cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
Jl.Terusan Arjuna , Tol Tomang - Kebun Jeruk Jakarta 11510
Location
Kota adm. jakarta barat,
Dki jakarta
INDONESIA
Lex Jurnalica (Ilmu Hukum)
Published by Universitas Esa Unggul
ISSN : 18580262     EISSN : 18580262     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Lex Jurnalica adalah jurnal ilmiah yang memuat tulisan penelitian dan non penelitian dalam bidang ilmu Hukum, yang diterbitkan oleh Pusat Pengelola Jurnal Ilmiah UEU. Jurnal ini terbit 3 (tiga) kali dalam setahun yaitu pada bulan April, Agustus dan Desember.
Arjuna Subject : -
Articles 519 Documents
 12   13   14   15   16 
PERTIMBANGAN HUKUM PUTUSAN HAKIM MILITER BERBASIS ASAS, TEORI DAN DOKMATIK HUKUM
Lex Jurnalica Vol 16, No 1 (2019): Lex Jurnalica
Publisher : Lex Jurnalica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractIn carrying out its juridical duties a judge is bound by a principle called the Ius Curia Novit principle, which means that the judge is deemed to have to know the law in each case he is handling. However, when the judges want to apply and use the laws and regulations on the cases they handle it turns out that the regulation in question does not exist or there is a legal vacuum, then what the judge needs to do is "interpretation and carrying out legal construction". Efforts that can be taken by the court or judge in terms of obtaining certainty regarding the meaning of a statutory regulation. Because a judge must have mastery of "the power of solving legal problems" to solve legal cases handled. In the outline of the duties of judges in judging a criminal case, the judge must determine the law in concreto certain events. The duty of a judge is to determine the law in concrete terms because of the demand for rights or law which is an effort to uphold the law and maintain the existence of the rule of law. The judge's decision is also referred to as a law that is often known as a "judge made law" because in a judge's decision it should contain dogmatic norms, legal theory, and legal principles. Broadly speaking, the duties of judges in the whole process of examining criminal cases are Concrete, Qualifying and Settlement. To obtain a judge's decision in accordance with the rule of law which contains "rasiodecidendi" then a judge is required to understand, among other things, philosophical thinking, namely legal Ontology, which is the legal philosophy teaching about "essence", this teaching concerns fundamental matters such as for example what are the principles of law, what is the rule of law, what is the legal and moral relationship. Epistemology of law is the teaching of the philosophy of law relating to the process of the occurrence of something (metaphilosophy). Legal axiology is the philosophy of law teachings about values, benefits, goals. This teaching concerns the legitimacy of the law, the relationship of values with propriety, equality, justice, freedom, truth and so on. A judge must understand the difference between the principle of law (the realm of legal philosophy), legal theory, legal doctrine. Besides that the judge must also understand the relationship between the three, so can also distinguish what is called a criminal act in the category of mala prohibita and mala in se. Keywords: dogmatic based decisions, theories, legal principles AbstrakDalam melaksanakan tugas yuridisnya seorang hakim terikat dengan suatu asas yang disebut asas Ius Curia Novit yang artinya hakim dianggap harus tahu hukum pada setiap perkara yang ditanganinya. Namun demikian, ketika hakim hendak menerapkan dan menggunakan peraturan perundang-undangan terhadap perkara yang ditanganinya ternyata peraturan yang dimaksud tidak ada atau terdapat kekosongan hukum, maka apa yang perlu dilakukan hakim tersebut yaitu “interpretasi dan melakukan konstruksi hukum”. Upaya yang dapat ditempuh oleh pengadilan atau hakim dalam hal mendapatkan kepastian mengenai arti dari sebuah peraturan perundang-undangan. Oleh karena seorang hakim harus memiliki penguasaan “the power of solving legal problem“ untuk memecahkan kasus-kasus hukum yang ditanganinya. Pada garis besarnya tugas hakim dalam mengadili suatu perkara pidana, hakim harus menentukan hukumnya in concreto terhadap peristiwa tertentu. Tugas hakim adalah menentukan hukum dalam hal konkrit karena adanya tuntutan hak atau hukum yang merupakan upaya menegakkan hukum dan mempertahankan adanya tata hukum. Putusan hakim disebut juga sebagai hukum