cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
Jl.Terusan Arjuna , Tol Tomang - Kebun Jeruk Jakarta 11510
Location
Kota adm. jakarta barat,
Dki jakarta
INDONESIA
Lex Jurnalica (Ilmu Hukum)
Published by Universitas Esa Unggul
ISSN : 18580262     EISSN : 18580262     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Lex Jurnalica adalah jurnal ilmiah yang memuat tulisan penelitian dan non penelitian dalam bidang ilmu Hukum, yang diterbitkan oleh Pusat Pengelola Jurnal Ilmiah UEU. Jurnal ini terbit 3 (tiga) kali dalam setahun yaitu pada bulan April, Agustus dan Desember.
Arjuna Subject : -
Articles 519 Documents
 16   17   18   19   20 
KEBERLAKUAN PUTUSAN PROVISI ARBITRASE INTERNASIONAL DI INDONESIA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 1999 TENTANG ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA (STUDI KASUS PENETAPAN PUTUSAN NOMOR 062 TAHUN 2008 (ARB062/08JL)
Lex Jurnalica Vol 14, No 3 (2017): Lex Jurnalica
Publisher : Lex Jurnalica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractIn Law No. 30 of 1999 on Arbitration and Alternative Dispute settlement there are still legal voids, unclear articles or causing legal uncertainty and articles that are inconsistent with international or universally applicable practice such as in relation to the International Arbitration Provisions Decision. The problem that arises in such cases is how the validity of the International Arbitration Provisions Decision in the perspective of positive law in Indonesia and how the Indonesian judicial attitude in adjudicating the International Arbitration Award against the SIAC lawsuit. This research uses normative approach method with qualitative descriptive data analysis method. The conclusion of this study is that the Government and the House of Representatives should revise Law No. 30/1999 on Arbitration and Alternative Dispute Settlement to accommodate what kind of provisional decisions are being executed in Indonesia, as the advice of this research suggests that judges should pay more attention to the New Convention York related to the application of the International Arbitration Decision in Indonesia. Keywords: arbitration, decision of international arbitration provisions, business dispute AbstrakDalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian sengketa masih terdapat kekosongan hukum, pasal yang tidak jelas atau menimbulkan ketidakpastian hukum dan pasal yang tidak sesuai dengan praktik internasional atau yang berlaku secara universal misalnya terkait dengan Putusan Provisi Arbitrase Internasional. Permasalahan yang timbul dalam kasus tersebut adalah bagaimanakah keberlakuan Putusan Provisi Arbitrase Internasional dalam perspektif hukum positif di Indonesia dan bagaimanakah sikap pengadilan Indonesia dalam mengadili Putusan Arbitrase Internasional terhadap gugatan SIAC tersebut. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan normatif dengan metode analisis data deskriptif kualitatif. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah Pemerintah dan Dewan Perwakilan harus merevisi undang-undang nomor 30 tahun  1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa guna mengakomodir putusan provisi seperti apakah yang dapaat di eksekusi di Indonesia, sebagai saran penelitian ini menyarankan hakim perlu memberi perhatian lebih kepada Konvensi New York terkait permohonan pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional di Indonesia. Kata kunci: arbitrase, putusan provisi arbitrase internasional, sengketa bisnis
KEDUDUKAN KURATOR SEBAGAI PENGAMPU DEBITOR PAILIT, PERAN, TUGAS DAN TANGGUNG JAWABNYA DALAM PENGURUSAN DAN PEMBERESAN HARTA PAILIT
Lex Jurnalica Vol 14, No 3 (2017): Lex Jurnalica
