cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
dauri
Contact Email
dauri170996@gmail.com
Phone
+6282128043127
Journal Mail Official
dauri170996@gmail.com
Editorial Address
Jl. Trans Sumatera Jati Permai Kalianda-Lampung Selatan Indonesia
Location
Kab. lampung selatan,
Lampung
INDONESIA
RESTORATIVE JUSTICE : Jurnal Hukum Universitas Muhammadiyah Kalianda
Published by Universitas Muhammadiyah Kalianda
ISSN : 28300130     EISSN : 28300130     DOI : 10.52655
Core Subject : Religion, Humanities, Social,
Religion Humanities Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Hukum pidana dan keadilan restoratif Hukum perdata dan penyelesaian sengketa Hukum tata negara dan kebijakan publik Hukum adat dan kearifan lokal Hak asasi manusia Kebijakan hukum dan reformasi peradilan
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol. 1 No. 1 (2025)" : 5 Documents clear
ANALISIS YURIDIS TERHADAP TANGGUNG JAWAB LAYANAN CHATBOT BERBASIS AI DALAM PELINDUNGAN KONSUMEN DI ERA DIGITAL Rudi Hartono; Syamsul Efendi; Eka Pratiwi; Jenggis Khan Haikal; Subagio
RESTORATIVE JUSTICE : Jurnal Hukum Universitas Muhammadiyah Kalianda Vol. 1 No. 1 (2025)
Publisher : RESTORATIVE JUSTICE : Jurnal Hukum Universitas Muhammadiyah Kalianda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52655/2knf5n63

Abstract

The rapid adoption of artificial intelligence (AI)-based chatbots in consumer services has given rise to new challenges: inaccuracies (hallucinations), misleading advice, manipulation of consumer choices (dark patterns), breaches of personal data, and difficulties in enforcing liability when harm occurs. This article examines the legal basis for assigning liability to business actors (AI chatbot providers and deployers) using a doctrinal-comparative approach: Indonesian law (Law No. 8/1999 on Consumer Protection; Law No. 27/2022 on Personal Data Protection) compared with developments in the European Union regime (EU AI Act; Digital Services Act) and oversight practices in the United States (FTC). The main findings are: (1) the general framework of business actor liability under the Consumer Protection Law remains relevant to address misrepresentation/negligence in AI-based services; (2) the transparency obligations and risk governance provisions in the EU AI Act provide a “due diligence” model that can be adopted both privately and through regulation; (3) consumer protection authorities should interpret “unfair/misleading practices” to include chatbot interface design and output; (4) the Personal Data Protection Law clarifies the legal basis for the processing of personal data by chatbots. Recommendations: a national guideline specifically for consumer chatbots, mandatory “safety by design” and audit mechanisms, standardized incident notification/handling procedures, as well as compensation and evidence mechanisms based on conversation logs/records.
PENDEKATAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM UPAYA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG: Dalam Teori Dan Praktik Di Indonesia Subagio; Dauri
RESTORATIVE JUSTICE : Jurnal Hukum Universitas Muhammadiyah Kalianda Vol. 1 No. 1 (2025)
Publisher : RESTORATIVE JUSTICE : Jurnal Hukum Universitas Muhammadiyah Kalianda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52655/c9emds81

Abstract

TTPU merupakan sebuah tindak pidana yang pelakunya adalah pejabat publik atau perusahaan di semua bidang. Pencegahan tindak pidana pencucian uang biasanaya dilakukan ketika sudah terjadi suatu perbauatan dan terbukti bersalah selanjutnya di hukum dengan hukuman penjara atau denda sesuai kepada keputusan hakim atas dasar pembuktian, bukti, saksi dan keterangan ahli. Namun dalam pelaksanaan putusan terhadap pelaku tppu, pemulihan kembali tindak pidana atau restorative justice perlu di perhatikan, agar dapat memberikan solusi yang terbaik dalam mencari keadilan. Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini bagaimanakah upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang melalui konsep restorative justice dan apakah model Penerapan Restoratif Justice dalam Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif empiris. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa TPPU secara khusus sangat berpotensi akan merusak Negara Indonesia, serta akan merugikan dari berbagai sektor, baik ekonomi, keamanan kenyamanan Negara. TPPU dilakukan dengan berbagai macam motif mulai dari penyeludupan narkoba, kasus penysuapan dan lain sebagainya. Pelaksanaan restorative justice diutamakan dalam hal kebutuhan baik bagi para korban dan pelaku kejahatan. Di samping itu, pendekatan Restorative Justice (Keadilan Restoratif) sangat membantu para pelaku kejahatan untuk menghidari stigma negatif karena adanya pemidanaan dan juga labelisasi mantan narapidana terhadap diri pelaku. Keadilan restoratif adalah filosofi, proses, ide, teori, dan intervensi yang dirancang untuk memperbaiki kerugian yang disebabkan atau diekspresikan oleh perilaku kriminal. Model yang digunakan, mirip dengan intervensi informal yang pertama, dilaksanakan oleh staf peradilan pidana dalam menjalankan tugasnya secara normal, yang dapat dilakukan oleh jaksa., kedua Traditional Village or Tribal Moots, ketiga Victim Offender Mediation, keempat Reparation Negotiation Progammes
ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA MEDIS BERDASARKAN KONSEP RESTORATIF JUCTICE DI RUMAH SAKIT Medika Era Wijaya; Retias Dewi Jayanti
RESTORATIVE JUSTICE : Jurnal Hukum Universitas Muhammadiyah Kalianda Vol. 1 No. 1 (2025)
Publisher : RESTORATIVE JUSTICE : Jurnal Hukum Universitas Muhammadiyah Kalianda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52655/4bscdm59

