic stability and absorbing labor. However, limited access to capital is a major obstacle faced by MSMEs, leading the government to introduce the People’s Business Credit (KUR) program as a financing solution. In practice, KUR distribution is inextricably linked to the risk of non-performing loans, which can impact the health of banks and give rise to legal issues between creditors and debtors. These issues relate to how KUR is implemented and the legal remedies for resolving non-performing micro-enterprise loans. This study aims to analyze the implementation of KUR at the Surabaya Branch of PT Bank BRI and examine the legal remedies for resolving non-performing loans. The research method used is normative legal research with a statutory and conceptual approach. Data were obtained through field research and literature review, using observation, interviews, and documentation as data collection techniques, and analyzed using descriptive qualitative methods. The results indicate that KUR implementation has been carried out in accordance with banking procedures, including administrative stages, feasibility analysis, and adherence to prudential principles. However, non-performing loans continue to occur due to internal factors within the debtor and external business conditions.  The resolution of non-performing loans is carried out in stages through persuasive approaches, warning letters, collection, and credit restructuring. If these efforts are unsuccessful, the bank will take further steps, such as claiming credit guarantees and continuing to collect the debtor’s remaining obligations as agreed. This research confirms that the resolution of non-performing loans (KUR) requires a systematic approach, not only through repressive legal measures, but also through preventive measures and restructuring to maintain banking stability and the sustainability of MSME businesses.
LEGALITAS KONTRAK DAN PERAN NOTARIS DALAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA Ni Komang Debbi Trisna Maharani; I Wayan Novy Purwanto
Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum Vol. 14 No. 4 (2026)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2026.v14.i04.p02

Abstract

Penelitian ini menganalisis legalitas kontrak serta fungsi notaris dalam pengembangan destinasi pariwisata di Indonesia. Studi ini mengevaluasi implementasi peraturan hukum melalui pendekatan normatif dengan analisis literatur, mencakup Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Pasal 1313 dan 1320) serta Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontrak yang memenuhi syarat legalitas dapat menjamin kepastian hak dan kewajiban serta mengurangi risiko sengketa. Peran notaris sebagai penyusun dan pengesah akta otentik sangat penting untuk memberikan perlindungan hukum dan mencegah konflik antar pihak. Rekomendasi yang diajukan mencakup penyusunan pedoman kontrak standar dan peningkatan kapasitas notaris guna mendukung pengembangan pariwisata yang berkelanjutan. ABSTRACT This study analyzes the legality of contracts and the role of notaries in the development of tourism destinations in Indonesia. Using a normative juridical method through a literature review, the research examines the implementation of regulations such as the Civil Code (Articles 1313 and 1320) and Law No. 10 of 2009 on Tourism. The results indicate that contracts meeting legal requirements can ensure the certainty of rights and obligations while reducing the risk of disputes. The role of notaries as drafters and authenticating officials is crucial for providing legal protection and preventing conflicts among parties. The recommendations include the formulation of standard contract guidelines and enhancing the capacity of notaries to support sustainable tourism development.
PERAN NOTARIS PADA KONSEP CYBER NOTARY DALAM PEMBUATAN AKTA ONLINE MENURUT DUA TRADISI HUKUM I Made Suryantara Widi; I Nyoman Bagiastra
Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum Vol. 14 No. 4 (2026)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2026.v14.i04.p06