Publisher : Lex Jurnalica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract Debtors who have debts of more than one creditor or even many will find it difficult to repay their debts because the debtor's property should be shared with all creditors. Bankruptcy is one way to resolve a debt dispute that can guarantee the fulfillment of the creditors' returns on their receivables. With bankruptcy, the whole debitor's property is in a state of public confiscation and the debtor loses the right to take care of his property which is subsequently handed over to the curator as a person who is in charge of managing and securing the bankruptcy property. The research used normative research type by examining formal law in bankruptcy law concerning the position of the Curator as the performer and the role and responsibility assignment, where the research is descriptive analisis by using document data collection tool to obtain secondary data originating from primary legal material in the form of regulation bankruptcy and the Civil Code (Civil Code), secondary legal materials and tertiary legal materials and the results of the study were analyzed qualitatively. Conclusion: the position of the curator as a custodian in the bankruptcy process is as the sole party who handles all the activities of securities including the management of bankruptcy property and the settlement of legal relations between the Debit Bankrupt with its Creditors and not as a person who performs the personal management of the bankrupt debtor. Keywords: bankruptcy, curators, bankruptcy treasures AbstrakDebitor  yang memiliki  utang lebih dari satu kreditor atau bahkan banyak akan mengalami kesulitan untuk membayar utang-utangnya karena harta debitor harus dibagi-bagi kepada semua kreditor. Kepailitan merupakan salah satu cara untuk menyelesaikan sengketa utang  yang dapat menjamin  pemenuhan  pengembalian piutang para kreditor. Dengan kepailitan maka  seluruh harta kekayaan debitor berada dalam keadaan  sitaan umum dan debitor kehilangan hak untuk mengurus hartanya  yang selanjutnya pengurusannya diserahkan kepada kurator  sebagai pengampu yang bertugas melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit. Penelitian menggunakan tipe  penelitian normatif dengan dengan mengkaji hukum formil dalam hukum  kepailitan  berkaitan kedudukan Kurator sebagai  pengampu serta tugas peran dan tanggung jawabnya, dimana penelitian bersifat deskriptif analistis dengan  menggunakan alat pengumpul data studi dokumen untuk memperoleh data sekunder yang bersumber dari bahan hukum primer berupa peraturan perundangan kepailitan dan Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier dan hasil penelitian dianalisa secara kualitatif. Kesimpulan:  kedudukan kurator sebagai pengampu dalam proses kepailitan adalah sebagai  satu-satunya pihak yang menangani seluruh kegiatan pemberesan termasuk pengurusan harta pailit serta penyelesaian hubungan hukum antara Debitor pailit dengan para Kreditornya dan bukan sebagai pengampu yang  melakukan pengurusan pribadi debitor pailit. Kata Kunci : kepailitan, kurator, pemberesan harta pailit
PERLINDUNGAN HAK ANAK YANG BERHADAP DENGAN HUKUM DI WILAYAH HUKUM POLISI RESORT KOTA SAWAHLUNTO
Lex Jurnalica Vol 14, No 2 (2017): Lex Jurnalica
Publisher : Lex Jurnalica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractChild is a potential human destiny coming days, it is they who should participate in the nation's history once mirror the attitude of the nation in the future. Various development efforts and the protection of children are often faced with the problems and challenges in community life that is sometimes found on deviant behavior among children. Children who berhdapan with the law in the area of law Polresta Sawahlunto is as much as 54 (fifty-four) cases, with the number 78 (seventy eight) child, a case that stands out obscene acts followed by the crime of theft, the crime of persecution, the crime of embezzlement and the crime of gambling. Writing this using normative juridical research. Background problem in this research, how the development of children dealing with the case law in the jurisdiction of Police Sawahlunto? 2) What is the role and constraints of the police at Sawahlunto in handling cases of children in conflict with the law in the process of investigation? 3) How is the effort carried out by the police at Sawahlunto in tackling the constraints? It can be concluded that the development of children dealing with the case law in the jurisdiction of Police Sawahlunto up and down. The role of the police at Sawahlunto in handling cases of children in conflict with the law in the investigation process has been quite good, but there are some obstacles (external and internal) in carrying out the protection of the rights of children in conflict with the law. Police Police at Sawahlunto is already cooperating with government agencies, communities and NGOs. Keywords: protection, child, law,   AbstrakAnak merupakan potensi nasib manusia hari mendatang, merekalah yang ikut berperan menentukan sejarah bangsa sekaligus cermin sikap hidup bangsa pada masa mendatang. Berbagai upaya pembinaan dan perlindungan terhadap anak sering dihadapkan pada permasalahan dan tantangan di dalam kehidupan masyarakat yang kadang-kadang dijumpai terhadap penyimpangan perilaku dikalangan anak.  