cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota adm. jakarta selatan,
Dki jakarta
INDONESIA
Ilmu dan Budaya
Published by Universitas Nasional Jakarta
ISSN : 01262602     EISSN : 27986160     DOI : 10.47313
Core Subject : Humanities, Art,
Arts Humanities
Fokusnya Ilmu dan Budaya.
Arjuna Subject : -
Articles 255 Documents
 22   23   24   25   26 
10.47313 Hubungan Gambar dan Teks pada Poster Iklan Kampanye Energi Terbarukan Perusahaan RWE dalam Perspektif Teori Semiotika Peirce dan Bahasa Iklan Janich Julia Wulandari; Ingra Evanjelica
Ilmu dan Budaya Vol. 46 No. 2 (2025)
Publisher : Universitas Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47313/jidb.v46i2.4262

Abstract

Abstract The energy company RWE uses advertising posters as a medium to promote its radical transformation from Europe's largest carbon dioxide emitter into a pioneering company for environmentally friendly renewable energy technology in Germany. This research aims to examine the semiotic elements and advertising language found in five advertising posters from RWE's renewable energy campaign, using Charles S. Peirce's semiotic theory and Nina Janich's advertising language theory. The research method is conducted through a literature study and employs analytical description to identify the types of signs and explain the relationship between images and text constructed in the five RWE advertisements. The results of this research show that the most common type of sign found in RWE advertisements is the icon. The constructed relation between image and text in RWE advertisements is reziprok monosemierend in which the balance built between image and text is mutually supportive and related so that the message that advertisers are trying to build can be conveyed. The five advertisements contain positive associative and affective meanings shown through the choice of words. The images in the five advertisements can also influence the reader's emotions so as to convince the reader that the advertised product is able to meet the reader's needs in terms of providing electricity from environmentally friendly renewable energy.   Abstrak Perusahaan energi RWE menggunakan poster iklan sebagai media untuk mempromosikan transformasi radikal dari perusahaan penghasil karbon dioksida terbesar di Eropa menjadi perusahaan pelopor teknologi energi terbarukan yang ramah lingkungan di Jerman. Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji unsur semiotika dan bahasa iklan yang terdapat pada lima poster iklan kampanye penggunaan energi terbarukan oleh perusahaan energi RWE dengan menggunakan teori semiotika oleh Charles S. Peirce dan juga teori bahasa iklan oleh Nina Janich. Metode penelitian dilakukan melalui studi pustaka dan menggunakan deskripsi analitis untuk mengetahui jenis-jenis tanda dan menjelaskan relasi antara gambar dan teks yang terkonstruksi pada lima iklan RWE. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jenis tanda yang paling banyak ditemukan dalam iklan RWE ini adalah ikon. Relasi yang terkonstruksi antara gambar dan teks pada iklan RWE adalah reziprok monosemierend di mana keseimbangan yang dibangun antara gambar dan teks saling mendukung dan berkaitan sehingga pesan yang berusaha dibangun pengiklan dapat tersampaikan. Kelima iklan tersebut mengandung makna asosiatif dan afektif positif yang ditunjukkan melalui pemilihan kata-kata. Gambar pada kelima iklan tersebut juga dapat memengaruhi emosi pembaca sehingga dapat meyakinkan pembaca bahwa produk yang diiklankan mampu memenuhi kebutuhan pembaca dalam hal menyediakan listrik dari energi terbarukan yang ramah lingkungan.
10.47313 Analisis Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan terhadap Keterbukaan Informasi Publik di Desa Cikande, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang Ajeng Hasti Widya; Agisthia Lestari
Ilmu dan Budaya Vol. 46 No. 2 (2025)
Publisher : Universitas Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47313/jidb.v46i2.4270

