cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
Jl.Terusan Arjuna , Tol Tomang - Kebun Jeruk Jakarta 11510
Location
Kota adm. jakarta barat,
Dki jakarta
INDONESIA
Lex Jurnalica (Ilmu Hukum)
Published by Universitas Esa Unggul
ISSN : 18580262     EISSN : 18580262     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Lex Jurnalica adalah jurnal ilmiah yang memuat tulisan penelitian dan non penelitian dalam bidang ilmu Hukum, yang diterbitkan oleh Pusat Pengelola Jurnal Ilmiah UEU. Jurnal ini terbit 3 (tiga) kali dalam setahun yaitu pada bulan April, Agustus dan Desember.
Arjuna Subject : -
Articles 519 Documents
 17   18   19   20   21 
MEMPERTIMBANGKAN CONSTITUTIONAL COMPLAINT SEBAGAI KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI
Lex Jurnalica Vol 14, No 1 (2017): Lex Jurnalica
Publisher : Lex Jurnalica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractConstitutional court is a state institution was derived from reformation. The existence of Constitutional court is in the third of constitution alteration by means of article 24 C. In the article 24 C section (1), Constitutional court’s authority limitatively was defined into four categories namely: review the act towards constitution, cut off the legal action of the state institution’s authority in which it was originated from the constitution, cut off the dispersion of political parties and round out the legal action of general elections. The development of public institutions lately seems to push Constitutional court doing the expansion of authority on the Constitutional Complaint. It clearly seen from the violation of citizen’s constitutional right doing by public institution. At this time, constitutional complaint is handled by the review of act toward the constitution because there is no legal remedy of this case. Keywords: Constitutional court, constitutional complain Abstrak Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga negara hasil reformasi. Kehadiran Mahkamah Konstitusi terjadi pada perubahan ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 melalui Pasal 24C. Dalam Pasal 24C ayat (1) kewenangan Mahkamah Konstitusi secara limitatif dirumuskan yaitu: Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan penyelesaian sengketa pemilihan umum. Perkembangan ketatanegaraan belakangan ini seakan memaksa Mahkamah Konstitusi untuk memperluas kewenangannya dalam hal Constitutional Complaint atau dapat juga disebut dengan Pengaduan Konstitusional. Kebutuhan ini dapat dilihat pada banyaknya lembaga publik yang melanggar hak konstitusional warga negara melalui perbuatan lembaga publik. Namun wadah untuk pengaduan ini masih belum ada, hanya saja untuk saat ini untuk kepentingan pewadahan Constitutional Complaint dibungkus melalui pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar.Kata kunci: Mahkamah Konstitusi, constitutional complaint.
MEDIASI SOSIAL DALAM MENYELESAIKAN KONFLIK LAHAN MILIK MASYARAKAT ADAT DI INDONESIA
Lex Jurnalica Vol 14, No 1 (2017): Lex Jurnalica
Publisher : Lex Jurnalica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractThe emergence of conflicts lands of indigenous peoples in Indonesia due to the lack of government attention to the existence of indigenous peoples. All lands occupied by indigenous communities had many converted to the production of land belonging to the corporation. This gives rise to jealousy and a sense of injustice within the indigenous peoples as a result of the land is minimal perceived by the people around. As a result of social conflict arises. To handle social conflicts that need to be empowered and the role of traditional leaders as a social mediator. The participation of traditional leaders is very important because indigenous people are more likely to hear and obey the words and decisions of traditional leaders.Keywords: social conflict, indigenous lands, social mediation  AbstrakMunculnya konflik lahan milik masyarakat adat di Indonesia disebabkan kurangnya