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran serta tanggung jawab notaris dalam pelaksanaan konsep Cyber Notary pada proses pembuatan akta secara daring, dengan membandingkan sistem hukum Civil Law dan Common Law. Metode yang digunakan adalah metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan perbandingan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam sistem Civil Law, notaris bertindak sebagai pejabat umum yang bertanggung jawab penuh atas keabsahan akta elektronik, termasuk proses verifikasi identitas dan perlindungan data. Sementara itu, dalam sistem Common Law, notaris berfungsi sebagai saksi administratif dengan peran yang lebih terbatas. Perbedaan ini menimbulkan tantangan hukum yang cukup kompleks, khususnya terkait keotentikan dokumen, pengakuan lintas negara, serta risiko pemalsuan dan pelanggaran keamanan data dalam pembuatan akta online. Oleh karena itu, penelitian ini menekankan perlunya regulasi teknis yang menyeluruh guna menjamin penerapan Cyber Notary yang aman dan memiliki kepastian hukum di berbagai sistem hukum. ABSTRACT This study aims to explore the role and responsibilities of notaries in implementing the concept of Cyber Notary in the creation of online deeds, through a comparative analysis of Civil Law and Common Law systems. The research adopts a normative legal method using statutory, conceptual, and comparative approaches. Findings reveal that in Civil Law systems, notaries serve as public officials who bear full responsibility for the legal validity of electronic deeds, including identity verification and data protection. In contrast, in Common Law systems, notaries primarily act as administrative witnesses with more limited obligations. These distinctions pose considerable legal challenges, particularly in terms of document authenticity, international recognition, and the risks of forgery and data breaches in online deed execution. The study underscores the necessity of comprehensive technical regulations to ensure a secure and legally sound implementation of Cyber Notary practices across different legal frameworks.
URGENSI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA HONORER INSTANSI PEMERINTAHAN YANG TIDAK LOLOS DALAM SELEKSI PPPK Ni Made Cindy Nadila Putri; Kadek Agus Sudiarawan
Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum Vol. 14 No. 4 (2026)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2026.v14.i04.p08

Abstract

Studi ini bertujuan menganalisis kedudukan hukum tenaga honorer yang tidak lolos seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) serta merumuskan bentuk perlindungan hukum yang layak pascapenataan non-ASN menurut UU 20/2023. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (UU 20/2023, PP 49/2018, UU 24/2011), pendekatan konseptual (doktrin perlindungan hukum Satjipto Rahardjo; Philipus M. Hadjon), dan telaah putusan (MK No. 119/PUU-XXII/2024), dilengkapi kebijakan administratif (Keputusan MenPANRB No. 15 dan 16 Tahun 2025). Temuan menunjukkan: (1) honorer yang tidak lolos tetap berada dalam kerangka penataan ASN; peluang keterserapan terbuka melalui skema PPPK, termasuk PPPK Paruh Waktu—dan/atau pola outsourcing di bawah rezim ketenagakerjaan; (2) perlindungan preventif mencakup pendataan berbasis BKN, larangan rekrutmen honorer baru, pengakuan administratif, standar pengupahan minimum, serta jaminan sosial; (3) perlindungan represif tersedia melalui jalur PTUN/PHI terhadap tindakan sewenang-wenang; (4) namun dasar hukum PPPK Paruh Waktu yang bertumpu pada keputusan menteri menimbulkan celah kepastian dan kesetaraan, sehingga efektivitas perlindungan, khususnya represif belum kokoh. Studi merekomendasikan penguatan landasan normatif setingkat UU/PP dan harmonisasi standar perlindungan agar sejalan dengan asas kepastian, keadilan, dan meritokrasi. ABSTRACT This study examines the legal status of honorary personnel (non-ASN) who fail the PPPK selection and formulates appropriate legal protections after the restructuring mandated by Law 20/2023. It employs a normative legal method using a statute approach (Law 20/2023, Gov. Reg. 49/2018, Law 24/2011), a conceptual approach (legal-protection doctrines of Satjipto Rahardjo and Philipus M. Hadjon), and case analysis (Constitutional Court Decision No. 119/PUU-XXII/2024), complemented by administrative policies (Ministry of PANRB Decrees No. 15 and 16 of 2025). Findings indicate: (1) unsuccessful honorary workers remain within the ASN restructuring track, with absorption channels via PPPK, including part-time PPPK and/or outsourcing under labor law; (2) preventive protection includes BKN, based registration, a ban on new honorary hiring, administrative recognition, minimum wage standards, and social security; (3) repressive protection is available through administrative and industrial-relations courts against arbitrary acts; (4) however, the part-time PPPK scheme relies on ministerial decrees, creating gaps in legal certainty and equality, which weakens enforcement, especially the repressive track. The study recommends elevating the legal basis to statute/regulation level and harmonizing protection standards to align with certainty, justice, and meritocratic governance.
IMPLEMENTASI PELINDUNGAN DATA PRIBADI DALAM DIGITALISASI LAYANAN KENOTARIATAN: TANTANGAN HUKUM DAN TEKNIS BAGI NOTARIS Rifki Rahmat Ramadhan; Ariawan Gunadi
Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum Vol. 14 No. 4 (2026)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2026.v14.i04.p03