Abstract

This study was conducted to determine the level of community participation in monitoring public information disclosure in Cikande Village, Serang Regency, for the period 2022–2024, using a quantitative approach with a survey method of 100 respondents determined using the Slovin formula at a 10% margin of error. The research instrument was a questionnaire based on the UMEGA model, and analysis was performed with the assistance of SmartPLS software. The results show that community participation has a significant influence, although it remains in the moderate category, as reflected in the achievement of the Banten Public Information Openness Index (IKIP) for 2021–2022. Hypothesis testing reveals that the indicator of the community participation variable, namely information accessibility, has a significant effect on accountability with a t-statistic value of 3.928 > 1.96 and a p-value of 0.000. Furthermore, the community involvement indicator also shows a significant influence with a t-statistic value of 3.052 > 1.96 and a p-value of 0.002. These two indicators are the main determinants in driving public information openness and enhancing the accountability of government administration. Factors such as education, economic status, and technology access strengthen participation; however, infrastructure limitations and low social awareness remain challenges. This study recommends strengthening information access, improving technological facilities, and expanding variables in future research so that the findings can be generalized more broadly and support transparent and accountable governance practices. Abstrak Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui tingkat partisipasi masyarakat dalam pengawasan keterbukaan informasi publik di Desa Cikande, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang, periode 2022–2024 dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei 100 responden yang ditentukan menggunakan rumus Slovin pada tingkat kesalahan 10%. Instrumen penelitian berupa kuesioner berbasis model UMEGA dan dianalisis dilakukan dengan bantuan perangkat lunak SmartPLS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat memberikan pengaruh signifikan, meskipun masih berada pada kategori moderat, sebagaimana tercermin dalam capaian Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) Banten tahun 2021–2022. Uji hipotesis memperlihatkan bahwa indikator variabel partisipasi masyarakat, yaitu aksesibilitas informasi, memiliki pengaruh signifikan terhadap akuntabilitas dengan nilai t statistics 3,928 > 1,96 dan p-value 0,000. Selain itu, indikator keterlibatan masyarakat juga menunjukkan pengaruh signifikan dengan nilai t statistics 3,052 > 1,96 dan p-value 0,002. Kedua indikator tersebut menjadi penentu utama dalam mendorong keterbukaan informasi publik serta peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Faktor pendidikan, ekonomi, dan akses teknologi memperkuat partisipasi, namun keterbatasan infrastruktur dan rendahnya kesadaran sosial tetap menjadi tantangan. Penelitian ini merekomendasikan penguatan akses informasi, peningkatan sarana teknologi, serta perluasan variabel dalam studi selanjutnya agar hasil dapat digeneralisasi secara lebih luas dan mendukung praktik tata kelola yang transparan dan akuntabel.
10.47313 Implementasi System Development Life Cycle dalam Perubahan Sistem Pelaporan dan Pencatatan Transaksi Berbasis Teknologi Informasi yang Terintegrasi (Studi pada Salah Satu RS BLU Pemerintah di Jawa Barat) Bani Saad
Ilmu dan Budaya Vol. 46 No. 2 (2025)
Publisher : Universitas Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47313/jidb.v46i2.4291

