cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Miftah Alfidyah
Contact Email
pustakabangsaindonesia21@gmail.com
Phone
+62895619158302
Journal Mail Official
pustakabangsaindonesia21@gmail.com
Editorial Address
Jl. Raya, Jl. Lolo Gn. Sarik Lubuk Minturun Blok A/2, Kec. Kuranji, Kota Padang, Sumatera Barat 25158
Location
Kota padang,
Sumatera barat
INDONESIA
Jurnal Ilmu Hukum Indonesia
Published by CV. Pustaka Bangsa Indonesia
ISSN : 31108776     EISSN : 31108776     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Ilmu Hukum Indonesia (JIHI) bertujuan untuk mempublikasikan hasil penelitian ilmiah, kajian konseptual, dan analisis kritis di bidang ilmu hukum yang berkontribusi terhadap pengembangan teori, pembaruan hukum, serta penguatan sistem hukum nasional. Jurnal ini menjadi wadah akademik bagi dosen, peneliti, praktisi hukum, dan pembuat kebijakan untuk mendiseminasikan gagasan dan temuan yang relevan dengan dinamika hukum di Indonesia maupun dalam konteks global. Ruang lingkup JIHI mencakup berbagai cabang ilmu hukum, antara lain: hukum tata negara, hukum administrasi negara, hukum pidana, hukum perdata, hukum bisnis dan perdagangan, hukum internasional, hukum lingkungan, hukum agraria, hukum hak asasi manusia, hukum siber, hukum kekayaan intelektual, serta kajian perbandingan hukum dan pembaruan legislasi. Jurnal ini juga menerima artikel yang membahas analisis putusan pengadilan, studi kebijakan hukum, serta pendekatan interdisipliner yang berkaitan dengan hukum dan masyarakat.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 18 Documents
 1   2 
Analisis Masalah Hukum dan Keadilan dalam Penerapan Pasal 4 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Herry F. F. Battileo
Jurnal Ilmu Hukum Indonesia Vol. 1 No. 3 (2026): Edisi: Mei-Juli
Publisher : Pustaka Bangsa Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis makna serta penerapan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menganalisis peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan prinsip-prinsip hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku tindak pidana korupsi harus tetap diproses dan dipertanggungjawabkan secara pidana tanpa memperhatikan besar kecilnya kerugian negara yang ditimbulkan. Namun demikian, penjatuhan sanksi pidana harus memperhatikan prinsip keadilan dan proporsionalitas dengan mempertimbangkan nilai kerugian negara yang terjadi. Rumusan Pasal 4 saat ini berpotensi menimbulkan ketidakadilan karena tidak membedakan perlakuan terhadap kerugian negara yang relatif kecil dan yang sangat besar. Oleh karena itu, diperlukan perubahan terhadap Pasal 4 dengan menetapkan batas minimum kerugian negara yang dapat dijadikan dasar penuntutan pidana guna mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan proporsionalitas dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi.
Tinjauan Hukum Jinayah terhadap Tindak Pidana Perjudian (Maysir) Sausan Karimah Jayanti; Fara Diva Clara Syailendra; Marsella Amanda; Sanni Assuro Siregar; Jordan Fernando; Subqi Muhammad Fadilah Hakim
Jurnal Ilmu Hukum Indonesia Vol. 1 No. 3 (2026): Edisi: Mei-Juli
Publisher : Pustaka Bangsa Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Islam mengatur kegiatan bisnis dan transaksi keuangan melalui berbagai prinsip dan larangan, termasuk maysir dan gharar. Kedua konsep tersebut memiliki peran penting dalam menentukan keabsahan akad serta menjaga keadilan dalam transaksi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep maysir dan gharar dalam hukum Islam serta menganalisis implikasinya terhadap praktik transaksi keuangan. Urgensi penelitian ini terletak pada semakin berkembangnya aktivitas ekonomi modern yang berpotensi mengandung unsur-unsur yang dilarang dalam syariat. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa gharar merupakan ketidakjelasan atau ketidakpastian mengenai objek maupun harga transaksi, sedangkan maysir merupakan perolehan keuntungan yang bergantung pada unsur kebetulan atau spekulasi. Oleh karena itu, transaksi yang mengandung unsur maysir dan gharar pada dasarnya dilarang dan dapat mengakibatkan akad menjadi tidak sah menurut hukum Islam.
