cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Hasan Syahrizal
Contact Email
hasansyahrizal311@gmail.com
Phone
+6282352818690
Journal Mail Official
qawiunjurnal@gmail.com
Editorial Address
Jalan Sederhana Lorong Lambang Sari No.959, RT 001 RW. 006, Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, Indonesia
Location
Kab. indragiri hilir,
Riau
INDONESIA
QAWIUN : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Published by PT. Hassan Group Publisher
ISSN : -     EISSN : 31103391     DOI : https://doi.org/10.61104/qw.v1i2
Core Subject : Religion, Economy, Humanities, Health, Science, Education, Social,
Religion Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences
QAWIUN : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (e-ISSN 3110-3391 LINK) adalah jurnal akses terbuka yang ditinjau oleh rekan sejawat yang mengikuti kebijakan tinjauan single-blind. Ruang lingkup publikasi mencakup bidang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang berfokus pada inovasi sosial, pemberdayaan komunitas, dan kolaborasi lintas sektor dalam membangun keberlanjutan masyarakat. Kajian yang diterbitkan meliputi pemberdayaan masyarakat melalui penelitian partisipatif, inovasi sosial dan teknologi tepat guna, kemitraan perguruan tinggi dan masyarakat, pengembangan ekonomi lokal dan kewirausahaan sosial, pendidikan serta literasi berbasis komunitas, dan inisiatif kesehatan masyarakat di tingkat akar rumput. Fokus jurnal ini juga mencakup penguatan lembaga lokal dan pembangunan berkelanjutan, serta kolaborasi multi-pemangku kepentingan antara perguruan tinggi, industri, pemerintah, dan lembaga swadaya masyarakat. Jenis naskah yang diterima meliputi hasil penelitian terapan, studi kasus, praktik terbaik, evaluasi program, dan policy brief yang menggunakan pendekatan metodologis berbasis partisipasi dengan menekankan dampak nyata terhadap masyarakat serta keterkaitannya dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). QAWIUN: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat akan mempublikasikan artikel terpilih di bawah lisensi Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 17 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Vol. 1 No. 2 (2025): 2025" : 17 Documents clear
Efektivitas Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindah Pidana Ringan Asmak Ul Hosnah; Ileven Junita Prastika; Nazarudin Latif; Septian Mukti Firdaus; Silvia Nur Oktaviani
QAWIUN : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 1 No. 2 (2025): 2025
Publisher : PT.Hassan Group Publiseher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/qw.v1i2.643

Abstract

Artikel ini menganalisis secara mendalam efektivitas model keadilan restoratif sebagai alternatif penanganan perkara pidana ringan di Indonesia. Keadilan restoratif tekanan pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat melalui dialog, mediasi, dan kesepakatan bersama. Tujuan utamanya adalah memulihkan kerusakan akibat kejahatan bagi semua pihak yang terlibat, dengan fokus pada perbaikan alih-alih hukuman tradisional yang ditekankan oleh sistem peradilan retributif. Metode ini sangat berbeda dengan sistem peradilan standar, yang utamanya berupaya menjatuhkan hukuman sebagai bentuk perlindungan sosial terhadap pelaku kejahatan. Kajian ini mengkaji landasan filosofis dan hukum keadilan restoratif dan membandingkannya dengan sistem pidana konvensional, yang tekanan tindakan punitif. Di Indonesia, keadilan restoratif diterapkan berdasarkan berbagai peraturan resmi untuk mengatasi masalah seperti pelaporan kasus besar dan keluhan terhadap proses hukum yang ada, baik dari pihak korban maupun pelaku kejahatan. Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan penyelesaian yang lebih adil dan berbelas kasih, memastikan korban dihormati, pelaku kejahatan menerima pertanggungjawaban, dan masyarakat berperan aktif dalam menyelesaikan konflik. 
Urgensi Penelitian Hukum Empiris Dalam Mengukur Efektivitas Hukum: Telaah Hukum Sebagai Variabel Dependen Yang Dipengaruhi Kekuatan Proses Sosial Aida Fatimah; Kusuma Hapsari; Desi Ratnasari; Asmak Ul Hosnah; Nazarudin Latif
QAWIUN : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 1 No. 2 (2025): 2025
Publisher : PT.Hassan Group Publiseher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/qw.v1i2.646