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tantangan hukum dan teknis yang dihadapi notaris dalam pelaksanaan pelindungan data pribadi pada era digitalisasi layanan kenotariatan, serta merumuskan sistem manajemen risiko yang dapat diterapkan untuk mencegah kebocoran data pribadi klien. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan studi perbandingan terhadap praktik digitalisasi kenotariatan di berbagai yurisdiksi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi layanan notaris membawa risiko baru terkait keamanan informasi, seperti kerentanan penggunaan cloud storage, lemahnya kontrol akses, serta belum tersedianya standar teknis yang seragam dalam pengelolaan data elektronik. Dari aspek hukum, UU Jabatan Notaris dan UU Pelindungan Data Pribadi mewajibkan notaris menerapkan langkah pengamanan teknis dan prosedural yang memadai sebagai bagian dari kewenangan dan tanggung jawab jabatan. Penelitian ini menemukan bahwa sistem manajemen risiko berbasis identifikasi ancaman, pengamanan berlapis, audit berkala, serta mitigasi insiden merupakan pendekatan yang paling efektif untuk menjaga integritas akta, kerahasiaan data, dan kepastian hukum bagi para pihak. Dengan demikian, hasil studi ini menegaskan pentingnya integrasi regulasi, teknologi, dan tata kelola profesi untuk memastikan digitalisasi layanan kenotariatan berjalan aman, akuntabel, dan sesuai kewajiban hukum. This study aims to examine the legal and technical challenges faced by notaries in implementing personal data protection within the digitalization of notarial services, as well as to formulate an applicable risk management system to prevent personal data breaches. The research employs a normative juridical method through a statutory approach, a conceptual approach, and comparative analysis of digital notarial practices in various jurisdictions. The findings indicate that the digital transformation of notarial services introduces new information security risks, including vulnerabilities in cloud storage usage, weak access control, and the absence of uniform technical standards for managing electronic documents. Legally, the Notary Office Law and the Personal Data Protection Law require notaries to implement adequate technical and organizational safeguards as part of their official obligations and responsibilities. This study demonstrates that a risk management system emphasizing threat identification, multi-layered security measures, periodic audits, and structured incident mitigation is the most effective framework to preserve document authenticity, data confidentiality, and legal certainty for all parties. Consequently, the results underscore the need for integrating regulatory compliance, technological safeguards, and professional governance to ensure that the digitalization of notarial services operates securely, accountably, and in accordance with legal mandates.
MENEGAKKAN DISIPLIN KERJA APARATUR SIPIL NEGARA MELALUI OPTIMALISASI IMPLEMENTASI FUNGSI PENGAWASAN Nanda Setya Darmawan
Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum Vol. 14 No. 4 (2026)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2026.v14.i04.p01