PERAN Peran Hukum Ekonomi Syariah dalam Pengembangan Sektor Perbankan Syariah Azahrah Tsaniya Maualani; Ikhwan Aulia Fatahillah
Jurnal Ilmu Hukum Indonesia Vol. 1 No. 3 (2026): Edisi: Mei-Juli
Publisher : Pustaka Bangsa Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perkembangan sektor perbankan syariah di Indonesia menunjukkan peningkatan yang signifikan seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap sistem keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah. Dalam konteks ini, hukum ekonomi Islam berperan penting sebagai kerangka hukum yang mengatur operasional perbankan syariah agar sesuai dengan nilai keadilan, kemaslahatan, transparansi, serta larangan riba, gharar, dan maysir. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran hukum ekonomi Islam dalam perkembangan perbankan syariah di Indonesia, termasuk tantangan dan upaya penguatannya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, fatwa DSN-MUI, dan sumber akademik relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum ekonomi Islam berperan dalam memberikan kerangka hukum operasional, menjamin kepatuhan syariah, melindungi para pihak, mendorong inovasi produk, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu, penguatan regulasi, literasi keuangan syariah, dan sinergi kelembagaan menjadi hal penting dalam mendukung keberlanjutan perbankan syariah.
Lajnah Bahtsul Masail Sebagai Ijtihad Hukum Islam Fiqih Kontemporer Dalam Lingkup Pesantren Muhamad Khafidhudin; Muhammad Syauqi Nurul Firdaus; Aliya Ubaidilatuzzahwa; Sabrina Asfihani Alyana
Jurnal Ilmu Hukum Indonesia Vol. 1 No. 3 (2026): Edisi: Mei-Juli
Publisher : Pustaka Bangsa Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Artikel ini mengkaji Lajnah Bahtsul Masail (LBM) Nahdlatul Ulama sebagai institusi ijtihad hukum Islam kolektif yang berakar pada tradisi keilmuan pesantren. Kajian difokuskan pada tiga aspek utama: kedudukan LBM sebagai lembaga fatwa kolektif (mufti jamā’ī), metode istinbāṭ yang digunakan secara hierarkis (qauliy, ilhaqi, dan manhaji), serta karakter akumulatif keputusan LBM sebagai bentuk yurisprudensi pesantren. Dengan pendekatan kualitatif berbasis kajian pustaka dan analisis normatif-yuridis, penelitian ini menemukan bahwa LBM merepresentasikan model ijtihad kolektif yang unik: keputusannya bersifat non-legal binding namun memiliki otoritas normatif yang kuat di lingkungan komunitas NU dan berfungsi sebagai preseden persuasif yang dirujuk lintas generasi. Dalam kaitannya dengan hukum nasional, yurisprudensi LBM memiliki kedekatan metodologis dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) meskipun tidak memiliki kekuatan hukum formal. Artikel ini menyimpulkan bahwa LBM menghadapi tantangan disrupsi otoritas keagamaan di era digital dan inkonsistensi antarwilayah, sementara prospek kodifikasi menawarkan jalan menuju yurisprudensi pesantren yang lebih sistematis dan mudah diakses.
Peran Yurisprudensi dalam Pengembangan Hukum Mawaris di Indonesia Halim Al Ansori; Aida Fitroh Hidayah; Fadia Rahma Noviana; M. Syaqiq Al Balkhiy
Jurnal Ilmu Hukum Indonesia Vol. 1 No. 3 (2026): Edisi: Mei-Juli
Publisher : Pustaka Bangsa Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Hukum mawaris merupakan bagian dari hukum keluarga Islam yang mengatur peralihan harta peninggalan pewaris kepada ahli waris yang berhak. Di Indonesia, perkembangan hukum mawaris tidak hanya bersumber dari Al-Qur’an, hadis, dan fikih klasik, tetapi juga dipengaruhi oleh Kompilasi Hukum Islam (KHI), peraturan perundang-undangan, serta praktik peradilan agama. Yurisprudensi memiliki peran penting sebagai instrumen penemuan dan pengembangan hukum, terutama ketika norma tertulis belum mampu menjawab seluruh persoalan kewarisan yang berkembang dalam masyarakat. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan yurisprudensi dalam sistem hukum Indonesia serta mengkaji kontribusinya terhadap perkembangan hukum mawaris. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus melalui kajian terhadap regulasi, KHI, serta putusan pengadilan terkait kewarisan Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa yurisprudensi berperan dalam mengisi kekosongan hukum, menafsirkan norma kewarisan, menjaga konsistensi putusan, serta menyesuaikan penerapan hukum mawaris dengan dinamika sosial. Dengan demikian, yurisprudensi menjadi penghubung antara fikih klasik, hukum positif Islam, dan upaya mewujudkan keadilan dalam penyelesaian sengketa waris di Indonesia.