Abstract

Studi ini menekankan urgensi penelitian hukum empiris untuk mengukur efektivitas hukum dengan memeriksa hukum sebagai variabel dependen yang dipengaruhi oleh kekuatan proses sosial. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bagaimana dinamika sosial mempengaruhi implementasi dan dampak peraturan hukum. Analisis data mengungkapkan bahwa proses sosial secara signifikan membentuk hasil hukum, menunjukkan bahwa efektivitas hukum tidak dapat dipahami sepenuhnya tanpa mempertimbangkan konteks masyarakat. Temuan ini menyoroti perlunya mengintegrasikan perspektif sosiologis ke dalam studi hukum untuk meningkatkan penegakan hukum dan kebijakan pembuatan. Pendekatan ini memberikan wawasan praktis bagi para pembuat kebijakan dan akademisi untuk menerangi dan meningkatkan supremasi hukum dalam lingkungan sosial yang kompleks.
Perbandingan Pendekatan Dan Data Dasar Dalam Tipologi Penelitian Hukum: (Menelaah Konsepsi Hukum Sebagai Norma Otonom Dan Gejala Sosial) Nur Alia; Rama Dwi Aryandhes; Frya Zeynia; Asmak Ul Hosnah; Nazarudin Latif
QAWIUN : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 1 No. 2 (2025): 2025
Publisher : PT.Hassan Group Publiseher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/qw.v1i2.647

Abstract

Studi ini membahas pendekatan dan data dasar dalam tipologi penelitian hukum dengan mengkaji konsepsi hukum sebagai norma otonom dan fenomena sosial. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan bahan hukum sekunder, termasuk dokumen dan literatur yang relevan. Studi ini bertujuan untuk mengidentifikasi perbedaan mendasar antara pemahaman hukum sebagai norma yang berdiri sendiri dan sebagai fenomena sosial yang dipengaruhi oleh dinamika masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan yang digunakan mempengaruhi kerangka analisis dan interpretasi hukum, sehingga memberikan makna bagi pengembangan teori hukum dan praktik yuridik. Diskusi menyoroti pentingnya pendekatan yang tepat sesuai dengan tujuan penelitian hukum untuk memperoleh hasil yang komprehensif dan dapat diterapkan. Kesimpulan studi ini menekankan perlunya mengintegrasikan kedua konsepsi tersebut ke dalam studi hukum untuk menghasilkan pengetahuan yang lebih holistik.
Tantangan Dan Strategi Mengatasi Kendala Dalam Proses Reformasi KUHP Baru Di Indonesia Asmak Ul Hosnah; Nazarudin Latif; Parlindungan; Turino Ferdian Atmojo
QAWIUN : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 1 No. 2 (2025): 2025
Publisher : PT.Hassan Group Publiseher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/qw.v1i2.648

Abstract

Pemberlakuan KUHP baru pada tahun 2026 menandai pergeseran signifikan dalam lanskap hukum pidana Indonesia, menghapus warisan kolonial yang telah lama ada. Rancangan undang-undang ini dibangun di atas tiga pilar: modernisasi, harmonisasi, dan demokratisasi, yang semuanya berupaya menyelaraskan dengan nilai-nilai hukum yang menghidupkan jantung masyarakat Indonesia. Lebih dari sekedar menghilangkan hambatan lama terkait jenis kejahatan dan pelanggaran, KUHP baru menekankan prinsip-prinsip restoratif dan humanistik, dengan harapan menegakkan keadilan yang tidak hanya tegas tetapi juga manusiawi. Selain itu, reformasi ini membuka ruang bagi hukum adat yang sejalan dengan semangat Pancasila dan Konstitusi 1945, serta memperkenalkan ketentuan pidana alternatif yang mencakup tanggung jawab pidana korporasi. Meskipun langkah ini dipuji sebagai kemajuan dalam dekolonisasi hukum dan harmonisasi sistem pidana Indonesia dengan standar internasional, KUHP baru juga telah menjadi sasaran kritik tajam dari kelompok hak asasi manusia, yang menyoroti potensi pasal-pasal tertentu untuk mengancam kebebasan sipil. Penerapan KUHP baru merupakan ujian berat bagi aparat penegak hukum, yang harus menguasai dan secara konsisten menegakkan ketentuan-ketentuan tersebut untuk mewujudkan keadilan substantif dalam masyarakat Indonesia.  
Analisis Perlindungan Data Pribadi dalam Implementasi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 di Era Artificial Intelligence Asmak Ul Hosnah; Nazarudin Latif; Andi Juliandi; Annisa Rifka Desiana; R.Muhammad ilhan ma'ruf
QAWIUN : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 1 No. 2 (2025): 2025
Publisher : PT.Hassan Group Publiseher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/qw.v1i2.649

