cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
Jl.Terusan Arjuna , Tol Tomang - Kebun Jeruk Jakarta 11510
Location
Kota adm. jakarta barat,
Dki jakarta
INDONESIA
Lex Jurnalica (Ilmu Hukum)
Published by Universitas Esa Unggul
ISSN : 18580262     EISSN : 18580262     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Lex Jurnalica adalah jurnal ilmiah yang memuat tulisan penelitian dan non penelitian dalam bidang ilmu Hukum, yang diterbitkan oleh Pusat Pengelola Jurnal Ilmiah UEU. Jurnal ini terbit 3 (tiga) kali dalam setahun yaitu pada bulan April, Agustus dan Desember.
Arjuna Subject : -
Articles 519 Documents
 11   12   13   14   15 
PERLINDUNGAN TERHADAP PIHAK KETIGA ATAS KETENTUAN PERMODALAN PERSEROAN TERBATAS (PT) BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN MODAL DASAR PERSEROAN TERBATAS (PT)
Lex Jurnalica Vol 16, No 1 (2019): Lex Jurnalica
Publisher : Lex Jurnalica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractGoverment Regulation Number 29 of 2016 concerning on Amandement of Authorized Capital In The Limited Liability Company has changed the provision authorized capital in the limited liability company which basically determined the lowest is IDR 50.000.000,- (fifthy milion rupiah)  and the nominal changed based on the agreement of each founder. The background of it distortion is that the goverment’s objective to make easier to do business and investment particularly for the beginer entepreneur, thus to respect for the freedom to contract principal. This research is having objective to discover the protection for the third party regarding the amandement of authorized capital in the limited liability company after the implementation Goverment Regulation Number 29 of 2016 concerning on Amandement of Authorized Capital In The Limited Liability Company. This research will using the method of literature reseacrh within juridical normative approach, conducted by elaborating toward the main problem and then giving solution for it problem. Based on the result of this research, discovered that the protection for the third party is being unprotected and also the third party has no legal certainty. Therefore, this necassary to make harmonious among Goverment Regulation Number 29 of 2016 concerning on Amandement Authorized Capital In The Limited Liability Company and Indonesia Law Number 40 of 2007 concerning on Limited Liability Company. Keywords: the third party, limited liability company, authorized capital. AbstrakPeraturan Pemerintah (PP) Nomor 29 tahun 2016 tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas (PT) telah merubah ketentuan modal dasar PT yang semula ditentukan paling sedikit Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) menjadi diserahkan sepenuhnya kepada kesepakatan para pendiri.  Penyimpangan ini dilatarbelakangi oleh keinginan pemerintah untuk memberikan kemudahan berusaha dan berinvestasi khususnya bagi pengusaha pemula serta penghormatan kepada asas kebebasan berkontrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan terhadap pihak ketiga atas perubahan modal dasar PT setelah dikeluarkannya PP Nomor 29 Tahun 2006 tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas.  Metode penelitian yang akan digunakan adalah dengan penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif, dengan melakukan pemaparan atas pokok permasalahan yang ditimbulkan untuk kemudian memberikan solusi atas permasalahan tersebut. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Perlindungan terhadap pihak ketiga menjadi tidak terlindungi dan pihak ketiga tidak memperoleh kepastian hukum.   Untuk itu perlu adanya penyelarasan antara PP Nomor 29 Tahun 2006 tentang Modal Dasar Perseroan Terbatas dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Kata kunci:  pihak ketiga, perseroan terbatas, modal dasar.
