cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
Jl.Terusan Arjuna , Tol Tomang - Kebun Jeruk Jakarta 11510
Location
Kota adm. jakarta barat,
Dki jakarta
INDONESIA
Lex Jurnalica (Ilmu Hukum)
Published by Universitas Esa Unggul
ISSN : 18580262     EISSN : 18580262     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Lex Jurnalica adalah jurnal ilmiah yang memuat tulisan penelitian dan non penelitian dalam bidang ilmu Hukum, yang diterbitkan oleh Pusat Pengelola Jurnal Ilmiah UEU. Jurnal ini terbit 3 (tiga) kali dalam setahun yaitu pada bulan April, Agustus dan Desember.
Arjuna Subject : -
Articles 519 Documents
 15   16   17   18   19 
PERLINDUNGAN HAK ANAK DI DALAM MEMPEROLEH PELAYANAN KESEHATAN DI INDONESIA
Lex Jurnalica Vol 15, No 1 (2018): Lex Jurnalica
Publisher : Lex Jurnalica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

 AbstractConstitutionally, the rights of children with regard to a healthy environment is confirmed in the second amendment to the Constitution of 1945, Article 28B paragraph (2) which states that every child has the right to live, grow and develop and has the right to protection from violence and discrimination. This recognition is reinforced by Article 28H paragraph (1) which says that every person has the right to live physical and spiritual prosperity, reside, and get a good environment and healthy and receive medical care. Moving on from there, the author would like to discuss further in this article that will discuss how the arrangement of children's rights in obtaining health services and how the government's role in health services for children. The purpose of this study was to determine the right to a healthy child growth based on the legislation in force and to determine the response of the government in ensuring the health of the rights of children to health services. Keywords: protection, rights, child AbstrakSecara konstitusional, hak anak yang berkaitan dengan lingkungan yang sehat ditegaskan dalam perubahan kedua Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28B ayat (2) yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pengakuan ini diperkuat dengan Pasal 28H ayat (1) yang mengatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Beranjak dari situ penulis ingin membahas lebih lanjut dalam artikel yang akan membahas bagaimana pengaturan hak anak dalam memperoleh pelayanan kesehatan dan bagaiman peran pemerintah dalam memperoleh pelayanan kesehatan bagi anak. Tujuan penelitian ini adalah untuk menentukan hak tumbuh kembang anak secara sehat didasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan untuk menentukan upaya penanggulangan yang dilakukan pemerintah dalam menjamin kesehatan hak anak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Kata kunci: perlindungan, hak, anak 
PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG SEBAGAI SALAH SATU UPAYA DEBITOR MENCEGAH KEPAILITAN
Lex Jurnalica Vol 15, No 1 (2018): Lex Jurnalica
Publisher : Lex Jurnalica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractDisputes usually start from a situation where there are parties who feel harmed by other parties. Dissatisfaction will come to the fore if there is Conflict of interest. Persons who feel disadvantaged will convey their disrespect to the second party, if the second party can respond and satisfy the first party, resolve the conflict. Conversely, if a second party reaction shows dissent or has different values, then there will be what is called a dispute. Businesses want quick debt settlement and can provide legal certainty. The creditor wants a quick debt repayment when the debt matures while the Debtor wants a debt settlement that provides legal protection in which the debtor takes no credit of assets by the creditor so that all creditors can get the receivable return. To avoid the actions of the Creditor and Debitor's debt repayment, a law that is required is Bankruptcy Law. The presence of Law No. 37 of 2004 on Bankruptcy and Postponement of Debt Payment Obligation (PKPU) in the community, especially business people who are facing problems Debt settlement, is expected to solve the problem quickly, fairly, openly and effectively settlement of debts that are not mutually harmful but rather the mutual benefit of the parties namely the Creditors and Debtors. Keywords : bankruptcy, postponement of debt, payment obligation AbstrakSengketa biasanya bermula dari suatu situasi dimana ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain. Perasaan tidak puas akan muncul ke permukaan apabila terjadi Conflict of interest. Pihak yang merasa dirugikan akan menyampaikan ketidakpuasaannya kepada pihak kedua, apabila pihak kedua dapat menanggapi dan memuaskan pihak pertama, selesailah konflik tersebut. Sebaliknya apabila reaksi pihak kedua menunjukkan perbedaan pendapat atau memiliki nilai-nilai yang berbeda, akan terjadilah apa yang dinamakan sengketa. Para pelaku bisnis menghendaki penyelesaian utang piutang secara cepat dan dapat memberikan kepastian hukum. Kreditor menginginkan pengembalian utang secara cepat pada saat utang tesebut telah jatuh tempo sedangkan Debitor menginginkan penyelesaian utang yang memberikan perlindungan hukum dimana tidak terjadi pengambilan asset milik debitor oleh kreditor sehingga seluruh kreditor dapat memperoleh pengembalian piutang. Untuk menghindari tindakan Kreditor tersebut dan pengembalian utang Debitor, diperlukan hukum yaitu Hukum Kepailitan. Kehadiran Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ditengah masyarakat khususnya para pelaku bisnis yang sedang menghadapi masalah Penyelesaian utang piutang, diharapkan dapat menyelesaikan masalah tersebut secara cepat, adil, terbuka, dan efektif serta menjadi pegangan bagi penyelesaian utang-piutang yang tidak saling merugikan melainkan sebaliknya justru saling menguntungkan para pihak yaitu Kreditor dan Debitor. Kata kunci : kepailitan, penundaan kewajiban, pembayaran utang 
PEMBATASAN WAKTU PADAPENDAFTARAN TANAH DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI MASYARAKAT
Lex Jurnalica Vol 15, No 1 (2018): Lex Jurnalica
Publisher : Lex Jurnalica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractAlong with the changes and the development of the mindset, lifestyle and human life, then in the matter of land changes occur, especially in terms of ownership and control in this case about the legal protection of the certainty of land rights that are or will be owned. Various facts show from the results of research and circumstances that developed in the community, that the legal certainty of property rights on land that has been certified can still be in question, even to become a case in the court. Starting from the description above, then the problem under investigation is why the Government Regulation on Land Registration No. 24 of 1997 has not run as expected in the implementation of legal protection of property rights on the land! Specifically researched: What is the function of land registration in providing legal protection due to a time limit of 5 (five) years? The research used is normative law research, that is research that analyze written law, so that the statute approach is done, and the conceptual approach and the philosophical approach. Keywords: land registration, legal protection, government regulation No. 24/1997 AbstrakSeiring dengan perubahan dan perkembangan pola pikir, pola hidup dan kehidupan manusia maka dalam soal pertanahanpun terjadi perubahan, terutama dalam hal pemilikan dan penguasaannya dalam hal ini tentang perlindungan hukum akan kepastian hak atas tanah yang sedang atau yang akan dimilikinya. Berbagai fakta menunjukkan dari hasil penelitian dan keadaan yang berkembang di masyarakat, bahwa kepastian hukum hak milik atas tanah yang sudah bersertifikat masih dapat di permasalahkan, bahkan sampai menjadi perkara di lembaga pengadilan. Bertitik tolak dari uraian di atas, maka masalah yang diteliti adalah mengapa Peraturan Pemerintah tentang pendaftaran pertanahan Nomor 24 Tahun 1997 belum berjalan sesuai harapan dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap hak milik atas tanah!Secara khusus diteliti:Bagaimana fungsi pendaftaran tanah dalam memberikan perlindungan hukum karena adanya pembatasan waktu lewat dari 5 (lima) tahun? Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang menganalisa hukum yang tertulis, sehingga pendekataan yang dilakukan adalah peraturan perundang-undangan (statute approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach) serta pendekatan filsafat (philosophical approach). Kata kunci: pendaftaran tanah, perlindungan hukum, pp nomor 24 tahun 1997
LEGAL CERTAINTY FOR THE REMOVAL OF CHILD CUSTODY DUE TO NEGLIGENCE OF BIOLOGICAL PARENTS
Lex Jurnalica Vol 15, No 1 (2018): Lex Jurnalica
