cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota adm. jakarta selatan,
Dki jakarta
INDONESIA
Ilmu dan Budaya
Published by Universitas Nasional Jakarta
ISSN : 01262602     EISSN : 27986160     DOI : 10.47313
Core Subject : Humanities, Art,
Arts Humanities
Fokusnya Ilmu dan Budaya.
Arjuna Subject : -
Articles 249 Documents
 21   22   23   24   25 
PENGARUH IMPLEMENTASI PENYEDERHANAAN BIROKRASI DAN DIALOG KINERJA TERHADAP KINERJA PEGAWAI ASN DI KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI (KEMENKO MARVES) Maulidiyah, Lailun; Jaya, Fajar Hendra
Ilmu dan Budaya Vol. 45 No. 2 (2024): Vol. 45, No 2 (2024)
Publisher : Universitas Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47313/jidb.v45i2.3809

Abstract

I This study aims to examine the influence of bureaucratic simplification and performance dialogue on the performance of State Civil Service (ASN) within the Ministry of Maritime Affairs and Investment (Kemenko Marves) in 2024. The method used is quantitative, with data collection techniques through questionnaires distributed to ASN. The hypothesis tested is whether bureaucratic simplification and performance dialogue have a significant effect on employee performance. Data analysis is conducted using multiple linear regression to determine the relationship between two independent variables: bureaucratic simplification and performance dialogue, and the dependent variable: employee performance. The results of the study show that bureaucratic simplification and performance dialogue have a positive and significant impact on ASN performance. Therefore, it is recommended that the government continue to implement bureaucratic simplification policies and strengthen performance dialogue practices to improve the efficiency, effectiveness, and accountability of public services. This research is expected to provide empirical contributions to policymakers in improving ASN performance and supporting the acceleration of Bureaucratic Reform in Indonesia.   Abstrak   Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh penyederhanaan birokrasi dan dialog kinerja terhadap kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) pada tahun 2024. Metode yang digunakan adalah kuantitatif dengan teknik pengumpulan data melalui kuesioner yang disebarkan kepada ASN. Hipotesis yang diuji adalah apakah penyederhanaan birokrasi dan dialog kinerja memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai. Analisis data dilakukan menggunakan regresi linear berganda untuk mengetahui hubungan antara dua variabel independen: penyederhanaan birokrasi dan dialog kinerja, dengan variabel dependen: kinerja pegawai. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyederhanaan birokrasi dan dialog kinerja memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja ASN. Oleh karena itu, direkomendasikan agar pemerintah terus mengimplementasikan kebijakan penyederhanaan birokrasi dan memperkuat praktik dialog kinerja guna meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas pelayanan publik. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris bagi pengambil kebijakan dalam meningkatkan kinerja ASN dan mendukung percepatan reformasi birokrasi di Indonesia.
PENYEBAB TERJADINYA POLITIK UANG Mahroza, Dekki
Ilmu dan Budaya Vol. 45 No. 2 (2024): Vol. 45, No 2 (2024)
Publisher : Universitas Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47313/jidb.v45i2.3810