yang sering dikenal sebagai “judge made law” karena di dalam putusan hakim memang seharusnya terkandung norma dogmatik, teori hukum, dan asas hukum. Secara garis besar tugas hakim dalam keseluruhan proses acara pemeriksaan perkara pidana adalah Mengkonstair, Mengkualifisir dan Menkonstituir. Untuk memperoleh putusan hakim yang sesuai dengan kaidah hukum yang didalamnya berisi “rasiodecidendi” maka seorang hakim dituntut untuk memahami antara lain, cara berfikir filosofis, yaitu Ontologi hukum yaitu ajaran filsafat hukum tentang apa itu “hakikat”, ajaran ini menyangkut hal yang bersifat fundamental seperti misalnya apa itu asas-asas hukum, apa itu kaidah hukum, apa hubungan hukum dan moral. Epistemologi hukum yaitu ajaran filsafat hukum yang berkaitan dengan proses terjadinya sesuatu (metafilosofi). Axiologi hukum yaitu ajaran filsafat hukum tentang nilai, manfaat, tujuan. Ajaran ini menyangkut tentang legitimasi hukum, hubungan nilai dengan kepatutan, kesamaan, keadilan, kebebasan, kebenaran dan sebagainya. Seorang hakim harus memahami perbedaan antara asas hukum (ranah filsafat hukum), teori hukum, dokmatik hukum. Disamping itu hakim harus memahami pula apa hubungan diantara ketiganya, demikian pula dapat membedakan apa yang dinamakan perbuatan pidana dalam kategori mala prohibita dan mala in se. Kata kunci: putusan berbasis dogmatik, teori, asas hukum
KEKUATAN HUKUM KUASA MENJUAL SEBAGAI DASAR PELUNASAN HUTANG DALAM PUTUSAN HAKIM (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 388 PK/PDT/2014)
Lex Jurnalica Vol 15, No 3 (2018): Lex Jurnalica
Publisher : Lex Jurnalica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractThe objectives of this research  are to investigate based of judge’s decisions that reject the creditor's application which may be justified under the laws and regulations applicable in Supreme Court Decision Number 388 PK/Pdt/2014, and to analyze the legal consequences for the parties if the power of selling is used as a basic debt repayment. This research is a normative juridical research, which is in the form of diagnostic and perspective that is examining the principles of law, and legal systematics. This research approach uses approach of statute and approach of case. The results of the research indicate that by fulfilling the provisions of Article 1792, 1813, 1338, 1320, of the Civil Code in this case, the basis of the judge's decision that rejected the creditor's application can not be justified under applicable laws and regulations, used by the parties as the basis of debt repayment and the form of guarantee of legal certainty of the position of the creditor because it has paid the settlement of the agreed price, then the juridical sale and purchase is legal and has legally binding force. The author hopes the need for a new norm of legislation that clearly regulates the power of selling as well as absolute power, so that the parties can be protected their rights. Keywords: judge's decision, power of sale, debt repayment AbstrakTujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengkaji kesesuaian dasar Putusan hakim yang menolak permohonan kreditur yang dapatkah dibenarkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam Putusan Makamah Agung Nomor 388 PK/Pdt/2014, serta untuk menganalisa konsekuensi yuridis bagi para pihak bila kuasa menjual digunakan sebagai dasar pelunasan hutang. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat yuridis normatif, yang berbentuk diagnostik dan perspektif yaitu meneliti asas-asas hukum, dan sistematika hukum. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (cаse Approаch). Hasil dari penelitian menunjukan dengan terpenuhinya ketentuan Pasal 1792, 1813, 1338, 1320,  KUHPerdata dalam kasus ini, maka dasar putusan hakim yang menolak permohonan kreditur, tidak dapat dibenarkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena mengandung kekeliruan dalam penerapan hukum dan kuasa menjual yang digunakan para pihak sebagai dasar pelunasan hutang dan bentuk jaminan kepastian hukum akan kedudukan kreditur karena telah membayar lunas harga yang telah disepakati, maka secara yuridis jual beli tersebut adalah sah dan mempunyai kekuatan mengikat secara hukum. Penulis berharap perlu adanya suatu norma baru yaitu peraturan perundang-undangan yang mengatur secara jelas mengenai kuasa menjual maupun kuasa mutlak, sehingga para pihak dapat dilindungi hak-haknya. Kata kunci: dasar putusan hakim, kuasa menjual, pelunasan hutang
PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN GEDUNG SDN BOJONG I DAN SDN BOJONG II DI KECAMATAN CIKUPA, KABUPATEN TANGERANG
Lex Jurnalica Vol 15, No 3 (2018): Lex Jurnalica
Publisher : Lex Jurnalica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractLand procurement for build SDN Bojong 1 dan SDN Bojong 2 at Cikupa sub district, Tangerang district was occurred in 1957 based on verbal permit from H. Sugani bin H. Darwis late to the school. Verbal permission ended in court because the Tangerang District government continued to use the land for years without ever releasing land rights along with compensation. Even after the late H. Sugani bin H. Darwis was died in 1989, the Tangerang District Government has included the land in the assets of the Tangerang district government. Finally the heirs made a mediation effort with the Tangerang district government, but it was failed. The Heirs were carrying out a civil suit against the Tangerang district government, at the Tangerang District Court. The author conducts descriptive and explanatory research using qualitative research which aims to illustrate that the Tangerang district government in carrying out land procurement for the construction of SDN Bojong I and SDN Bojong II in Cikupa district, Tangerang district, carried out unlawfully and not in accordance with the applicable laws and regulations. Keywords: land procurement, development, public interest AbstrakPengadaan Tanah untuk pembangunan gedung SDN Bojong I dan SDN Bojong II di Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang terjadi tahun 1957 berdasarkan pemberian izin secara lisan dari Almarhum H. Sugani bin H. Darwis kepada pihak sekolah. Pemberian izin secara lisan tersebut berujung perkara di pengadilan karena Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang terus menerus mempergunakan tanah tersebut selama bertahun-tahun tanpa pernah dilakukan pelepasan hak atas tanah disertai pemberian ganti rugi. Bahkan setelah Almarhum H. Sugani bin H. Darwis meninggal dunia tahun 1989, Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang telah memasukan tanah tersebut ke dalam asset Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang. Akhirnya Para Ahli Waris tersebut melakukan upaya Mediasi dengan pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang, akan tetapi mediasi dimaksud gagal. Para Ahli Waris terpaksa melayangkan gugatan perdata melawan Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang, Dkk di Pengadilan Negeri Tangerang. Penulis melakukan penelitian yang bersifat deskriptif dan eksplanatoir dengan menggunakan penelitian secara  kualitatif yang bertujuan untuk memberikan gambaran bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang dalam melaksanakan pengadaan tanah untuk pembangunan gedung SDN Bojong I dan SDN Bojong II di Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, dilakukan secara melawan hukum dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kata kunci : pengadaan tanah, pembangunan, kepentingan umum       
KEBIJAKAN KUALIFIKASI YURIDIS DALAM KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI LUAR KUHP 2017-2018
Lex Jurnalica Vol 15, No 3 (2018): Lex Jurnalica
Publisher : Lex Jurnalica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractJuridical qualification policy in terms of legislation during this worthy examined back/reset, because in practice the establishment (preparation/manufacturing) legislation during this time looks different variations of formulation. There's even awkward and problematic legally, but since 2004 there was already a general guidelines on the preparation of the criminal provisions in the regulations as contained in Act No. 10 of 2004, which is currently been replaced by Act No. 12 of 2011, then the problems to be discussed can be formulated as follows: how is the juridical qualification policy in terms of legislation and the CRIMINAL CODE beyond the juridical problems at the moment. which examined and in the analysis of limited 7 (go) of the special ACT outside the CRIMINAL CODE that raises problems juridis at this time i.e. include: Act No. 31/1999 jo ACT 20/2001 About criminal acts of Corruption; Act No. 9 2014 On Geothermal; Act No. 14 of 2008 About the openness of public information; Act No. 23 of 2004 on the Elimination of domestic violence; Act No. 15 of 2001 about the brand; Act No. 14 of 2001 Regarding Patents; Act No. 31 of 2000 Concerning industrial designs. Keywords : juridical