Publisher : Lex Jurnalica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractUnitary Republic of Indonesia in ensuring the welfare of every citizen one of which is to provide protection of children's rights, which is one of human rights. The Indonesian government in its efforts to ensure in realizing the protection and welfare of children is through the promulgation of Law No. 35 of 2014 on Protection of Children. The protection of children as defined in Article 1 paragraph 2 of the Act are all activities to ensure also protect children and their rights in order to live, grow, develop and participate optimally in accordance with human dignity, as well as protection from violence and discrimination. This study uses normative juridical approach, namely by reviewing or analyzing secondary data in the form of secondary legal materials to understand the law as a set of rules or norms of positive law within the system. This is what the writer would do the assessment, considering the fact that there are many cases legal protection of children certainly concern us all, especially neglect of the child by his biological parents. Keywords: Protection of children, neglect (negligence) of parents, the revocation of custody of childrenAbstrakNegara Kesatuan Republik Indonesia dalam menjamin kesejahteraan pada setiap warga negaranya salah satunya adalah dengan memberikan perlindungan terhadap hak anak yang merupakan salah satu dari hak asasi manusia. Pemerintah Indonesia dalam usahanya untuk menjamin dalam mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak adalah melalui pembentukan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Perlindungan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang tersebut adalah segala kegiatan untuk menjamin juga melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis Normatif, yaitu dengan mengkaji atau menganalisa data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum sekunder dengan memahami hukum sebagai perangkat peraturan atau norma-norma positif didalam sistem perundang-undangan. Hal inilah yang oleh penulis hendak melakukan pengkajian, mengingat dari fakta hukum yang ada banyak kasus perlindungan anak tentu saja memprihatinkan kita semua terutama penelantaran anak oleh orangtua kandungnya.Kata kunci: Perlindungan anak, pengabaian (kelalaian) orang tua, pencabutan hak asuh anak
URGENSI MAHKAMAH KONSTITUSI SEBAGAI PERADILAN NORMA
Lex Jurnalica Vol 14, No 3 (2017): Lex Jurnalica
Publisher : Lex Jurnalica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

                                             AbstractThe authority of the norms (legislation) test  in the Unitar y State of the Republic of Indonesia is held by two judicial institutions namely the Supreme Court which examines the laws and regulations under the Act against the Act. And the Constitutional Court is testing the Act against the Constitution. This study aims to describe the philosophical background of the establishment of the Constitutional Court and the urgency of the Constitutional Court as the judicial norm. This research is a normative legal research that will search and collect and analyze qualitative legal materials of primary law material and secondary legal material in juridical, historical, comparative, and political. The results show that the rear of philosophical formation of the Constitutional Court is in order to maintain and sustain the people's sovereignty. The Urgency of the Constitutional Court as the judicial norm is a constitutional requirement to provide assurance of legal certainty and justice and as a consequence of the hierarchy theory of legal norm in Indonesian legal system.Keywords: urgency, constitutional court, norm courtAbstrakKewenangan pengujian norma (peraturan perundang-undangan) di Negara Kesatuan Republik Indonesia dipegang oleh dua lembaga peradilan yakni Mahkamah Agung yang menguji peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang. Dan Mahkamah Konstitusi yang menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar. Penelitian  ini bertujuan untuk mendeskripsikan latar belakang filosofis pembentukan Mahkamah Konstitusi dan urgensi Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan norma. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang akan mencari dan mengumpulkan serta menganalisa bahan-bahan hukum secara kualitatif bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder secara yuridis, historik, komparatif, dan politis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa latar belakang filosofis pembentukan Mahkamah Konstitusi adalah dalam rangka menjaga dan mempertahankan kedaulatan rakyat. Urgensi Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan norma merupakan kebutuhan konstitusional untuk memberikan jaminan kepastian hukum dan keadilan serta sebagai konsekuensi atas dianutnya teori hirarki norma hukum dalam sistem hukum Indonesia. Kata kunci: urgensi, mahkamah konstitusi, peradilan norma
