cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
Jl.Terusan Arjuna , Tol Tomang - Kebun Jeruk Jakarta 11510
Location
Kota adm. jakarta barat,
Dki jakarta
INDONESIA
Lex Jurnalica (Ilmu Hukum)
Published by Universitas Esa Unggul
ISSN : 18580262     EISSN : 18580262     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Lex Jurnalica adalah jurnal ilmiah yang memuat tulisan penelitian dan non penelitian dalam bidang ilmu Hukum, yang diterbitkan oleh Pusat Pengelola Jurnal Ilmiah UEU. Jurnal ini terbit 3 (tiga) kali dalam setahun yaitu pada bulan April, Agustus dan Desember.
Arjuna Subject : -
Articles 519 Documents
 18   19   20   21   22 
FALSAFAH HUKUM PANCASILA, REAKTUALISASI STAATSFUNDAMENTALNORM
Lex Jurnalica Vol 13, No 3 (2016): Lex Jurnalica
Publisher : Lex Jurnalica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractLegal philosophy Pancasila philosophy of the nation formed from Indonesia. He unearthed in ontology, epistemology, and axiology qualify as a science of law. This study uses normative law with a conceptual approach. Pancasila as staatsfundamentalnorm has undergone ups and downs. Now, after rolling back reform of the Indonesian nation awakened to the importance of Pancasila as a staatsfundamentalnorm. Value Pacasila now poured in primary values, namely: value-communality Religiosity and Values Diversity. Those values are about to direaktualisasi with a series of specific methods to put it back as the soul of Indonesian law. Keywords: Pancasila, philosophy of law, and re-actualizing  AbstrakFalsafah Hukum Pancasila terbentuk dari falsafah bangsa Indonesia.Ia tergali secara ontologi, epistemology, maupun aksiologi memenuhi syarat sebagai sebuah ilmu pengetahuan hukum. Penelitian ini menggunakan metode hukum normative dengan pendekatan konseptual. Pancasila sebagai staatsfundamentalnorm telah mengalami proses pasang-surut. Kini setelah bergulir reformasi kembali Bangsa Indonesia disadarkan akan arti penting Pancasila sebagai sebuah staatsfundamentalnorm. Nilai Pacasila kini dituangkan dalam nilai-nilai utamanya, yaitu: Nilai Religiusitas dan Nilai Komunalitas-Kebhinekaan. Nilai-nilai tersebut hendak direaktualisasi dengan serangkaian metode tertentu untuk meletakkannya kembali sebagai jiwa hukum Indonesia. Kata Kunci: Pancasila, falsafah hukum, dan reaktualisasi
KEDUDUKAN KETETAPAN MPR DALAM HIERARKI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA
Lex Jurnalica Vol 13, No 3 (2016): Lex Jurnalica
Publisher : Lex Jurnalica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractMPR decrees that is based on Law Number 12 Year 2011 on the Establishment of legislation is a product of legislation under the Constitution and is one level above the law. Placement of MPR Decree is under the Constitution and the above Act only aims to provide recognition and legal status of the MPR decree which is still valid, because according to the Constitution after the change MPR no longer have the authority to issue a decree that are set out (Regeling) and can only issue a decree that are fixing (beschikking). Keywords: Position; MPR decree; hierarchy AbstrakKedudukan Ketetapan MPR yaitu berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah sebagai produk peraturan perundang-undangan yang berada di bawah Undang Undang Dasar dan berada satu tingkat di atas Undang-Undang. Penempatan Ketetapan MPR tersebut di bawah Undang Undang Dasar dan di atas Undang-Undang hanya bertujuan untuk memberikan pengakuan dan status hukum terhadap Ketetapan MPR yang masih berlaku, karena menurut Undang Undang Dasar setelah perubahan MPR tidak lagi memiliki kewenangan untuk mengeluarkan Ketetapan yang sifatnya mengatur keluar (regeling) dan hanya bisa mengeluarkan Ketetapan yang sifatnya penetapan (beschikking). Kata kunci: Kedudukan; Ketetapan MPR; hierarki
ASPEK HUKUM PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA
Lex Jurnalica Vol 13, No 2 (2016): LEX JURNALICA