PROSES PEMBERIAN GANTI RUGI TERHADAP PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM
Lex Jurnalica Vol 16, No 1 (2019): Lex Jurnalica
Publisher : Lex Jurnalica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractLand is a very vital component for social sustainability, especially public land in relation to the social functions of the land it has. In this case, not infrequently the social function has logical consequences. For example, problems related to the release of private land are then used for social purposes. To obtain this land, the role of the government is very necessary because sometimes the land will be established or the building belongs to the people, so that it must go through the government, namely by revoking land rights and freeing land rights. this matter the government must be able to carry out its functions properly and correctly. This development is carried out for the prosperity of the people. The government in solving various problems relating to land, not the people must heed the principles of law but also must pay attention to social welfare, the principle of order and humanitarian principles so that the land problem does not develop into unrest which disrupts the stability of society. However, the social function of land rights is often exploited by individual authorities who have certain interests. Where in carrying out these social functions, especially from the government often ridden by certain elements realized or not realized by the government so that the people are always sacrificed their rights, and even so permitted to be considered not violating the rights to people's land by making social functions as a shield, even the people who are positioned as rights do not support the social function of the land. Keywords: Land acquisition, public interest, social function AbstrakTanah merupakan komponen yang sangat vital bagi kelangsungan sosial,khususnya tanah publik kaitannya dengan fungsi sosial tanah yang dimilikinya.Dalam hal ini, tak jarang fungsi sosial tersebut memiliki konsekuensi logis.Misalnya saja permasalahan yang berhubungan dengan pelepasan tanah pribadiuntuk kemudian dimanfaatkan bagi kepentingan sosial. Untuk memperoleh tanahini peranan pemerintah sangat diperlukan karena terkadang tanah yang akandidirikan atau bangunan tersebut adalah milik rakyat, sehingga untukmemperolehnya harus melalui pemerintahan yaitu dengan cara pencabutan hak atas tanah dan pembebasan hak atas tanah.Peranan pemerintah atas tanah dalam rangkapembangunansangatpentingsekalisehinggadalamhalinipemerintahharusdapatmenjalankanfungsinyadengan baik dan benar.Pembangunan ini dilaksanakan untuk kemakmuran rakyat. Pemerintah dalam memecahkan berbagai masalah yang berkenaan dengan tanah, bukan sajaharus mengindahkan prinsip-prinsip hukum akan tetapi juga harusmemperhatikan kesejahteraan sosial, azas ketertiban dan azas kemanusiaan agar masalah pertanahan tersebut tidak berkembang menjadi keresahan yang mengganggu stabilitasmasyarakat.Namun,fungsisosialhakatastanahseringdimaanfaatkanolehoknum-oknumpenguasayangmempunyai kepentingan-kepentingan tertentu. Dimanadalam menjalankan fungsi sosial tersebut, khususnya dari pihak pemerintahsering kali ditunggangi oleh oknum tertentu disadari maupun tidak disadari olehpemerintahsehinggarakyatselaluterkorbankanhaknya,dan bahkan dipolessedemikian rupa izinnya supaya dianggap tidak melanggar hak atas tanah rakyatdengan menjadikan fungsi sosial sebagai tameng, bahkan hak rakyat yang adadiposisikan sebagai hak yang tidak mendukung fungsi sosialnya tanah. Kata kunci : Pengadaan tanah, kepentingan umum, fungsi sosial,-fareast-font-family: "Times New Roman";mso-ansi-language:EN-US'>  Kata kunci: putusan berbasis dogmatik, teori, asas hukum
STATUS HUKUM TENTARA ANAK DALAM KONFLIK BERSENJATA BERDASARKAN KONVENSI JENEWA TAHUN 1949 DAN KONVENSI HAK ANAK TAHUN 1989 (SUATU TINJAUAN NORMATIF)
Lex Jurnalica Vol 16, No 1 (2019): Lex Jurnalica