Abstract

Abstract To ensure the accountability of financial reports, the Directorate General of Treasury of the Ministry of Finance has implemented a management information system and a state property accounting system. The implementation of this system is fundamentally aimed at modernizing the state treasury system and reforming state financial management, particularly through an integrated technology-based transaction recording and reporting system. The Systems Development Life Cycle (SDLC) is a set of activities used to identify the requirements of a new system, develop a new system to support those requirements, and serves as a model to reduce risks through planning, execution, control, and documentation. The SDLC model consists of 5 phases: system strategy, preliminary project, in-house systems development, commercial packages, and maintenance and support. This research was conducted to analyze the implementation of the management information and state property accounting system using the Systems Development Life Cycle method at one of the BLU Government Public Hospitals in West Java in 2025. The study employed a qualitative approach. The results show that the BLU Government Hospital has implemented the SDLC by choosing the commercial packages scheme from a vendor. The researcher suggests that future studies could explore other SDLC methods in greater depth. Abstrak Untuk menjamin akuntabilitas laporan keuangan, Dirjen Perbendaharaan Kemenkeu telah mengimplementasikan sistem informasi manajemen dan akuntansi barang milik negara. Implementasi sistem ini pada dasarnya ditujukan untuk memodernisasi sistem perbendaharaan negara serta mereformasi pengelolaan keuangan negara, terutama pada sistem pelaporan dan pencatatan transaksi berbasis teknologi informasi yang terintegrasi. Systems Development Life Cycle (SDLC) merupakan kumpulan aktivitas yang digunakan untuk mengidentifikasi kebutuhan sistem baru, mengembangkan sistem baru untuk mendukung kebutuhan tersebut, dan sebuah model untuk mengurangi resiko melalui perencanaan, eksekusi, pengendalian, dan dokumentasi. Model SDLC memiliki 5 fase: strategi sistem, projek pendahuluan, In-House Systems Development, Commercial Packages, pemelihataan dan dukungan. Penelitian ini dilakukan untuk melakukan analisis terhadap implementasi sistem informasi manajemen dan akuntasi barang milik negara melalui metode Systems Development Life Cycle terhadap salah satu rumah sakit pemerintah BLU Pemerintah di Jawa Barat pada tahun 2025. Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa RS BLU Pemerintah tersebut telah mengimplementasi SDLC dengan memilih skema commercial packages dari vendor. Peneliti menyarankan agar penelitian selanjutnya bisa dilakukan dengan memperdalam metode SDLC yang lain.
10.47313 Pembentukan TNI Angkatan Siber dalam Perspektif Teori Geometripolitisasi (Mazhab Indonesia) dan Sekuritisasi (Mazhab Kopenhagen) terhadap Ruang Siber di Indonesia untuk Menghadapi Perang Siber Global Adi Rio Arianto; Gesti Anggraini
Ilmu dan Budaya Vol. 46 No. 2 (2025)
Publisher : Universitas Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47313/jidb.v46i2.4342

Abstract

Law Number 3 of 2025 concerning Amendments to Law Number 34 of 2004 on the Indonesian National Armed Forces (TNI Law) focuses on adjusting the duties, functions, and structure of the TNI in response to the dynamics of modern defense threats (cyber and hybrid). This article examines the urgency of establishing a cyber army, namely the Indonesian National Armed Forces Cyber Force, from the perspective of the theory of Geometripolitization and the securitization of cyberspace. This study employs a qualitative approach using a literature review method and conducts a comparative analysis of the theory of Geometripolitics/Geometripolitization through the lens of the Indonesian School of World Relations, specifically “Manunggalisme,” and the Securitization approach of the Copenhagen School. The findings indicate that the transformation of global cyber warfare in the 21st century has created a new battlefield in cyberspace; Indonesia’s cyber securitization is carried out by framing the complexity of Global Cyber Warfare as a national threat; Indonesia’s cyber geometripolitization is conducted by linking balance, power, and security to realize the role of a Cyber Army, which has the potential to become the TNI Cyber Force; and Indonesia must respond to 21st century Global Cyber Warfare by advocating for the establishment of the TNI Cyber Force under the legal framework of Law No. 3 of 2025 concerning Amendments to Law Number 34 of 2004 on the Indonesian National Armed Forces. Abstrak Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) berfokus pada penyesuaian tugas, fungsi, dan struktur TNI menghadapi dinamika ancaman pertahanan modern (siber dan hibrida). Artikel ini mengkaji urgensi pembentukan tentara siber, yaitu TNI Angkatan Siber dalam perspektif teori Geometripolitisasi dan sekuritisasi ruang siber. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka dan melakukan analisis komparatif teori Geometripolitika/Geometripolitisasi pendekatan Mazhab Indonesia (Indonesian School of World Relations) “Manunggalisme” dan Sekuritisasi pendekatan Mazhab Kopenhagen (Copenhagen School). Hasil kajian menunjukkan bahwa transformasi perang siber global Abad 21 menciptakan medan tempur baru di ruang siber; Sekuritisasi siber Indonesia dilakukan dengan cara membingkai kompleksitas Perang Siber Global sebagai salah satu ancaman nasional; Geometripolitisasi siber Indonesia dilakukan dengan cara menghubungkan keseimbangan, kekuatan, dan keamanan untuk meraih peran Tentara Siber yang berpotensi menjadi TNI Angkatan Siber; dan Indonesia harus merespon Perang Siber Global abad ke-21 dengan cara mewacanakan pembentukan TNI Angkatan Siber di bawah payung hukum UU No. 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.
Penyalahgunaan Lembaga Perkawinan dalam Praktik Poligami Siri: Formulasi Perlindungan Hukum bagi Istri Sah Albert Tanjung
Ilmu dan Budaya Vol. 47 No. 1 (2026)
Publisher : Universitas Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47313/jidb.v47i1.4361