Publisher : Lex Jurnalica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractFiduciary is a transfer of ownership of an object on the basis of trust with the provision that the object of the transferred ownership rights remain in the control of the owner of the object. Writing this article highlights the problem of whether the fiduciary can provide legal protection for creditors by and how Effects No registration of Fiduciary? The research method using descriptive type and shape of the normative juridical approach based on Law No. 42 of 1999 on Fiduciary using primary and secondary data. No registration of fiduciary, then according to Law No. 42 of 1999, that the fiduciary has not been born, so that all legal consequences attached to the fiduciary does not come into force. Fiduciary agreements made in notarial but not be registered at the registration office Fiduciary does not have the power of execution. This is a drawback for lenders since it has no specific guarantee, however, the creditor can still be protected by law under the general collateral, as explained in section 1131 KUUHPerdata states that All material si owed either movable or immovable, either already exist or are the new will be there in the future, be dependent on any individual Engagement                                                                                                            Keywords: Legal Aspects, Registration, FiduciaryAbstrakFidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Penulisan artikel ini menyoroti permasalahan mengenai apakah jaminan fidusia  dapat memberikan   perlindungan hukum bagi kreditur menurut dan bagaimana Akibat  Hukum Tidak didaftarkannya Jaminan Fidusia? Metode penelitian  menggunakan tipe penelitian deskriptif dan berbentuk normatif dengan menggunakan pendekatan yuridis berdasarkan UU No 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dengan menggunakan data primer dan sekunder. Tidak didaftarkannya jaminan fidusia, maka menurut Undang-Undang No. 42  Tahun 1999, bahwa jaminan fidusia belum lahir, sehingga segala akibat hukum yang melekat pada jaminan fidusia tidak belaku. Perjanjian Fidusia yang dibuat secara Notarial tetapi tidak dilakukan pendaftaran pada kantor pendaftaran Fidusia tidak memiliki kekuatan eksekusi. Hal tersebut merupakan kelemahan bagi kreditur karena tidak memiliki jaminan khusus, namun demikian kreditur masih dapat dilindungi oleh hukum berdasarkan jaminan umum, sebagaimana dijelaskan dalam pasal 1131 KUUHPerdata menyatakan bahwa  Segala kebendaan si berutang baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan Kata Kunci: Aspek Hukum, Pendaftaran, Jaminan Fidusia
WAWASAN AL-QUR’AN TENTANG HUKUM
Lex Jurnalica Vol 13, No 2 (2016): LEX JURNALICA
Publisher : Lex Jurnalica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractLaws introduced the Qur'an is not something that stands alone, but is an integral part of the creed. Islamic law is the word of Allah SWT. relating to the actions of mukallaf that are ordered realization of the benefit and prevent crime, in the form of the word amar (command), nahi (prohibition), takhyir (choice) or into something cause, condition or obstructions something legal. Islamic law has the properties as a religious duty that must be carried by the faithful. God's Law is the law of God even though nobody wants to do it. Islamic law first of all consider the rights of communities, while individual rights are protected only along these rights do not conflict with the rights and welfare of the people. muamalah in the broadest sense. The laws contained in the Koran in various fields quite a lot, one of them is legal. Translation of detailing the laws of the Qur'an are discussed in the science of jurisprudence. Keywords : Al-Qur,an, Law, Islamic LawAbstrakHukum yang diperkenalkan Al-Qur’an bukanlah sesuatu yang berdiri sendiri, tapi merupakan bagian integral dari Akidah. Hukum Islam adalah firman Allah SWT. yang berhubungan dengan perbuatan orang mukallaf yang bersifat memerintahkan terwujudnya kemaslahatan dan mencegah terjadinya kejahatan, firman tersebut berupa amar (perintah), nahi (larangan), takhyir (pilihan) atau menjadi sesuatu sebab, syarat atau penghalang sesuatu hukum. Hukum Islam mempunyai sifat sebagai kewajiban agama yang harus dilaksanakan oleh orang-orang beriman. Hukum Tuhan tetaplah hukum Tuhan meski tidak seorangpun yang mau melakukannya. Hukum Islam pertama-tama mempertimbangkan hak-hak masyarakat, sedangkan hak-hak perorangan hanya dilindungi sepanjang hak hak tersebut tidak bertentangan dengan hak-hak dan kemaslahatan umat. muamalah dalam arti yang luas. Hukum-hukum yang terkandung dalam Al-Qur’an dalam berbagai bidang cukup banyak, salah satu diantaranya adalah Hukum. Penjabaran yang merinci hukum-hukum Al-Qur’an dibahas dalam ilmu Fiqih.  Kata kunci : Al-Qur’an, Hukum, Hukum Islam