Anak yang berhdapan dengan hukum di Wilayah hukum Polresta Sawahlunto adalah sebanyak 54 (lima puluh empat) kasus, dengan jumlah 78 (tujuh puluh delapan) orang anak, kasus yang menonjol perbuatan cabul diikuti dengan tindak pidana pencurian, tindak pidana penganiayaan, tindak pidana penggelapan dan tindak pidana perjudian. Penulisan ini menggunakan penelitian yuridis normative. Latar belakang masalah dalam penelitan ini, bagaimana perkembangan kasus anak yang berhadapan dengan hukum di wilayah hukum Polresta Sawahlunto? 2) Bagaimana peran dan kendala pihak kepolisian Polresta Sawahlunto dalam menangani kasus anak yang berhadapan dengan hukum di dalam proses penyidikan? 3) Bagaimana upaya yang dilakukan pihak kepolisian Polresta Sawahlunto dalam menanggulangi kendala yang ada? Maka dapat disimpulkan bahwa perkembangan kasus anak yang berhadapan dengan hukum di wilayah hukum Polresta Sawahlunto naik turun. Peran pihak kepolisian Polresta Sawahlunto dalam menangani kasus anak yang berhadapan dengan hukum di dalam proses penyidikan sudah cukup baik, tetapi ada beberapa kendala (eksternal dan internal) di dalam melaksanakan perlindungan hak anak yang berhadapan dengan hukum. Pihak kepolisian polres Sawahlunto sudah melakukan kerjasama dengan lembaga pemerintahan, masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat. Kata kunci: perlindungan, anak, hukum
KEBEBASAN BERSERIKAT BAGI PEKERJA YANG DIPEKERJAKAN SECARA KONTRAK (PKWT)
Lex Jurnalica Vol 14, No 2 (2017): Lex Jurnalica
Publisher : Lex Jurnalica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractILO Convention No. 87 on Freedom of Association states that freedom of association is applicable to all workers, including that this guarantee is provided without discrimination of employment, sex, color, race, creed / religion, nationality, or political views, and so on. The problem is how the right of association and association for workers with Certain Time Working Agreement (PKWT), according to Law No. 21 of 2000 on trade / labor unions and any constraints that may arise for trade unions or for the workers themselves, if a worker with a PKWT form becomes a member / union / trade union official. To solve this problem, the author uses normative- research method. The result is that the Author finds the reality that the right to organize and organize, especially for certain time workers / PKWT in practice, there is an obstacle to freedom of association and association. The authors conclude that there is a distinction between freedom of association and association for certain time workers / PKWT with permanent workers/PKWTTs, as certain time workers / PKWT are in a weak position in the employment relationship. That is the main obstacle in freedom of association and association that mandated by Law no. Law No. 21 of 2000 on Trade Unions which in practice cannot be fully implemented by workers, especially for PKWT workers, because there is still a sense of fear that their contracts will be terminated / not renewed if involved in trade union activities. Keywords: Freedom of association, employee, certain time work agreement AbstrakKonvensi ILO No. 87 tentang Kebebasan Berserikat menyatakan bahwa kebebasan berserikat berlaku bagi semua buruh tak terkecuali, bahwa jaminan ini diberikan tanpa mengenal diskriminasi atas pekerjaan, jenis kelamin, warna kulit, ras, keyakinan/agama, kewarganegaraan, ataupun pandangan politik, dan lain sebagainya. Permasalahannya bagaimana hak-hak berserikat dan berorganisasi bagi pekerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu/PKWT, di tinjau dari Undang-Undang No. 21 tahun 2000 tentang serikat pekerja/serikat buruh dan Kendala – kendala apa aja yang mungkin timbul bagi serikat pekerja/serikat buruh atau bagi pekerja itu sendiri, apabila seorang pekerja dengan bentuk PKWT menjadi anggota/atau pengurus serikat pekerja/serikat buruh. Untuk menjawab permasalahan ini, penulis menggunakan metode penelitian penelitian normatif–empiris. Hasilnya adalah Penulis menemukan suatu kenyataan bahwa hak berserikat dan  berorganisasi khususnya bagi pekerja waktu tertentu/PKWT dalam praktiknya terdapat suatu hambatan terhadap kebebasan berserikat dan berorganisasi tersebut. Penulis menyimpulkan terdapat perbedaan antara kebebasan hak berserikat dan  berorganisasi  bagi pekerja waktu tertentu/PKWT dengan pekerja waktu tidak tertentu/PKWTT, karena pekerja waktu tertentu/PKWT berada dalam posisi yang lemah dalam hubungan kerja. Bahwa kendala utama dalam kebebasan berserikat dan berorganisasi yang diamanatkan oleh Undang-Undang No. 