Publisher : Lex Jurnalica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractArmed conflict or known as "war" is a phenomenon that has occurred for hundreds of years ago and not even known when exactly the war took place. In every war, there is action which is very cruel and contrary to human values. One of the actions which also often occurs is the recruitment of children in armed conflict or commonly known as a child soldier. In the regulation of child soldiers there are differences in the age status between the Geneva Conventions of 1949 and their Additional Protocols and the Convention on the Rights of the Child 1989 and the Optional Protocol. The differences in age settings can affect legal protection efforts when the status of a child has become combatants, as well as enforcement of International Law when a subject of International Law commits human rights violations and war crimes. This research is normative research. The purposes of this research determine the legal status of child soldiers in armed conflict based on the Geneva Conventions 1949 and the Convention on the Rights of the Child 1989, and determine the efforts to protect children who become child soldiers in armed conflicts based on the perspective of International Law. From the results of the analysis, the authors conclude that firstly, in terms of the time of enactment, the time of the war, International Humanitarian Law is a lex specialis of International Human Rights Law, then the rules used during armed conflict are the Geneva Conventions of 1949 and the Additional Protocols. The legal status of child soldiers in armed conflict in terms of their relation to the age limit is not less than 15 years so that children who have met the age requirements can be treated as combatants with special treatment. Secondly, if a country that uses children into armed conflict has ratified Additional Protocol 1977 and the Convention on the Rights of the Child 1989, then there must be clear punishment from national law in that country, but if national law cannot be enforced, the case of children involvement in armed conflict can be submitted to the International Criminal Court. In the event that a country has not ratified the regulation, the state must immediately ratify so that a country's national law in protecting children's rights can be enforced. Countries that do not want or have not ratified the Rome Statute or even committed the crime before the Rome Statute came into force, the perpetrators of these crimes can still be prosecuted because the prohibition on the recruitment of children in armed conflict is an international custome. Keywords: child soldiers, armed conflict, international law AbstrakKonflik bersenjata atau biasa yang dikenal dengan sebutan “perang” merupakan fenomena yang telah terjadi sejak ratusan tahun lalu bahkan tidak diketahui dengan pasti kapan sebenarnya perang itu terjadi. Dalam setiap perang terjadi tindakan-tindakan yang sangat kejam dan bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Salah satu tindakan yang juga sering terjadi adalah perekrutan anak dalam konflik bersenjata atau biasa dikenal dengan tentara anak (child soldier). Dalam pengaturan tentara anak terdapat perbedaan status umur antara Konvensi Jenewa 1949 beserta Protokol Tambahannya dengan Konvensi Hak Anak 1989 beserta Optional Protokolnya. Atas perbedaan pengaturan umur tersebut dapat mempengaruhi upaya perlindungan hukum saat status anak telah menjadi kombatan serta penegakan Hukum Internasional pada saat suatu subjek Hukum Internasional melakukan pelanggaran hak asasi manusia maupun kejahatan perang. Penelitian ini merupakan penelitian normatif. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui status hukum tentara anak dalam konflik bersenjata berdasarkan Konvensi Jenewa Tahun 1949 dan Konvensi Hak Anak Tahun 1989 serta mengetahui upaya perlindungan anak yang menjadi tentara anak dalam konflik bersenjata berdasarkan perspektif Hukum Internasional. Dari hasil analisis, penulis menyimpulkan bahwa pertama, dalam hal waktu pemberlakuannya, yaitu saat terjadinya perang, maka Hukum Humaniter Internasional merupakan lex specialis dari Hukum Hak Asasi Manusia Internasional, maka peraturan yang digunakan saat konflik bersenjata berlangsung adalah Konvensi Jenewa Tahun 1949 beserta Protokol Tambahannya. Status hukum tentara anak dalam konflik bersenjata dalam hal kaitannya dengan batasan umur adalah tidak kurang dari 15 tahun sehingga anak yang telah memenuhi persyaratan secara umur tersebut dapat diberlakukan sebagai kombatan dengan perlakuan khusus. Kedua, apabila suatu negara yang menggunakan anak ke dalam konflik bersenjata telah meratifikasi Protokol Tambahan Tahun 1977 dan Konvensi Hak Anak Tahun 1989, maka harus ada tindakan hukuman