perhatian pemerintah terhadap keberadaan masyarakat adat. Lahan-lahan yang semua dikuasai oleh komunitas adat telah banyak yang beralih fungsi menjadi lahan-lahan produksi milik korporasi. Hal ini menimbulkan kecemburuan dan rasa ketidakadilan didalam masyarakat adat karena hasil dari lahan tersebut dirasakan minim oleh masyarakat sekitar. Akibatnya muncul konflik sosial. Untuk menangani konflik sosial maka perlu diberdayakan peran serta tokoh-tokoh adat sebagai mediator sosial. Peran serta tokoh adat sangat penting karena masyarakat adat lebih cenderung mendengar dan mematuhi tutur kata dan keputusan dari tokoh adat.Kata kunci: konflik sosial, lahan adat , mediasi sosial
PERALIHAN HAK DALAM JUAL BELI HAK ATAS TANAH (Suatu Tinjauan terhadap Perjanjian Jual Beli dalam Konsep Hukum Barat dan Hukum Adat dalam Kerangka Hukum Tanah Nasional)
Lex Jurnalica Vol 13, No 3 (2016): Lex Jurnalica
Publisher : Lex Jurnalica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractOwnership of land is the right one material that is important in human life. Along with the increasing human population require soil as a space, then the ownership of the land had been developed, both in the concept of ownership and the laws that govern them. A characteristic of a society, will affect the land law in force in that community. In its development, land law in Indonesia is influenced by some legal systems, the law of the land heritage Dutch colonial government, known as the Western legal, customary land law is a heritage, as well as the National Land Law that was born from the authority of the legislature, Indonesia after independence. In buying and selling land rights, there are two issues that can be studied, the first transition How does the concept of land rights in terms of buying and selling by the National Land Law? second, How Land registration function on the Sale and Purchase according to the National Land Law? By doing normative approaches Library Research (Research Library) and descriptive writing this using secondary data with primary legal materials in the form of legislation, secondary legal materials such as books and scientific papers, as well as tertiary legal materials in the form of a dictionary. Analysis was done using qualitative data analysis method that is both analytical perspective. The conclusion after research is the concept of transitional land rights within the framework of the sale and purchase according to the National Land Law is based on the principles of customary law "Bright and Cash". Thus, the function of land registration in the Sale and Purchase according to the National Land Law is not a condition of transfer of rights, but rather to strengthen and expand the evidence that the transition of the land rights have occurred Keywords: transfer of rights, sale and purchase, land rights AbstrakKepemilikan atas tanah merupakan salah satu hak kebendaan yang cukup penting dalam kehidupan manusia. Seiring dengan meningkatnya populasi manusia yang memerlukan tanah sebagai ruang, maka kepemilikan atas tanah terus mengalami perkembangan, baik secara konsep kepemilikan maupun hukum yang mengaturnya. Karakteristik suatu masyarakat, akan mempengaruhi hukum tanah yang berlaku dalam masyarakat tersebut. Dalam perjalanannnya, hukum tanah di Indonesia dipengaruhi oleh beberapa sistem hukum, yaitu hukum tanah peninggalan pemerintah Kolonial Belanda, yang dikenal dengan hukum Barat, hukum tanah adat yang merupakan warisan leluhur, serta Hukum Tanah Nasional yang lahir dari kewenangan legislasi Negara Indonesia setelah merdeka. Dalam jual beli hak atas tanah, terdapat dua permasalahan yang dapat di kaji, yaitu Bagaimanakah konsep peralihan hak atas tanah dalam kerangka jual beli menurut Hukum Tanah Nasional? Serta Bagaimanakah fungsi Pendaftaran tanah pada Jual Beli menurut Hukum Tanah Nasional?  