Abstract

Pengawasan merupakan bagian dari fungsi manajemen dalam instansi pemerintahan. Pengawasan berfungsi meningkatkan profesionalitas kerja ASN, agar memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan tupoksi, rumusan kerja, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan pengawasan disiplin kerja ASN di Kantor Kecamatan Sayung Kabupaten Demak. Penelitian ini berpendekatan masalah nondoktrinal yuridis empiris, berjenis dan berspesifikasi deskriptif analitis, berjenis data primer dan sekunder. Data primer dikumpulkan dengan teknik observasi dan wawancara. Data sekunder diperoleh melalui studi pustaka dan studi internet. Analisis data penelitian ini menggunakan teknik kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan sarana dan indikator pelaksanaan pengawasan, membuktikan bahwa camat yang melakukan pengawasan berpengaruh terhadap kondisi disiplin kerja ASN, dilihat dari adanya kegiatan pemantauan, pemeriksaan, dan evaluasi pengawasan. Supervision is part of the management function in government agencies. Supervision functions to increase the professionalism of SCS work, so that they provide services to the community in accordance with their main duties, work formulation and applicable laws and regulations. This research has a qualitative type and approach, non-doctrinal specifications, analytical descriptive nature, primary and secondary data types. Primary data was collected using observation and interview techniques. Secondary data was obtained through library research and internet research. This research data analysis uses qualitative techniques. The results of the research show that the implementation of the SCS work discipline monitoring function is quite good, but needs refinement and improvement. The implementation of the facilities and indicators for implementing supervision proves that the sub-district head who carries out supervision has an influence on the condition of SCS work discipline.
EKSISTENSI KEDUDUKAN PIDANA ADAT DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA: KOMPILASI PASAL 2 KUHP NASIONAL Rifki Nur Aziz; Syarifudin; Zuhrizal Fadhly
Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum Vol. 14 No. 4 (2026)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2026.v14.i04.p07

Abstract

Pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional menandai perubahan paradigmatik dalam sistem hukum pidana Indonesia, khususnya melalui pengakuan hukum yang hidup dalam masyarakat (living law) sebagaimana diatur dalam Pasal 2 KUHP Nasional. Pengakuan ini membuka ruang integrasi pidana adat ke dalam sistem hukum pidana nasional sebagai bagian dari agenda dekolonisasi, harmonisasi, dan demokratisasi hukum pidana. Namun demikian, pengakuan normatif tersebut menimbulkan problematika konseptual dan praktis terkait asas legalitas, kepastian hukum, serta konsistensi dengan prinsip konstitusionalisme dan hak asasi manusia. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis eksistensi dan kedudukan pidana adat dalam sistem hukum pidana Indonesia pasca berlakunya KUHP Nasional, dengan menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dan konseptual, serta bertumpu pada teori living law. Hasil kajian menunjukkan bahwa pengakuan pidana adat dalam Pasal 2 KUHP Nasional bersifat kondisional dan menempatkan pidana adat dalam posisi subordinatif melalui mekanisme positivisasi hukum adat dalam peraturan daerah. Kondisi tersebut berpotensi mereduksi karakter pidana adat sebagai living law yang dinamis dan kontekstual, sekaligus menimbulkan risiko ketidakpastian hukum, disparitas pemidanaan, dan pelebaran diskresi aparat penegak hukum. Selain itu, relasi pidana adat dengan hak asasi manusia menunjukkan adanya ketegangan antara pluralisme hukum dan universalitas HAM. Oleh karena itu, diperlukan kerangka normatif dan kebijakan turunan yang komprehensif untuk mengatur batasan penerapan pidana adat, standar pembuktian keberlakuan living law, serta mekanisme pengawasan berbasis konstitusionalisme dan HAM, agar pengakuan pidana adat berfungsi sebagai instrumen keadilan substantif tanpa mengorbankan kepastian hukum dalam sistem hukum pidana nasional. The ratification of Law Number 1 of 2023 concerning the National Criminal Code marks a paradigmatic change in the Indonesian criminal law system, especially through the recognition of living law as stipulated in Article 2 of the National Criminal Code. This recognition opens up space for the integration of customary criminal law into the national criminal law system as part of the agenda of decolonization, harmonization, and democratization of criminal law. However, this normative recognition raises conceptual and practical problems related to the principles of legality, legal certainty, and consistency with the principles of constitutionalism and human rights. This article aims to analyze the existence and position of customary criminal law in the Indonesian criminal law system after the enactment of the National Criminal Code, using normative and conceptual juridical law research methods, and relying on living law theory. The results of the study show that the recognition of customary crimes in Article 2 of the National Criminal Code is conditional and places customary crimes in a subordinate position through the mechanism of positivization of customary laws in regional regulations. This condition has the potential to reduce the character of customary crime as a dynamic and contextual living law, while at the same time raising the risk of legal uncertainty, criminal disparities, and widening the discretion of law enforcement officials. In addition, the relationship between customary criminal law and human rights.
MENUJU HARMONISASI REGULASI: UPAYA SINKRONISASI ATURAN PELAKSANAAN AUTOPSI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA Daffa Maulana; Haris Tofly
Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum Vol. 14 No. 4 (2026)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2026.v14.i04.p10

