cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
Jl.Terusan Arjuna , Tol Tomang - Kebun Jeruk Jakarta 11510
Location
Kota adm. jakarta barat,
Dki jakarta
INDONESIA
Lex Jurnalica (Ilmu Hukum)
Published by Universitas Esa Unggul
ISSN : 18580262     EISSN : 18580262     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Lex Jurnalica adalah jurnal ilmiah yang memuat tulisan penelitian dan non penelitian dalam bidang ilmu Hukum, yang diterbitkan oleh Pusat Pengelola Jurnal Ilmiah UEU. Jurnal ini terbit 3 (tiga) kali dalam setahun yaitu pada bulan April, Agustus dan Desember.
Arjuna Subject : -
Articles 519 Documents
 22   23   24   25   26 
Akibat Hukum Terhadap Anak Hasil Perkawinan Siri Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi
Lex Jurnalica Vol 11, No 2 (2014): Lex Jurnalica
Publisher : Lex Jurnalica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractDefinition of marriage siri not expressly provided in the Civil Code and the Law 1 of 1974 on Marriage . Article 2 of Law No. 1 of 1974 on Marriage just describe the sense of legal marriage. Therefore, legally , marriage series certainly has a position and due to the status and position of a child . The issue of how the legal position of unregistered marriages views of Law 1 of 1974 concerning marriage and how the legal effect of the position of children unregistered marriages are reviewed according to Law No. 1 of 1974 on Marriage after the verdict of the Constitutional Court No. 46 / PUU - VIII / 2010? (Case Study: Determination No. 683 / Pdt.P.2011.PA.SBY). The method used is a normative legal research, descriptive research analisitis properties, as well as qualitative data analysis. The results show, that the legal position of unregistered marriages is actually the same as a legal marriage as specified in Article 2 paragraph (1) of Law No. 1 of 1974 on Marriage. However, due to not do the recording of the administration of the wedding series as provided in Article 2 paragraph (2) of Law No. 1 In 1974, the legal position of unregistered marriages , can not be recognized. Second , that the legal consequence of the position of children unregistered marriages when viewed according to Law No. 1 of 1974 on Marriage of which is to make the status and position of a child is not recognized when the child was born before the marriage of his parents registered and legally recognized and recording his own birth made one (1) year after the child is born that has exceeded the time limit of birth registration as defined in Article 27 of Law No. 23 Year 2006 concerning Population Administration. Therefore, in taking notes of his birth , requires the court to make a determination of the child can be recognized status and position so that it becomes the same as the legitimate child as defined in Article 32 paragraph (2) of Law No. 23 Year 2006 concerning Population Administration, which reads: "birth registration deadline beyond 1 (one) year as referred to in paragraph (1), carried out by the determination of the district court ".Keyword: due to the law, kawin siri, constitutional court verdictAbstrakPengertian perkawinan siri tidak diatur secara jelas dalam KUH Perdata dan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan hanya menguraikan pengertian perkawinan yang sah. Oleh karena itu secara hukum, perkawinan siri tentunya memiliki kedudukan dan akibat terhadap status dan kedudukan seorang anak. Permasalahan bagaimana kedudukan hukum nikah siri dilihat dari UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan bagaimana akibat hukum nikah siri terhadap kedudukan anak ditinjau menurut UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasca putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010?. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, sifat penelitian bersifat deskriptif analisitis, serta analisa data secara kualitatif. Adapun hasil penelitian menunjukkan, bahwa kedudukan hukum nikah siri sebenarnya adalah sama dengan pernikahan yang sah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Akan tetapi dikarenakan tidak dilakukan pencatatan dari sisi administrasinya terhadap pernikahan siri sebagaimana ditentukan Pasal 2 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 maka secara hukum kedudukan nikah siri, tidak dapat diakui. Kedua, bahwa secara hukum akibat nikah siri terhadap kedudukan anak apabila ditinjau menurut UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diantaranya adalah membuat status dan kedudukan seorang anak menjadi tidak diakui dimana anak tersebut lahir sebelum perkawinan kedua orangtuanya tercatat dan diakui secara hukum dan pencatatanAkibat Hukum Terhadap Anak Hasil Perkawinan Siri Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Lex Jurnalica Volume 11 Nomor 2, Agustus 2014 131 kelahirannya sendiri dilakukan 1 (satu) tahun setelah anak tersebut lahir sehingga telah melampaui batas waktu pencatatan kelahiran sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 27 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Oleh karena itu dalam melakukan pencatatan kelahirannya, membutuhkan penetapan dari pengadilan untuk membuat anak tersebut dapat diakui status dan kedudukannya sehingga menjadi sama dengan anak yang sah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 32 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi: “pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri.”Kata kunci: akibat hukum, kawin siri, putusan MK