Dengan melakukan pendekatan normatif yang bersifat Library Research (penelitian Kepustakaan) dan deskriptif, penulisan ini menggunakan data sekunder dengan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder seperti buku-buku maupun karya ilmiah, serta bahan hukum tersier berupa kamus. Analisa dilakukan dengan menggunakan metode analisa data secara kualitatif yang bersifat perspektif analitis. Kesimpulan yangdiperoleh setelah melakukan penelitian adalah konsep peralihan hak atas tanah dalam kerangka jual beli menurut Hukum Tanah Nasional berlandaskan hukum adat yang menganut asas “Terang dan Tunai”. Dengan demikian, Fungsi Pendaftaran tanah pada Jual Beli menurut Hukum Tanah Nasional bukanlah merupakan syarat beralihnya hak, tetapi lebih kepada memperkuat dan memperluas pembuktian bahwa peralihan hak atas tanah tersebut telah terjadi. Kata Kunci: peralihan hak, jual beli, hak atas tanah
PERBEDAAN HUKUM PERBURUHAN DI NEGARA DENGAN SISTEM HUKUM CIVIL LAW DAN COMMON LAW STUDI KASUS SINGAPURA DAN INDONESIA
Lex Jurnalica Vol 13, No 3 (2016): Lex Jurnalica
Publisher : Lex Jurnalica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractIn the field of labor law, there are two kinds of sources of law, namely: an autonomous legal norms and heteronomiclegal norms. The first is the legal provisions stipulated by the parties engaged in a working relationship that is between the workers or Trade Unions with Employers or Employers organizations. For example the Employment Agreement, the Company Regulations and Collective Labor Agreement. The second is the legal provisions stipulated by Third Parties outside the parties engaged in a working relationship. Legislation in the field of labor prevailing in Indonesia, among others, is Law No. 13 of 2003 and Law No. 02 of 2004. If the above legal traditions associated with both types of sources of labor law, it is in those countries that embrace Common Law tradition, the main source of labor laws in general are Autonomous norms. In the countries of the Civil Law legal tradition, in general are heteronomic norms. Labor law is not the kind of law that is neutral and independent, so that the necessary government involvement as a safeguard against the weak position of workers. Singapore (Common Law) have labor laws that the Employment Act 1968. The Employment Act 1968 is a refinement on various ordinances created by the colonial ruler (Britain), which are The Labor Ordonance 1957, The Shop Assistants Employment Ordinance 1957 and The clerck's Employment Ordinance 1957. Keywords: Labor law, civil law, common law, Indonesia, Singapore AbstrakDi bidang Hukum Perburuhan terdapat dua macam sumber hukum yaitu: kaedah hukum otonom dan kaedah hukum heteronom. Yang pertama adalah ketentuan-ketentuan hukum yang ditetapkan oleh para pihak yang terikat dalam suatu Hubungan Kerja yaitu antara buruh atau Serikat Buruh dengan Pengusaha atau Organisasi Pengusaha. Misalnya Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama. Yang kedua adalah ketentuan-ketentuan hukum yang ditetapkan oleh Pihak Ketiga di luar para pihak yang terikat dalam suatu Hubungan Kerja. Peraturan Perundang-undangan di bidang perburuhan yang berlaku di Indonesia, antara lain adalah UU No. 13 Tahun 2003 dan UU No. 02 Tahun 2004.Jika kedua tradisi hukum tersebut di atas dikaitkan dengan kedua jenis sumber hukum perburuhan, maka di negara-negara yang menganut tradisi hukum Common Law, sumber hukum perburuhan yang utama pada umumnya adalah kaedah otonom. Di negara-negara bertradisi hukum Civil Law, pada umumnya kaedah heteronom.Hukum Perburuhan bukanlah jenis hukum yang netral dan independen, sehingga diperlukan keterlibatan pemerintah sebagai upaya perlindungan terhadap buruh yang lemah kedudukannya. Singapura (Common Law) memiliki undang-undang ketenagakerjaan yaitu The Employment Act 1968. The Employment Act 1968 ini merupakan penyempurnaan atas berbagai ordonansi yang dibuat oleh penguasa colonial (Inggris), diantaranya adalah The Labor Ordonance 1957, The Shop Assistants Employment Ordinance 1957 dan The Clerck’s Employment Ordinance 1957. Kata Kunci : Hukum perburuhan, civil law, common law, Indonesia, Singapura