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh dalam praktiknya belum bisa dijalankan sepenuhnya oleh pekerja/buruh, terutama bagi pekerja PKWT, karena masih ada rasa ketakutan kontraknya akan diputus/tidak diperbaharui bila terlibat dalam kegiatan serikat pekerja/serikat buruh. Kata Kunci: Kebebasan berserikat, pekerja, PKWT
DINAMIKA DAN EKSISTENSI HUKUM ISLAM DI INDONESIA
Lex Jurnalica Vol 14, No 2 (2017): Lex Jurnalica
Publisher : Lex Jurnalica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractThe dynamics of Islamic law in Indonesia is a portrait of a dialectic of Muslims in Indonesia in the face of his day. The contribution of Islamic law in the legal system construction in Indonesia is quite in line with the growing challenges of an increasingly complex legal problems in accordance with the times. The new issue has never been found in the books of the law written by the mujtahid earlier so that the scholars interpret the Islamic law back in for more actual and can respond to the challenges of the times, with the development of the benefit of the community. The effort known as the implementation of Islamic law. The construction of the law can be formulated as a continuous process and don't know the end of Nations as Indonesia with regard to how the law is planned, formed, formulated, implemented, enforced, and institutionalized. The legal system of Indonesia, as a result of historical development are compounds. Called so because until now in the Republic of Indonesia applicable some legal systems have the pattern and arrangement of its own. That question is the system of customary law, Islamic legal system and the legal system of the West. Three systems of law that took effect in Indonesia at the time. Islamic law has existed on the islands of Indonesia since Muslims came and settled in this archipelago.Keywords: Islamic law, dynamics of Islam, the application of the law AbstrakDinamika Hukum Islam di Indonesia merupakan potret dialektika umat Islam di Indonesia dalam menghadapi zamannya. Kontribusi hukum Islam dalam sistem pembinaan hukum di Indonesia cukup berkembangan sejalan dengan tantangan problematika hukum yang semakin kompleks sesuai dengan perkembangan zaman. Persoalan baru tersebut belum pernah ditemukan dalam kitab-kitab hukum yang ditulis oleh para mujtahid terdahulu sehingga para ulama menginterpretasikan kembali agar hukum Islam tersebut lebih aktual dan dapat menjawab tantangan dari perkembangan zaman, dengan perkembangan kemaslahatan masyarakat. Usaha tersebut dikenal dengan reaktualisasi hukum Islam. Pembangunan hukum dapat dirumuskan sebagai proses yang berkesinambungan dan tidak kenal akhir sebagai upaya segenap bangsa Indonesia berkenaan dengan cara hukum itu direncanakan, dibentuk, dirumuskan, diterapkan, ditegakkan, dan dilembagakan. Sistem hukum Indonesia, sebagai akibat dari perkembangan sejarahnya bersifat majemuk. Disebut demikian karena sampai sekarang di dalam negara Republik Indonesia berlaku beberapa sistem hukum yang mempunyai corak dan susunan sendiri. Yang dimaksud adalah sistem hukum adat, sistem hukum Islam dan sistem hukum Barat. Ketiga sistem hukum itu mulai berlaku di Indonesia pada waktu yang berlainan. Hukum Islam telah ada dikepulauan Indonesia sejak orang Islam datang dan bermukim di nusantara ini.Kata kunci : Hukum Islam, dinamika Islam, penerapan hukum, eksistensi
PEMBERHENTIAN SEMENTARA KEPALA DAERAH DAN / ATAU WAKIL KEPALA DAERAH KARENA MELAKUKAN TINDAK PIDANA (TINJAUAN YURIDIS ATAS PASAL 83 UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH)
Lex Jurnalica Vol 14, No 2 (2017): Lex Jurnalica