yang jelas dari hukum nasional di negara tersebut, namun bila hukum nasional tidak dapat ditegakkan, maka kasus pelibatan anak dalam konflik bersenjatadapat diajukan ke Mahkamah Pidana Internasional. Dalam hal ada negara yang belum meratifikasi peraturan tersebut, maka negara harus segera meratifikasi agar hukum nasional suatu negara dalam melindungi hak-hak anak dapat ditegakkan. Negara yang tidak mau atau belum meratifikasi Statuta Roma atau bahkan kejahatan tersebut dilakukan sebelum Statuta Roma diberlakukan, maka para pelaku kejahatan tersebut masih dapat dituntut dikarenakan larangan perekrutan anak dalam konflik bersenjata sudah merupakan kebiasaan internasional. Kata kunci:  tentara anak, konflik bersenjata, hukum internasional
IMPLIKASI HUKUM DALAMINDUSTRI BANK PERKREDITAN RAKYATDITINJAU DARI PERKEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI DALAMLAYANAN KEUANGAN BAGI MASYARAKAT
Lex Jurnalica Vol 16, No 1 (2019): Lex Jurnalica
Publisher : Lex Jurnalica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractThe development of information technology at present is felt very quickly by various ordinary people or industry circles. It is so easy for people to communicate both domestically and abroad and require very efficient costs in the past. No exception with financial services both in collecting third party funds, payment traffic services between the banking industry and in lending from financial institutions to their expenditures. Likewise for industries, Rural Banks, which until now still have a lot of space, payment traffic in Law Number 10 of 1998 or Financial Services Authority Regulation Number 20 / POJK 03/2014 concerning People's Credit Banks. The method of return uses the Literature Writing Method by analyzing existing library materials. In analyzing this revision, it is expected that the Authority or Practitioner can provide changes to the rules for the Rural Bank industry in accordance with and in line with POJK number 19 / POJK 03 of 2014 concerning Officeless Financial Services, 2017 Bank Indonesia Regulation Number 19/8 PBI concerning National Payment Gate through POJK number 77 / POJK 01 of 2016 concerning Money Borrowing Services based on Information Technology. The conclusion of this study is the facts released for the BPR industry that are approved by industry regulations that must be applied on the other side of the financial services industry in the regulated banking sector. Keywords: Credit, technology, information. AbstrakPerkembangan teknologi informasi pada saat sekarang dirasakan sangat cepat oleh berbagai kalangan baik rakyat biasa ataupun kalangan industri. Begitu mudahnya orang melakukan komunikasi baik di dalam negeri ataupun keluar negeri dan tentunya dengan biaya yang sangat efisien dibanding pada masa lalu. Tidak terkecuali dengan layanan keuangan baik dalam penghimpunan dana pihak ketiga, layanan lalu lintas pembayaran antar industri perbankan ataupun dalam penyaluran kredit dari lembaga keuangan kepada nasabah-nasabahnya. Begitu pula bagi industri Bank Perkreditan Rakyat , yang sampai saat ini masih banyak seperangkat aturan membatasi ruang gerakdalam lalu lintas pembayaran di dalam UU Perbankan Nomor 10 tahun 1998 atau Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20 / POJK 03 / tahun 2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat. Metode penulisan menggunakan Metode Penulisan Kepustakaan dengan cara mengadakan analisa terhadap bahan-bahan pustaka yang ada. Dalam analisa di dalam penulisan ini diharapkan pihak Otoritas atau Praktisi dapat memberikan perubahan aturan bagi industri Bank Perkreditan Rakyat sehingga sesuai dan selaras dengan POJK nomor 19 /POJK 03 tahun 2014 tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor, Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/8/ PBI tahun 2017 tentang Gerbang Pembayaran Nasionalataupun POJK nomor 77 / POJK 01 tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang berbasis Teknologi Informasi. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa tidaklah efisien bagi industri BPR apabila berbagai aturan pembatasan gerak industri masih diberlakukan sedangkan di sisi lain industri layanan keuangan di luar perbankan sudah sedemikian leluasa menjalankan fungsi perbankan meskipun bukan mengantongi izin mendirikan izin usaha Perbankan Kata kunci : Kredit, teknologi, informasi.