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis disharmonisasi pengaturan hukum terkait pelaksanaan autopsi forensik dalam sistem peradilan pidana Indonesia, khususnya antara Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Autopsi forensik memiliki peran penting sebagai alat bukti ilmiah dalam mengungkap kebenaran materiil suatu tindak pidana, namun dalam praktiknya sering menghadapi kendala normatif berupa konflik antara kewenangan aparat penegak hukum dan persetujuan keluarga. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan teoritis. Hasil penelitian menunjukkan adanya disharmonisasi norma yang bersifat horizontal, di mana KUHAP menempatkan autopsi sebagai bagian dari hukum pembuktian yang bersifat pro justitia, sedangkan UU Kesehatan menekankan aspek etika medis dan hak keluarga. Perbedaan paradigma tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum, multitafsir, serta potensi hambatan dalam proses penegakan hukum pidana. Oleh karena itu, diperlukan upaya harmonisasi melalui pembentukan regulasi yang terintegrasi, penegasan kewenangan, serta sinergi antara pendekatan hukum dan medis guna menjamin kepastian hukum dan efektivitas pembuktian dalam perkara pidana. This study aims to analyze the disharmony of legal regulations concerning the implementation of forensic autopsies within the Indonesian criminal justice system, particularly between Law Number 20 of 2025 on the Criminal Procedure Code and Law Number 17 of 2023 on Health, where forensic autopsies serve as crucial scientific evidence in uncovering the material truth of criminal acts but in practice face normative obstacles due to conflicts between the authority of law enforcement and family consent; using a normative juridical method with statutory, conceptual, and theoretical approaches, the findings reveal a horizontal disharmony of norms in which the Criminal Procedure Code positions autopsies as part of evidentiary law with a pro justicia nature, while the Health Law emphasizes medical ethics and family rights, resulting in legal uncertainty, multiple interpretations, and potential barriers in criminal law enforcement, thereby necessitating harmonization efforts through integrated regulatory frameworks, clear delineation of authority, and synergy between legal and medical approaches to ensure legal certainty and the effectiveness of evidentiary processes in criminal cases.
KAWASAN TANPA ROKOK DALAM MENJAMIN HAK MASYARAKAT UNTUK MENDAPATKAN UDARA SEGAR KAITANNYA DENGAN PEMENUHAN HAK ASASI MANUSIA DI PROVINSI SULAWESI TENGAH Gabriella Almasari Datuan; Ikbal Ikbal
Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum Vol. 14 No. 4 (2026)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2026.v14.i04.p04

Abstract

Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak fundamental yang melekat pada setiap individu serta menjadi tanggung jawab negara untuk menjamin pemenuhannya. Secara yuridis, komitmen ini telah dikukuhkan dalam standar internasional pada Pasal 25 Ayat (1) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) dan secara konstitusional dijamin dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945. Namun, manifestasi perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam sektor kesehatan lingkungan seringkali menghadapi rintangan implementasi yang kompleks. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi penetapan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di berbagai wilayah Provinsi Sulawesi Tengah sebagai instrumen penjamin hak masyarakat terhadap akses udara bersih. Selain itu, kajian ini difokuskan untuk merumuskan rekonstruksi konsep yang solutif guna mengatasi berbagai kendala sektoral dalam implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Provinsi Sulawesi Tengah. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi strategis bagi penguatan penegakan hukum yang berbasis pada perlindungan hak asasi manusia dan kesehatan publik di daerah. ABSTRACT The right to a clean and healthy environment is a fundamental right inherent to every individual, and it is the state’s responsibility to ensure its fulfillment. Legally, this commitment has been enshrined in international standards under Article 25(1) of the Universal Declaration of Human Rights (UDHR) and constitutionally guaranteed under Article 28H (1) of the 1945 Constitution. However, the implementation of human rights protections in the environmental health sector often faces complex challenges. This study aims to analyze the urgency of establishing Smoke-Free Zones (SFZs) in various regions of Central Sulawesi Province as an instrument to guarantee the public’s right to access clean air. Additionally, this study focuses on formulating a constructive conceptual framework to address various sectoral challenges in the implementation of Regional Regulation No. 1 of 2019 on Smoke-Free Zones in Central Sulawesi Province. The results of this study are expected to provide strategic recommendations for strengthening law enforcement based on the protection of human rights and public health in the region.
KEDUDUKAN HUKUM DAN KEABSAHAN KETERANGAN SAKSI ANAK DALAM PEMBUKTIAN PIDANA: PERSPEKTIF KUHP LAMA DAN KUHP BARU Erick Darmansyah; Ahmad Sudiro
Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum Vol. 14 No. 4 (2026)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2026.v14.i04.p09

