cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Faisal Hidayat
Contact Email
admin@manarulilmi.org
Phone
+6285363466196
Journal Mail Official
admin@manarulilmi.org
Editorial Address
Jl. Moh Hatta No. 11 Korong Kabun Mudiak, Kapalo Koto Kec. Nan Sabaris , Kab. Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat
Location
Kota padang,
Sumatera barat
INDONESIA
BAITUL MAAL : Journal of Sharia Economics
Published by Yayasan Lembaga Studi Manarul Ilmi
ISSN : "_"     EISSN : 30642825     DOI : -
Core Subject : Religion, Economy, Humanities, Social,
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Social Sciences
BAITUL MAAL : Journal of Sharia Economics is an academic publication that focuses on the study and development of economic theories, practices, and policies within the framework of Islamic law (Sharia). This journal typically covers topics such as Islamic banking and finance, halal business practices, zakat (charitable giving), waqf (endowment), Islamic insurance (takaful), and the ethical implications of economic activities in accordance with Sharia principles. Articles in the journal may include theoretical research, case studies, policy analyses, and reviews of current practices in the field of Sharia-compliant economics. The goal is to contribute to the body of knowledge that helps integrate Islamic principles with modern economic practices, promoting ethical and socially responsible economic behavior.
Arjuna Subject : Ilmu Ekonomi, Ekonometrika dan Keuangan (semua kategori) - Ilmu Ekonomi, Ekonometrika dan Keuangan (Lain-Lain)
Articles 35 Documents
 1   2   3   4 
Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, dan Penerapan Sistem E-Samsat terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat Cikokol Kota Tangerang) Wahyu Maydillah Nurrohman; Apollo Daito
BAITUL MAAL : Journal of Sharia Economics Vol. 2 No. 2 (2025): MEI-AGUSTUS
Publisher : Yayasan Lembaga Studi Manarul Ilmi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pajak merupakan salah satu sumber utama pendapatan paling terbesar di Indonesia, sehingga pajak merupakan peranan penting dalam pembiayaan berbagai kebutuhan negara serta pembangunan ekonomi di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak dan Penerapan Sistem E-Samsat (Electronic One-Stop Management System) terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Penelitian ini menggunakan metode kausal dengan pendekatan kuantitatif. Sampel penelitian ini adalah 100 responden wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar pada kantor SAMSAT Cikokol di Kota Tangerang yang ditentukan menggunakan rumus slovin dengan teknik Nonprobability Sampling yaitu Accidental Sampling. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis Statistik Deskriptif dan Analisis Regresi Linier Berganda dengan menggunakan aplikasi SPSS 30 (Statistical Package for Social Science) Versi 30 untuk windows yang digunakan untuk menguji hipotesis. Hasil pada penelitian ini menunjukkan bahwa Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, dan Penerapan Sistem E-Samsat berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.   Taxes are one of the largest main sources of income in Indonesia, so taxes play an important role in financing various state needs and economic development in Indonesia. This study aims to determine the effect of Taxpayer Awareness, Tax Sanctions and Implementation of the E-Samsat System (Electronic One-Stop Management System) on motor vehicle taxpayer compliance. This study uses a causal method with a quantitative approach. The sample of this study were 100 motor vehicle taxpayer respondents registered at the SAMSAT Cikokol office in Tangerang City, which were determined using the Slovin formula with the Nonprobability Sampling technique, namely Accidental Sampling. The data analysis technique used in this research is Descriptive Statistical Analysis and Multiple Linear Regression Analysis using the SPSS 30 (Statistical Package for Social Science) Version 30 application for windows which is used to test the hypothesis. The results in this study indicate that Taxpayer Awareness, Tax Sanctions, and Implementation of the E-Samsat System have a positive and significant effect on Motor Vehicle Taxpayer Compliance.
Pengaruh Kepemilikan Institusional, Corporate  Social Responsibility (CSR), dan Ukuran Perusahaan terhadap Tax Avoidance Amal Muliadi Nasution; Venus Gani
BAITUL MAAL : Journal of Sharia Economics Vol. 2 No. 2 (2025): MEI-AGUSTUS
Publisher : Yayasan Lembaga Studi Manarul Ilmi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pajak merupakan sumber pendapatan utama bagi suatu negara, tanpa terkecuali negara Indonesia yang membutuhkan pajak untuk membiayai seluruh program kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun perusahaan selaku wajib pajak menganggap bahwa pajak merupakan beban yang dapat mengurangi laba mereka, sehingga perusahaan melakukan berbagai cara untuk mengurangi beban pajak, salah satunya yaitu dengan penghindaran pajak. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kepemilikan institusional, corporate  social responsibility, dan ukuran perusahaan terhadap tax avoidance. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan jenis penelitian kausal. Populasi penelitian ini adalah perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2019-2023. Pengambilan sampel dalam penelitian ini sebanyak 11 perusahaan menggunakan metode purposive sampling. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari situs resmi BEI dan website masing-masing perusahaan pertambangan. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda dengan menggunakan Software SPSS 25. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan institusional memiliki pengaruh signifikan positif terhadap tax avoidance dan ukuran perusahaan memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap tax avoidance. Sedangkan, corporate social resposibility tidak berpengaruh terhadap tax avoidance.
Integrasi Keuangan Mikro Syariah dalam Pemberdayaan UMKM Melalui Tabungan Utsman di Kota Bukittinggi Husnil Qatimah; Rika Widianita
BAITUL MAAL : Journal of Sharia Economics Vol. 2 No. 3 (2025): September - Desember
Publisher : Yayasan Lembaga Studi Manarul Ilmi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65128/jse.v2i3.141