PLUSES AND MINUSES FOR INDONESIA IN DECIDING WHETHER TO RATIFY THE MADRID PROTOCOL CONCERNING THE INTERNATIONAL REGISTRATION OF TRADE MARK
Lex Jurnalica Vol 16, No 1 (2019): Lex Jurnalica
Publisher : Lex Jurnalica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractThis research examines the issues related to the ratify the Madrid Protocol concerning the International registration of trade mark. This research will examines how the impact of ratification of Madrid System would not only for Indonesian IP consultants, but also the income of the state would be lost if Indonesia joint with the Madrid System. The phenomenon above has risen some questions as to whether the system of international registration marks should be adopted by Indonesia or not. This paper tries to analyze and identify the inter national registration system based on Madrid Agreement and the Protocol, including their problems related to their implementation in Indonesia. The methodology is normative juridical of which the result of this research are the problem is not regulated whilst there are some cases reported. The result showed that ratifying international trademark registration Madrid Protocol has advantages and disadvantages for Indonesia. Based on the above discussion, basically Madrid Protocol to increase the competitiveness of the nation but need careful preparation for the run. Necessary steps to be prepared by a mature Indonesian government before joining the Madrid Protocol. Keywords: madrid protocol, trade mark, ratification AbstrakPenelitian ini meneliti masalah-masalah yang berkaitan dengan ratifikasi Protokol Madrid mengenai pendaftaran merek dagang Internasional. Penelitian ini akan mengkaji bagaimana dampak ratifikasi Sistem Madrid tidak hanya untuk konsultan IP Indonesia, tetapi juga pendapatan negara akan hilang jika Indonesia bergabung dengan Sistem Madrid. Fenomena di atas telah menimbulkan beberapa pertanyaan, apakah sistem tanda pendaftaran internasional harus diadopsi oleh Indonesia atau tidak. Makalah ini mencoba menganalisis dan mengidentifikasi sistem registrasi antar nasional berdasarkan Perjanjian Madrid dan Protokol, termasuk masalah mereka terkait dengan implementasinya di Indonesia. Metodologi ini adalah yuridis normatif dimana hasil penelitian ini adalah masalahnya tidak diatur sementara ada beberapa kasus yang dilaporkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meratifikasi pendaftaran merek internasional Protokol Madrid memiliki kelebihan dan kekurangan untuk Indonesia. Berdasarkan pembahasan di atas, pada dasarnya Protokol Madrid untuk meningkatkan daya saing bangsa tetapi perlu persiapan yang matang untuk menjalankannya. Langkah-langkah yang perlu disiapkan oleh pemerintah Indonesia yang matang sebelum bergabung dengan Protokol Madrid. Kata kunci: protokol madrid, merek dagang, ratifikas
PERLINDUNGAN HUKUM MEREK ASING TERKENAL TERHADAP PELANGGARAN MEREK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK
Lex Jurnalica Vol 16, No 1 (2019): Lex Jurnalica
Publisher : Lex Jurnalica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractRegistration without rights often occurs in well-known brands, because well-known brands are usually attached to a reputation that makes certain parties with bad intentions try to gain profits by hitching or piggybacking on the reputation of famous brands. how is the protection of well-known foreign brands against brand violations according to Law Number 15 of 2001 concerning Trademarks. The type of research conducted is normative legal research. Based on the results of previous research and cases of well-known brand violations, it can be concluded that the protection of well-known local and foreign trademarks in Indonesia has not been carried out in accordance with the provisions of the Trademark Law, TRIPs Agreement, and the Paris Convention because there are still violations - violations of well-known brands and unclear parameters regarding the criteria of famous brands themselves. Keywords:Legal protection, foreign brands, violations. AbstrakPendaftaran tanpa hak seringkali terjadi pada merek terkenal, karena pada merek terkenal biasanya melekat suatu reputasi yang membuat pihak tertentu yang beritikad buruk berusaha meraih keuntungan dengan cara mendompleng atau membonceng reputasi merek terkenal. bagaimanakah perlindungan merek asing terkenal terhadap pelanggaran merek menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek. Jenis penelitian yang dilaksanakan adalah penelitian hukum normatif. Berdasarkan dari hasil penelitian dan kasus-kasus pelanggaran merek terkenal yang sudah ada sebelumnya dapat disimpulkan bahwa perlindungan merek dagang terkenal baik lokal maupun asing di Indonesia ini belum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan UU Merek, Persetujuan TRIPs, dan Konvensi Paris hal ini dikarenakan masih terdapatnya pelanggaran - pelanggaran terhadap merek terkenal dan belum jelasnya parameter mengenai kriteria merek terkenal itu sendiri. Kata kunci : Perlindungan hukum, merek asing, pelanggaran.