Pemberlakuan Mediasi di Pengadilan Negeri Pada Perkara Perdata Untuk Memperluas Akses Bagi Para Pihak Memperoleh Rasa Keadilan
Lex Jurnalica Vol 11, No 2 (2014): Lex Jurnalica
Publisher : Lex Jurnalica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractMediation is a method to resolve disputes through negotiation process to effect a compromise between the parties with the assistance of a mediator. The legal basis for mediation procedure is Supreme Court Regulation No. 1 Year 2006 on Mediation Procedures in Court. There are four reasons why the Supreme Court implements a mediation for legal proceedings in the court namely: to overcome backlog of cases to resolve disputes more quickly and economically, to maximize access for the parties to gain a sense of justice, and to strengthen and maximize the functions of the courts in resolving disputes. Reseach methodology: the research is conducted in two phases which include library research and field research. The library research is performed by making an attempt to understand Indonesian Supreme Court Regulation No. 1 Year 2008 on the Implementation of Mediation in Court and by studying books on law of civil procedure. Field reserach is a research conducted by collecting data directly from the Central Jakarta District Court and East Jakarta District Court. The purpose of this study is to determine the success rate of mediation in practice and to determine the factors that affect the success rate of mediation in practice. The factors that affect the success rate are firstly, the Supreme Court Regulation on Mediation Procedure in Court, secondly, the mediator and thirdly, the conflicting parties or their attorneys.Keywords: mediation, civil cases, justiceAbstrakMediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Dasar hukum prosedur mediasi adalah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Terdapat empat alasan mengapa Mahkamah Agung memberlakukan mediasi ke dalam proses berperkara di Pengadilan. Yaitu: mengatasi masalah penumpukan perkara, penyelesaian sengketa lebih cepat dan murah, memperluas akses bagi para pihak untuk memperoleh rasa keadilan, memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan dalam penyelesaian sengketa. Metode penelitian Penelitian ini dilakukan dalam dua tahap yang meliputi penelitian kepustakaan atau library research dan penelitian lapangan atau field research. Dalam metode penelitian kepustakaan, dilakukan dengan usaha memahami Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan, mempelajari buku-buku hukum acara perdata. Penelitian lapangan yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat keberhasilan mediasi dalam praktek dan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat keberhasilan mediasi dalam praktek. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat keberhasilan mediasi belum maksimal. Faktor-faktor yang mempengaruhi adalah pertama, Peraturan Mahkamah Agung tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Kedua, mediator. Ketiga, para pihak atau kuasa hukum para pihak.Kata kunci: mediasi, perkara perdata, keadilan
Kedudukan Hukum Pasien Euthanasia Ditinjau dalam Perspektif Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Hukum Konsumen
Lex Jurnalica Vol 11, No 2 (2014): Lex Jurnalica
Publisher : Lex Jurnalica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractIn health care, do not separate the existence of a health worker with the consumer, in this case patients. Patients known as the recipient of health services and from the hospital as health care providers in the health care field. So that health care is the patient in this case is the consumer. But because the position of the patient is as consumers of health services, it also get protection in accordance with Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection. In this case, a physician in examinations and treatment is solely to relieve pain and cure the disease suffered by the patient. In other words, medical procedures performed by a physician in the interest of patient health. Progress in the health sector has been able to heal and care for the health of the patient for a period of time. However, sometimes ill patients can not be cured anymore. For patients who had a long illness and was treated, in such circumstances, it