qualification, policy,laws-invitation outside of the criminal code AbstrakKebijakan kualifikasi yuridis dalam ketentuan peraturan perundang-undangan selama ini layak dikaji kembali/ ulang, karena dalam praktek pembentukan (penyusunan/ pembuatan) perundang-undangan selama ini terlihat berbagai variasi perumusan. Bahkan ada yang janggal dan bermasalah secara yuridis, padahal sejak Tahun 2004 sudah ada pedoman umum tentang penyusunan ketentuan pidana dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana dimuat dalam Undang-undang No. 10 Tahun 2004, yang saat ini sudah diganti dengan Undang-undang No. 12 Tahun 2011, maka permasalahan-permasalahan yang akan dibahas dapat dirumuskan sebagai berikut: Bagaimana kebijakan kualifikasi yuridis dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di luar KUHP dan permasalahan yuridis pada saat ini. Yang dikaji dan di analisis terbatas pada 7 (tuju)  UU Khusus di luar KUHP yang menimbulkan permasalahan juridis pada saat ini yaitu meliputi: UU No. 31/1999 jo UU 20/2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi; UU No. 21 Tahun 2014 Tentang Panas Bumi; UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik; UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga; UU No. 15 Tahun 2001  Tentang Merek; UU No. 14 Tahun 2001  Tentang Paten; UU No. 31 Tahun 2000 Tantang Desain Industri. Kata kunci : kebijakan, kualifikasi yuridis, perundang-undangan di luar KUHP
PROLIFERASI LEMBAGA-LEMBAGA PENEGAK HUKUM PADA ERA REFORMASI DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA
Lex Jurnalica Vol 15, No 3 (2018): Lex Jurnalica
Publisher : Lex Jurnalica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractAmendment of the 1945 Constitution of the State of the Republic of Indonesia (UUD 1945) has regulated the mechanism of administration of state administration related to legislative, judicial and executive relations in a balanced manner. Or in other words, there is a check and balances relationship between the three institutions. Judicial power according to the 1945 Constitution in Indonesia is implemented by a Supreme Court (MA) and by a Constitutional Court (MK). In addition to the Supreme Court and the Constitutional Court as a state law enforcement agency, also the Judicial Commission (KY) whose functions relate to the judicial power, there are other law enforcement agencies, namely the Corruption Eradication Commission (KPK) and the Financial Transaction Reports and Analysis Center (PPATK). Each authority of the executing agency and state institutions whose functions relating to the judicial power is determined by the 1945 Constitution and the laws and regulations. With the many systems of law enforcement countries born after the Reform Era has implications in the relationships between state institutions of law enforcement in carrying out their primary duties and functions. Therefore, it is necessary to consider the restructuring of the authority of the system of the judicial bodies as well as the law enforcement agencies whose duties are related to the legal authorities. Keywords: law enforcement, proliferation, reform era AbstrakPerubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) telah mengatur mekanisme penyelenggaraan ketatanegaraan yang terkait dengan hubungan kekuasaan legislatif, yudikatif dan eksekutif secara seimbang. Atau dengan kata lain, terdapat hubungan check and balances antara ketiga lembaga tersebut. Kekuasaan kehakiman menurut UUD 1945 di Indonesia dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah Agung (MA) dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi (MK). Selain MA dan MK sebagai lembaga negara penegak hukum, juga Komisi Yudisial (KY) yang fungsinya terkait dengan  kekuasaan kehakiman, ada lembaga negara penegak hukum lainnya, yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Masing-masing kewenangan lembaga pelaksana dan lembaga negara yang fungsinya terkait dengan kekuasaan kehakiman tersebut ditentukan oleh UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan. Dengan banyaknya lembaga negara penegak hukum yang lahir setelah Era Reformasi berimplikasi dalam hubungan antar lembaga negara penegak hukum dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Oleh karena itu, perlu dipertimbangkan adanya penataan kembali terhadap kewenangan lembaga pelaku kekuasaan kehakiman maupun lembaga penegak hukum yang fungsinya terkait dengan kekuasaan kehakiman. Kata kunci: penegak hukum, prolifrasi, era reformasi