Publisher : Lex Jurnalica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakThis paper discusses two issues related to the temporary dismissal of the regional head and / or the deputy head of the region for committing a crime under Article 83 of Law no. 23 Year 2014 on Regional Government. First Issue; What is the reason for the temporary dismissal of the regional head and / or deputy regional head under Article 83 of Law no. 23 Year 2014 on Regional Government. Second problem, when the regional head and / or deputy regional head are temporarily suspended from his / her position according to Article 83 of Law no. 23 Year 2014 on Regional Government. Editorial "imprisonment for a minimum of 5 (five) years" in the norm of Article 83 Paragraph (1) of the Act refers to the maximum number of sentences of imprisonment for a maximum of 5 (five) years imprisoned in the criminal section charged to the regional head and / or deputy regional head, and not the number of prison sentences charged by the prosecutor in the demand letters, nor the number of sentences the judge decided.The norm in Article 83 paragraph (1) refers to the criminal sections which contain the threat of imprisonment of the maximum / minimum and maximum / maximum penalty at the same time. Second, the temporary dismissal of the regional head and / or deputy head of the region shall be conducted after the file of the case of the regional head and / or deputy regional head is registered in the court.   Keywords : Dismissal, regional, a crime  AbstrakTulisan ini membahas tentang  dua permasalahan  terkait pemberhentian sementara kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah karena melakukan tindak pidana menurut Pasal 83 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.  Permasalahan Pertama; Bagaimana alasan  pemberhentian sementara  kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah menurut Pasal 83 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.  Permasalahan Kedua,  kapan kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan sementara dari jabatannya menurut Pasal 83 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Redaksi “ pidana penjara  paling singkat singkat  5 (lima) tahun” dalam norma Pasal 83 ayat (1) Undang-undang tersebut menunjuk pada jumlah ancaman hukuman pidana penjara paling singkat atau paling lama 5 (lima) tahun yang disebutkan dalam pasal pidana yang didakwakan kepada kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah, dan bukan jumlah hukuman pidana penjara yang dituntut oleh penuntut umum dalam surat tuntutan, dan bukan pula jumlah hukuman yang diputuskan hakim. Norma dalam Pasal 83 ayat (1)  tersebut menunjuk pada pasal-pasal pidana yang memuat ancaman hukuman pidana penjara paling singkat/minimal dan paling lama/maksimal sekaligus.  Kedua,  pemberhentian sementara kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah tersebut  dilakukan setelah berkas perkara kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diregister di pengadilan.  Kata kunci : pemberhentian, kepala daerah, tindak pidana
STUDI KRITIS UNDANG-UNDANG NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESA
Lex Jurnalica Vol 14, No 2 (2017): Lex Jurnalica
Publisher : Lex Jurnalica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractThe study of village issues becomes very important to do at least for a number of reasons: First, that the village as the backbone of the agrarian country supplies the food needs of most people in Indonesia. Second, when the New Order era came to an end, the concept of agricultural development proclaimed in the last stage became less noticeable. Third, the political awareness of the village community is demonstrated through the concept of election of the village head (Pilkades) as a form of village democracy. The problems revealed in this research are: Firstly, what is the structure of the village order desired by Law No. 6 of 2014 on the Village? Secondly, what are the constraints of traditional villages in the face of changing structures according to Law No. 6 of 2014? Research method used in this research is sociolegal research. Framework Theory used in this research is using Social Change Theory. Result of Research: Village Problems by rolling the Act of the Village should be able to improve the welfare of the village community through the utilization of village potency. On the other hand, the potential increase of the village by changing the village setting has the potential