OUTSOURCING PADA PERUSAHAAN OUTSOURCING ASING BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN NOMOR 27 TAHUN 2014
Lex Jurnalica Vol 13, No 3 (2016): Lex Jurnalica
Publisher : Lex Jurnalica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractThe issuance of the Minister of Manpower Regulation No. 27 of 2014, updating the Minister of Manpower and Transmigration Regulation No. 19 of 2012 on the Conditions for Outsourcing the Work Implementation to Other Companies considered to have opportunities to foreign capital inflows into the outsourcing business in Indonesia.  This raises fears of exploitation by workers outsourcing and does not guarantee the protection of the rights of outsourced workers.  The methods used are normative legal research methods analytical descriptive empirical data were obtained through the library and field research (interviews) to the Investment Coordinating Board (BKPM), the Directorate General of PHI and Jamsos Cq . The Conditions of Work Directors of the Ministry of Manpower of the Republic of Indonesia, as well as with the Head of Industrial Relations and Working Conditions in the Government Manpower Services of Bekasi Regency.  The results showed that the issuance of the Minister of Manpower Regulation No. 27 of 2014, will weaken the enforcement and monitoring of workers violations due to the foreign outsourcing companies operating license issued by BKPM, whereas BKPM do not have any labor inspection.  The possible operational license will be returned to the relevant technical agencies (the Ministry of Manpower) through the One Stop in the BKPM.  Keywords:  Outsourcing, the foreign outsourcing company AbstrakTerbitnya Permenaker Nomor 27 Tahun 2014 yang memperbaharui Permenakertrans Nomor 19 Tahun 2012 tentang Syarat-syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain dinilai telah membuka peluang masuknya modal asing ke bisnis outsourcing di Indonesia.  Hal ini menimbulkan kekhawatiran terjadinya peluang eksploitasi terhadap pekerja outsorcing serta tidak menjamin terlindunginya hak-hak pekerja outsourcing.Metode Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif empiris yang bersifat deskriptif analitis sedangkan data diperoleh melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan (wawancara) ke Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Direktorat Jenderal PHI dan Jamsos Cq. Direktur Persyaratan Kerja Kementerian Tenaga Kerja RI, serta dengan Kabid.Hubungan Industrial dan Persyaratan Kerja pada Disnaker Pemerintah Kabupaten Bekasi.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dengan diterbitkannya Permenaker Nomor 27 Tahun 2014, telah membuka peluang masuknya perusahaan outsourcing asing ke Indonesia.   Hal ini akan melemahkan sisi penindakan dan pengawasan terhadap pelanggaran ketenagakerjaan dikarenakan pada perusahaan outsourcing asing izin operasional dikeluarkan oleh BKPM, sedangkan BKPM tidak memiliki perangkat pengawasan ketenagakerjaan.  Kemungkinan izin operasional akan dikembalikan ke instansi teknis terkait (Kementerian Tenaga Kerja) melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu di BKPM. Kata kunci: Outsourcing, perusahaan outsourcing asing
PENERAPAN PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU (PKWT) TERHADAP PEKERJA OUTSOURCING PASCA PUTUSAN MK NO. 27/PUU-IX/2011
Lex Jurnalica Vol 13, No 3 (2016): Lex Jurnalica