Abstract

Money politics during election campaigns has become increasingly massive in the post-1998 Reformation era. The practice of money politics reflects the process of decline in democratic development in Indonesia. Money politics is caused by various factors, including politic, economic, legal, and culture. This article analyzes descriptively the causes of the of money politics which are caused by political economy, legal and cultural factors. This research is a multidisciplinary research using a qualitative approach applied using a literature study method consisting of books, journals, and newspaper articles related to the author's research. The results of this study indicate that unfair economic development, weak law enforcement, and the continued strength of the patron-client culture are non-political factors causing money politics in Indonesia. The suggestion from the results of this study is that community empowerment carried out by various elements of civil society, whether in the form of political education, economic empowerment of citizens, and building relationships with prospective leaders during the campaign period based on legally binding political contracts, is a strategic effort to combat the massive money politics that occurs in society.   Abstrak   Politik uang pada saat masa kampanye pemilu menjadi semakin massif di era pasca Reformasi 1998. Praktek politik uang mencerminkan proses kemunduran pembangunan demokrasi di Indonesia. Politik uang disebabkan berbagai faktor baik itu politik, sosial, ekonomi, hukum, dan budaya. Tulisan ini menganalisa secara deskriptif penyebab terjadinya politik uang yang disebabkan oleh faktor ekonomi politik, hukum, dan budaya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode studi pustaka yang terdiri dari buku-buku, jurnal, dan artikel koran yang terkait dengan penelitian penulis. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa ketidakadilan pembangunan ekonomi, lemahnya penegakan hukum, dan masih kuatnya budaya patron-klien adalah faktor-faktor non-politik penyebab terjadinya politik uang di Indonesia. Saran dari hasil penelitian ini adalah, pemberdayaan masyarakat yang dilakukan berbagai elemen civil society baik itu dalam bentuk pendidikan politik, pemberdayaan ekonomi warga, dan membangun hubungan dengan calon pemimpin di masa kampanye berdasarkan kontrak politik yang terikat hukum merupakan upaya strategis untuk melawan massifnya politik uang yang terjadi di masyarakat.  
Simbolisasi Presiden Joko Widodo pada Gibran Rakabuming Raka 2018-2024 dalam Media Kompas dan Akun Youtube Sekretariat Presiden Republik Indonesia Kumaat, Jackson Andre William
Ilmu dan Budaya Vol. 45 No. 2 (2024): Vol. 45, No 2 (2024)
Publisher : Universitas Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47313/jidb.v45i2.3839

Abstract

This study was conducted to explore President Joko Widodo's symbolization of his son, Gibran Rakabuming Raka, in the context of the 2018 Solo Pilkada and 2024 Presidential Election political contestation. The analysis was conducted using Roland Barthes' (1972) symbolization theory as the main framework and enriched with the media framing perspective according to Entman (1993). This study uses a cultural studies perspective with a focus on how the media forms President Jokowi's symbolization narrative towards Gibran. Discourse analysis is used as a method to examine the narrative represented by the Kompas.com media and the Presidential Secretariat Youtube account as research objects to see how symbolization is built and maintained. The results of the study show that the media played a significant role in framing Gibran as Jokowi’s successor, using symbols of leadership, modesty, and integrity associated with Jokowi. This symbolization not only shaped public perception of Gibran, but also strengthened his political identity in the Indonesian political landscape. The findings of this study indicate that Jokowi’s symbolization of Gibran is an example of how myth and symbolism are used to create political legitimacy in a subtle but effective way, and influence political and social dynamics in Indonesia. Abstrak   Penelitian ini dilakukan untuk mengeksplorasi simbolisasi Presiden Joko Widodo terhadap putranya, Gibran Rakabuming Raka, dalam konteks kontestasi politik Pilkada Solo 2018 dan Pilpres 2024. Analisis dilakukan dengan menggunakan teori simbolisasi Roland Barthes (1972) sebagai kerangka utama dan diperkaya dengan perspektif framing media menurut Entman (1993). Penelitian ini menggunakan perspektif studi budaya dengan fokus bagaimana media membentuk narasi simbolisasi Presiden Jokowi terhadap Gibran. Analisis wacana digunakan sebagai metode untuk mengkaji narasi yang direpresentasikan oleh media Kompas.com dan akun Youtube Sekretariat Presiden sebagai obyek penelitian untuk melihat bagaimana simbolisasi dibangun dan dipertahankan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa media memainkan peran signifikan dalam membingkai Gibran sebagai penerus Jokowi, dengan menggunakan simbol-simbol kepemimpinan, kesederhanaan, dan integritas yang diasosiasikan dengan Jokowi. Simbolisasi ini tidak hanya membentuk persepsi publik terhadap Gibran, tetapi juga memperkuat identitas politiknya dalam lanskap politik Indonesia. Temuan penelitian ini mengindikasikan bahwa simbolisasi Jokowi terhadap Gibran merupakan contoh bagaimana mitos dan simbolisme digunakan untuk menciptakan legitimasi politik secara halus, tetapi efektif, serta memengaruhi dinamika politik dan sosial di Indonesia.
ANALISIS DINAMIKA KOALISI MENUJU PEMILIHAN UMUM PRESIDEN (PILPRES) 2024 Efriza, SIP., M.Si, Efriza; Randisa, Aziz Reza; Lestari, Agisthia; Hanif, Fahmi Amanatul
Ilmu dan Budaya Vol. 45 No. 2 (2024): Vol. 45, No 2 (2024)
Publisher : Universitas Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47313/jidb.v45i2.3873