is not uncommon patient's family was sorry, also besides there is no maintenance cost (economy) so ask your doctor for immediate medical action to end the suffering of patients who are more familiar with euthanasia or by In other words mercy killing. Problems were taken in this thesis covers several issues that became the topic of discussion is how the perspective of the first consumer protection laws against acts of euthanasia? The second is whether the actions of the families of patients who apply for euthanasia action law violations categorized in terms of consumer protection laws? The third is a doctor who has obtained permission from the patient and / or patient's family has the right to perform euthanasia act and punishable by law? This is what the author wanted to do the assessment, given the fact that existing law, the need for a law regulating euthanasia in Indonesia, according to the author it is urgent to be implemented where in it also must make the terms and procedures are quite strict and implementation shouldbe accompanied by a sense of responsibility.Keywords: patient, euthanasia, consumer protectionAbstrakDalam pelayanan di bidang kesehatan, tidak terpisah akan adanya seorang tenaga kesehatan dengan konsumen, dalam hal ini pasien. Pasien dikenal sebagai penerima jasa pelayanan kesehatan dan dari pihak rumah sakit sebagai pemberi jasa pelayanan kesehatan dalam bidang perawatan kesehatan. Sehingga pelayanan kesehatan yang dimaksud pasien dalam hal ini adalah konsumen. Tetapi karena kedudukan pasien adalah sebagai konsumen jasa kesehatan, maka ia juga mendapatkan perlindungan sesuai dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dalam hal ini, seorang dokter dalam melakukan pemeriksaan dan pengobatan adalah semata-mata untuk menghilangkan rasa sakit dan menyembuhkan penyakit yang diderita oleh pasien. Dengan kata lain tindakan medis yang dilakukan oleh seorang dokter demi kepentingan kesehatan pasien. Kemajuan di bidang kesehatan telah dapat menyembuhkan dan merawat kesehatan pasien untuk dalam jangka waktu tertentu. Namun, adakalanya sakit pasien tidak dapat disembuhkan lagi. Untuk pasien yang yang telah lama sakit dan dirawat, Dalam keadaan seperti itu, tidak jarang keluarga pasien menjadi iba juga selain sudah tidak ada biaya perawatan (ekonomi) sehingga meminta dokter untuk segera melakukan tindakan medis untuk mengakhiri penderitaan pasien yang lebih dikenal dengan euthanasia atau dengan kata lain mercy killing. Permasalahan Kedudukan Hukum Pasien Euthanasia Ditinjau dalam Perspektif Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Hukum KonsumenLex Jurnalica Volume 11 Nomor 2, Agustus 2014 99 yang diambil dalam penulisan ini meliputi beberapa masalah yang menjadi topik pembahasan adalah yang pertama bagaimana perspektif hukum perlindungan konsumen terhadap tindakan euthanasia? yang kedua adalah apakah tindakan pihak keluarga pasien yang mengajukan permohonan untuk dilakukan tindakan euthanasia dikategorikan pelanggaran hukum ditinjau dari undang-undang perlindungan konsumen? yang ketiga apakah dokter yang telah memperoleh izin dari pihak pasien dan/atau keluarga pasien mempunyai hak untuk melakukan tindakan euthanasia dan dikenai sanksi hukum? Hal inilah yang oleh penulis hendak dilakukan pengkajian, mengingat dari fakta hukum yang ada, kebutuhan akan adanya suatu undang-undang yang mengatur tentang euthanasia di Indonesia, menurut penulis sangatlah mendesak untuk segera dilaksanakan dimana di dalamnya juga harus membuat syarat dan prosedur yang cukup ketat serta pelaksanaannya harus disertai rasa tanggung jawab.Kata kunci: pasien, euthanasia, perlindugan konsumen
Konstitusionalitas Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Menyelesaikan Sengketa PEmilihan Umum Kepala Daerah
Lex Jurnalica Vol 11, No 2 (2014): Lex Jurnalica
Publisher : Lex Jurnalica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractRegistration of The Regional Head Election in to The General Election regime so as The Regional Head General Election in The Act Number 15 of 2011 on General Election Managements are go against Article 22E subsection (2 ) The 1945 Constitutions of The Republic of Indonesia. This research intent to describe The Constitution Court background gets authority to solve The Regional Head General Election dispute and analyse it what corresponds to constitution points. This research is observational jurisdictional normatif who will look for and gathering and analyses law materials sentences primary and secondary law materials judicial formality, historik, comparability, and political. So results that research The Constitutional Court background gets authority to solve General Election dispute base Article 236C The Act Number 12 of 2008 about changes on The Act Number 32 of 2004 on Regional Governances. But authority it in conflict with constitution points (inconstitutionality).Keywords: constitutionality, authority of constitutional court, regional head general electionAbstrakPemasukan Pemilihan Kepala Daerah dalam rezim Pemilihan Umum sehingga menjadi Pemilihan Umum Kepala Daerah dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum adalah bertentangan dengan Pasal 22E ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan latar belakang Mahkamah Konstitusi memperoleh kewenangan menyelesaikan sengketa Pemilihan Umum Kepala Daerah dan menganalisanya apakah sesuai dengan nilai-nilai konstitusi. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang akan mencari dan mengumpulkan serta menganalisa bahan-bahan hukum secara kualitatif bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder secara yuridis, historik, komparatif, dan politis. Sehingga menghasilkan penelitian bahwa latar belakang Mahkamah Konstitusi memperoleh kewenangan menyelesaikan sengketa Pemilihan Umum Kepala Daerah adalah berdasarkan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Namun kewenangan ini tidak sesuai dengan nilai-nilai konstitusi.Kata kunci: konstitusionalitas, kewenangan mahkamah konstitusi, pemilihan umum kepala daerah
Nikah dalam Perspektif Fikih dan Kemaslahatan Sosial
Lex Jurnalica Vol 10, No 2 (2013)
Publisher : Lex Jurnalica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pernikahan dalam Islam merupakan ikatan syar’i antara laki-laki dan perempuan yang diharapkan dari hubungan itu akan terwujud tujuan dan maksud pernikahan. Begitu pentingnya ikatan ini, maka Islam mengatur segala hal yang terkait dengannya, mulai dari persiapan menjelang pernikahan berupa etika pemilihan pasangan, tata cara melamar, hingga anjuran untuk memaklumatkan akad pernikahan lewat walimah (resepsi). Pernikahan juga mengandung kemaslahatan sosial disamping kedudukannya sebagai salahsatu ibadah. Pernikahan yang sehat akan menjamin kemapanan hubungan sosial kemasyarakatan.Kata kunci: nikah, akad, fikih
Konstitusionalitas Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat dalm Pasal 7 Ayat (1) Butir B Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
Lex Jurnalica Vol 11, No 1 (2014)
Publisher : Lex Jurnalica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractThis research goal's is knowing the decrees of The People's Consultative Assembly background in Article 7 Subsection (1) item b The Act Number 12 of 2011 about regulation of legislation and its constitutionality explain. This description and explanation based on arrangement of constitutional law in case regulation of legislation formated that give priority to conceptual scientific perception. So that it is use method of research normative law by collecting,  finding, and analize source of law, either primary law that authoritative character or secondary law that non authoritative character. The result of research says that background of the decrees of People's Consultative Assembly in Article 7 Subsection (1) item b The Act Number 12 of 2011 is giving certainty of law related with the hierarchy of regulation of legislation in Unity Country Republic of Indonesa. In other hand, its constitutionality is in Clause I of Additional Provisions of The 1945 Constitution of The Republic of Indonesia says: “The People's Consultative Assembly is tasked to undertake a review of the content and the legal status of the decrees of The Provisional People's Consultative Assembly and the People's Consultative Assembly for decision by The People's Consultative Assembly at its session in 2003.Keywords: constitutionality, the people's consultative assembly, the act number 12 of 2011 AbstrakPenelitian ini bertujuan mengetahui latar belakang munculnya Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam Pasal 7 ayat (1) butir b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan menjelaskan konstitusionalitasnya. Deskripsi dan paparan tersebut berpedoman pada pengaturan hukum tata negara di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan dengan mengedepankan wawasan keilmuan secara konseptual.  Oleh karena itu digunakan metode penelitian hukum normatif  dengan mencari dan mengumpulkan serta menganalisa bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer yang berkarakteristik otoritatif maupun bahan hukum sekunder yang mempunyai karakteristik non-otoritatif. Hasil penelitian menyebutkan bahwa latar belakang keberadaan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam Pasal 7 ayat (1) butir b Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 adalah dalam rangka memberikan kepastian hukum berkaitan dengan masalah hirarki peraturan perundang-undangan di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan konstitusionalitasnya terdapat pada  ketentuan Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia Pasal I Aturan Tambahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi: “Majelis Permusyawaratan Rakyat ditugasi untuk melakukan peninjauan terhadap materi dan status hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk diambil putusan pada sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat Tahun 2003”.Kata kunci:   konstitusionalitas, ketetapan majelis permusyawaratan rakyat, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