Publisher : Lex Jurnalica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractThe employment agreement is the beginning of the birth of the industrial relations between employers and workers. Lately many companies that use Work Agreement Specific Time (PKWT) to reduce the cost of labor in order to increase profits. It's just that in practice many PKWT system implementation that does not comply with the provisions of Law No. 13 of 2003 on Labour, to the detriment and eliminate the protection of workers / laborers. The problem in this research is how the legal protection for workers / laborers PKWT and how settlement / solution by employers in the face of obstacles or dispute on the implementation PKWT by the decision of the Court No.27 / PUU-IX / 2011. If done in accordance with existing rules, there is already adequate protection to workers / laborers PKWT, it's just that in practice there are still many obstacles due to the vagueness of the rules on the application of PKWT, resulting in a deviation from the implementation of the implementation of the protection of the workers / laborers Labor Agreement Certain time. The obstacles encountered in the implementation of the employment agreement specified time (PKWT) on the protection of workers / laborers among others, the difficulties associated with the regulations and constraints related to labor agreements. The solution in case of dispute is to conduct dispute resolution outside the court and if it can not be resolved out of court, the matter will be brought to justice. Keywords: Legal Protection-PKWT AbstrakPerjanjian kerja merupakan awal dari lahirnya hubungan industrial antara pengusaha dengan pekerja. Akhir-akhir ini banyak perusahaan yang memakai Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) untuk menekan biaya buruh demi meningkatkan keuntungan. Hanya saja dalam prakteknya banyak penerapan sistem PKWT yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sehingga merugikan dan menghilangkan perlindungan terhadap pekerja/buruh. Masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana perlindungan hukum terhadap pekerja/buruh PKWT dan bagaimana penyelesaian/solusi yang dilakukan oleh pengusaha dalam menghadapai kendala atau sengketa pada pelaksanaan PKWT berdasarkan adanya putusan MK No.27/PUU-IX/2011. Jika dilakukan sesuai dengan aturan yang ada, memang sudah terdapat perlindungan yang memadai terhadap pekerja/buruh PKWT, hanya saja dalam pelaksanaannya masih terdapat berbagai halangan yang disebabkan oleh ketidakjelasan aturan tentang penerapan PKWT, sehingga terjadi penyimpangan terhadap penerapan pelaksanaan perlindungan terhadap pekerja/buruh Perjanjian Kerja Waktu Tertentu. Kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) terhadap pemberian perlindungan pekerja/buruh diantaranya adalah, kendala yang berkaitan dengan peraturan dan kendala yang berkaitan dengan perjanjian kerja. Solusinya jika terjadi sengketa yaitu dengan melakukan penyelesaian sengketa diluar pengadilan dan jika tidak dapat diselesaikan diluar pengadilan, masalah tersebut akan dibawa ke pengadilan. Kata kunci:   Perlindungan Hukum-PKWT
KEDUDUKAN ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM SELAKU PELAKU TINDAK PIDANA (Studi Kasus: 123/PID.SUS.PN.JKT.TIM)
Lex Jurnalica Vol 13, No 3 (2016): Lex Jurnalica
Publisher : Lex Jurnalica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractOn this occasion, the author will be put through further research in connection with the enactment of the Criminal Justice Act No. 11 of 2012 Children enacted in 2014 ago. Based on this, the authors will conduct further research on the Status of Children in Conflict with the Law as Actors Crime. The research method uses the type of normative juridical research with nature descriptive analytical study through approach law (statute approach) using a literature study data collection tool to obtain secondary data derived from primary legal materials and secondary legal materials with field data supported the form of interviews with agency related laws. In accordance with the Convention on the Rights of the Child which has been ratified by Indonesia through Presidential Decree No. 36 In 1990, the Indonesian should have been committed in the protection of children's rights as a whole. In addition, Indonesia also has to have Law No. 23 of 2002 on Protection of Children as an effort to provide the protection of the rights of children in areas such as