cover
Contact Name
Anis Sulalah
Contact Email
lppmstairua@gmail.com
Phone
+6281805111121
Journal Mail Official
stairuahikmah@gmail.com
Editorial Address
Jl. KH. Abdul Qohir, Pramian, RT 01 RW 06, Ds. Taman, Kec. Sreseh, Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur
Location
Kab. sampang,
Jawa timur
INDONESIA
Al-Hikmah
ISSN : -     EISSN : 30899060     DOI : 10.64481
Core Subject : Social,
Al-Hikmah is open access peer-reviewed research journal published by Islamic Family Law, Sekolah Tinggi Agama Islam Raudhatul Ulum Arrahmaniyah (STAIRUA) Sampang, East Java, Indonesia. This journal discusses Islamic law, Islamic Jurisprudence, and social science. This journal warmly welcomes the researchers, lectures, teachers, practitioners, scientists, teachers, and students to publish the result of research and scientific discussions. Al-Hikmah focuses on the issue of Islamic law, Islamic Jurisprudence, and social science concerning of religious studies, philosophy, history, theology, sociology, anthropology, criminology, economics, history, social psychology, political science related to Islamic Law in Asian society. Al-Hikmah regularly publishes articles and research reports twice a year every June and December.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 18 Documents
Urgensi Kaidah Muthlaq dan Muqayyad dalam Merumuskan Hukum Islam Farahdilla Aulia Nafi'a; Maslahatul Ummah; Musyarrofah
Al-Hikmah Vol. 1 No. 2 (2025): AL-HIKMAH
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.64481/48chng76

Abstract

Abstrak Kerancuan dan kesalahan dalam memahami huku dari ayat Al-Qur’an sering terjadi ketika seseorang tidak memahami kaidah-kaidahnya. Kaidah-kaidah tafsir adalah sekumpulan aturan yang menjadi pedoman bagi individu dalam menafsirkan Al-Qur’an. Aturan-aturan ini diperoleh langsung dari Nabi Muhammad oleh para sahabat, sehingga tafsir mereka menjadi rujukan. Meskipun pada awalnya kaidah ini tidak terdokumentasi, metode ini telah menjadi populer di kalangan mufasir. Artikel ini mengkaji dua konsep utama dalam ilmu tafsir Al-Qur’an yang berperan penting dalam merumuskan hukum, yaitu kaidah Muthlaq (interpretasi umum) dan kaidah Muqayyad (interpretasi terbatas). Fokus artikel ini adalah menjelaskan perbedaan mendasar antara kedua kaidah tersebut serta penerapannya dalam memahami teks-teks Al-Qur’an. Metode yang digunakan adalah penelitian kepustakaan dengan pendekatan kualitatif yang mengkaji aspek-aspek kaidah ini. Hasil analisis menunjukkan bahwa kaidah Muthlaq memberikan interpretasi yang lebih luas dan universal, sementara kaidah Muqayyad menawarkan interpretasi yang lebih terfokus dan situasional, sesuai dengan konteks spesifik dalam teks Al-Qur’an. Artikel ini tidak hanya menjelaskan perbedaan teoretis antara kedua kaidah, tetapi juga menggambarkan bagaimana pemahaman yang benar terhadap keduanya dapat memperkaya interpretasi Al-Qur’an secara keseluruhan. Kata kunci: Al-Qur’an, Kaidah Muthlaq, Kaidah Muqayyad, Tafsir Al-Qur’an
Gratifikasi dalam Tinjauan Maqashid Syariah Ali Imron MR
Al-Hikmah Vol. 1 No. 2 (2025): AL-HIKMAH
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.64481/054mjv25

Abstract

Gratifikasi merupakan salah satu bentuk penyimpangan yang berpotensi merusak integritas dan akuntabilitas penyelenggaraan negara. Dalam konteks hukum Indonesia, gratifikasi telah diatur secara tegas dan dianggap sebagai bentuk suap apabila berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugas penerima. Studi ini bertujuan untuk meninjau gratifikasi dari perspektif Maqāṣid al-Syarī‘ah, yaitu tujuan-tujuan utama syariat Islam yang mencakup perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Melalui pendekatan kualitatif dan metode deskriptif-analitis, kajian ini menemukan bahwa gratifikasi yang merugikan kepentingan umum bertentangan dengan prinsip-prinsip Maqāṣid al-Sharī‘ah karena merusak tatanan sosial dan nilai keadilan. Dengan demikian, larangan terhadap gratifikasi sejalan dengan upaya syariat untuk menjaga kemaslahatan umat dan mencegah kerusakan (mafsadah). Penelitian ini menekankan pentingnya pemahaman etika Islam dalam pencegahan korupsi, khususnya melalui pendidikan moral dan penegakan hukum yang berlandaskan nilai-nilai maqāṣid.
Linguistik Forensik dalam Penanganan Plagiarisme Akademik: Analisis Komprehensif Berbasis Hukum Nasional dan Maqashid Syariah Nur Lia Windani; Anis Sulalah
Al-Hikmah Vol. 1 No. 2 (2025): AL-HIKMAH
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.64481/6nqd7548