Abstract

Keterbatasan akses permodalan dan rendahnya literasi keuangan masih menjadi permasalahan utama yang dihadapi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), khususnya di wilayah perkotaan berbasis perdagangan seperti Kota Bukittinggi. Kondisi ini mendorong ketergantungan pelaku UMKM pada pembiayaan informal berbiaya tinggi yang berpotensi melemahkan ketahanan usaha. Dalam konteks tersebut, keuangan mikro syariah hadir sebagai alternatif pembiayaan yang berorientasi pada keadilan dan pemberdayaan ekonomi. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran Tabungan Utsman sebagai instrumen keuangan mikro syariah dalam mendukung pemberdayaan ekonomi UMKM di Kota Bukittinggi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus pada BPRS Jam Gadang Bukittinggi. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pengelola lembaga, account officer, dan pelaku UMKM, serta didukung oleh analisis dokumen kebijakan dan laporan institusional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tabungan Utsman berperan dalam meningkatkan akses permodalan dan membentuk perilaku keuangan yang lebih disiplin melalui integrasi fungsi tabungan dan pembiayaan, didukung oleh kebijakan pemerintah daerah dan pendekatan operasional yang adaptif. Namun demikian, efektivitas pemberdayaan masih dibatasi oleh rendahnya kapasitas pengelolaan keuangan sebagian nasabah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keuangan mikro syariah berbasis produk terintegrasi berpotensi menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi yang inklusif, sepanjang disertai pendampingan dan literasi keuangan berkelanjutan. Limited access to formal financing and low levels of financial literacy remain persistent challenges for Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs), particularly in trade-oriented urban areas such as Bukittinggi City. These constraints often compel MSME actors to depend on high-cost informal financing, thereby undermining business resilience and long-term sustainability. Within this context, Islamic microfinance offers an alternative financial model grounded in principles of equity and economic empowerment. This study aims to examine the role of Utsman Savings as an Islamic microfinance instrument in promoting MSME economic empowerment in Bukittinggi City. Adopting a qualitative approach with a case study design, the research was conducted at BPRS Jam Gadang Bukittinggi. Data were collected through in-depth interviews with institutional managers, account officers, and MSME beneficiaries, and were supplemented by an analysis of policy documents and institutional reports. The findings reveal that Utsman Savings enhances access to capital while fostering more disciplined financial behavior through the integration of savings and financing mechanisms, supported by local government policies and adaptive operational practices. Nevertheless, the overall empowerment outcomes remain constrained by the limited financial management capabilities of some beneficiaries. This study concludes that integrated Islamic microfinance products hold significant potential as inclusive instruments for MSME empowerment, provided they are accompanied by sustained financial literacy initiatives and structured business mentoring.
Implementasi Prinsip Ekonomi Islam dalam Mengatasi Keterbatasan SDM terhadap Efektivitas Kinerja Organisasi Pemerintah Bukittinggi Sindi Saputri; Rika Widianita
BAITUL MAAL : Journal of Sharia Economics Vol. 2 No. 2 (2025): MEI-AGUSTUS
Publisher : Yayasan Lembaga Studi Manarul Ilmi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Keterbatasan sumber daya manusia (SDM) merupakan suatu permasalahan di Bagian Organisasi pada kantor Walikota Bukittinggi yang dapat menyebabkan terganggunya dan tidak efektifnya pekerjaan karyawan bagian organisasi. Dengan demikian penelitian ini memiliki tujuan bagaimana Keterbatasan Sumber Daya Manusia terhadap Keefektifan Kinerja Karyawan di Bagian Organisasi Kantor Walikota Bukittinggi. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, Dengan fokus pada data yang dikumpulkan dari sumber wawancara, observasi, dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian, tantangan utama yang dihadapi oleh Bagian Organisasi di Kantor Walikota Bukittinggi adalah keterbatasan jumlah sumber daya manusia (SDM) yang tidak sebanding dengan pekerjaan di Bagian Organisasi. Keterbatasan sumber daya manusia dapat berdampak terhadap kinerja dan hasil kerja suatu organisasi. Tidak cukupnya Sumber Daya Manusia untuk menyelesaikan tugas atau proyek tertentu dapat menyebabkan beberapa orang atau sumber daya manusia lainnya menanggung beban kerja yang berlebihan. Salah satu langkah nyata dan solusi yang dipilih untuk menghadapi keterbatasan sumber daya manusia di Bagian Organisasi, para karyawan yang masih bertugas dengan melakukan pembagian tugas secara merata di antara seluruh anggota tim yang ada.  