AKULTURASI SISTEM KEWARISAN: PENYELESAIAN SENGKETA PUSAKA TINGGI DI MINANGKABAU
Lex Jurnalica Vol 14, No 3 (2017): Lex Jurnalica
Publisher : Lex Jurnalica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractThe law of inheritance according to Minangkabau adat law is always an actual problem in various discussions. It may be due to its uniqueness when compared to the customary legal system of inheritance from other regions in Indonesia. The polemic of Islamic inheritance law which may also be somewhat intriguing is the question of its exposure to customary law. It is this fact that led to the theory that in fact the Minangkabau Indigenous people after the entry of Islam until now not only apply one system of inheritance just as long as it is in taxable, but there is dualism of the System of Inheritance in the implementation of its inheritance, namely: First, the system of inherited Collective-Matrilinial Inheritance on the Heritage Treasure; and, Second, the Individual-Bilateral Inheritance System imposed on the Low Treasure. Based on this background then that will be discussed in this writing about: Is the application of inheritance in accordance with the principles of Islamic heritage? And How to resolve the disputes of high treasures in Minangkabau society? Associated with the legal issues of inheritance, one of which is in Pariaman regency, the area located on the coast of the island of Sumatra, is currently very heterogeneous. Although still using matrilineal kinship system but in the current development no doubt there has been a shift in the application of inheritance law. Keywords: heritage treasure, low treasure, minangkabau traditional system AbstrakHukum waris menurut hukum adat Minangkabau senantiasa merupakan masalah yang aktual dalam berbagai pembahasan. Hal itu mungkin disebabkan karena keunikannya bila dibandingkan dengan sistem hukum adat waris dari daerah-daerah lain di Indonesia ini. Polemik hukum waris Islam yang mungkin juga agak menggelitik adalah persoalan mengenai persentuhannya dengan hukum adat. Kenyataan inilah yang memunculkan teori bahwa sebenarnya masyarakat Adat Minangkabau setelah masuknya agama Islam hingga saat ini tidak hanya menerapkan satu sistem kewarisan saja seperti selama ini di kenaI, tetapi terdapat dualisme Sistem Kewarisan dalam pelaksanaan warisnya, yaitu: Pertama, Sistem Kewarisan Kolektif-Matrilinial yang diberlakukan pada Harta Pusaka Tinggi; dan, Kedua, Sistem Kewarisan Individual-Bilateral yang diberlakukan pada Harta Pusaka Rendah. Berdasarkan latar belakang tersebut maka yang akan dibahas dalam penulisan ini mengenai: Apakah penerapan harta pusaka sesuai dengan prinsip kewarisan Islam? Dan Bagaimana penyelesaian sengketa harta pusaka tinggi di masyarakat minangkabau? Terkait dengan permasalahan hukum waris tersebut, salah satunya ada di Kabupaten Pariaman, daerah yang terletak di pesisir pantai pulau Sumatera ini, saat ini sangatlah heterogen. Walaupun masih menggunakan sistem kekerabatan matrilineal tetapi dalam perkembangan saat ini tidak dipungkiri lagi telah terjadi pergeseran dalam penerapan hukum warisnya. Kata kunci: harta pusaka tinggi, harta pusaka rendah, sistem adat minangkabau
URGENSI PERLINDUNGAN EKOSISTEM LAUT TERHADAP BAHAYA ILEGAL FISHING
Lex Jurnalica Vol 14, No 3 (2017): Lex Jurnalica
Publisher : Lex Jurnalica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractIndonesia is famous for maritime countries because the ocean area is wider than the land as well as the wealth of natural resources, one of which is very abundant sea products. But in fact there are many destructions and violations of the environment in the marine ecosystem. The author on this occasion will discuss about How efforts are made to tackle the destruction of marine ecosystems? In making this writing, the author uses the method of writing normative or better known as library research term. With regard to these issues it is answered that the government has considered the direction of the necessary fisheries and marine development management