Tinjauan Yuridis Perjanjian Ekstradisi terhadap Kejahatan Ekonomi dalam Kepentingan Nasional Indonesia
Lex Jurnalica Vol 11, No 1 (2014)
Publisher : Lex Jurnalica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractIn general, the extradition request is based on national legislation, extradition treaties, conventions and expansion of international etiquette. In case if there is an extradition request outside of the rules above, the extradition can be done on the basis of good relations with other countries, both for the sake of mutual or unilateral. This practice is called disguised extradition devolving offenders do not fully comply with the extradition process and procedures as defined in the law of extradition. Globalization in addition to providing the benefits of life, in the sense of increasing the welfare of mankind. On the other hand, a negative impact on the security level, both between regions within a country and to the instability of international security, is the occurrence of transnational crime. The characteristics of transnational crime, namely the existence of foreign elements in the crime, which pass through the territorial limits or a citizen crime fled to other countries. In order to pick up prisoners, extradition action is required. Extradition can not be done haphazardly. For that previously had no bilateral agreement on extradition between the two countries involved in the crimes committed by its citizens. But in reality, the extradition treaty, as a mechanism of cooperation between countries, is full with the political interests so that the implementation is not very effective to combat transnational crime. Differences in the interpretation of the extradition agreement, especially in the delivery of criminal offenders in the transnational juridical aspects affect the effectiveness of the implementation of Law no. 1 year 1979. This is due, among others, the factors of interest between countries that can not be avoided. Besides, one thing that can not be overlooked is the issue of protection of human rights and sovereignty issues between countries. In order to smooth the research, conducted qualitative research methodology with a description of the type of research normative legal theories relating to extradition for economic crimes. Data was collected through document studies of primary and secondary data. The result showed that the extradition treaty between Indonesia and other countries will be an important and effective if done in accordance with the principle of state souveregnty and agreement of both parties.Keywords: extradition, economic crime, state souveregnty  AbstrakSecara umum permintaan ekstradisi didasarkan pada perundang-undangan nasional, perjanjian ekstradisi, perluasaan konvensi dan tata krama internasional. Dalam hal bila terjadi permintaan ekstradisi diluar aturan- aturan tersebut diatas, maka ekstradisi dapat dilakukan atas dasar hubungan baik dengan negara lain, baik untuk kepentingan timbal balik maupun sepihak. Praktik ini disebut dengan ekstradisi terselubung (Disguished Extradition) yaitu penyerahan pelaku kejahatan dilakukan tidak sepenuhnya sesuai dengan proses dan prosedur ekstradisi sebagaimana yang ditentukan dalam undang-undang ekstradisi. Globalisasi selain memberikan manfaat kehidupan, dalam arti kata semakin meningkatnya kesejahteraan umat manusia. Di sisi lain menimbulkan dampak negatif terhadap tingkat keamanan, baik di tingkat antar wilayah dalam sebuah negara maupun terhadap instabilitas keamanan internasional, yakni terjadinya tindak pidana transnasional. Ciri-ciri tindak pidana yang bersifat transnasional yaitu adanya unsur-unsur asing  dalam tindak pidana tersebut , yang melewati batas teritorial atau seorang warga negara yang melakukan tindak pidana melarikan diri kenegara lain. Guna menjemput terpidana, diperlukan tindakan ekstradisi. Ekstradisi tidak dapat dilakukan sembarangan. Untuk itu sebelumnya harus ada perjanjian bilateral tentang ekstradisi antara dua negara yang terlibat dalam kejahatan yang dilakukan oleh warganya. Namun dalam kenyataannya, perjanjian ekstradisi, sebagai mekanisme kerja sama antar negara, penuh dengan kepentingan politis sehingga dalam pelaksanaanya tidak terlalu efektif untuk menanggulangi tindak pidana transnasional. Perbedaan penafsiran dalam perjanjian ekstradisi khususnya dalam penyerahan pelaku kejahatan dalam tindak pidana transnasional secara  aspek yuridis berpengaruh terhadap efektivitas dari implementasi Undang-undang no. 1 tahun 1979. Hal