education, health, religion, and social, including the rights of children in conflict with the law. Children in conflict with the law, including the criteria given in the Special Protection as stated in Article 59 of Law No. 23 of 2002. It is the responsibility of the government and society. Article 64 of Law No. 23 of 2002 states further that the protection of children in conflict with the law covers children in conflict with the law and child victims of crime. This research is the development of legal theory Children Who Faced with the Law and the concept of Diversion and Restrorative Justice (restorative justice) which broadly provide protection for the child's best efforts. Keywords: Children in conflict with the law, diversion, restrorative justice AbstrakPada kesempatan ini, penulis akan melalukan penelitian lanjutan sehubungan dengan berlakunya Undang-Undang Peradilan Pidana Anak Nomor 11 Tahun 2012 yang diberlakukan pada Tahun 2014 yang lalu. Berdasarkan hal tersebut, maka penulis akan melakukan penelitian lanjutan tentang Kedudukan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum selaku Pelaku Tindak Pidana. Metode  penelitian  menggunakan  tipe penelitian yuridis normatif dengan sifat penelitian deskriftif analistis  melalui pendekatan undang-undang (statute approach) dengan menggunakan alat pengumpul data studi kepustakaan untuk memperoleh data sekunder yang bersumber dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan didukung data lapangan berupa wawancara  dengan  instansi hukum terkait.Sesuai dengan Konvensi Hak Anak yang telah di ratifikasi oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990, maka seyogyanya Indonesia telah berkomitmen dalam upaya perlindungan hak anak secara keseluruhan. Disamping itu, Indonesia juga telah mempunyai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagai satu upaya dalam memberikan upaya perlindungan terhadap hak-hak anak seperti di bidang pendidikan, kesehatan, agama, dan sosial termasuk hak anak yang berhadapan dengan hukum. Anak yang berhadapan dengan hukum termasuk dalam kriteria yang diberikan Perlindungan Khusus seperti yang di nyatakan dalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Hal ini merupakan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat. Pasal 64 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 menyatakan lebih lanjut bahwa perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana.  Penelitian ini  merupakan pengembangan dari teori hukum  Anak Yang Berhadapan dengan Hukum dan konsep Diversi serta Restrorative Justice (keadilan restoratif) yaitu secara garis besar memberikan upaya perlindungan untuk terbaik anak. Kata kunci :  Anak berhadapan dengan hukum,  diversi,  restrorative justice
PANDANGAN MASYARAKAT MINANGKABAU DI NAGARI ULAKAN TERHADAP PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA
Lex Jurnalica Vol 13, No 3 (2016): Lex Jurnalica
Publisher : Lex Jurnalica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractDivorce according to the applicable legislation must be done before the court hearing. But in fact the Minangkabau Nagari society Ulakan being divorced was not done in front of the Court of session on religion, the impact of divorce is not only the effect on the children and the wife but the lack of clarity of the status of the couple after that. This author wants to find out the factor down the causes and perceptions of Minangkabau Society against divorce in the courts. The method of this research is a Library Research and Field. The population in this research is the Minangkabau Society in Nagari Ulakan, district Ulakan Tapakis, Padang Pariaman, West Sumatra Province. From the results of this study found the majority of Minangkabau society in Nagari Ulakan there have been many who know and get to know the function of the Court is that of the place of Religion after they divorced. And from the results of this research many divorce the respondent was not done on the