Nasab Anak Bayi Tabung Pascakematian Suami: Analisis Fatwa MUI Tahun 1979 Sendi Wahyu Triono; Azka Adiliyan Sultoni; Khoirunnisa Milenia Tsalisa; Stevani Lusiana Putri
Jurnal Ilmu Hukum Indonesia Vol. 1 No. 3 (2026): Edisi: Mei-Juli
Publisher : Pustaka Bangsa Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perkembangan teknologi reproduksi seperti inseminasi buatan (bayi tabung) menimbulkan berbagai permasalahan hukum dalam Islam, khususnya terkait keabsahan nasab, status perkawinan, serta kemungkinan keterlibatan pihak ketiga dalam proses pembuahan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji status hukum inseminasi buatan dalam perspektif hukum Islam dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi literatur dan analisis terhadap dokumen fatwa ulama. Sumber utama penelitian ini meliputi fatwa Majelis Ulama Indonesia serta pandangan para ulama fikih kontemporer yang relevan dengan isu reproduksi modern. Hasil penelitian menunjukkan bahwa inseminasi buatan dibolehkan dalam Islam apabila dilakukan oleh pasangan suami istri yang sah dan menggunakan sperma serta ovum dari keduanya tanpa melibatkan donor. Kebolehan ini didasarkan pada prinsip maqāṣid al-sharīʿah, khususnya dalam menjaga keturunan (ḥifẓ al-nasl). Namun demikian, praktik ini tetap harus mengikuti ketentuan medis dan etika yang sesuai syariat guna mencegah penyimpangan dan menjaga integritas keluarga.
Harmonisasi Kedaulatan Tuhan dan Kedaulatan Rakyat Perspektif Politik Islam Nur Andini Azmalia; Ainun Syahrani; Kurniati
Jurnal Ilmu Hukum Indonesia Vol. 1 No. 3 (2026): Edisi: Mei-Juli
Publisher : Pustaka Bangsa Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perdebatan mengenai hubungan antara kedaulatan Tuhan dan kedaulatan rakyat masih menjadi isu penting dalam kajian politik Islam, khususnya pada negara demokrasi yang religius seperti Indonesia. Penelitian ini bertujuan menganalisis hakikat kedaulatan Tuhan dan kedaulatan rakyat dalam perspektif politik Islam, mengkaji strategi implementasinya, serta menjelaskan manfaat penerapan kedua konsep tersebut dalam penyelenggaraan pemerintahan. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan kepustakaan (library research) melalui analisis normatif dan konseptual terhadap berbagai literatur yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedaulatan Tuhan menempatkan Allah SWT sebagai sumber hukum, nilai, dan kekuasaan tertinggi, sedangkan kedaulatan rakyat menempatkan rakyat sebagai pemegang legitimasi politik melalui mekanisme demokrasi. Implementasi kedua konsep diwujudkan melalui penerapan nilai-nilai Islam, seperti kejujuran, amanah, keadilan, dan musyawarah, disertai partisipasi politik, pemilihan umum yang demokratis, sistem perwakilan, dan pengawasan masyarakat. Sinergi keduanya menghasilkan pemerintahan yang demokratis, bermoral, transparan, adil, serta berorientasi pada kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat.
Konsep Pasar Modal Syari’ah dan Initial Public Offering dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syari’ah Faris Mustahfid Fathur Rohman; Anwar Nur wahid
Jurnal Ilmu Hukum Indonesia Vol. 1 No. 4 (2026): Edisi: Agustus-Oktober
Publisher : Pustaka Bangsa Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pasar modal syariah merupakan bagian dari sistem keuangan Islam yang mendukung pertumbuhan ekonomi sekaligus menyediakan alternatif investasi sesuai prinsip syariah. Seiring perkembangannya di Indonesia, mekanisme Initial Public Offering (IPO) menjadi sarana penting bagi perusahaan dalam memperoleh pendanaan melalui penawaran saham kepada masyarakat. Penelitian ini bertujuan menganalisis konsep pasar modal syariah dan mekanisme IPO syariah berdasarkan perspektif Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif melalui studi kepustakaan. Data diperoleh dari peraturan perundang-undangan, regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), fatwa DSN-MUI, buku, serta artikel ilmiah yang relevan. Analisis dilakukan secara deskriptif terhadap konsep, regulasi, dan implementasi IPO syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pasar modal syariah di Indonesia berkembang pesat didukung regulasi yang semakin komprehensif serta meningkatnya jumlah investor dan emiten syariah. IPO syariah diperbolehkan sepanjang memenuhi prinsip syariah dengan menghindari unsur riba, gharar, maysir, serta kegiatan usaha yang diharamkan.

Page 2 of 2 | Total Record : 18

 1   2 

Filter by Year

2025 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 1 No. 4 (2026): Edisi: Agustus-Oktober Vol. 1 No. 3 (2026): Edisi: Mei-Juli Vol. 1 No. 2 (2026): Edisi: Februari-April Vol. 1 No. 1 (2025): Edisi November