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA ATAU BURUH YANG TERKENA PHK AKIBAT EFISIENSI DI PERUSAHAAN
Lex Jurnalica Vol 15, No 3 (2018): Lex Jurnalica
Publisher : Lex Jurnalica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractOne of the problems that often arise in the working relationship is the issue of Termination of Employment  (PHK). The termination of employment for the worker means the loss of a livelihood which means the beginning of the unemployment period with all the consequences, so as to ensure the certainty and the tranquility of the workforce there should be no termination of employment. However, in reality proving that termination of employment can not be prevented entirely. One of the reasons for the dismissal by the Entrepreneur is due to efficiency (Article 164ayat (3) of the Manpower Law). Problems in this research is about the process of settlement of layoffs for reasons of efficiency under the Labor Law and legal protection against the rights of workers affected by layoffs due to efficiency in a company This research uses normative legal research methods (literature) to generate descriptive-analytical data which is the conclusion this thesis, regarding the layoff process on the grounds of efficiency that the company should notify employees before termination of employment and reasons for termination of employment. In certain companies, this notice is made 30 (thirty) days before termination of employment and must be through the establishment of an industrial relations court. Legal protection of the rights of laid-off workers due to efficiency in an enterprise is the legal protection of workers in the process and after the termination of employment. Keywords: worker / worker, layoffs, efficiency AbstrakSalah satu permasalahan yang sering muncul dalam hubungan kerja adalah permasalahan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Berakhirnya hubungan kerja bagi tenaga kerja berarti kehilangan mata pencaharian yang berarti pula permulaan masa pengangguran dengan segala akibatnya, sehingga untuk menjamin kepastian dan ketentraman hidup tenaga kerja seharusnya tidak ada pemutusan hubungan kerja. Akan tetapi dalam kenyataannya membuktikan bahwa pemutusan hubungan kerja tidak dapat dicegah seluruhnya. Salah satu alasan dilakukannya PHK oleh Pengusaha dikarenakan efisiensi (Pasal 164ayat (3) UU Ketenagakerjaan). Permasalahan dalam Penelitian ini adalah mengenai proses penyelesaian PHK dengan alasan efisiensi menurut UU Ketenagakerjaan dan perlindungan hukum terhadap hak-hak pekerja yang terkena PHK akibat efisiensi dalam suatu perusahaan  Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (kepustakaan) untuk menghasilkan data deskriptif-analitis yang merupakan kesimpulan tesis ini, mengenai proses PHK dengan alasan efisiensi bahwa pihak perusahaan harus memberi tahu karyawan sebelum pemutusan hubungan kerja dilakukan dan alasan pemutusan hubungan kerja. Pada perusahaan tertentu, pemberitahuan ini dilakukan 30 (tiga puluh) hari sebelum pemutusan hubungan kerja dan harus melalui penetapan pengadilan hubungan industrial. Perlindungan hukum terhadap hak-hak pekerja yang terkena PHK akibat efisiensi dalam suatu perusahaan adalah perlindungan hukum pekerja dalam proses dan setelah terjadinya pemutusan hubungan kerja.    Kata kunci : pekerja/buruh, PHK, efisiensi 
KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN BAWASLU DALAM STRUKTUR LEMBAGA NEGARA INDONESIA
Lex Jurnalica Vol 15, No 3 (2018): Lex Jurnalica
Publisher : Lex Jurnalica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractThe presence of additional independent state institutions is becoming increasingly important in order to keep the process of democratization being developed by a state that has just detached itself from the authoritarian system. It is in this context that Bawaslu is positioned as a driver of the democratization process through election activities. In this study, the authors formulate two (2) problems are (1) How Bawaslu position in the structure of state institutions of Indonesia? (2) How Bawaslu's tasks, functions and authorities are. The research method used is normative method. From the results of research that the authors do. Bawaslu position in Indonesian citizenship structure is as an auxiliary state organs institution. The presence of Bawaslu because the government no longer has the credibility to hold a fair and democratic elections. With Law No. 7 of 2017 on the new General Election has