Court. Keywords: Divorce, religious courts, the public perception of the Minangkabau (Nagari Ulakan)  Abstrak Perceraian menurut Undang-Undang yang berlaku haruslah dilakukan di hadapan sidang Pengadilan Agama. Tetapi pada kenyataannya di masyarakat Minangkabau Nagari Ulakan yang bercerai tidak dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama, dampak dari perceraian tersebut bukan hanya berpengaruh terhadap anak dan isteri tetapi ketidak jelasan status dari pasangan suami-isteri tersebut. Hal ini penulis ingin menyelusuri untuk mengetahui faktor penyebab dan presepsi Masyarakat Minangkabau terhadap perceraian di Pengadilan Agama.Metode penelitian ini adalah Library Research dan Field Research.Populasi dalam penelitian ini adalah Masyarakat Minangkabau di Nagari Ulakan, Kecamatan Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat.Dari hasil peneilitian ini didapati mayoritas masyarakat Minangkabau di Nagari Ulakan sudah banyak yang mengetahui dan mengenal fungsi dari Pengadilan Agama yaitu sebagai tempat suami-isteri yang hendak bercerai. Dari hasil penelitian ini banyak juga perceraian responden tidak dilakukan di Pengadilan Agama. Kata kunci: Perceraian, pengadilan agama, persepsi masyarakat Minangkabau (Nagari Ulakan)
KESEMPURNAAN KONTRAK KERJA KONSTRUKSI MENGHINDARI SENGKETA
Lex Jurnalica Vol 13, No 3 (2016): Lex Jurnalica
Publisher : Lex Jurnalica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractConstruction activity requires a written form of engagement between service users and service providers in the form of a contract or the so-called construction work contract. Construction Work Contract is an important document which contains provisions governing the rights and obligations of both users and providers of construction services to be prepared with care and attention to many aspects, especially its legal aspects. Research using a type of normative research by reviewing the formal law in engagement construction contracts, where research is descriptive analytic by using the data collection tool document study to obtain secondary data sourced from primary legal materials in the form of regulations in construction services, legal materials secondary and tertiary legal materials and the results were analyzed qualitatively. Keywords: Construction work contract, construction services AbstrakKegiatan jasa konstruksi memerlukan suatu bentuk perikatan tertulis antara pengguna jasa dan penyedia jasa yang berbentuk kontrak atau yang disebut dengan kontrak kerja konstruksi. Kontrak  Kerja Konstruksi merupakan  dokumen penting yang berisi ketentuan yang mengatur hak dan kewajiban  pengguna maupun penyedia jasa konstruksi  yang harus disusun dengan cermat dan memperhatikan banyak aspek terutama aspek hukum. Penelitian menggunakan tipe  penelitian normatif dengan mengkaji  hukum formil  dalam perikatan  kontrak konstruksi, dimana penelitian bersifat deskriptif analistis dengan  menggunakan alat pengumpul data studi dokumen untuk memperoleh data sekunder yang bersumber dari bahan hukum primer berupa peraturan perundangan bidang jasa konstruksi, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier dan hasil penelitian dianalisa secara kualitatif. Kata kunci: Jasa konstruksi, kontrak kerja konstruksi
KARAKTERISTIK PERJANJIAN SURETY BOND DALAM LINGKUP HUKUM ASURANSI
Lex Jurnalica Vol 13, No 3 (2016): Lex Jurnalica