TRANSPORTASI ONLINE VS TRANSPORTASI TRADISIONAL NON-ONLINE PERSAINGAN TIDAK SEHAT ASPEK PEMANFAATAN APLIKASI OLEH PENYELENGGARA ONLINE
Lex Jurnalica Vol 13, No 2 (2016): LEX JURNALICA
Publisher : Lex Jurnalica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractInformation technological advances that have resulted makes disruption  in various business sectors. Among the shaken is the pattern of  field ground transportation business ventures include the  other fields business sector. No one is untouched by advances in information technology so that the patterns of trying to be more efficient than the pattern of previous efforts. The existence of legal subjects that had been willed to be incorporated for the sake of efficiency and the business's security is also challenged its existence. Turns to subjek law individuals can conduct business through the use of information technology such as the emergence of on-line stores, online transportation and other online businesses. The facilities and a variety of features as well as start-up provided by the service provider application provider is quite varied. Individual persons as legal subjects experienced only stayed open an account and ready to run a business like stores on line that have been run and successfully run a business. Thus Agency Limited Liability Company, which has been the choice of doing business is not a viable option anymore priority. Governments need to review and reset all settings regulation that are friendly with the advancement of information technology. The pattern of competition in various business sectors also face shifting from physical to non physical paced non-face virtually. Draw together the individual legal subjects and legal subjects legal entities doing business on line by way of non online less precise and be not a requirement.  Putting the competition non on line with on line are not placed in the same setting. The setting must be distinguished in the regulation of competition in the sphere of fellow on line.  Keywords: legal subject, the relationship between the legal subject  and competition pattern on line with non on line. AbstrakKemajuan  teknologi informasi mengakibatkan guncangan besar dalam dunia bisnis apa pun. Guncangan tersebut terutama terhadap bisnis yang menggunakan aplikasi  online. Tidak ada bentuk bisnis  yang tidak tersentuh kemajuan teknologi informasi. Teknologi informasi akan menjadikan bisnis lebih efisien dalam menjalankan bisnis. Dapat memotong rantai distribusi yang begitu panjang dari produsen kepada konsumen atau end user. Keberadaan subjek hukum perorangan dalam kegiatan pada bisnis on line semakin terlihat marak. Peranan subjek hukum pribadi natural persoonlijke  terlihat dengan munculnya toko-toko online non-korporasi. Karena penyelenggara aplikasi telah menyiapkan kemudahan kemudahan secara aplikasi untuk seseorang menjalankan usaha. Seseorang menjalankan usaha tanpa harus berbentuk korporasi atau harus berbentuk badan hukum. Menjalankan usaha menjadi begitu sederhana  setiap orang dapat menjalankan usaha karena aplikasi telah tersedia. Subjek hukum perorangan cukup membuka dan mendaftar account pada penyedia aplikasi. Pola persaingan usahapun menjadi berubah persaingan yang semula hanya terjadi di arena perdagangan secara fisik tatap muka saat kemajuan teknologi informasi berkembang persaingan menjadi persaingan maya.  Persaingan yang terjadi bergeser menjadi persaingan maya antara orang yang sama sama menjalankan usaha secara maya. Persaingan tatap muka secara fisik dengan persaingan maya menjadi tidak fair dan memang tidak dapat  disandingkan. Seharusnya persaingan yang dapat disandingkan adalah persaingan orang yang menjalankan usaha sesama online tidak online dengan non-online. Kata kunci: subjek hukum, hubungan subjek hukum dan pola persaingan online dan non- online.
PENYELESAIAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA KARENA KESALAHAN BERAT PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 012/PUU-I/2004
Lex Jurnalica Vol 13, No 2 (2016): LEX JURNALICA
Publisher : Lex Jurnalica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractWhen workers committing a crime in the workplace as the provisions of Article 158 of Labour Law No. 13/2003, then with certain requirements (proof: the workers / laborers caught in the act, no recognition or supported by at least two witnesses) employers can dismiss workers unilaterally, without going through the Industrial Relations Court determination procedures. The Constitutional Court (MK) Decision Number 012 / PUU-I / 2003 has stated that Article 158 of the Labor Law, the Law does not have binding force because it is considered contrary to Article 27 paragraph (1) of the Constitution of 1945. Following the Ruling of the Constitutional Court, Employers can not layoffs before the court ruling general and binding (inkracht). Employers response after the Constitutional Court ruling that various kinds. Therefore this study was conducted with normative research methods analytical descriptive with qualitative analysis using document study data collection tool to obtain the documents study secondary data sourced from primary legal materials, secondary and tertiary regarding layoffs Because Mistakes weight Settlement Following the Ruling of the Constitutional Court No. 012 / PUU-I / 2004.Keywords: Termination, serious mistakes, the Constitutional Court   AbstrakBila pekerja melakukan kesalahan berat (tindak pidana) di tempat kerja sebagaimana ketentuan Pasal 158 UU Ketenagakerjaan No. 13/ 2003, maka dengan syarat-syarat tertentu (bukti: pekerja/buruh tertangkap tangan, ada pengakuan atau didukung oleh sekurang-kurangnya 2 orang saksi) pengusaha dapat melakukan PHK sepihak, tanpa melalui prosedur penetapan  Pengadilan  Hubungan Industrial. Mahkamah Konstitusi (MK) dengan Putusan Nomor 012/PUU-I/2003 telah menyatakan bahwa Pasal 158 UUK, tidak mempunyai  kekuatan Hukum mengikat karena dinilai bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Pasca Putusan MK, Pengusaha tidak bisa melakukan PHK sebelum adanya putusan pengadilan umum yang berkekuatan hukum tetap (inkracht). Respon Pengusaha pasca Putusan MK tersebut bermacam macam. Untuk itu penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian  normatif yang bersifat deskriptif analistis dengan analisis kualitatif dengan menggunakan alat pengumpul data studi dokumen untuk memperoleh data sekunder yang bersumber dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier mengenai Penyelesaian PHK Karena Kesalahan Berat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 012/PUU-I/2004. Kata Kunci : Pemutusan Hubungan Kerja, Kesalahan Berat, Putusan MK  
PERLINDUNGAN HUKUM DAN KEDUDUKAN KREDITOR SEPARATIS DALAM HAL TERJADI KEPAILITAN TERHADAP DEBITOR
Lex Jurnalica Vol 13, No 2 (2016): LEX JURNALICA