and leads to the village capitalization. Keywords: Village Law, Critical Studies, Welfare Abstrak Kajian tentang permasalahan desa menjadi sangat penting dilakukan setidaknya disebabkan oleh beberapa hal: Pertama, bahwa desa sebagai tulang punggung negara agraris mensuplai kebutuhan pangan sebagian besar rakyat di Indonesia. Kedua, ketika era Orde Baru berakhir, konsep pembangunan pertanian yang dicanangkan pada tahap lalu menjadi kurang diperhatikan. Ketiga, kesadaran politis masyarakat desa ini ditunjukkan melalui konsep pemilihan Kepala Desa (Pilkades) sebagai bentuk demokrasi desa. Permasalahan: Pertama, bagaimanakah struktur tatanan desa yang dikehendaki menurut Undang-undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa? Kedua, bagaimanakah kendala desa tradisional dalam menghadapi perubahan tatanan struktur menurut Undang-undang No.6 Tahun 2014? Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian sociolegal research. Kerangka Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan Teori Perubahan Sosial. Hasil Penelitian: Permasalahan Desa dengan menggulirkan Undang-undang Desa sejatinya harus mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui pemanfaatan potensi desa. Pada sisi lainnya, peningkatan potensi desa dengan merubah tatanan desa berpotensi dan mengarah pada kapitalisasi desa. Kata Kunci: Undang-undang Desa, Studi Kritis, Kesejahteraan
KEDUDUKAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN TERHADAP PERLINDUNGAN HAK ANAK YANG BEKELANJUTAN DI INDONESIA
Lex Jurnalica Vol 14, No 1 (2017): Lex Jurnalica
Publisher : Lex Jurnalica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractThe Agency was born as an independent state agency that protects witnesses and victims (especially child protection). As an independent state institution in his way, the Agency also has the disadvantage that results in a reduction in the maximum in performing his duties as an Independent State institutions that protect witnesses and victims are children. This study is normative, which examined: 1) The position of the Agency as an independent state institution in Indonesia? 2) How is the Agency's role in protecting the rights of children as witnesses and victims in Indonesia? 3) How is the ideal concept in delivering sustainable child protection in Indonesia. Position Independent Agency is a state institution in Indonesia has been apparent in accordance with Law No. 13 of 2006 on Protection of Witnesses and Victims. In carrying out its role in the protection of children in Indonesia, the Agency is also working with other state agencies that support child protection activities, as well as NGOs and communities in realizing child protection. Sustainable child protection is a good idea in implementing child protection in Indonesia, with the concept of sustainable will take continuous action on an ongoing basis and there is no stopping point. Keywords: Child, suistanable, rights, LPSK, protection. AbstrakLPSK lahir sebagai sebuah lembaga negara independen yang melindungi saksi dan korban (terutama dalam perlindungan anak). Sebagai lembaga negara independen di dalam perjalanannya, LPSK juga memiliki kelemahan yang mengakibatkan kurang maksimalnya di dalam menjalankan tugasnya sebagai Lembaga Negara Independen yang melindungi saksi dan korban yaitu anak. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis noramatif, yang meniliti: 1) Bagaimana kedudukan LPSK sebagai lembaga negara independen di Indonesia? 2) Bagaimana peran LPSK di dalam melindungi hak-hak anak sebagai saksi dan korban di Indonesia? 3) Bagaimana konsep ideal di dalam mewujudkan perlindungan anak yang berkelanjutan di Indonesia. Kedudukan LPSK sebagai lembaga negara Independen di Indonesia sudah jelas sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban. Didalam menjalankan perannya didalam perlindungan anak di Indonesia, LPSK juga bekerjasama dengan lembaga-lembaga negara lainnya yang mendukung kegiatan perlindungan anak, serta Lembaga Swadaya Masyarakat dan Masyarakat dalam mewujudkan perlindungan anak. Perlindungan anak yang berkelanjutan merupakan gagasan yang baik di dalam melaksanakan perlindungan anak Indonesia, dengan konsep berkelanjutan akan membawa tindakan yang terus menerus secara berkesinambungan dan tidak ada titik hentinya. Kata kunci: Anak, berkelanjutan, hak, LPSK, perlindungan.