This study examines the impact of human resource (HR) limitations on the effectiveness of employee performance within the Organizational Division of the Mayor’s Office in Bukittinggi. The shortage of HR represents a structural challenge that undermines the efficiency of administrative processes and disrupts organizational outcomes. Employing a qualitative research design, data were collected through in-depth interviews, direct observation, and documentation to capture a holistic understanding of the issue. The findings reveal that the Organizational Division is confronted with a mismatch between the number of available personnel and the volume of tasks that must be completed. This imbalance often results in excessive workloads for existing staff, thereby reducing performance effectiveness and potentially impairing organizational productivity. To mitigate these constraints, a practical strategy adopted by the division has been the equitable distribution of responsibilities among employees, which fosters a more balanced workload and sustains operational continuity. The study underscores the importance of addressing HR limitations through effective task allocation and highlights the broader implications for improving organizational governance in local government institutions
Strategi Peningkatan Penerimaan Pajak PBB-P2 di Kelurahan Pakan Labuah: Analisis Potensi dan Realisasi dalam Prespektif Ekonomi Islam Fadila Fadila
BAITUL MAAL : Journal of Sharia Economics Vol. 2 No. 2 (2025): MEI-AGUSTUS
Publisher : Yayasan Lembaga Studi Manarul Ilmi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The optimization of the Rural and Urban Property Tax (PBB-P2) collection is a crucial source of regional revenue to support sustainable development. The village, as the lowest level of government, plays a central role in distributing and collecting the Tax Notification Letter (SPPT) from taxpayers. However, the PBB-P2 revenue in Pakan Labuah Village has not been optimal due to constraints such as limited personnel, mismatched taxpayer data, and low public awareness. This study employs a qualitative method with a descriptive approach to explore the role of village officers in optimizing the PBB-P2 collection in Pakan Labuah Village from an Islamic economic perspective. In Islamic economics, taxes are not only a source of revenue but also an instrument for the fair redistribution of wealth, contributing to the welfare of society. Data were collected through interviews with village officers and residents, field observations, and document studies. The results show that village officers play a significant role in distributing SPPT and collecting taxes through a door-to-door approach and coordination with neighborhood units (RT/RW). Operational constraints, such as a shortage of personnel and difficulties reaching taxpayers, affect tax compliance. To increase community participation, the village should strengthen socialization based on the principles of justice and welfare in Islamic economics and simplify payment access through payment services and cooperation with Islamic financial institutions. Optimalisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) merupakan sumber pendapatan daerah yang sangat penting dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. Kelurahan, sebagai pemerintahan tingkat paling bawah, memiliki peran sentral dalam pendistribusian dan penagihan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) kepada wajib pajak. Namun, penerimaan PBB-P2 di Kelurahan Pakan Labuah belum optimal, disebabkan oleh keterbatasan petugas, ketidaksesuaian data wajib pajak, dan rendahnya kesadaran masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk menggali peran petugas kelurahan dalam mengoptimalkan penerimaan PBB-P2 di Kelurahan Pakan Labuah dalam perspektif ekonomi Islam. Dalam ekonomi Islam, pajak tidak hanya sebagai sumber pendapatan, tetapi juga sebagai instrumen redistribusi kekayaan yang adil dan dapat meningkatkan kesejahteraan umat. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan petugas kelurahan dan masyarakat, observasi lapangan, serta studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa petugas kelurahan memiliki peran penting dalam pendistribusian SPPT dan penagihan melalui pendekatan door-to-door serta koordinasi dengan RT/RW. Kendala seperti kekurangan petugas dan kesulitan dalam menjangkau wajib pajak mempengaruhi kepatuhan pajak. Untuk meningkatkan partisipasi warga, kelurahan perlu memperkuat sosialisasi berbasis prinsip keadilan dan kesejahteraan dalam ekonomi Islam, serta mempermudah akses pembayaran melalui layanan titip bayar dan kerja sama dengan lembaga keuangan syariah.
Konsep Transparansi dan Komunikasi yang Efektif dalam Pencairan Dana Bantuan Sosial Ummat Nengsi Gusrienti
BAITUL MAAL : Journal of Sharia Economics Vol. 2 No. 2 (2025): MEI-AGUSTUS