Abstract

Modernisasi sistem informasi telah mempermudah akses terhadap pengetahuan. Namun, fenomena ini juga meningkatkan kompleksitas permasalahan plagiarisme akademik. Artikel ini bertujuan untuk mengeksplorasi peran linguistik forensik dalam proses deteksi dan pembuktian plagiarisme, dengan mempertimbangkan perspektif hukum nasional Indonesia dan maqashid syariah. Penelitian dilakukan melalui studi pustaka kualitatif dengan menganalisis 50 dokumen yang relevan. Hasil analisis menunjukkan bahwa linguistik forensik efektif dalam mengidentifikasi finger print, linguistik penulis, pola argumentasi, serta jejak intertekstualitas yang sering tersembunyi dalam praktik plagiarisme. Pendekatan ini mampu mengungkap ciri khas stilistika, mendeteksi anomali sintaksis, dan memetakan pola argumentatif di balik parafrase manipulatif maupun mosaic plagiarism. Secara teknis, dalam perspektif hukum nasional, instrumen normatif seperti seperti Undang-Undang Hak Cipta, Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta undang-undang Kementerian Pendidikan Nasional memberikan rangkaian pembenaran hukum untuk penuntutan plagiarisme meskipun banyak hambatan baik secara institusional maupun teknis. Di sisi lain, maqashid syariah menganggap plagiarisme sebagai pelanggaran terhadap amanatul ‘ilm (kepercayaan pengetahuan) yang melanggar pelestarian atau defisit intelektual serta modal fiskal dan kredit moral. Integrasi antara pendekatan linguistik forensik, sistem hukum positif, dan maqashid syariah membentuk kerangka komprehensif yang tidak sekedar menegakkan keadilan normatif, tetapi juga memastikan pemeliharaan integritas moral dan spiritual dalam dunia akademik. Penelitian ini berkontribusi dalam memperkuat budaya integritas ilmiah di Indonesia.
Pola Komunikasi dan Sentimen Warganet Terkait Fatwa MUI Mengharamkan Sound Horeg di Platform YouTube Halimi
Al-Hikmah Vol. 2 No. 1 (2025): AL-Hikmah
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.64481/62s4gj83

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena kontroversial terkait fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang mengharamkan penggunaan sound horeg di YouTube, khususnya pada video TVOne berjudul “Dikecam, Sound Horeg Difatwa Haram”. Permasalahan utama penelitian ini adalah belum adanya pemahaman komprehensif mengenai pola komunikasi digital serta karakteristik sentimen warganet Indonesia dalam merespons fatwa tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pola komunikasi digital warganet melalui komentar di YouTube serta memetakan distribusi sentimen positif, negatif, dan netral. Metode yang digunakan adalah mixed method dengan pendekatan kualitatif berbasis teori Computer-Mediated Communication (CMC) untuk menelaah bentuk pesan, gaya bahasa, pola interaksi, dan arah komunikasi, serta pendekatan kuantitatif dengan analisis sentimen menggunakan algoritma Naive Bayes. Hasil penelitian menunjukkan mayoritas komentar warganet bernada positif dan mendukung fatwa, meskipun terdapat kritik minor yang menyoroti relevansi isu. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa ruang digital tidak hanya menjadi media penyebaran fatwa, tetapi juga arena diskursus sosial yang menegosiasikan otoritas keagamaan dalam konteks budaya digital kontemporer.
Epistemologi Isrā’iliyyāt dalam Perbincangan Al-Dakhīl Nugraha Rifqi; Muhammad Agil Atoillah; Muhammad Imrul Qois
Al-Hikmah Vol. 2 No. 1 (2025): AL-Hikmah
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.64481/03pt9g85

Abstract

Penelitian ini mengkaji epistemologi Isrā’iliyyāt dan kapasitas fungsionalnya dalam khazanah tafsir Al-Qur’an. Secara historis, Isrā’iliyyāt, yakni narasi yang bersumber dari tradisi Yahudi dan Nasrani, sering dimanfaatkan oleh mufasir awal karena mampu menyediakan rincian spesifik mengenai tokoh dan tempat kejadian yang minim informasinya dalam riwayat Hadis. Namun, praktik ini menimbulkan kontroversi serius. Seiring perkembangan ilmu tafsir, banyak ulama modern, seperti Muhammad Abduh dan Muhammad Syaltut, mengecam keras penggunaannya, bahkan menilai riwayat ini sebagai penghalang utama bagi umat Islam untuk menangkap petunjuk murni Al-Qur’an. Kekhawatiran ini muncul karena Isrā’iliyyāt berpotensi besar mengandung cerita atau berita yang dibuat-buat (infiltrasi), sehingga mengancam integritas penafsiran.  Mengatasi krisis integritas sumber tersebut, penelitian ini dilaksanakan menggunakan metode kualitatif deskriptif, berfokus pada identifikasi historis dan klasifikasi narasi Isrā’iliyyāt. Hasilnya, para ulama telah melakukan ijtihad untuk membagi Isrā’iliyyāt menjadi tiga kategori hukum yang tegas: 1) yang diketahui kesahihannya dan sejalan dengan Islam (diterima); 2) yang jelas kebohongannya (wajib ditolak); dan 3) yang didiamkan (Tawqif). Imam Ibn Katsir memberikan panduan epistemologis, di mana riwayat kategori Tawqif boleh diceritakan sebagai pelajaran (‘ibrah), tetapi dilarang keras untuk diimani atau dijadikan landasan keyakinan. Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan bahwa penggunaan Isrā’iliyyāt harus melalui filtrasi ketat dan hanya menempati kapasitasnya sebagai pelengkap interpretasi pada ayat-ayat yang membutuhkan detail, bukan sebagai sumber akidah.
Fenomenologi Pernikahan Dini: Antara Fatalisme Teologis atau Kehendak Bebas Roudotul Istihanah
Al-Hikmah Vol. 2 No. 1 (2025): AL-Hikmah
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.64481/em3erw81