MENELAAH KESELARASAN PASAL-PASAL DALAM UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DAN AKIBAT HUKUMNYA TERHADAP PENEGAKKAN UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG
Lex Jurnalica Vol 16, No 1 (2019): Lex Jurnalica
Publisher : Lex Jurnalica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractThe problem of human trafficking is not just a domestic problem, but it is also an international problem. Eradication of human trafficking crimes, as known as trafficking, has been covered in an international agreement and has been ratified by many countries, including Indonesia. In Indonesia, this crime is regulated in UU No.21 of 2007 concerning Eradication of Criminal Acts on Human Trafficking. However, there are still legal loopholes in this law, allowing the regulation not to function as expected. There is confusion about the meaning of retribution in Article 1 number 13 with Article 48 paragraph 4. This research is normative with an analytical approach. Furthermore, there will be a heavy duty for the legislature and executive to change this law, so that it can touch the sense of justice of the community. Keywords: UU TPPO, human trafficking, law AbstrakMasalah perdagangan orang tidak menjadi persoalan dalam negeri saja, tetapi merupakan persoalan internasional.Pemberantasan kejahatan perdagangan orang atau yang lebih dikenal dengan human trafiking telah dipayungi dalam sebuah perjanjian internasional dan telah diratifikasi oleh banyak negara, termasuk Indonesia.Di Indonesia sendiri tindak pidana ini diatur dalam UU No.21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.Namun masih ditemukan celah hukum dalam UU ini, sehingga memungkinkan tidak berfungsinya peraturan tersebut sebagaimana yang diharapkan.Terdapat kerancuan makna restribusi dalam Pasal 1 angka 13 dengan Pasal 48 ayat 4.Penelitian ini bersifat normatif dengan pendekatan analitis.Selanjutnya akan ada tugas yang cukup berat bagi legislatif dan eksekutif untuk mengubah UU ini, sehingga dapat menyentuh rasa keadilan masyarakat. Kata kunci: UU TPPO, perdagangan orang, hukum
PERAN ORANG TUA DALAM UPAYA PENCEGAHAN PERNIKAHAN DINI
Lex Jurnalica Vol 16, No 1 (2019): Lex Jurnalica
Publisher : Lex Jurnalica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractMarriage is generally carried out by adults without regard to profession, ethnicity, rich or poor, etc. According to the Head of the Division of Protection of Women and Children from the Social Service in Kulon Progo, there are 36 early marriages throughout 2017. This number is indeed lower than the previous year , namely 43 similar marriages in 2016 and 46 throughout 2015. These figures indicate that the number of early marriages is quite significant. Even though early marriage has a bad impact for young people who are not yet ready, such as domestic violence, psychological problems, economic problems, health problems. This then makes the writer interested in discussing early marriage prevention efforts. As for what you want to discuss is how is the role of parents in an effort to prevent early marriage? this study uses normative research methods or also known as library research legal research (library research). In conclusion, parents have a very important role in efforts to prevent early marriage. Keywords: role, parents, early marriage                     AbstrakPerkawinan pada umumnya dilakukan oleh orang dewasa dengan tidak memandang profesi, suku bangsa, kaya atau miskin, dan sebagainya Menurut Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Dinas Sosial di Kulon Progo, terdapat 36 pernikahan dini sepanjang 2017. Jumlah ini memang lebih rendah dari tahun sebelumnya, yakni 43 pernikahan serupa pada 2016 dan 46 sepanjang 2015. Angka-angka tersebut menunjukkan bahwa pernikahan dini jumlah cukup signifikan. Padahal pernikahan dini membawa dampak yang kurang baik pula bagi muda-mudi yang belum siap benar, seperti masalah KDRT, masalah psikologi, masalah ekonomi, masalah kesehatan. Hal inilah yang kemudian membuat penulis tertarik untuk membahas upaya pencegahan pernikahan dini. Adapun yang ingin dibahas adalah mengenai bagaimana peran orangtua dalam upaya mencegah pernikahan dini? penelitian ini menggunakan metode penelitian normative atau juga dikenal dengan penelitian hukum library research (penelitian kepustakaan). Kesimpulannya, orang tua memiliki peran yang sangat utama dalam upaya pencegahan pernikahan dini. Kata kunci: peran, orang tua, pernikahan dini