RUANG TERBUKA HIJAU DALAM PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
Lex Jurnalica Vol 14, No 1 (2017): Lex Jurnalica
Publisher : Lex Jurnalica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractGreen open spaces are elongated / lane and / or clumped areas, with more open use, where plants grow, whether naturally grown or intentionally planted. The purpose of this research is first, to know law enforcement against green open space fulfillment in DKI Jakarta. Secondly, to find out the obstacles found by the Jakarta Parks and Cemetery Agency in the procurement of land for the fulfillment of green open space park in DKI Jakarta. The method in this research is qualitative with secondary data collection and literature study and primary data is taken with the instrument of interview with the official or authorized staff in related institution. The results showed that green open space of DKI Jakarta has not been fulfilled by 30% of the total area of Jakarta Capital City. The green open spaces of the park under the Jakarta Parks and Cemetery Department resulted from the refueling of SPBU, namely: Central Jakarta area there are 10 locations with an area of 13,022.00 M. North Jakarta area there are 3 locations with an area of 4,275.00 M2. West Jakarta area there are 3 locations with an area of 3.18800 M2. South Jakarta area there are 7 locations with an area of 12,277.00 M2. East Jakarta area there are 3 locations with an area of 4,123.00 M2. The Thousand Islands Region is no refunction. Obstacles encountered related to the procurement of land for green open spaces of the park, namely: first, the existence of disagreement in the community related to the procurement of land destined for the park. Second, the land in dispute. Third, in spatial planning every zoning / allotment is coordinated to different SKPD. Keywords: Green open space, sustainable development, DKI Jakarta AbstrakRuang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Tujuan penelitian ini adalah pertama, untuk mengetahui penegakan hukum terhadap ketentuan pemenuhan ruang terbuka hijau di DKI Jakarta. Kedua, untuk mengetahui hambatan-hambatan yang ditemukan oleh Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta dalam pengadaan tanah untuk pemenuhan ruang terbuka hijau taman di DKI Jakarta. Metode dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pengumpulan data sekunder dan studi kepustakaan serta data primer diambil dengan instrumen wawancara dengan pejabat atau staf yang berwenang pada instansi terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ruang terbuka hijau DKI Jakarta belum terpenuhi sebesar 30% dari luas wilayah DKI Jakarta. Ruang terbuka hijau taman yang pengelolaannya di bawah Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta hasil refungsi SPBU yaitu: Wilayah Jakarta Pusat terdapat 10 lokasi dengan luas 13.022,00 M. Wilayah Jakarta Utara terdapat 3 lokasi dengan luas 4.275,00 M2. Wilayah Jakarta Barat terdapat 3 lokasi dengan luas 3.18800 M2. Wilayah Jakarta Selatan terdapat 7 lokasi dengan luas 12.277,00 M2. Wilayah Jakarta Timur terdapat 3 lokasi dengan luas 4.123,00 M2. Wilayah Kabupaten Kepulauan Seribu tidak ada refungsi. Hambatan yang ditemui berkaitan dengan pengadaan tanah untuk ruang terbuka hijau taman, yaitu: pertama, adanya ketidakesepakatan di kalangan masyarakat berkaitan dengan pengadaan tanah yang diperuntukkan bagi taman. Kedua, tanah dalam sengketa. Ketiga, dalam perencanaan tata ruang setiap zonasi/peruntukan dikoordinasikan kepada SKPD yang berbeda-beda. Kata kunci: Ruang terbuka hijau, pembangunan berkelanjutan, DKI Jakarta.
KARAKTERISTIK HUKUM DAN PELAKSANAAN BANK GARANSI DALAM JAMINAN KONTRAK JASA KONSTRUKSI
Lex Jurnalica Vol 14, No 1 (2017): Lex Jurnalica