Publisher : Yayasan Lembaga Studi Manarul Ilmi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penyaluran dana bantuan sosial merupakan salah satu upaya pemerintah dalam menjamin kesejahteraan masyarakat, khususnya kelompok rentan yang terdampak ekonomi. Namun, proses pencairan dana ini sering menghadapi kendala birokrasi yang panjang dan kurangnya transparansi informasi, sehingga menimbulkan miskomunikasi dan ketidakpuasan masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data triangulasi, bertujuan untuk menganalisis peningkatan transparansi dan komunikasi yang efektif dalam pencairan dana bantuan sosial di Kantor Walikota Bukittinggi bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra). Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan peran aktor komunikasi seperti opinion leader, gatekeeper, cosmopolite, bridge, dan liaison sangat berpengaruh dalam membangun jaringan komunikasi yang efektif. Transparansi informasi dan sosialisasi yang baik dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dan memperlancar proses distribusi bantuan sosial secara tepat sasaran dan akuntabel. Selain itu, pemanfaatan teknologi informasi turut mendukung efektivitas komunikasi dan pengelolaan data dalam penyaluran bantuan social.   The distribution of social assistance funds is one of the government's efforts to ensure the welfare of society, especially vulnerable groups affected economically. However, the disbursement process often faces obstacles such as lengthy bureaucracy and lack of information transparency, resulting in miscommunication and public dissatisfaction. This study uses a qualitative method with triangulation data collection techniques, aiming to analyze the improvement of transparency and effective communication in the disbursement of social assistance funds at the Bukittinggi Mayor's Office, Welfare Department. The research findings show that the roles of communication actors such as opinion leaders, gatekeepers, cosmopolites, bridges, and liaisons significantly influence the development of an effective communication network. Transparency of information and good socialization can increase public trust and facilitate the smooth distribution of social assistance in a targeted and accountable manner. Furthermore, the utilization of information technology supports communication effectiveness and data management in the distribution of social assistance. 
Peran Zakat dalam Mendorong Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan untuk Mencapai Kesejahteraan Sosial yang Inklusif Mhd Zia Ulhak
BAITUL MAAL : Journal of Sharia Economics Vol. 2 No. 2 (2025): MEI-AGUSTUS
Publisher : Yayasan Lembaga Studi Manarul Ilmi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Zakat dalam ekonomi Islam merupakan instrumen penting untuk meningkatkan kesejahteraan sosial-ekonomi dan menegakkan keadilan. Pensyariatan zakat melalui fase Makki dan Madani menegaskan kewajiban distribusi harta kepada fakir miskin. Tujuan zakat meliputi penyucian jiwa, pengurangan kesenjangan sosial, peningkatan kesejahteraan mustahik, penguatan solidaritas, dan pemecahan masalah ekonomi tertentu. Dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan, zakat dapat diarahkan sebagai modal usaha produktif untuk mendorong kemandirian ekonomi dan mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs). Pengelolaan zakat menghadapi tantangan seperti rendahnya kesadaran masyarakat, mental ketergantungan mustahik, keterbatasan teknologi, dan kualitas SDM pengelola. Solusi yang ditawarkan meliputi penyuluhan, pelatihan manajerial, pembentukan kelompok usaha, pendampingan berkelanjutan, serta kolaborasi lembaga zakat dan pemerintah desa. Dengan pendekatan yang tepat, zakat dapat menjadi instrumen strategis pemberdayaan ekonomi umat secara efektif dan berkelanjutan. Zakat in Islamic economics is a key instrument for socio-economic welfare and social justice. While scholars define it as the obligation to distribute wealth to eligible recipients. The Makki and Madani phases emphasize zakat distribution to the poor. Its objectives include purifying the soul, reducing social inequality, improving beneficiary welfare, fostering solidarity, and addressing economic challenges. In sustainable economic development, zakat can serve as productive capital to promote economic independence and support Sustainable Development Goals (SDGs). Challenges include low public awareness, dependency among beneficiaries, limited technology, and human resource quality. Solutions involve awareness campaigns, managerial training, formation of productive business groups, continuous mentoring, and collaboration between zakat institutions and local governments. Properly implemented, zakat can be an effective and sustainable instrument for economic empowerment.
Peran Dinas Peindustrian Dan Perdangangan Dalam Meningkatkan Usaha Industri Kecil Menengah Kota Bukittinggi Muhammad Adrian
BAITUL MAAL : Journal of Sharia Economics Vol. 2 No. 2 (2025): MEI-AGUSTUS
Publisher : Yayasan Lembaga Studi Manarul Ilmi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65128/jse.v2i2.147