Abstract

This study discusses the coalition process and dynamics that occur in the coalition in the 2024 Presidential Election (Pilpres). The presidential and vice presidential nomination threshold provisions (presidential threshold) where the Election Law stipulates that presidential and vice presidential candidate pairs can be proposed by political parties or a coalition of political parties that have at least 20 percent of seats in the People's Representative Council (DPR) or 25 percent of valid national votes in the legislative election, are causes that also influence the pendulum movement of coalition formation. In addition, compensation for the position as a vice presidential candidate from the new coalition that is followed is also a consideration for the coalition. This study uses a descriptive qualitative method with an instrumental case study approach in the 2024 Presidential Election to explain the dynamics of political party coalitions. The results of the study show that the coalition ahead of the 2024 Presidential Election does not focus on policy preferences, or political parties do not pay serious attention to building a coalition based on ideology or public policy for the benefit of the people. Political parties tend to concentrate on how to gain power as a basis for building a coalition. Suggestion, majority political strength is needed to support a strong and effective government so it is important for political parties to form a permanently bound coalition or permanent electoral coalition.   Abstrak Penelitian ini membahas proses koalisi dan dinamika yang terjadi dalam koalisi pada Pemilihan Umum Presiden (Pilpres) 2024 ini. Ketentuan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden (presidential thereshold) dimana Undang-Undang Pemilu menetapkan bahwa pasangan calon presiden dan wakil presiden dapat diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memiliki sekurang-kurangnya 20 persen kursi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) atau 25 persen suara sah nasional dalam pemilu legislatif, merupakan penyebab yang turut mempengaruhi gerak bandul pembentukan koalisi. Selain itu, kompensasi jabatan sebagai calon wakil presiden dari koalisi baru yang diikuti juga menjadi pertimbangan koalisi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus yang bersifat instrumental pada Pilpres 2024 untuk menjelaskan dinamika koalisi partai politik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa koalisi menjelang Pilpres 2024 tidak berfokus pada preferensi kebijakan, atau partai politik tidak memperhatikan secara serius untuk membangun koalisi yang didasarkan pada ideologi atau kebijakan publik untuk kepentingan rakyat. Partai politik cenderung berkonsentrasi pada cara untuk mendapatkan kekuasaan sebagai dasar membangun koalisi. Saran, diperlukan kekuatan politik mayoritas untuk menopang pemerintahan yang kuat dan efektif sehingga penting bagi partai politik untuk membentuk koalisi yang diikat secara permanen atau koalisi elektoral permanen.
Peran Empu Keris Perempuan dalam Melestarikan Tradisi di Desa Aeng Tong-Tong: Studi Kasus Tata Kelola Seni dan Budaya Madura Agus Premono, Adi
Ilmu dan Budaya Vol. 46 No. 1 (2025)
Publisher : Universitas Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Aeng Tong-Tong Village on Madura Island is known as a center for keris making that has been passed down from generation to generation. In a tradition dominated by male keris masters, female keris masters have emerged who have an important role in maintaining the sustainability of the art of keris making. This study aims to analyze the governance of art applied by female keris masters in preserving culture and managing a creative economy based on cultural heritage. The research employs a qualitative approach with a case study method. Data collection is conducted through interviews, participatory observation, and literature review.  The results show that female keris masters in Aeng Tong-Tong, such as Ika Arista, apply an innovative approach in the governance of art and culture. In the production process, the selection of high-quality raw materials is a priority to ensure the authenticity and aesthetic value of the keris. In addition, the keris making technique maintains traditional values ​​with a combination of modern innovations that do not eliminate spiritual meaning. Keris marketing is still carried out conventionally through word-of-mouth trust networks, which shows that trust is a major aspect in the ecosystem of this industry. The art governance implemented by female keris masters in Aeng Tong-Tong proves that the integration of traditional values ​​and modern strategies can maintain the existence and strengthen the economic value of the art of keris making.   