strengthened both the composition, duties, and authority of Bawaslu. First, Article 89 shows the Regency / Municipal Panwaslu has been changed to Bawaslu Kabupaten / Kota. Second, Article 93 indicates that Bawaslu is also responsible for overseeing the neutrality of the State Civil Apparatus (ASN), TNI and Polri. Third, Section 95 shows Bawaslu as an executing agency or breaks off administrative violations, money politics violations, and dispute resolution. The results of this study the authors provide advice to be given a good debriefing to members of Bawaslu both Central, Provincial and District / City to be able to properly perform new duties and authorities. Keywords: bawaslu, position, authority AbstrakKehadiran lembaga negara tambahan independen menjadi semakin penting dalam rangka menjaga proses demokratisasi yang tengah dikembangkan oleh negara yang baru saja melepaskan diri dari sistem otoritarian. Dalam konteks inilah Bawaslu diposisikan sebagai penggerak proses demokratisasi melalui kegiatan pemilu.Dalam penelitian ini, penulis merumuskan dua (2) permasalahan yaitu (1) Bagaimana kedudukan Bawaslu dalam struktur lembaga negara Indonesia? (2) Bagaimana tugas, fungsi, dan kewenangan Bawaslu. Metode penelitian yang digunakan adalah metode normatif. Dari hasil pembahasan yang penulis lakukan. Kedudukan Bawaslu dalam struktur kelembaganegaraan Indonesia adalah sebagai lembaga negara tambahan negara independen (auxiliary state organs).Kehadiran Bawaslu dikarenakan pemerintah tidak lagi memiliki kredibilitas untuk menyelenggarakan pemilu yang adil dan demokratis. Dengan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang baru telah memperkuat baik susunan, tugas, serta kewenangan Bawaslu. Pertama, Pasal 89 menunjukkan Panwaslu Kabupaten/Kota telah berubah menjadi Bawaslu Kabupaten/Kota. Kedua, Pasal 93 menunjukkan Bawaslu juga bertugas mengawasi netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI dan Polri. Ketiga, Pasal 95 menunjukkan Bawaslu sebagai lembaga eksekutor atau memutus pelanggaran administrasi, pelanggaran politik uang, dan penyelesaian sengketa.Hasil penelitian ini penulis memberikan saran agar diberikan pembekalan yang mumpumi kepada anggota Bawaslu baik Pusat, Provinsi maupun Kabupaten/Kota agar bisa dengan baik menjalankan tugas dan wewenang yang baru. Kata kunci: bawaslu, kedudukan, kewenanangan
AMBIGUITAS BENTUK AKTA NOTARIS (ANALISIS UNDANG-UNDANG TENTANG JABATAN NOTARIS DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA)
Lex Jurnalica Vol 15, No 3 (2018): Lex Jurnalica
Publisher : Lex Jurnalica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractThis study aims to understand whether the form of a notary deed in the law concerning the position of a notary (UUJN) fulfills the provisions of Article 1868 of the Civil Code (KUHPerdata) concerning authentic deeds. In order to achieve this goal, a normative analytical descriptive juridical research method is used to provide an overview of legal relations Article 38 UUJN with Article 1868 of the Civil Code as the legal basis for making authentic deeds.This method produces research that the form of a notary deed in Article 1868 of the Civil Code is not regulated in UUJN, which means the UUJN does not regulate the nature of the notary deed, causing ambiguity in the form of notary deed. Keywords: ambiguity, form, notary deed                    AbstrakPenelitian ini bertujuan memahami apakah bentuk akta notaris dalam undang-undang tentang jabatan notaris (UUJN) memenuhi ketentuan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) mengenai akta otentik. Dalam rangka mencapai tujuan ini digunakan metode penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis guna memberikan gambaran hubungan hukum Pasal 38 UUJN dengan Pasal 1868 KUHPerdata sebagai dasar hukum dalam pembuatan akta otentik. Metode ini menghasilkan penelitian bahwa bentuk akta notaris dalam Pasal 1868 KUHPerdata tidak diatur dalam UUJN, yang berarti UUJN tidak mengatur sifat akta notaris sehingga menyebabkan ambiguitas bentuk akta notaris. Kata kunci: ambiguitas, bentuk, akta notaris
PERLINDUNGAN HAK KONSUMEN PENGGUNA MASKAPAI PENERBANGAN LION AIR TERKAIT HAK ATAS INFORMASI YANG BENAR DAN JELAS (STUDI KASUS PUTUSAN NO. 441/PDT.G/2013/PN.JKT.PST)
Lex Jurnalica Vol 15, No 3 (2018): Lex Jurnalica