Abstract

UMKM Indonesia memainkan peran penting dalam pertumbuhan ekonomi baik di tingkat nasional maupun regional. Bukittinggi memiliki potensi besar secara akademis. Tak diragukan lagi, mereka memiliki kapasitas untuk berkembang menjadi pengembang industri masa depan dan wirausahawan yang imajinatif dan kreatif. Namun, mereka dapat menghadapi kesulitan yang signifikan jika pemerintah tidak sepenuhnya mendukung dan memajukan mereka. Kementerian Perindustrian dan Perdagangan bertanggung jawab untuk mendukung UMKM. Langkah-langkah berikut menunjukkan komitmen pemerintah untuk memperkuat UMKM di Bukittinggi : 1 ) Memberikan pelatihan bagi UMKM; 2) Mendidik masyarakat tentang upaya kerja sama yang menguntungkan kedua belah pihak; 3) Memantau pengembangan UMKM; 4) Membimbing pengembangan UMKM ke arah yang lebih berkelanjutan; 5) Berpartisipasi dalam penyediaan infrastruktur pendukung; dan 6) Mendorong persaingan yang sehat di antara para pedagang. Hal ini bertujuan untuk mempromosikan pengembangan dan kesejahteraan sumber daya manusia Bukittinggi . Indonesian MSME play a vital role in economic growth at both the national and regional levels. Bukittinggi boasts significant academic potential. They undoubtedly have the capacity to develop into future industrial developers and imaginative and creative entrepreneurs. However, they can face significant challenges if the government does not fully support and advance them. The Ministry of Industry and Trade is responsible for supporting SMEs. The following steps demonstrate the government's commitment to strengthening SMEs in Bukittinggi: 1) Providing training for SMEs; 2) Educating the public about mutually beneficial cooperative efforts; 3) Monitoring SME development; 4) Guiding SME development toward a more sustainable direction; 5) Participating in the provision of supporting infrastructure; and 6) Encouraging healthy competition among traders. This aims to promote the development and well-being of Bukittinggi's human resources
Optimalisasi Kerja Sama Lintas Dinas dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Bukittinggi Nur Tifani
BAITUL MAAL : Journal of Sharia Economics Vol. 2 No. 3 (2025): September - Desember
Publisher : Yayasan Lembaga Studi Manarul Ilmi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65128/jse.v2i3.148