Abstrak Desa Aeng Tong-Tong di Pulau Madura dikenal sebagai pusat pembuatan keris yang telah diwariskan secara turun-temurun. Dalam tradisi yang didominasi oleh empu keris laki-laki, muncul empu keris perempuan yang memiliki peran penting dalam menjaga keberlanjutan seni pembuatan keris. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tata kelola seni yang diterapkan oleh empu keris perempuan dalam pelestarian budaya serta pengelolaan ekonomi kreatif berbasis warisan budaya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi partisipatif dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa empu keris perempuan di Aeng Tong-Tong, seperti Ika Arista, menerapkan pendekatan yang inovatif dalam tata kelola seni dan budaya. Dalam proses produksi, pemilihan bahan baku berkualitas tinggi menjadi prioritas untuk memastikan keaslian dan nilai estetika keris. Selain itu, teknik pembuatan keris tetap mempertahankan nilai-nilai tradisional dengan kombinasi inovasi modern yang tidak menghilangkan makna spiritual. Pemasaran keris masih dilakukan secara konvensional melalui jaringan kepercayaan dari mulut ke mulut, yang menunjukkan bahwa kepercayaan merupakan aspek utama dalam ekosistem industri ini. Tata kelola seni yang diterapkan oleh empu keris perempuan di Aeng Tong-Tong membuktikan bahwa integrasi antara nilai-nilai tradisional dan strategi modern dapat menjaga eksistensi serta memperkuat nilai ekonomi dari seni pembuatan keris.
BERGERAK DENGAN HATI MENJADI NILAI MODAL SOSIAL K¬¬OMUNITAS JAKARTA MENGABDI Syahlazka Efrilia, Zahra; Salim, Kamaruddin
Ilmu dan Budaya Vol. 46 No. 1 (2025)
Publisher : Universitas Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang pengaruh dari motto Komunitas Jakarta Mengabdi yaitu, bergerak dengan hati sebagai modal sosial yang ditanamkan dalam diri setiap anggota di komunitas Jakarta Mengabdi. Penelitian ini menggunakan teori modal sosial Manuel Castells dan Francis Fukuyama. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif melalui teknik pengumpulan data wawancara dan studi pustaka. Subjek penelitian ini yaitu anggota Komunitas Jakarta Mengabdi. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa dalam menjalankan setiap kegiatannya, para anggota Komunitas Jakarta Mengabdi menjadikan motto komunitas mereka sebagai pedoman dalam melaksanakan setiap kegiatan pengabdian. Selain itu, dalam penelitian ini para narasumber juga mengatakan bahwa dengan menjadi bagian dari Komunitas Jakarta Mengabdi, jaringan sosial mereka menjadi bertambahb besar. Dalam konteks modal sosial, nilai "bergerak dengan hati" mencerminkan pentingnya empati, kejujuran, dan niat baik dalam membangun kerja sama sosial. Saat individu dalam masyarakat bertindak berdasarkan hati nurani dan kepercayaan, hubungan antarindividu menjadi lebih solid dan tulus. Dengan demikian, kerja sama tidak hanya didorong oleh manfaat ekonomi semata, tetapi juga oleh rasa tanggung jawab moral dan sosial terhadap sesama.
CIVIL SOCIETY DALAM DINAMIKA REKLAMASI TELUK JAKARTA Astar Paradise, Muhammad; Lubis, Sahruddin
Ilmu dan Budaya Vol. 46 No. 1 (2025)
Publisher : Universitas Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Civil Society Organizations (CSOs) are a form of civil society that is organized and united to achieve specific goals, playing a significant role in promoting democratization and supporting sustainable development. This study was conducted to explore the role of the Indonesian Forum for the Environment (WALHI) Jakarta as a civil society organization (CSO) in the policy of Jakarta Bay reclamation by analyzing the main functions of CSOs in influencing the processes of public policy formulation, implementation, and evaluation. This research uses a qualitative approach, with data collection techniques carried out through in-depth interviews with WALHI Jakarta staff and literature review. The study's findings reveal that WALHI undertakes multiple strategic roles, including advocacy, education, community mobilization, policy monitoring, and legal litigation. These roles align with Larry Diamond's theory emphasizing civil society's autonomy, participation, and pluralism, as well as Bance's theory classifying CSO functions as watchdog, advocator, capacity builder, service provider, and catalyst of change. WALHI Jakarta's active involvement in the reclamation issue demonstrates CSOs' critical capacity to counterbalance state and market powers, while underscoring civil society's essential role in achieving inclusive and sustainable governance. Abstrak Civil Society Organizations (CSOs) merupakan bentuk dari civil society yang diorganisir dan bersatu untuk mencapai tujuan tertentu, dan peran yang signifikan dalam mendorong demokratisasi dan mendukung pembangunan