Abstract

This study aims to analyze the abuse of the institution of marriage in the practice of unregistered polygamy (siri polygamy), as well as to formulate an appropriate legal protection framework with legal certainty for the lawful wife in cases of unregistered polygamy. The analysis is conducted using the theory of legal certainty and the theory of legal protection. This is considered important because the practice of unregistered polygamy formally utilizes the institution of marriage in the name of religious legitimacy, yet substantively aims to circumvent the state's legal control mechanisms over polygamy. This situation positions the lawful wife as a victim, as a result of the legal disadvantages she suffers. This study employs a normative juridical method through statutory, conceptual, and case approaches. The data used are secondary data consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials, which are analyzed qualitatively and presented prescriptively. The results of the study show that unregistered polygamy constitutes an abuse of the institution of marriage that causes legal harm to the lawful wife in the form of the loss of her exclusive right as the sole marital partner and her procedural rights in relation to the granting of marriage permits pertaining to the principle of open monogamy as the concept of marriage adopted in Indonesia. The formulation of appropriate legal protection with legal certainty for the lawful wife as the victim of unregistered polygamy lies in the integration of the civil and criminal domains. In the civil domain, unregistered polygamy can be qualified as an unlawful act (onrechtmatige daad) as stipulated in Article 1365 of the Civil Code for the abuse of the institution of marriage. Furthermore, specifically within the realm of Family Law, unregistered polygamy can serve as grounds for filing a divorce lawsuit based on the provisions of Article 19 letter a and letter f of Government Regulation Number 9 of 1975 on the Implementation of Law Number 1 of 1974 on Marriage, in conjunction with Article 116 letter a and letter f of Presidential Instruction Number 1 of 1991 on the Compilation of Islamic Law. In the criminal domain, unregistered polygamy can be qualified as a criminal offense against marriage, adultery, and cohabitation as stipulated in Article Article 402, 411 paragraph (1) in conjunction with Article 412 paragraph (1) and paragraph (2) letter a of Law Number 1 of 2023 on the Criminal Code. Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa penyalahgunaan lembaga perkawinan dalam praktik poligami siri, serta merumuskan formulasi perlindungan hukum yang tepat dan berkepastian hukum bagi istri sah atas poligami siri. Analisis dilakukan dengan menggunakan teori kepastian hukum dan teori perlindungan hukum. Hal ini dinilai penting karena praktik poligami siri menggunakan institusi perkawinan secara formal atas nama legitimasi agama, namun secara substansial bertujuan menghindari mekanisme kontrol hukum negara terhadap poligami. Keadaan ini menempatkan istri sah sebagai korban, sebagai akibat dari kerugian-kerugian yang diderita secara hukum. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan, konseptual dan kasus. Data yang digunakan adalah data sekunder dengan bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa poligami siri merupakan penyalahgunaan lembaga perkawinan yang menimbulkan kerugian hukum bagi istri sah berupa hilangnya hak eksklusif sebagai satu-satunya pasangan kawin dan hak prosedural sehubungan dengan pemberian izin perkawinan yang berkaitan dengan asas monogami terbuka sebagai konsep perkawinan yang dianut di Indonesia. Formulasi perlindungan hukum yang tepat dan berkepastian hukum bagi istri sah selaku korban dari poligami siri terletak pada pengintegrasian antara bidang perdata dan pidana. Secara perdata, poligami siri dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata atas penyalahgunaan lembaga perkawinan. Selain itu, secara khusus dalam tataran Hukum Keluarga, poligami siri dapat dijadikan sebagai alasan untuk mengajukan gugatan perceraian berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf a dan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Perkawinan juncto Pasal 116 huruf a dan huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Dalam bidang pidana, poligami siri dapat dikualifisir sebagai tindak pidana terhadap perkawinan, perzinaan dan kohabitasi yang ditentukan dalam Pasal 402, Pasal 411 ayat (1) juncto Pasal 412 ayat (1) dan ayat (2) huruf a Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Page 26 of 26 | Total Record : 255