policies to be directed to the people's welfare, employment creation and economic growth (increasing foreign exchange and national GDP donations). The government will also strengthen the legislation related to illegal fishing. Thus hopefully no more fishing in a way that can lead to coral reef damage where this affects the marine ecosystem. Keywords: protection, marine ecosystem, illegal fishing AbstrakIndonesia terkenal dengan negara maritime karena wilayah lautannya lebih luas dari pada daratan serta kekayaan sumber daya alam, salah satunya hasil laut yang sangat melimpah. Namun kenyataanya banyak terjadi perusakan dan pelanggaran terhadap lingkungan hidup yang ada di ekosistem laut. Penulis pada kesempatan kali ini akan membahas mengenai Bagaimana upaya-upaya yang dilakukan untuk menanggulangi kerusakan ekosistem laut? Dalam pembuatan penulisan ini, penulis menggunakan metode penulisan normative atau lebih dikenal dengan istilah library research. Terhadap permasalahan ini terjawab bahwa pemerintah telah memikirkan arah kebijakan pengelolaan pembangunan perikanan dan kelautan yang diperlukan harus diarahkan kepada kesejahteraan rakyat, penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi (peningkatan devisa dan sumbangan PDB Nasional). Pemerintah juga akan memperkuat peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan ilegal fishing. Dengan demikian semoga tidak ada lagi penangkapan ikan dengan cara yang dapat mengakibatkan rusaknya terumbu karang dimana hal ini berdampak pada ekosistem laut. Kata kunci: perlindungan, ekosistem laut, illegal fishing
PENGGUNAAN STYROFOAM PADA KEMASAN PANGAN SEBAGAI PELANGGARAN TERHADAP HAK KONSUMEN (STUDI KASUS PADA SD SWASTA UNWANUS SAADAH JAKARTA UTARA)
Lex Jurnalica Vol 14, No 3 (2017): Lex Jurnalica
Publisher : Lex Jurnalica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakIn Article 4 Sub-Article a of the Consumer Protection Act explains that consumers have the right to comfort, safety, in consuming goods and / or services. In addition, Article 8 Paragraph (1) Sub-Paragraph a of the Consumer Protection Act also states that business actors are prohibited from producing and / or trading goods and / or services that do not meet or not comply with the required standards and the provisions of laws and regulations. In reality, there are still many business actors who use products that contain hazardous materials as food packaging and have clearly violated the rights. The problem of this research is how is the application of consumer protection related to consumer's right in using food packaging which is not dangerous for health especially for students in private school of Unwanus Saadah North Jakarta and what effort done by Food and Drug Supervisory Agency in supervising and overcoming Styrofoam usage as packaging food at Private Elementary School Unwanus Saadah, North Jakarta. The method used in this research is empirical method or field research. Based on the results of this study it is known that consumer protection against the use of styrofoam products as food packaging in Private Elementary School Unwanus Saadah North Jakarta has not been done wellKeywords: styrofoam, consumer rights, SD AbstrakDalam Pasal 4 huruf a Undang-Undang Perlindungan Konsumen menjelaskan bahwa konsumen memiliki hak atas kenyamanan, keselamatan, dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Selain itu, dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam kenyataan yang ada, masih banyak sekali pelaku usaha yang menggunakan produk yang didalamnya terkandung bahan berbahaya sebagai kemasan pangan dan sudah jelas telah melakukan pelanggaran terhadap hak-hak. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah penerapan perlindungan konsumen terkait hak konsumen dalam menggunakan kemasan pangan yang tidak berbahaya bagi kesehatan khususnya bagi siswa di Sekolah Dasar Swasta Unwanus Saadah Jakarta Utara dan upaya apakah yang dilakukan Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam mengawasi serta menanggulangi penggunaan Styrofoam sebagai kemasan pangan pada Sekolah Dasar Swasta Unwanus Saadah Jakarta Utara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode empiris atau penelitan lapangan. Berdasarkan hasil penelitian ini diketahui bahwa perlindungan konsumen terhadap penggunaan produk styrofoam sebagai kemasan pangan di Sekolah Dasar Swasta Unwanus Saadah Jakarta Utara belum terlaksana dengan baik. Kata Kunci: styrofoam, hak-hak konsumen, SD 