STUDI KOMPARATIF TENTANG PERAN DAN KEDUDUKAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT MASA ORDE BARU DAN MASA REFORMASI 1999
Lex Jurnalica Vol 16, No 1 (2019): Lex Jurnalica
Publisher : Lex Jurnalica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractThe purpose of this research is, first, to determine the position and role of the Assembly in the New Order and the Reform Era. Second, explore various constitutional practices that are relevant to the position and role of the Assembly in the New Order and the Reform Era.The research process is done through literature research and study, any data used is secondary data. Furthermore, the data were analyzed using qualitative approach adapted to the formulation of the problems in this study and is based on a theoretical framework that has been compiled. The analysis process is done by first classifying the data through an inventory of the various provisions of the 1945 Constitution and other legislation relating to the status and role of the Assembly, in which then historically compared with data and theories that relevant to the subject. The next step is put data in a systematic order that has been classified, which becamethe. basis of the conclusions and suggestions.The results of this study indicate, first, under Article 1 Paragraph (2) of the 1945 Constitution, the Assembly serves as the highest state institution in the New Order with the various authorities as provided in Article 3, Article 6 Paragraph (2), Article 9 and Article 37 of the 1945 Constitution. Nevertheless, the Assembly cannot play the role of implementing the people's sovereignty as a result of the President's authority to appoint the majority members of the Assembly so that it affects the institutional independence. Second, the reform event has encouraged series of shifting in the position and role of the Assembly. Based on an amendment to Article 2 Paragraph (1) of the 1945 Constitution, the Assembly no longer serves as the highest state institution. The role of the Assembly was no longer as the executor of the people's sovereignty. Despite the decline in the position, the role of the Assembly increased proportionally to the scope of authority and the new position. Third, the basic problem of weakening the role of the Assembly in the New Order is not only derived from the 1945 Constitution’s internal boundaries, but also deviation of constitutional practice in the New Order. Keyword: comparative, position, roleAbstrakTujuan penilitian ini adalah, pertama, untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan dan peran MPR pada masa Orde Baru dan Reformasi. Kedua, menelusuri berbagai praktik ketatanegaraan yang relevan terhadap kedudukan dan peran MPR pada masa Orde Baru dan Reformasi. Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif. Proses penelitian dilakukan melalui penelitian kepustakaan atau studi literatur, data yang dipergunakan pun adalah data sekunder. Selanjutnya, data hasil penelitian dianalisis menggunakan pendekatan kualititatif disesuaikan dengan rumusan permasalahan dalam penelitian ini dan didasarkan pada kerangka teori yang telah disusun. Proses analisis dilakukan dengan terlebih dahulu mengklasifikasikan data melalui inventarisasi berbagai ketentuan dalam UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan kedudukan dan peran MPR serta selanjutnya dikomparasikan dengan data historis dan teori yang relevan dengan objek yang diteliti. Langkah berikutnya adalah mensistematisasi data yang telah terklasifikasi. Hasil penelitian ini menunjukkan: Pertama, berdasarkan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945, pada masa Orde Baru MPR berkedudukan sebagai lembaga tertinggi negara. Kendati demikian, MPR tidak dapat memainkan peranan pelaksana kedaulatan rakyat akibat kewenangan Presiden mengangkat sebagian anggota MPR sehingga berpengaruh pada independensi kelembagaan. Kedua, pada Reformasi tahun 1999 meski kedudukan MPR secara konstitusional belum berubah, MPR lebih mampu menjalankan perannya. Hal itu dikarenakan oleh perubahan sistem kepartaian menjadi multi partai dan sistem pemilu yang lebih terbuka. Kata kunci: Komparasi, kedudukan, peran
MODEL IMPLEMENTASI BANTUAN HUKUM ORANG MISKIN BAGI PENCARI KEADILAN
Lex Jurnalica Vol 16, No 1 (2019): Lex Jurnalica