Abstract

Pariwisata halal berkembang pesat di Indonesia, namun pengelolaannya sering menghadapi kendala tata kelola, terutama ketika banyak dinas terlibat dalam pengaturan destinasi. Penelitian ini mengkaji efektivitas kolaborasi lintas dinas di Kota Bukittinggi sebagai destinasi wisata halal utama, dengan menggunakan perspektif ekonomi pembangunan Islam. Metode yang digunakan adalah studi kasus kualitatif melalui observasi partisipatif, analisis dokumen, dan diskusi informal dengan pejabat dinas terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun struktur koordinasi telah tersedia, kolaborasi belum optimal karena tumpang tindih kewenangan, fragmentasi anggaran, komunikasi yang tidak konsisten, dan minimnya integrasi digital. Kondisi ini menurunkan kualitas layanan, melemahkan daya saing wisata, dan menimbulkan hilangnya peluang ekonomi bagi UMKM. Melalui kerangka maqāṣid al-sharī‘ah, praktik tata kelola saat ini baru memenuhi sebagian prinsip amanah, maslahah, dan ḥifẓ al-māl. Penelitian menyimpulkan bahwa perencanaan terpadu, pengawasan digital, dan penguatan musyawarah perlu diinstitusionalisasi untuk mendukung pembangunan wisata halal yang lebih berkelanjutan.   Halal tourism has become a growing economic sector in Indonesia, yet its development often faces governance challenges, particularly in cities where multiple agencies share responsibility for tourism management. This study examines the effectiveness of cross-agency collaboration in Bukittinggi, a leading halal tourism destination, using an Islamic development economics perspective. A qualitative case study approach was employed through participatory observation, document analysis, and informal discussions with officials from key municipal agencies. The findings show that although coordination structures exist, collaboration remains suboptimal due to overlapping authority, fragmented budgeting, inconsistent communication, and limited digital integration. These weaknesses reduce service quality, hinder tourism competitiveness, and create economic opportunity losses for local MSMEs. From the lens of maqāṣid al-sharī‘ah, current practices only partially fulfill principles of amanah, maslahah, and ḥifẓ al-māl. The study concludes that strengthening integrated planning, enhancing digital oversight, and institutionalizing shūrā-based decision-making are essential for improving governance and supporting sustainable halal tourism development.
Dampak Sengketa Tanah Terhadap Aktivitas Ekonomi Masyarakat Di Kelurahan Pakan Labuah Kota Bukittinggi Diana Zahara
BAITUL MAAL : Journal of Sharia Economics Vol. 2 No. 3 (2025): September - Desember
Publisher : Yayasan Lembaga Studi Manarul Ilmi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65128/jse.v2i3.151

Abstract

Sengketa tanah merupakan fenomena yang kerap muncul di masyarakat, khususnya di Kelurahan Pakan Labuah, Kota Bukittinggi. Persoalan ini umumnya berkaitan dengan hak waris dan batas lahan yang tidak jelas, sehingga menimbulkan ketidakpastian kepemilikan serta keterbatasan akses masyarakat terhadap lahan produktif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak sengketa tanah terhadap aktivitas ekonomi masyarakat serta mencari alternatif penyelesaiannya dalam kerangka ekonomi Islam. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan dokumentasi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa sengketa tanah menghambat aktivitas ekonomi, terutama di sektor pertanian dan usaha mikro, menurunkan pendapatan, serta memicu ketegangan sosial yang berdampak pada stabilitas ekonomi dan sosial masyarakat. Penyelesaian melalui mediasi dan musyawarah yang melibatkan tokoh masyarakat dan lembaga terkait dinilai efektif dalam menciptakan solusi damai dan berkeadilan. Kontribusi penelitian ini terletak pada pengayaan literatur ekonomi Islam terkait resolusi konflik berbasis nilai keadilan, musyawarah, dan kesejahteraan sosial, yang dapat menjadi rujukan bagi pengambil kebijakan dalam memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat. Land disputes are a recurring phenomenon in society, particularly in Pakan Labuah Subdistrict, Bukittinggi City. These disputes often arise from inheritance claims and unclear land boundaries, leading to ownership uncertainty and limited community access to productive land. This study aims to examine the impact of land disputes on community economic activities and explore alternative resolutions within the framework of Islamic economics. A qualitative case study approach was employed through in-depth interviews, participatory observation, and documentation. The findings reveal that land disputes hinder economic activities, especially in the agricultural and micro-enterprise sectors, reduce household income, and trigger social tensions that disrupt both economic and social stability. Mediation and deliberation involving community leaders and relevant institutions were identified as effective mechanisms to achieve peaceful and equitable solutions. This research contributes to the literature on Islamic economics by highlighting conflict resolution approaches rooted in justice, deliberation, and social welfare, while also providing practical insights for policymakers to strengthen community economic resilience

Page 3 of 4 | Total Record : 35

 1   2   3   4 

Filter by Year

2024 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 2 No. 3 (2025): September - Desember Vol. 2 No. 2 (2025): MEI-AGUSTUS Vol. 2 No. 1 (2025): JAN-APRIL Vol. 1 No. 3 (2024): September - Desember Vol. 1 No. 2 (2024): MEI-AGUS Vol. 1 No. 1 (2024): JAN-APRIL