cover
Contact Name
Miftah Alfidyah
Contact Email
pustakabangsaindonesia21@gmail.com
Phone
+62895619158302
Journal Mail Official
pustakabangsaindonesia21@gmail.com
Editorial Address
Jl. Raya, Jl. Lolo Gn. Sarik Lubuk Minturun Blok A/2, Kec. Kuranji, Kota Padang, Sumatera Barat 25158
Location
Kota padang,
Sumatera barat
INDONESIA
Jurnal Ilmu Hukum Indonesia
ISSN : 31108776     EISSN : 31108776     DOI : -
Core Subject : Social,
Jurnal Ilmu Hukum Indonesia (JIHI) bertujuan untuk mempublikasikan hasil penelitian ilmiah, kajian konseptual, dan analisis kritis di bidang ilmu hukum yang berkontribusi terhadap pengembangan teori, pembaruan hukum, serta penguatan sistem hukum nasional. Jurnal ini menjadi wadah akademik bagi dosen, peneliti, praktisi hukum, dan pembuat kebijakan untuk mendiseminasikan gagasan dan temuan yang relevan dengan dinamika hukum di Indonesia maupun dalam konteks global. Ruang lingkup JIHI mencakup berbagai cabang ilmu hukum, antara lain: hukum tata negara, hukum administrasi negara, hukum pidana, hukum perdata, hukum bisnis dan perdagangan, hukum internasional, hukum lingkungan, hukum agraria, hukum hak asasi manusia, hukum siber, hukum kekayaan intelektual, serta kajian perbandingan hukum dan pembaruan legislasi. Jurnal ini juga menerima artikel yang membahas analisis putusan pengadilan, studi kebijakan hukum, serta pendekatan interdisipliner yang berkaitan dengan hukum dan masyarakat.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 21 Documents
Menjaga Batas Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Syarat Pendidikan Gibran Rakabuming Raka M. Aslam Fadli
Jurnal Ilmu Hukum Indonesia Vol. 1 No. 4 (2026): Edisi: Agustus-Oktober
Publisher : Pustaka Bangsa Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pemenuhan syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon Wakil Presiden Republik Indonesia menjadi isu hukum tata negara yang penting dikaji, terutama setelah persoalan tersebut diperiksa melalui perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 di Mahkamah Konstitusi. Penelitian ini bertujuan menganalisis batas kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menangani persoalan yang berkaitan dengan syarat pencalonan dalam kerangka sengketa hasil Pemilu. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, kasus, dan historis. Analisis penelitian berfokus pada pembedaan antara perselisihan hasil Pemilu dan sengketa proses pencalonan, serta batas kewenangan hakim dalam memberikan akibat hukum. Penelitian ini menegaskan pentingnya menjaga batas yurisdiksi antar lembaga penyelenggara dan penegak hukum Pemilu guna menjamin kepastian hukum, mencegah tumpang tindih kewenangan, dan mewujudkan tertib penegakan hukum konstitusional.

Page 3 of 3 | Total Record : 21