Publisher : Lex Jurnalica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractIn the settlement of the case of the protection of consumer rights related kosumen, organizer of the flight was still a lot of ignoring the rights of passengers as the case of delay of flight and the lack of information provided by businessmen against passengers. Problems in the research is how is the responsibility of the perpetrators of the attempt against the consumer related consumer protection for passenger air transport service users scheduled National Commerce, as well as any legal effort undertaken by the company Airlines as a mode of transportation for national scheduled commercial air passengers are harmed.This research is the normative legal research with approach of normative case (case studies) conducted an analysis of the judge's ruling with legislation relating to the legal protection of consumers and aviation legislation. The results of the analysis show that the indictment in the case ruling number 441/PDT. G/2013/PN. JKT. PST, less mindful of Article 62 of the Act number 8 of year 1999 on the protection of consumers, and article 146 of the ACT No. 1 of year 2009 on a flight. It is given this defendant often do against negligence responsibilities to consumers. At the end of the study, the authors conclude that there is a confusion of the real judges in deciding the dispute the parties in the matter of the research is expected to add to the reader's insight about your rights as a consumer in this case as the airplane's passengers.  Keywords: protection, consumer rights, aviation AbstrakDalam penyelesaian kasus perlindungan kosumen terkait hak konsumen, penyelenggara penerbangan ternyata masih banyak mengabaikan hak-hak penumpang seperti kasus keterlambatan penerbangan dan ketidakjelasan informasi yang diberikan oleh pelaku usaha terhadap penumpang. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen terkait perlindungan konsumen bagi penumpang pengguna jasa transportasi udara niaga nasional berjadwal, serta upaya hukum apa yang dilakukan oleh perusahaan maskapai penerbangan sebagai moda transportasi udara niaga berjadwal nasional bagi penumpang yang dirugikan. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan normative case (studi kasus) yang dilakukan dengan analisis terhadap putusan hakim dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap konsumen dan undang-undang penerbangan. Hasil analisis menunjukan bahwa dakwaan dalam kasus putusan nomor 441/PDT.G/2013/PN.JKT.PST, kurang memperhatikan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, dan pasal 146 UU No. 1 tahun 2009 tentang penerbangan. Hal tersebut mengingat pihak tergugat ini sering kali melakukan kelalaian terhadap tanggung jawabnya kepada konsumen. Di akhir penelitian ini, penulis menyimpulkan bahwa terdapat kekeliruan hakim yang nyata dalam memutuskan sengketa para pihak dalam perkara tersebut Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pembaca tentang hak-hak sebagai konsumen dalam hal ini selaku penumpang pesawat udara. Kata kunci: perlindungan, hak konsumen, penerbangan
KEDUDUKAN PUTUSAN PENGADILAN TERHADAP PRINSIP LIMITED COURT INVOLVEMENT MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 30 TAHUN 1999 TENTANG ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA (STUDI KASUS PUTUSAN No. 238.PK/PDT/2014)
Lex Jurnalica Vol 15, No 3 (2018): Lex Jurnalica
Publisher : Lex Jurnalica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractThe Law of the Republic of Indonesia Number 30 of 1999 concerning Arbitration and Alternative Dispute Resolution expressly states in Article 11 paragraph (2) that the District Court must refuse and will not interfere in a dispute settlement that has been determined by arbitration, except in the case of certain things stipulated in this Law. This is the basis of the principle of limited court involvement which limits the authority of the court in deciding a case. However, in practice there were still found District Courts that decided the case despite the arbitration clause in the agreement of the parties. In addition to the secrecy of the parties revealed in the Court, legal certainty regarding the principle of the limited court involvement does not work. The author raises two problems from this study, namely: a. How is the application of the principle of limited court involvement in court institutions in Indonesia ?; b. How is the legal position of the Court's Decision on the principle of limited court involvement arbitration (Case Study of Decision No. 238.PK/Pdt/2014)? In this study the author uses the method of writing juridical-normative law accompanied