berkelanjutan. Penelitian ini dilakukan untuk mengeksplorasi peran Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Jakarta sebagai organisasi masyarakat sipil (Civil Society Organization/CSO) terhadap kebijakan reklamasi Teluk Jakarta dengan melakukan analisis melalui fungsi-fungsi utama CSOs dalam memengaruhi proses perumusan, implementasi, dan evaluasi kebijakan publik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan staf WALHI Jakarta serta kajian literatur. Temuan penelitian menunjukkan bahwa WALHI menjalankan berbagai peran strategis, termasuk advokasi, edukasi, mobilisasi masyarakat, pemantauan kebijakan, serta litigasi hukum. Peran-peran ini sejalan dengan teori Larry Diamond yang menekankan pentingnya kemandirian, partisipasi, dan pluralisme dalam masyarakat sipil, serta teori Bance yang mengklasifikasikan fungsi CSO sebagai watchdog, advocator, capacity builder, service provider, dan catalyst of change. Keterlibatan aktif WALHI Jakarta dalam isu reklamasi membuktikan pentingnya kapasitas CSO untuk menjadi kekuatan pengimbang terhadap negara dan pasar, serta menunjukkan pentingnya keberadaan civil society dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang inklusif dan berkelanjutan.
PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD PASCA OTONOMI DAERAH Oci, Yohanes; , Efriza; Endrina Kartini Mendrofa, Definitif
Ilmu dan Budaya Vol. 46 No. 1 (2025)
Publisher : Universitas Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This article examines the function and role of the Regional People's Representative Council (DPRD) within the framework of regional autonomy, which began to be implemented during the reform era. Using a qualitative approach, this article employs a literature review method to analyze how the DPRD, as a regional legislative body, can realize the objectives of regional autonomy, namely improving local community welfare and accelerating development. The discussion results indicate that as a legislative institution at the regional level, the DPRD plays a crucial role in ensuring that regional policies align with the needs of the community and in supporting the effectiveness of local government implementation. Therefore, strengthening institutional capacity and improving the quality of DPRD members are strategic steps in supporting democratic and participatory local governance. Abstrak Artikel ini merupakan telaah terhadap fungsi dan tugas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam kerangka otonomi daerah yang mulai diterapkan pada masa reformasi. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, artikel ini menggunakan metode studi pustaka untuk mengkaji DPRD sebagai lembaga legislatif daerah, dapat mewujudkan tujuan otonomi daerah, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal dan mempercepat pembangunan. Hasil dari pembahasan menunjukkan bahwa sebagai lembaga legislatif di tingkat daerah, DPRD memiliki peran penting dalam memastikan kebijakan daerah sejalan dengan kebutuhan masyarakat serta mendukung efektivitas pelaksanaan pemerintahan daerah. Oleh karena itu, penguatan kapasitas kelembagaan dan peningkatan kualitas anggota DPRD menjadi langkah strategis dalam mendukung tata kelola pemerintahan daerah yang demokratis dan partisipatif.
“PENGARUH PENYEDERHANAAN BIROKRASI, INTEGRASI DIALOG KINERJA, DAN LINGKUNGAN KERJA TERHADAP KINERJA PEGAWAI MELALUI TRANSFORMASI DIGITALISASI SEBAGAI VARIAVEL INTERVENING PADA LINGKUP ESELON II KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI (KE Maulidiyah, Lailun
Ilmu dan Budaya Vol. 46 No. 1 (2025)
Publisher : Universitas Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dampak implementasi penyederhanaan birokrasi, integrasi dialog kinerja, dan lingkungan kerja terhadap kinerja pegawai, dengan transformasi digital sebagai variabel intervening dalam lingkup Eselon II di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves). Birokrasi di Indonesia sering dianggap lamban dan kurang adaptif, sehingga reformasi birokrasi melalui penyederhanaan struktur dan proses menjadi langkah strategis untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja. Penelitian ini mengeksplorasi bagaimana penyederhanaan birokrasi, yang didukung oleh transformasi digital dan pelaksanaan dialog kinerja, dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih adaptif serta meningkatkan kinerja pegawai di Kemenko Marves. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif, dengan pengumpulan data melalui survei terhadap pegawai Eselon II di Kemenko Marves. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada upaya reformasi birokrasi, khususnya dalam mengintegrasikan pendekatan manajemen kinerja dengan digitalisasi proses kerja guna mendukung efektivitas kebijakan publik.