Abstract

Kemajuan Kecerdasan Buatan (AI) telah secara signifikan mengubah cara individu mengelola, memproses, dan memanfaatkan data pribadi. Otomatisasi analisis data skala besar melalui AI menawarkan efisiensi tetapi sekaligus meningkatkan potensi risiko enkripsi dan pelanggaran data. Indonesia, melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), berupaya untuk menetapkan perlindungan hukum bagi hak privasi individu di tengah transformasi digital yang pesat. Studi ini bertujuan untuk menguji efektivitas implementasi UU PDP dalam mengatasi tantangan terkait pemanfaatan AI di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan hukum, konteks, dan komparatif, dengan mengacu pada peraturan internasional seperti Peraturan Perlindungan Data Umum (GDPR) Uni Eropa. Temuan menunjukkan bahwa meskipun UU PDP memasukkan prinsip-prinsip penting perlindungan data seperti persetujuan, otoritas tujuan, dan akuntabilitas, penerapannya pada sistem berbasis AI masih menghadapi beberapa kendala. Kendala tersebut meliputi ambiguitas mengenai subjek hukum ketika AI bertindak secara otonom, transparansi algoritma yang terbatas (masalah kotak hitam), dan tidak adanya peraturan pelaksana khusus yang mengatur pemrosesan data berbasis AI. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengembangkan kebijakan turunan yang berlandaskan etika AI, memperkuat mekanisme pengawasan, dan mengadopsi prinsip privasi sejak tahap perancangan dalam pengembangan teknologi untuk memastikan perlindungan hak privasi warga negara di era kecerdasan buatan.  
Integrasi Pendekatan Normatif-Empiris Dalam Mengatasi Kesenjangan Aturan Dan Praktik Penyelesaian Sengketa Kontrak Di Hukum Perdata Asmak Ul Hosnah; Nazarudin Latif; Muhammad Sulthan Rizqyansyah; Muhammad Rizky Kurniawan; Yoga Juliandi Putra
QAWIUN : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 1 No. 2 (2025): 2025
Publisher : PT.Hassan Group Publiseher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/qw.v1i2.650

Abstract

Studi ini meneliti penerapan pendekatan normatif dan empiris dalam studi hukum perdata, khususnya dalam penyelesaian penyelesaian kontrak. Pendekatan normatif digunakan untuk menjelaskan ketentuan hukum, prinsip, dan aturan yang berlaku untuk kontrak, sedangkan pendekatan empiris meneliti praktik penyelesaian yang terjadi di lapangan melalui data kasus nyata dan wawancara dengan pihak-pihak terkait. Dengan menggabungkan kedua pendekatan ini, studi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman komprehensif tentang dinamika penyelesaian penyelesaian kontrak, mengidentifikasi kesenjangan antara aturan hukum dan praktik implementasi, serta menawarkan rekomendasi untuk meningkatkan sistem hukum perdata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian penyelesaian sering dipengaruhi oleh faktor sosial dan ekonomi yang tidak selalu diwujudkan dalam ketentuan normatif, sehingga pendekatan terintegrasi ini penting untuk mendukung efektivitas hukum perdata dalam praktik.
Analisis Hukum Perdata Dalam Menangani Sengketa Data Pribadi Pada Kontrak Elektronik Asmak Ul Hosnah; Nazarudin Latif; Deni Maulana; Henti Palupi
QAWIUN : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 1 No. 2 (2025): 2025
Publisher : PT.Hassan Group Publiseher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/qw.v1i2.651

Abstract

Perkembangan transaksi digital menjadikan kontrak elektronik bergantung pada pemrosesan data pribadi, sehingga membuka potensi terjadinya penyalahgunaan dan kebocoran oleh penyelenggara sistem elektronik (PSE). Penelitian ini menganalisis peran hukum perdata dalam penyelesaian sengketa tersebut serta bentuk pertanggungjawaban atas pelanggaran data pribadi. Dengan metode yuridis normatif, ditemukan bahwa sengketa dapat diselesaikan melalui mekanisme wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum (PMH), sementara UU PDP memperjelas kewajiban pengendali data terkait keamanan dan pembatasan tujuan. Pertanggungjawaban mencakup aspek kontraktual, delictual, dan administratif, serta menunjukkan kecenderungan penerapan strict liability untuk mengatasi ketimpangan antara pengguna dan PSE. Integrasi hukum perdata dan UU PDP diperlukan guna memperkuat perlindungan data pribadi dalam transaksi elektronik.

Page 2 of 2 | Total Record : 17

 1   2 

Filter by Year

2025 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 1 No. 2 (2025): 2025 Vol. 1 No. 1 (2025): 2025