Abstract

Penelitian ini membahas keabsahan dan kekuatan pembuktian keterangan saksi anak di bawah umur dalam sistem hukum pidana Indonesia berdasarkan KUHP lama dan KUHP baru (UU No. 1 Tahun 2023). Permasalahan utama terletak pada belum adanya pengaturan eksplisit dalam KUHP lama mengenai saksi anak, sehingga pengaturannya mengacu pada KUHAP, UU SPPA, dan UU Perlindungan Anak. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterangan saksi anak diakui sebagai alat bukti yang sah sepanjang memenuhi syarat Pasal 1 angka 26 dan Pasal 184 KUHAP, namun kekuatan pembuktiannya bersifat bebas terbatas dan tidak dapat berdiri sendiri dalam pembuktian perkara pidana. KUHP baru memperkuat paradigma perlindungan anak melalui pendekatan humanis, keadilan restoratif, serta prinsip kepentingan terbaik bagi anak (the best interest of the child). Dalam praktiknya, keterangan saksi anak harus didukung alat bukti lain serta dinilai secara hati-hati oleh hakim dengan mempertimbangkan aspek psikologis dan konsistensi keterangan. Kesimpulannya, terjadi pergeseran paradigma dari pendekatan formal-legalistik menuju pendekatan yang lebih substantif dan berorientasi pada perlindungan hak anak dalam proses peradilan pidana. This study examines the validity and evidentiary strength of testimony given by child witnesses in Indonesia’s criminal justice system under both the old Criminal Code and the new Criminal Code (Law No. 1 of 2023). The main issue lies in the absence of explicit provisions regarding child witnesses in the old Criminal Code, which instead relies on the Criminal Procedure Code (KUHAP), the Juvenile Justice System Act, and the Child Protection Act. This research employs a normative juridical method using statutory and conceptual approaches. The findings indicate that child witness testimony is legally recognized as valid evidence under Article 1 paragraph 26 and Article 184 of KUHAP, but its evidentiary value is limited and cannot stand alone in criminal proceedings. The new Criminal Code strengthens the legal paradigm by emphasizing humanistic values, restorative justice, and the principle of the best interests of the child. In practice, child witness testimony must be corroborated by other lawful evidence and carefully assessed by judges considering psychological factors and consistency of statements. In conclusion, there is a shift from a formal-legalistic approach toward a more substantive and child-protection-oriented criminal justice system.

Page 1 of 1 | Total Record : 10

 1 

Filter by Year

2026 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 14 No. 11 (2026) Vol. 14 No. 10 (2026) Vol. 14 No. 9 (2026) Vol. 14 No. 8 (2026) Vol. 14 No. 7 (2026) Vol. 14 No. 6 (2026) Vol. 14 No. 5 (2026) Vol. 14 No. 4 (2026) Vol. 14 No. 3 (2026) Vol. 14 No. 2 (2026) Vol. 13 No. 12 (2025) Vol. 13 No. 11 (2025) Vol. 13 No. 10 (2025) Vol. 14 No. 1 (2025) Vol. 13 No. 9 (2025) More Issue