Publisher : Lex Jurnalica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractThe principle of the presumption of innocence is the principle of article 39 Magna Charta-1215, for the sake of the realization of an honest, fair and impartial judicial process. In addition to the presumption of innocence rights, a suspect and defendant in modern procedural law is to obtain legal assistance, where legal assistance has an important position in the justice system, especially legal assistance for suspects and defendants who are classified as people or groups of poor people, where legal assistance is provided free of charge. In fact, there were many irregularities in the implementation of the provision of legal assistance. therefore it is necessary to know about the implementation of legal assistance for people or groups of poor people for justice seekers and processes and inhibiting factors for their implementation. This legal research uses a form of descriptive normative legal research. The conclusion obtained from this study is that the implementation of legal assistance for citizens seeking justice in criminal cases has not been implemented properly. Deviations can still be found at the stage of examination of suspects at the level of investigation at the police station and at the stage of the defendant's examination at the district court. Keywords:Legal aid, poor people, justice seekers. AbstrakAsas praduga tak bersalah merupakan prinsip dari pasal 39 Magna Charta-1215, demi terwujudnya proses peradilan yang jujur, adil dan tidak memihak. Selain hakperlakuan asas praduga tak bersalah, seorang Tersangka dan terdakwadalam hukum acara modern adalahuntuk memperoleh bantuan hukum, dimana bantuan hukum memiliki kedudukan yang cukup penting dalam sistem peradilan,khususnya bantuan hukum bagi tersangka dan terdakwa yang tergolong sebagai orang atau kelompok orang miskin, dimana bantuan hukum diberikan secara cuma-cuma. Faktanya, ditemukan banyak penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum. oleh sebab itu perlu diketahui mengenai implementasi bantuan hukum bagi orang atau kelompok orang miskin bagi pencari keadilan dan proses serta faktor-faktor penghambat pelaksanaannya. Penelitian hukum ini menggunakan bentuk penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif. Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah bahwa implementasi bantuan hukum bagi warganegara pencari keadilan dalam perkara pidana belum dapat diimplementasikan dengan baik. Penyimpangan-penyimpangan masih dapat ditemukan pada tahap pemeriksaan tersangka ditingkat penyidikan di polres dan pada tahap pemeriksaan terdakwa di sidang pengadilan negeri. Kata kunci:Bantuan hukum, orang miskin, pencari keadilan

Page 13 of 52 | Total Record : 519

 11   12   13   14   15 

Filter by Year

2003 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 22, No 3 (2025): LEX JURNALICA Vol 22, No 2 (2025): LEX JURNALICA Vol 22, No 1 (2025): LEX JURNALICA Vol 21, No 3 (2024): LEX JURNALICA Vol 21, No 2 (2024): LEX JURNALICA Vol 21, No 1 (2024): LEX JURNALICA Vol 20, No 3 (2023): LEX JURNALICA Vol 20, No 2 (2023): LEX JURNALICA Vol 20, No 1 (2023): LEX JURNALICA Vol 19, No 3 (2022): LEX JURNALICA Vol 19, No 2 (2022): Lex Jurnalica Vol 19, No 1 (2022): LEX JURNALICA Vol 18, No 3 (2021): LEX JURNALICA Vol 18, No 2 (2021): LEX JURNALICA Vol 18, No 1 (2021): LEX JURNALICA Vol 17, No 3 (2020): Lex Jurnalica Vol 17, No 2 (2020): Lex Jurnalica Vol 17, No 1 (2020): Lex Jurnalica Vol 16, No 3 (2019): Lex Jurnalica Vol 16, No 2 (2019): LEX JURNALICA Vol 16, No 1 (2019): Lex Jurnalica Vol 15, No 3 (2018): Lex Jurnalica Vol 15, No 2 (2018): Lex Jurnalica Vol 15, No 1 (2018): Lex Jurnalica Vol 14, No 3 (2017): Lex Jurnalica Vol 14, No 2 (2017): Lex Jurnalica Vol 14, No 1 (2017): Lex Jurnalica Vol 13, No 3 (2016): Lex Jurnalica Vol 13, No 2 (2016): LEX JURNALICA Vol 13, No 1 (2016): Lex Jurnalica Vol 12, No 3 (2015): Lex Jurnalica Vol 12, No 2 (2015): Lex Jurnalica Vol 12, No 1 (2015): Lex Jurnalica Vol 11, No 2 (2014): Lex Jurnalica Vol 11, No 1 (2014) Vol 10, No 3 (2013) Vol 10, No 2 (2013) Vol 10, No 1 (2013) Vol 9, No 3 (2012) Vol 9, No 1 (2012) Vol 8, No 3 (2011) Vol 8, No 2 (2011) Vol 8, No 1 (2010) Vol 7, No 3 (2010) Vol 7, No 2 (2010) Vol 7, No 1 (2009) Vol 6, No 3 (2009) Vol 6, No 2 (2009) Vol 6, No 1 (2008) Vol 5, No 3 (2008) Vol 5, No 2 (2008) Vol 5, No 1 (2007) Vol 4, No 3 (2007) Vol 4, No 2 (2007) Vol 4, No 1 (2006) Vol 3, No 3 (2006) Vol 3, No 2 (2006) Vol 3, No 1 (2005) Vol 2, No 3 (2005) Vol 2, No 2 (2005) Vol 2, No 1 (2004) Vol 1, No 3 (2004) Vol 1, No 2 (2004) Vol 1, No 1 (2003) More Issue