Page 25 of 25 | Total Record : 249

 21   22   23   24   25 

Filter by Year

2010 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 46 No. 1 (2025) Vol. 45 No. 2 (2024): Vol. 45, No 2 (2024) Vol. 45 No. 1 (2024): Vol. 45, No 1 (2024) Vol 44, No 2 (2023): Vol. 44, No 2 (2023) Vol. 44 No. 1 (2023): Vol. 44, No 1 (2023) Vol 43, No 2 (2022): Vol. 43, No 2 (2022) Vol 43, No 1 (2022): Vol. 43, No 1 (2022) Vol 42, No 2 (2021): Vol. 42, No 2 (2021) Vol 42, No 1 (2021): Vol. 42, No 1 (2021) Vol 41, No 72 (2020): Vol. 41, No 72 (2020) Vol 41, No 71 (2020): Vol. 41, No 71 (2020) Vol 41, No 70 (2020): Vol. 41, No 70 (2020) Vol 41, No 69 (2020): Vol. 41, No 69 (2020) Vol 41, No 68 (2020): Vol. 41, No 68 (2020) Vol 41, No 67 (2020): Vol. 41, No 67 (2020) Vol 41, No 66 (2020): Vol. 41, No 66 (2020) Vol 41, No 65 (2019): Vol. 41, No 65 (2019) Vol 41, No 64 (2019): Vol. 41, No 64 (2019) Vol 41, No 63 (2019): Vol. 41, No 63 (2019) Vol 41, No 62 (2019): Vol. 41, No 62 (2019) Vol 41, No 61 (2018): Vol. 41, No 61 (2018) Vol 41, No 60 (2018): Vol. 41, No 60 (2018) Vol 41, No 59 (2018): Vol. 41, No 59 (2018) Vol 41, No 58 (2018): Vol. 41, No 58 (2018) Vol 40, No 57 (2017): Vol. 40, No 57 (2017) Vol 40, No 56 (2017): Vol. 40, No 56 (2017) Vol 40, No 55 (2017): Vol. 40, No 55 (2017) Vol 40, No 54 (2016): Vol. 40, No 54 (2016) Vol 40, No 53 (2016): Vol. 40, No 53 (2016) Vol 40, No 52 (2016): Vol. 40, No 53 (2016) Vol 40, No 51 (2016): Vol. 40, No 51 (2016) Vol 40, No 50 (2016): Vol. 40, No 50 (2016) Vol 40, No 49 (2016): Vol. 40, No 49 (2016) Vol 39, No 45 (2015): Vol. 40, No 45 (2015) Vol 1, No 1 (2013): Vol. 1, No 1 (2013) Vol 32, No 23 (2010): Vol. 32, No 23 (2010) More Issue