AKIBAT HUKUM PARKIR DI PINGGIR JALAN ATAU DI DEPAN RUMAH/HALAMAN MILIK TETANGGA
Lex Jurnalica Vol 14, No 3 (2017): Lex Jurnalica
Publisher : Lex Jurnalica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractThe insufficient width of the carport / garage for the number of vehicles, or even car owners who do not have carport / garage houses, triggered some car owners to take advantage of public space, ie the roadside to park the car. In fact, often the roadside used to park the car is the roadside front of the house / neighboring yard. Of course this causes inconvenience from homeowners. Especially if it is done repeatedly or continuously in a long period of time. This research has a purpose to know the legal effort that can be done by home owner / lawn and law sanction that can be imposed on car owner who parked his vehicle beside the front of house / neighboring yard. The research method that will be used is literature research which is juridical normative. The study was conducted by exposure to the subject matter caused by parking of vehicles in front of the house / neighboring yard to then provide a solution to the problem. Based on the results of the study it is known that the legal effort that can be done from the neighbors who parked their vehicles on the roadside or in front of the house / yard belonging to the neighbors is to sue in private with the act against the law and can be given criminal sanctions. Therefore, it is necessary to socialize the regulation on the society related to the rules of parking of vehicles on the road as well as strict law enforcement for violators. Keywords: legal consequences, parking, neighbors AbstrakLebar carport/garasi rumah yang kurang memadai untuk jumlah kendaraan, atau bahkan pemilik mobil yang tidak memiliki carport/garasi rumah, memicu sebagian pemilik mobil untuk memanfaatkan ruang publik, yaitu pinggir jalan untuk memarkir mobilnya.  Bahkan, seringkali pinggir jalan yang digunakan untuk memarkir mobil adalah pinggir jalan depan rumah/halaman tetangga.  Tentu saja hal ini menimbulkan ketidaknyamanan dari pemilik rumah.  Apalagi jika hal tersebut dilakukan secara berulang atau terus menerus dalam jangka waktu yang cukup lama.  Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pemilik rumah/halaman serta sanksi hukum yang dapat dikenakan kepada pemilik mobil yang memarkir kendaraannya dipinggir jalan depan rumah/halaman tetangga.  Metode penelitian yang akan digunakan adalah dengan penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif.  Penelitian dilakukan dengan melakukan pemaparan atas pokok permasalahan yang ditimbulkan akibat parkir kendaraan di depan rumah/halaman tetangga untuk kemudian memberikan solusi atas permasalahan tersebut. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa upaya hukum yang dapat dilakukan dari tetangga yang memarkir kendaraannya di pinggir jalan atau di depan rumah/halaman milik tetangga adalah menggugat secara perdata dengan perbuatan melawan hukum dan dapat diberikan sanksi secara pidana.  Untuk itu perlu adanya sosialisasi peraturan pada masyarakat terkait aturan parkir kendaraan di jalan serta penegakkan hukum yang tegas bagi pelanggarnya.  Kata kunci:  akibat hukum, parkir, tetangga
JAMINAN KESEHATAN TERHADAP ODHA (ORANG DENGAN HIV/AIDS) MELALUI BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) MENURUT PERATURAN MENTERI KESEHATAN NO. 28 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL JO PERMENKES NO.21/2013
Lex Jurnalica Vol 14, No 3 (2017): Lex Jurnalica
Publisher : Lex Jurnalica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractBasically, humans need health protection in Article 28 H of the 1945 Constitution which is the embodiment of the ideals of Pancasila of the 5th principle. The government's duty in this case protects the entire nation of Indonesia from the threat of disease, therefore the Social Security Administering Body has been present, but has been a few years past there is something unsatisfactory financial performance in two years occurred the financial deficit is still below 80. The problems in this study are whether the regulations for People Living with HIV / AIDS are in conformity with Article 28H of the 1945 Constitution and How People with HIV / AIDS can get equal treatment for the illnesses borne by the Social Security Administering Body. The research method used is normative research with research type of