Abstract

Salah satu bentuk tidak pidana adalah kelalain yang timbulkan oleh orang atau badan hukum, diantaranya tenaga medis. Meskipun kontrak medis bersifat pribadi-hubungan bersifat privat, tetapi dianggap memiliki aspek publik. Kelalaian medis dimaksudkan untuk melindungi warga negara dari malapraktik yang dilakukan oleh petugas medis. Meskipun ada cukup banyak tuntutan hukum dan kasus yang dilaporkan ke polisi, namun kesimpulannya masih dalam bayangan. Ada beberapa aturan mengenai beberapa standar, baik itu tentang prosedur perawatan medis, maupun tentang syarat dan pengadaan tenaga medis. Menariknya, kegagalan pada standar-standar ini juga disertai dengan hukuman pidana. Namun, dalam beberapa kasus, kami menemukan bahwa hukuman pidana dikesampingkan. Sebaliknya, persidangan menggunakan keadilan restoratif. Keadilan restoratif adalah sebuah proses pidana mutakhir yang membebani perbaikan kerugian pada korban yang disebabkan oleh tindakan criminal-daripada menghukum pelakunya. Menggunakan teori-teori dalam Kajian Kriminal seperti “tujuan hukuman, teori keadilan, dan teori keadilan restoratif, oleh karenanya pengalihan hukuman menjadi kewajiban lain demi korban adalah penerapan keadilan restoratif yang baik
PERLINDUNGAN HUKUM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL TERHADAP PENCIPTAAN KOREOGRAFI SENI TARI KREASI BARU DI LAMPUNG Darul Kutni Al Murowi
RESTORATIVE JUSTICE : Jurnal Hukum Universitas Muhammadiyah Kalianda Vol. 1 No. 1 (2025)
Publisher : RESTORATIVE JUSTICE : Jurnal Hukum Universitas Muhammadiyah Kalianda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52655/e6fs3d96

Abstract

Secara yuridis undang-undang hak cipta menentukan bahwa suatu pemilik hak cipta mengenai ekspresi budaya tradisional dipegang oleh Negara, akan tetapi bagaimanakah jika suatu ekspresi budaya tersebut mengalami pembaharuan dan dikreasikan menjadi tarian baru yang masih bertemakan tradisional. Permasalahan dalam penelitian adalah bagaimana bentuk perlindungan hukum hak kekayaan intelektual dan apakah kendala dalam menentukan siapa pemegang sah hak cipta terhadap penciptaan koreografi seni tari kreasi baru di Lampung. Metode penelitian yang digunakan yakni penelitian normatif dan penelitian empiris. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder dengan menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa perlindungan hukum terhadap HKI berdasarkan UUHC 2014 secara preventif diberikan untuk mencegah terjadinya suatu pelanggaran terhadap suatu karya cipta khusunya karya cipta seni tari kreasi baru, tindakan preventif yang dapat dilakukan untuk melindungan karya cipta seni tari kreasi baru ialah dengan cara melakukan pencatatan ciptaan sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 66-67 UUHC. Perlindungan hukum ini diberikan untuk mencari bentuk penyelesaian dalam membela hak pencipta. Kendalanya yang terjadi masih kurangnya pemahaman tentang pentingnya pendaftaran hak cipta, prosedur dan proses pendaftaran yang masih dinilai rumit, dan biaya pendaftaran yang masih dinilai memberatkan para seniman
PERGESARAN KONSTITUSI TERHADAP DEMOKRATIS: STUDI KASUS TRANSISI KEKUASAAN PRESIDEN JOKOWI KE PRESIDEN PRABOWO Ramli Muhammad
RESTORATIVE JUSTICE : Jurnal Hukum Universitas Muhammadiyah Kalianda Vol. 1 No. 1 (2025)
Publisher : RESTORATIVE JUSTICE : Jurnal Hukum Universitas Muhammadiyah Kalianda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52655/e2tn2r18

Abstract

Penelitian ini menyoroti peran amandemen konstitusi dalam membentuk pemerintahan demokratis dan menjaga stabilitas nasional di Indonesia, khususnya dalam konteks transisi kekuasaan. Meskipun amandemen konstitusi diharapkan memperkuat fondasi demokrasi melalui keseimbangan kekuasaan, pemilu yang adil, dan perlindungan hak asasi manusia, pada kenyataannya, terdapat tantangan besar dalam konsolidasi demokrasi selama rezim Presiden Joko Widodo. Salah satu aspek paling signifikan yang berkontribusi terhadap penurunan demokrasi adalah hubungan antara negara dan masyarakat sipil, di mana pemerintah menggunakan undang-undang secara represif untuk meredam kritik dan menjaga stabilitas politik demi kelancaran agenda pembangunan. Selain itu, penggunaan media sosial dan tokoh-tokoh masyarakat pro-pemerintah untuk mendukung pencitraan pemerintah juga menambah tantangan bagi oposisi politik. Birokrasi nasional yang kurang profesional, serta intervensi pemerintah dalam menciptakan aturan hukum yang menguntungkan kekuasaan, telah menghambat konsolidasi demokrasi di Indonesia. Penelitian ini menelaah bagaimana amandemen konstitusi, meskipun dimaksudkan untuk memperkuat demokrasi, malah membuka ruang bagi kontrol pemerintah yang lebih besar, yang pada akhirnya dapat mengancam stabilitas politik dalam jangka panjang.

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2025 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 1 No. 2 (2025): Terbitan September-Desember Vol. 1 No. 1 (2025)