Publisher : Lex Jurnalica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractConstruction contract is a contract known in the construction of buildings, implemented by both government and private. That in the contract kostruksi the principal requires a guarantee from the contractor in fulfillment of the obligations in the form of a bank guarantee which ensures the fulfillment of obligations of the contractor in the event of default. The main function of the bank is the savings and loan business, bank credit function for this is the principal banking establishment in addition to the functions of other bank services such as letters of credit or bank guarantee. As for some types of Bank Guarantee which is used to support the execution of construction contracts are: 1) Bank Guarantee in Tender (Bid Bond), 2) Bank Guarantee in Implementation (Performance Bond), 3) Bank Guarantee in Advance (Advance Payment Bond), 4) Bank Guarantee in maintenance (Retention Bond). All forms of bank guarantee referred to above, requires the bank to pay if the party pledged contractors) are in default. Keywords: Contract construction, guarantee, Bank Guarantee. AbstrakKontrak konstruksi merupakan kontrak yang dikenal dalam pelaksanaan konstruksi bangunan, baik yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun swasta. Bahwa dalam kontrak kostruksi maka principal membutuhkan jaminan dari kontraktor dalam pemenuhan kewajiban dalam bentuk jaminan dari bank yang menjamin pemenuhan kewajiban kontraktor apabila terjadi wanprestasi. Dari sisi fungsi utama perbankan adalah dalam usaha simpan pinjam, fungsi kredit bank selama ini adalah bentuk usaha pokok perbankan disamping fungsi-fungsi jasa bank lain seperti letter of credit atau bank garansi. Adapun beberapa jenis Bank Garansi yang digunakan untuk mendukung pelaksanaaan kontrak konstruksi adalah: 1) Bank Garansi Tender (Bid Bond), 2) Bank Garansi Pelaksanaan (Performance Bond), 3) Bank Garansi Uang Muka (Advance Payment Bond), 4) Bank Garansi Pemeliharaan (Retention Bond). Dari Seluruh bentuk garansi bank dimaksud di atas, mewajibkan pihak bank untuk membayar jika pihak yang dijaminkan kontraktor) melakukan wanprestasi.Kata kunci: Kontrak konstruksi, jaminan, bank garansi

Page 18 of 52 | Total Record : 519

 16   17   18   19   20 

Filter by Year

2003 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 22, No 3 (2025): LEX JURNALICA Vol 22, No 2 (2025): LEX JURNALICA Vol 22, No 1 (2025): LEX JURNALICA Vol 21, No 3 (2024): LEX JURNALICA Vol 21, No 2 (2024): LEX JURNALICA Vol 21, No 1 (2024): LEX JURNALICA Vol 20, No 3 (2023): LEX JURNALICA Vol 20, No 2 (2023): LEX JURNALICA Vol 20, No 1 (2023): LEX JURNALICA Vol 19, No 3 (2022): LEX JURNALICA Vol 19, No 2 (2022): Lex Jurnalica Vol 19, No 1 (2022): LEX JURNALICA Vol 18, No 3 (2021): LEX JURNALICA Vol 18, No 2 (2021): LEX JURNALICA Vol 18, No 1 (2021): LEX JURNALICA Vol 17, No 3 (2020): Lex Jurnalica Vol 17, No 2 (2020): Lex Jurnalica Vol 17, No 1 (2020): Lex Jurnalica Vol 16, No 3 (2019): Lex Jurnalica Vol 16, No 2 (2019): LEX JURNALICA Vol 16, No 1 (2019): Lex Jurnalica Vol 15, No 3 (2018): Lex Jurnalica Vol 15, No 2 (2018): Lex Jurnalica Vol 15, No 1 (2018): Lex Jurnalica Vol 14, No 3 (2017): Lex Jurnalica Vol 14, No 2 (2017): Lex Jurnalica Vol 14, No 1 (2017): Lex Jurnalica Vol 13, No 3 (2016): Lex Jurnalica Vol 13, No 2 (2016): LEX JURNALICA Vol 13, No 1 (2016): Lex Jurnalica Vol 12, No 3 (2015): Lex Jurnalica Vol 12, No 2 (2015): Lex Jurnalica Vol 12, No 1 (2015): Lex Jurnalica Vol 11, No 2 (2014): Lex Jurnalica Vol 11, No 1 (2014) Vol 10, No 3 (2013) Vol 10, No 2 (2013) Vol 10, No 1 (2013) Vol 9, No 3 (2012) Vol 9, No 1 (2012) Vol 8, No 3 (2011) Vol 8, No 2 (2011) Vol 8, No 1 (2010) Vol 7, No 3 (2010) Vol 7, No 2 (2010) Vol 7, No 1 (2009) Vol 6, No 3 (2009) Vol 6, No 2 (2009) Vol 6, No 1 (2008) Vol 5, No 3 (2008) Vol 5, No 2 (2008) Vol 5, No 1 (2007) Vol 4, No 3 (2007) Vol 4, No 2 (2007) Vol 4, No 1 (2006) Vol 3, No 3 (2006) Vol 3, No 2 (2006) Vol 3, No 1 (2005) Vol 2, No 3 (2005) Vol 2, No 2 (2005) Vol 2, No 1 (2004) Vol 1, No 3 (2004) Vol 1, No 2 (2004) Vol 1, No 1 (2003) More Issue