Law Approach and Conceptual Approach. In the Government program since 2005 it has provided a fully subsidized (free) HIV drug but the reality or practice of Social Security Administering Body where there are some health centers or clinics there who do not want to provide free health facilities where there are regulation of exclusion, drug price for Persons With HIV / AIDS is very expensive and regulations from the state are not clear. Unclear regulations on the Social Security Administering Body resulted in different treatments for treatment of both grade 1 and advanced faskes. In the capital Jakarta only 53 puskesmas and hospitals that provide free health services for people with HIV / AIDS organized by the Social Security Administering Body.Keywords: Health Insurance, People with HIV / AIDS, BPJS AbstrakPada dasarnya manusia perlu adanya perlindungan kesehatan dalam pasal 28 H Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan perwujudan dari cita-cita Pancasila sila ke-5. Tugas pemerintah dalam hal ini melindungi segenap bangsa Indonesia dari ancaman penyakit, oleh karena itu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial telah hadir, namun telah beberapa tahun lewat ada sesuatu yang kurang  memuaskan  keuangan kinerja dalam dua tahun terjadi defisit keuangan masih dibawah 80%. Permasalahan dalam penelitian ini adalah Apakah peraturan-peraturan untuk Orang Dengan HIV/AIDS sudah sesuai dengan pasal 28 H Undang-Undang Dasar 1945 dan Bagaimana Orang Dengan HIV/AIDS dapat mendapatkan perlakuan yang sama terhadap penyakit yang ditanggung Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan tipe penelitian Pendekatan Undang-Undang  dan Pendekatan Konseptual. Dalam program Pemerintah sejak tahun 2005 sudah menyediakan obat HIV yang disubsidi penuh (cuma-cuma) tetapi kenyataan atau prakteknya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dimana ada beberapa puskesmas ataupun klinik ada yang tidak mau memberikan fasilitas kesehatan secara gratis dimana ada peraturan pengecualiaan, harga obat untuk Orang Dengan HIV/AIDS sangat mahal dan peraturan dari negara tidak jelas. Tidak jelasnya peraturan tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial berakibat perlakukan yang berbeda untuk pelayanan pengobatan faskes tingkat 1 maupun lanjutan. Di Ibukota Jakarta hanya 53 puskesmas dan Rumah Sakit yang memberikan pelayanan kesehatan secara gratis bagi Orang Dengan HIV/AIDS yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Kata Kunci : Jaminan Kesehatan, Orang Dengan HIV/AIDS, BPJS

Page 17 of 52 | Total Record : 519

 15   16   17   18   19 

Filter by Year

2003 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 22, No 3 (2025): LEX JURNALICA Vol 22, No 2 (2025): LEX JURNALICA Vol 22, No 1 (2025): LEX JURNALICA Vol 21, No 3 (2024): LEX JURNALICA Vol 21, No 2 (2024): LEX JURNALICA Vol 21, No 1 (2024): LEX JURNALICA Vol 20, No 3 (2023): LEX JURNALICA Vol 20, No 2 (2023): LEX JURNALICA Vol 20, No 1 (2023): LEX JURNALICA Vol 19, No 3 (2022): LEX JURNALICA Vol 19, No 2 (2022): Lex Jurnalica Vol 19, No 1 (2022): LEX JURNALICA Vol 18, No 3 (2021): LEX JURNALICA Vol 18, No 2 (2021): LEX JURNALICA Vol 18, No 1 (2021): LEX JURNALICA Vol 17, No 3 (2020): Lex Jurnalica Vol 17, No 2 (2020): Lex Jurnalica Vol 17, No 1 (2020): Lex Jurnalica Vol 16, No 3 (2019): Lex Jurnalica Vol 16, No 2 (2019): LEX JURNALICA Vol 16, No 1 (2019): Lex Jurnalica Vol 15, No 3 (2018): Lex Jurnalica Vol 15, No 2 (2018): Lex Jurnalica Vol 15, No 1 (2018): Lex Jurnalica Vol 14, No 3 (2017): Lex Jurnalica Vol 14, No 2 (2017): Lex Jurnalica Vol 14, No 1 (2017): Lex Jurnalica Vol 13, No 3 (2016): Lex Jurnalica Vol 13, No 2 (2016): LEX JURNALICA Vol 13, No 1 (2016): Lex Jurnalica Vol 12, No 3 (2015): Lex Jurnalica Vol 12, No 2 (2015): Lex Jurnalica Vol 12, No 1 (2015): Lex Jurnalica Vol 11, No 2 (2014): Lex Jurnalica Vol 11, No 1 (2014) Vol 10, No 3 (2013) Vol 10, No 2 (2013) Vol 10, No 1 (2013) Vol 9, No 3 (2012) Vol 9, No 1 (2012) Vol 8, No 3 (2011) Vol 8, No 2 (2011) Vol 8, No 1 (2010) Vol 7, No 3 (2010) Vol 7, No 2 (2010) Vol 7, No 1 (2009) Vol 6, No 3 (2009) Vol 6, No 2 (2009) Vol 6, No 1 (2008) Vol 5, No 3 (2008) Vol 5, No 2 (2008) Vol 5, No 1 (2007) Vol 4, No 3 (2007) Vol 4, No 2 (2007) Vol 4, No 1 (2006) Vol 3, No 3 (2006) Vol 3, No 2 (2006) Vol 3, No 1 (2005) Vol 2, No 3 (2005) Vol 2, No 2 (2005) Vol 2, No 1 (2004) Vol 1, No 3 (2004) Vol 1, No 2 (2004) Vol 1, No 1 (2003) More Issue