by primary and secondary legal materials. Based on the results of the study, the authors found that the problems that occur between the parties are a unity in the arbitration agreement, and this cannot be separated from the principle of limited court involvement because it is still within the scope of the arbitration agreement. At the end of this study, the author concluded that there was a real judge's mistake in deciding the disputes of the parties in the case above. This research is expected to increase the readers' insight about the principle of the limited court involvement as well as a reflection of applicable positive law. Keywords: principles of limited court involvement, arbitration, district courts AbstrakUndang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa secara tegas menyatakan dalam Pasal 11 ayat (2) menyebutkan bahwa Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak akan campur tangan di dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase, kecuali dalam hal-hal tertentu yang ditetapkan dalam Undang-undang ini. Hal ini merupakan dasar dari prinsip limited court involvement yang membatasi kewenangan pengadilan dalam memutuskan suatu perkara. Namun demikian, pada prakteknya masih ditemukan Pengadilan Negeri yang memutuskan perkara meskipun terdapat klausul arbitrase dalam perjanjian para pihak. Selain kerahasiaan para pihak yang terkuak dalam Pengadilan, kepastian hukum tentang prinsip limited court involvement ini pun tidak berjalan. Penulis mengangkat dua permasalahan dari penelitian ini yaitu : a.Bagaimana penerapan prinsip limited court involvement dalam lembaga pengadilan di Indonesia?; b. Bagaimana kedudukan hukum Putusan Pengadilan terhadap prinsip limited court involvement arbitrase (Studi Kasus Putusan No. 238.PK/Pdt/2014)? Dalam penelitian ini penulis memakai metode penulisan hukum yuridis-normatif yang disertai bahan hukum primer dan sekunder. Berdasarkan hasil penelitian, penulis mendapatkan bahwa permasalahan yang terjadi antara para pihak merupakan satu kesatuan dalam perjanjian arbitrase, dan hal ini tidak dapat dipisahkan dengan prinsip limited court involvement karena masih dalam ruang lingkup perjanjian arbitrase. Di akhir penelitian ini, penulis menyimpulkan bahwa terdapat kekeliruan hakim yang nyata dalam memutuskan sengketa para pihak dalam perkara diatas. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pembaca tentang prinsip limited court involvement serta menjadi refleksi hukum positif yang berlaku. Kata kunci: prinsip limited court involvement, arbitrase, pengadilan negeri

Page 14 of 52 | Total Record : 519

 12   13   14   15   16 

Filter by Year

2003 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 22, No 3 (2025): LEX JURNALICA Vol 22, No 2 (2025): LEX JURNALICA Vol 22, No 1 (2025): LEX JURNALICA Vol 21, No 3 (2024): LEX JURNALICA Vol 21, No 2 (2024): LEX JURNALICA Vol 21, No 1 (2024): LEX JURNALICA Vol 20, No 3 (2023): LEX JURNALICA Vol 20, No 2 (2023): LEX JURNALICA Vol 20, No 1 (2023): LEX JURNALICA Vol 19, No 3 (2022): LEX JURNALICA Vol 19, No 2 (2022): Lex Jurnalica Vol 19, No 1 (2022): LEX JURNALICA Vol 18, No 3 (2021): LEX JURNALICA Vol 18, No 2 (2021): LEX JURNALICA Vol 18, No 1 (2021): LEX JURNALICA Vol 17, No 3 (2020): Lex Jurnalica Vol 17, No 2 (2020): Lex Jurnalica Vol 17, No 1 (2020): Lex Jurnalica Vol 16, No 3 (2019): Lex Jurnalica Vol 16, No 2 (2019): LEX JURNALICA Vol 16, No 1 (2019): Lex Jurnalica Vol 15, No 3 (2018): Lex Jurnalica Vol 15, No 2 (2018): Lex Jurnalica Vol 15, No 1 (2018): Lex Jurnalica Vol 14, No 3 (2017): Lex Jurnalica Vol 14, No 2 (2017): Lex Jurnalica Vol 14, No 1 (2017): Lex Jurnalica Vol 13, No 3 (2016): Lex Jurnalica Vol 13, No 2 (2016): LEX JURNALICA Vol 13, No 1 (2016): Lex Jurnalica Vol 12, No 3 (2015): Lex Jurnalica Vol 12, No 2 (2015): Lex Jurnalica Vol 12, No 1 (2015): Lex Jurnalica Vol 11, No 2 (2014): Lex Jurnalica Vol 11, No 1 (2014) Vol 10, No 3 (2013) Vol 10, No 2 (2013) Vol 10, No 1 (2013) Vol 9, No 3 (2012) Vol 9, No 1 (2012) Vol 8, No 3 (2011) Vol 8, No 2 (2011) Vol 8, No 1 (2010) Vol 7, No 3 (2010) Vol 7, No 2 (2010) Vol 7, No 1 (2009) Vol 6, No 3 (2009) Vol 6, No 2 (2009) Vol 6, No 1 (2008) Vol 5, No 3 (2008) Vol 5, No 2 (2008) Vol 5, No 1 (2007) Vol 4, No 3 (2007) Vol 4, No 2 (2007) Vol 4, No 1 (2006) Vol 3, No 3 (2006) Vol 3, No 2 (2006) Vol 3, No 1 (2005) Vol 2, No 3 (2005) Vol 2, No 2 (2005) Vol 2, No 1 (2004) Vol 1, No 3 (2004) Vol 1, No 2 (2004) Vol 1, No 1 (2003) More Issue