Abstract

Menikah adalah hak setiap manusia, namun memilih untuk melakukan pernikahan dini termasuk pendobrakan hak yang dimiliki oleh seorang anak yang belum layak untuk mendapatkan peran berumah tangga. Banyak kasus-kasus pernikahan dini dijadikan sebagai alternatif penyelesaian ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan khususnya yang berkaitan dengan keresahan lingkungan dan pergaulan hingga kepada kondisi anak hamil di luar nikah. Pernikahan dini juga banyak terjadi karena adanya ketidak berdayaan orang tua dalam mengambil keputusan sehingga Tuhan dijadikan tameng untuk membenarkan perbuatan penyelewengan hak pernikahan antara anak dan calon pasangannya. Teori fatalisme teologis mencoba menelisik dari mana sebenarnya akar pernikahan dini, apakah murni dari kehendak Tuhan atau ada intervensi dari keinginan manusia. Dengan menguraikan beberapa indikator sebagai acuan sehingga data yang disusun dapat dianalisis dengan menyesuaikan dengan indikator yang sudah ada.tujuannya adalah tidak hanya untuk validasi semata melainkan sebagai langkah untuk menentukan upaya pencehan yang efektif sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Analisis ini juga mengaitkan dengan hasil penyuluhan sebagai bahan acuan yang ternyata dari pernyataan dan pertanyaan peserta penyuluhan penyebab paling banyak yakni kemauan orang tua, ketidak mampuan orang tua dalam membiayayai pendidikan, sebagai jalan tabarruk terhadap Nabi dan yang terakhir yakni hamil di luar nikah. Demikian tergambar bahwa orang tua menjadi peran krusial dalam pernikahan dini, dan menjadi faktor paling dominan terhadap terjadinya pernikahan tersebut. Kata Kunci: Pernikahan Dini, Fatalisme Teologis, Penyuluhan Pernikahan Dini
Tinjauan Yuridis Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang Wakil Presiden Ditinjau dari Hukum Administrasi Negara Jamali; M. Lutfi El Rozi
Al-Hikmah Vol. 2 No. 1 (2025): AL-Hikmah
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.64481/6dd4hs90

Abstract

Wakil Presiden adalah orang kedua dalam pemerintahan eksekutif namun kewenangannya sangat bergantung pada pelimpahan tugas Presiden serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kewenangan dan pertanggungjawaban Wakil Presiden Indonesia Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Ditinjau Dari Hukum Administrasi Negara. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian normatif. Hasil penelitian menjelaskan bahwa kewenangan Wakil Presiden Indonesia secara yuridis belum diatur secara spesipik
Tipologi Islam di Amerika Serikat: Analisis Statis–Dinamis melalui Pendekatan Adonis (al-Tsābit wa al-Mutahawwil) Firmansyah; Anis Humaidi
Al-Hikmah Vol. 2 No. 1 (2025): AL-Hikmah
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.64481/py128p41

Abstract

Artikel ini menganalisis tipologi Islam di Amerika Serikat dengan menggunakan kerangka Adonis tentang al-Thābit wa al-Mutahawwil (yang statis dan yang dinamis) untuk memahami bagaimana komunitas Muslim membangun identitas keagamaan di tengah masyarakat plural dan modern. Pendekatan ini membantu membedakan unsur-unsur ajaran dan tradisi Islam yang dipertahankan secara konsisten (al-thābit) dari elemen-elemen yang mengalami transformasi akibat konteks sosial, politik, dan budaya lokal (al-mutahawwil). Dengan meninjau perkembangan historis Islam di AS, pola organisasi komunitas, serta dinamika ekspresi keagamaan generasi muda Muslim Amerika, artikel ini menunjukkan bahwa tipologi Islam Amerika bergerak antara pelestarian norma universal Islam dan adaptasi kreatif terhadap nilai-nilai demokrasi, kebebasan beragama, serta multikulturalisme. Pendekatan ini menawarkan pemahaman lebih mendalam mengenai bentuk-bentuk keislaman yang berkembang di Amerika, termasuk munculnya Islam progresif, Islam etnis, dan Islam institusional yang mencerminkan dialektika antara tradisi dan perubahan.

Page 2 of 2 | Total Record : 18