Publisher : Lex Jurnalica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbtractSurety Bond is an innovative product that is offered by the insurance company as a takeover attempt the potential risk of loss that may be experienced by one of the parties, generally the owner of the project (bouheer) for the trust given to other parties (contractors) in the execution of the contract of chartering agreed by they. The written guarantee by law would create an obligation for insurance companies as guarantor (surety) to the insured party (obligee / Creditors) as a consequence of the wan achievement of the guaranteed party (principal / debtor) is. suretyship is a guarantee that is indemnity, where the surety as guarantor is positioned the same as the principal debtor shall be mutually obliged to settle obligations to the obligee (creditor, where the position of surety will automatically be parallel to the principal debtor when the principal debtor is unable to complete its obligations to creditors as contained in article 1316 Indonesian Civil Code, which essentially is an agreement where the guarantor (Garant) ensures that a third party will do something which is usually but not always and should be action to close a particular treaty. Keywords: Agreement, surety bond, insurance AbstrakSurety Bond merupakan suatu produk inovatif yang ditawarkan oleh perusahaan asuransi sebagai upaya pengambilalihan potensi resiko kerugian yang mungkin dapat dialami oleh salah satu pihak, umumnya pemilik proyek (bouheer) atas kepercayaan yang diberikan kepada pihak lain (kontraktor) dalam pelaksanaan kontrak pemborongan yang telah disepakati oleh mereka. Jaminan tertulis tersebut secara hukum akan menimbulkan kewajiban bagi perusahaan asuransi selaku penjamin (surety) terhadap pihak penerima jaminan (obligee/Kreditur) sebagai konsekuensi terhadap wan prestasi dari pihak yang dijamin (principal / debitur) tersebut. suretyship adalah jaminan yang bersifat indemnitas, dimana surety selaku penjamin diposisikan sama sebagai principal debitur yang secara tanggung renteng berkewajiban menyelesaikan kewajiban kepada obligee (kreditur, dimana posisi surety akan otomatis secara sejajar dengan debitur utama ketika debitur utama tidak dapat menyelesaikan kewajibannya kepada kreditur sebagaimana tercantum dalam pasal 1316 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang pada intinya merupakan suatu perjanjian dimana pemberi jaminan (garant) menjamin bahwa seorang pihak ketiga akan berbuat sesuatu yang biasanya tetapi tidak selalu dan harus berupa tindakan menutup suatu perjanjian tertentu. Kata kunci: Perjanjian, surety bond, asuransi

Page 19 of 52 | Total Record : 519

 17   18   19   20   21 

Filter by Year

2003 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 22, No 3 (2025): LEX JURNALICA Vol 22, No 2 (2025): LEX JURNALICA Vol 22, No 1 (2025): LEX JURNALICA Vol 21, No 3 (2024): LEX JURNALICA Vol 21, No 2 (2024): LEX JURNALICA Vol 21, No 1 (2024): LEX JURNALICA Vol 20, No 3 (2023): LEX JURNALICA Vol 20, No 2 (2023): LEX JURNALICA Vol 20, No 1 (2023): LEX JURNALICA Vol 19, No 3 (2022): LEX JURNALICA Vol 19, No 2 (2022): Lex Jurnalica Vol 19, No 1 (2022): LEX JURNALICA Vol 18, No 3 (2021): LEX JURNALICA Vol 18, No 2 (2021): LEX JURNALICA Vol 18, No 1 (2021): LEX JURNALICA Vol 17, No 3 (2020): Lex Jurnalica Vol 17, No 2 (2020): Lex Jurnalica Vol 17, No 1 (2020): Lex Jurnalica Vol 16, No 3 (2019): Lex Jurnalica Vol 16, No 2 (2019): LEX JURNALICA Vol 16, No 1 (2019): Lex Jurnalica Vol 15, No 3 (2018): Lex Jurnalica Vol 15, No 2 (2018): Lex Jurnalica Vol 15, No 1 (2018): Lex Jurnalica Vol 14, No 3 (2017): Lex Jurnalica Vol 14, No 2 (2017): Lex Jurnalica Vol 14, No 1 (2017): Lex Jurnalica Vol 13, No 3 (2016): Lex Jurnalica Vol 13, No 2 (2016): LEX JURNALICA Vol 13, No 1 (2016): Lex Jurnalica Vol 12, No 3 (2015): Lex Jurnalica Vol 12, No 2 (2015): Lex Jurnalica Vol 12, No 1 (2015): Lex Jurnalica Vol 11, No 2 (2014): Lex Jurnalica Vol 11, No 1 (2014) Vol 10, No 3 (2013) Vol 10, No 2 (2013) Vol 10, No 1 (2013) Vol 9, No 3 (2012) Vol 9, No 1 (2012) Vol 8, No 3 (2011) Vol 8, No 2 (2011) Vol 8, No 1 (2010) Vol 7, No 3 (2010) Vol 7, No 2 (2010) Vol 7, No 1 (2009) Vol 6, No 3 (2009) Vol 6, No 2 (2009) Vol 6, No 1 (2008) Vol 5, No 3 (2008) Vol 5, No 2 (2008) Vol 5, No 1 (2007) Vol 4, No 3 (2007) Vol 4, No 2 (2007) Vol 4, No 1 (2006) Vol 3, No 3 (2006) Vol 3, No 2 (2006) Vol 3, No 1 (2005) Vol 2, No 3 (2005) Vol 2, No 2 (2005) Vol 2, No 1 (2004) Vol 1, No 3 (2004) Vol 1, No 2 (2004) Vol 1, No 1 (2003) More Issue