 22   23   24   25   26 

Filter by Year

2010 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 47 No. 1 (2026) Vol. 46 No. 2 (2025) Vol. 46 No. 1 (2025) Vol. 45 No. 2 (2024): Vol. 45, No 2 (2024) Vol. 45 No. 1 (2024): Vol. 45, No 1 (2024) Vol 44, No 2 (2023): Vol. 44, No 2 (2023) Vol. 44 No. 1 (2023): Vol. 44, No 1 (2023) Vol 43, No 2 (2022): Vol. 43, No 2 (2022) Vol 43, No 1 (2022): Vol. 43, No 1 (2022) Vol 42, No 2 (2021): Vol. 42, No 2 (2021) Vol 42, No 1 (2021): Vol. 42, No 1 (2021) Vol 41, No 72 (2020): Vol. 41, No 72 (2020) Vol 41, No 71 (2020): Vol. 41, No 71 (2020) Vol 41, No 70 (2020): Vol. 41, No 70 (2020) Vol 41, No 69 (2020): Vol. 41, No 69 (2020) Vol 41, No 68 (2020): Vol. 41, No 68 (2020) Vol 41, No 67 (2020): Vol. 41, No 67 (2020) Vol 41, No 66 (2020): Vol. 41, No 66 (2020) Vol 41, No 65 (2019): Vol. 41, No 65 (2019) Vol 41, No 64 (2019): Vol. 41, No 64 (2019) Vol 41, No 63 (2019): Vol. 41, No 63 (2019) Vol 41, No 62 (2019): Vol. 41, No 62 (2019) Vol 41, No 61 (2018): Vol. 41, No 61 (2018) Vol 41, No 60 (2018): Vol. 41, No 60 (2018) Vol 41, No 59 (2018): Vol. 41, No 59 (2018) Vol 41, No 58 (2018): Vol. 41, No 58 (2018) Vol 40, No 57 (2017): Vol. 40, No 57 (2017) Vol 40, No 56 (2017): Vol. 40, No 56 (2017) Vol 40, No 55 (2017): Vol. 40, No 55 (2017) Vol 40, No 54 (2016): Vol. 40, No 54 (2016) Vol 40, No 53 (2016): Vol. 40, No 53 (2016) Vol 40, No 52 (2016): Vol. 40, No 53 (2016) Vol 40, No 51 (2016): Vol. 40, No 51 (2016) Vol 40, No 50 (2016): Vol. 40, No 50 (2016) Vol 40, No 49 (2016): Vol. 40, No 49 (2016) Vol 39, No 45 (2015): Vol. 40, No 45 (2015) Vol 1, No 1 (2013): Vol. 1, No 1 (2013) Vol 32, No 23 (2010): Vol. 32, No 23 (2010) More Issue