Publisher : Lex Jurnalica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractIn a credit agreement, the creditor wants no guarantee certainty of repayment by the debtor, where to obtain legal certainty is not enough to guarantee public as the provisions of Article 1131 and 1132 of the Civil Code. Creditors need protection in the form of material guarantee. Due to the nature of the receivables secured by collateral material is separatist or precedence which gives the position of the creditors as a secure creditor has the right to obtain repayment of the advance of the execution of the guarantee, which in the event of bankruptcy, creditors separatists are in a state as if nothing happened bankruptcy. Therefore this study was conducted with normative research method analytical descriptive with qualitative analysis using document study data collection tool to obtain secondary data obtained from the primary legal materials, secondary and tertiary regarding secure creditor status and legal protection when the debtor is in bankruptcy. Keywords: Creditors Separatists, legal protection, bankruptcy AbstrakDalam suatu perjanjian kedit, kreditor menginginkan ada jaminan kepastian pengembalian utang  oleh debitor, dimana untuk memperoleh kepastian hukum tersebut tidak cukup hanya dengan jaminan umum sebagaimana ketentuan Pasal 1131 dan 1132 KUHPerdata. Kreditor memerlukan perlindungan dalam bentuk adanya jaminan kebendaan. Karena sifat piutang yang dijamin dengan jaminan kebendaan  adalah bersifat separatis atau didahulukan yang memberikan kedudukan kepada kreditornya  sebagai kreditor separatis  yang mempunyai hak untuk memperoleh pelunasan terlebih dahulu dari eksekusi jaminan, dimana apabila terjadi kepailitan maka kreditor separatis berada dalam keadaan seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Untuk itu penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian  normatif yang bersifat deskriptif analistis dengan analisis kualitatif dengan menggunakan alat pengumpul data studi dokumen untuk memperoleh data sekunder yang bersumber dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier mengenai kedudukan kreditor separatis dan perlindungan hukumnya  apabila debitor berada dalam kepailitan Kata kunci : Kreditor Separatis, perlindungan hukum, kepailitan
PENYEBAB ANAK MELAKUKAN PELECAHAN SEKSUAL DI WILAYAH HUKUM KABUPATEN 50 KOTA PROVINSI SUMATERA BARAT
Lex Jurnalica Vol 13, No 2 (2016): LEX JURNALICA
Publisher : Lex Jurnalica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractThis paper discusses about child sexual abuse committed in the districts of 50 cities. Study is a socio-juridical, using theories of criminology. The discussion in this paper are: the factors causing child molestation; how the role of local government in tackling sexual harassment and constraints of local governments in tackling sexual harassment. The conclusion of this study: the lack of good cooperation between the government and society. Suggestions authors: that the government and society of mutual help prevent sexual harassment sustainable.Key Words: Child, Sexual Harassment, District  AbstrakTulisan ini membahas mengenai pelecehan seksual yang dilakukan anak di wilayah kabupaten 50 kota. Penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis, dengan memakai teori-teori kriminologi. Bahasan dalam tulisan ini adalah: faktor penyebab anak melakukan pelecehan seksual; bagaimana peran pemerintah daerah dalam menanggulangi pelecahan seksual dan kendala pemerintah daerah dalam menanggulangi pelecehan seksual. Kesimpulan penelitian ini: kurangnya kerjasama yang baik antara pemerintah dengan masyarakatnya. Saran penulis: agar pemerintah dan masyarakat saling membantu mencegah pelecehan seksual yang berkelanjutan.Kata Kunci: Anak, Pelecehan Seksual, Kabupaten
BUDAYA HUKUM BALAP LIAR DI IBUKOTA
Lex Jurnalica Vol 12, No 1 (2015): Lex Jurnalica
Publisher : Lex Jurnalica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakPada zaman sekarang ini di era globalisasi, banyak hal yang berubah contoh kecilnya adalah pergaulan remaja yang agak tercoreng dan tidak ada batasnya lagi, Banyak di kalangan remaja melakukan hal-hal yang negatif yang merugikan bukan hanya merugikan dirinya tetapi merugikan juga bagi orang lain. Contohnya balapan liar karena remaja masa kini mempunyai jiwa keinginn tahuan yang cukup tinggi terpengaruh dari film atau sekedar ingin mencari nama dan di bilang jagoan saja, kenakalan remaja dapat digolongkan menjadi kegiatan yang meyimpang atau kegiatan yang negatif yang merugikan dirinya dan orang lain, kegiatan balap liar yang dilakukan kalangan remaja ini sudah tidak asing lagi bagi masyarakat, Setiap orang memiliki hak yang sama dalam menggunakan fasilitas yang disediakan pemerintah, terutama fasilitas untuk menggunakan jalan umum atau jalan raya. Semua diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009. Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Metode yang digunakan penulis adalah: Metode penelitian antropologi hukum yang artinya berupaya untuk menggali symbol, makna, sesuatu dibalik tabir yang diyakini ada dan dipandang sebagai hukum. Fenomena budaya bukanlah fenomena normative semata, tetapi sebuah fenomena symbol yang melahirkan hukum-hukum bagi masyarakat pendukung budaya tersebut. Kepolisian Negara Republik Indonesia bertanggung jawab atas terselenggaranya kegiatan dalam mewujudkan dan memelihara keamanan lalu-lintas dan angkutan jalan. Penyelenggaraan kegiatan dilakukan melalui kerjasama antara pembina lalu lintas dan angkutan jalan dan masyarakat. Sudah menjadi hal yang biasa, bahwa balap liar bagian dari aksi ugal-ugalan dijalan raya oleh anak- anak dan remaja, pada dasarnya bermula ada kemegahan fasilitas kendaraan yang mereka gunakan. Perjanjian tidak tertulis harusnya dihapuskan dan dibuat suatu event balap yang resmi setiap musimnya. Dengan memperhatikan banyak hal untuk menjadi lebih baik lagi. Pemerintah Kota yakni aparat kepolisian agar menyediakan sarana dan fasilitas yang memadai bagi kelompok-kelompok yang memiliki kegemaran dalam dunia otomotif seperti balapan, sehingga dengan disediakannya fasilitas yang mencukupi maka kesempatan untuk melakukan balapan liar di jalan dapat diminimalisir.Kata kunci: balap, hukum, lalu lintas
PERBANDINGAN ZINAH (OVERSPEL) DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) DAN ZINAH (HUBUNGAN LUAR KAWIN) DALAM HUKUM ISLAM
Lex Jurnalica Vol 12, No 1 (2015): Lex Jurnalica
Publisher : Lex Jurnalica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakBanyak faktor yang menyebabkan adanya perceraian dalam perkawinan, salah satunya adalah karena perzinahan, perzinahan dilakukan oleh salah satu atau bahkan keduanya, yaitu suami dan istri. Dalam KUHP perzinahan diatur pada pasal 284, yang sangat berbeda pengertian dan pengaturannya dengan aturan hukum Islam. Penelitian ini membahas tentang perbandingan pengaturan dan sanksi zinah menurut KUHP dan hukum Islam, pengertian zinah dalam KUHP dan hukum Islam sangat berbeda. Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan ini adalah analisis yuridis dengan metode penelitian normatif. Penelitian normatif adalah suatu penelitian yang dilakukan terhadap data - data yang berupa “Law In Book”. Berdasarkan hasil studi yang penulis lakukan dapat disimpulkan bahwa menurut KUHP, suatu peristiwa yang disebut zinah adalah seorang laki-laki yang telah kawin melakukan persetubuhan dengan perempuan yang bukan istrinya atau sebaliknya. Ini berbeda dengan pengaturan menurut hukum Islam yang tidak membeda-bedakan apakah pezinah tersebut sudah menikah atau belum. Hukum  Islam  memandang,  suatu  yang  disebut  zinah  adalah  hubungan persetubuhan diluar perkawinan. Sanksipun berbeda, menurut KUHP, ancaman hukuman bagi pezinah adalah paling lama Sembilan bulan penjara. Sedangkan hukum Islam memandang zinah sebagai dosa besar dan ancamannya adalah dirajam sampai mati bagi pezinah yang sudah menikah, dan dicambuk seratus kali bagi pezinah yang belum menikah. Penulis memberikan saran diantaranya adalah agar pemerintah dapat membuat suatu peraturan tentang tindak pidana perzinahan dalam hukum positif (KUHP) yang tidak hanya mengatur hubungan persetubuhan antara laki-laki dan perempuan yang sudah terikat perkawinan saja, tapi juga mengatur persetubuhan yang dilakukan bukan oleh pelaku yang sudah menikah (belum menikah). Karena kemungkinan akibat yang timbul dari hubungan luar kawin  cukup  banyak  dan  meresahkan,  misalnya  aborsi  yang  timbul  akibat hubungan seks bebas, ataupun juga bisa mengakibatkan tindak bunuh diri dari pelaku zinah. Kata kunci: zina, KUHP, hukum islam

Page 20 of 52 | Total Record : 519

 18   19   20   21   22 

Filter by Year

2003 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 22, No 3 (2025): LEX JURNALICA Vol 22, No 2 (2025): LEX JURNALICA Vol 22, No 1 (2025): LEX JURNALICA Vol 21, No 3 (2024): LEX JURNALICA Vol 21, No 2 (2024): LEX JURNALICA Vol 21, No 1 (2024): LEX JURNALICA Vol 20, No 3 (2023): LEX JURNALICA Vol 20, No 2 (2023): LEX JURNALICA Vol 20, No 1 (2023): LEX JURNALICA Vol 19, No 3 (2022): LEX JURNALICA Vol 19, No 2 (2022): Lex Jurnalica Vol 19, No 1 (2022): LEX JURNALICA Vol 18, No 3 (2021): LEX JURNALICA Vol 18, No 2 (2021): LEX JURNALICA Vol 18, No 1 (2021): LEX JURNALICA Vol 17, No 3 (2020): Lex Jurnalica Vol 17, No 2 (2020): Lex Jurnalica Vol 17, No 1 (2020): Lex Jurnalica Vol 16, No 3 (2019): Lex Jurnalica Vol 16, No 2 (2019): LEX JURNALICA Vol 16, No 1 (2019): Lex Jurnalica Vol 15, No 3 (2018): Lex Jurnalica Vol 15, No 2 (2018): Lex Jurnalica Vol 15, No 1 (2018): Lex Jurnalica Vol 14, No 3 (2017): Lex Jurnalica Vol 14, No 2 (2017): Lex Jurnalica Vol 14, No 1 (2017): Lex Jurnalica Vol 13, No 3 (2016): Lex Jurnalica Vol 13, No 2 (2016): LEX JURNALICA Vol 13, No 1 (2016): Lex Jurnalica Vol 12, No 3 (2015): Lex Jurnalica Vol 12, No 2 (2015): Lex Jurnalica Vol 12, No 1 (2015): Lex Jurnalica Vol 11, No 2 (2014): Lex Jurnalica Vol 11, No 1 (2014) Vol 10, No 3 (2013) Vol 10, No 2 (2013) Vol 10, No 1 (2013) Vol 9, No 3 (2012) Vol 9, No 1 (2012) Vol 8, No 3 (2011) Vol 8, No 2 (2011) Vol 8, No 1 (2010) Vol 7, No 3 (2010) Vol 7, No 2 (2010) Vol 7, No 1 (2009) Vol 6, No 3 (2009) Vol 6, No 2 (2009) Vol 6, No 1 (2008) Vol 5, No 3 (2008) Vol 5, No 2 (2008) Vol 5, No 1 (2007) Vol 4, No 3 (2007) Vol 4, No 2 (2007) Vol 4, No 1 (2006) Vol 3, No 3 (2006) Vol 3, No 2 (2006) Vol 3, No 1 (2005) Vol 2, No 3 (2005) Vol 2, No 2 (2005) Vol 2, No 1 (2004) Vol 1, No 3 (2004) Vol 1, No 2 (2004) Vol 1, No 1 (2003) More Issue