ini disebabkan antara lain adanya faktor kepentingan antar negara yang tidak dapat dihindari. Disamping itu satu hal yang tidak dapat diabaikan adalah masalah perlindungan hak asasi manusia dan masalah kedaulatan antar negara. Guna kelancaran penelitian, maka dilakukan metodologi penelitian kualitatif dengan tipe penelitian normatif berupa pendiskripsian teori hukum yang berkaitan dengan ekstradisi terhadap kejahatan ekonomi. Pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen data sekunder dan data primer. Dari hasil penelitian diperoleh bahwa perjanjian ekstradisi antara Indonesia dengan negara lain penting dan akan efektif apabila dilakukan menurut prinsip state souveregnty dan kesepakatan  kedua belah pihak.Kata Kunci: ekstradisi, kejahatan ekonomi, kedaulatan negara
Kajian Hukum Pertanggungjawaban Pidana terhadap Notaris dalam Menjalankan Jabatan Terkait Ketiadaan Sanksi Pidana pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
Lex Jurnalica Vol 11, No 1 (2014)
Publisher : Lex Jurnalica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractWith the rapid traffic laws and the demands of the importance of the strength of evidence of a deed, thus demanding role as a Notary public officials should be able to keep abreast of the law in providing services to people who need it and keep the deeds in him to always be able to provide legal certainty . It is expected that the presence of a notary deed authentic will provide legal certainty for the parties and as evidence of the strongest and fullest . Along with the modern world , the public is increasingly aware of the need for the agreements made by the parties authentically made to ensure legal certainty and as strong evidence in the future. Thus it can be understood that the existence of the office of notary public is very important and needed extensive , considering the function of the notary is a General Officer who makes written evidence in the form of an authentic deed . Issues to be discussed in this study is whether the notary first freed from criminal responsibility in running the office. Second , how is the imposition of criminal sanctions against the notary who commit criminal acts in the run position ? This research was conducted with normative approaches Library Research (the research literature ) . This study, using secondary data with primary legal materials such as legislation, secondary legal materials such as books and scientific papers , as well as materials such as law dictionariesKeywords: accountability, criminal law, notary AbstrakDengan pesatnya lalu lintas hukum dan tuntutan masyarakat akan pentingnya kekuatan pembuktian suatu akta, sehingga menuntut peranan Notaris sebagai pejabat umum harus dapat selalu mengikuti perkembangan hukum dalam memberikan jasanya kepada masyarakat yang memerlukan dan menjaga akta-akta yang di buatnya untuk selalu dapat memberikan kepastian hukum. Dengan demikian diharapkan bahwa keberadaan akta otentik notaris akan memberikan jaminan kepastian hukum bagi para pihak dan sebagai alat bukti terkuat dan terpenuh. Seiring dengan semakin berkembangnya jaman, masyarakat semakin menyadari perlunya perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh para pihak dibuat secara otentik untuk menjamin kepastian hukum dan sebagai alat bukti yang kuat dikemudian hari. Dengan demikian dapat dipahami bahwa keberadaan jabatan sebagai notaris sangat penting dan dibutuhkan masyarakat luas, mengingat fungsi notaris adalah sebagai Pejabat Umum yang membuat alat bukti tertulis berupa akte otentik. Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah pertama apakah notaris terbebas dari pertanggungjawaban pidana dalam menjalankan jabatannya. Kedua, bagaimanakah penjatuhan sanksi pidana terhadap notaris yang melakukan tindak pidana dalam menjalankan jabatannya? Penelitian ini dilakukan dengan melakukan pendekatan normatif yang bersifat Library Research (penelitian Kepustakaan). Penulisan ini menggunakan data sekunder dengan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder seperti buku-buku maupun karya ilmiah, serta bahan hukum tersier berupa kamus.Kata kunci: pertanggung jawaban, pidana, notaris
Perjanjian Bilateral Indonesiadengan Malaysia terhadap Tenaga Kerja Indonesia (TKI)
Lex Jurnalica Vol 11, No 1 (2014)
Publisher : Lex Jurnalica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractThe Indonesian migrant worker (TKI) is one of various treaty between Indonesia and Malaysia. There are a lot of TKI want to work to Malaysia. One of country be favorite of Indonesian migrant worker. The reason why they choose the country because so near country from Indonesia to Malaysia and the language is very simple to Indonesian people. Both of that be reason of Indonesian migrant worker to work there and to get their economic be better to another country. The government Indonesia and Malaysia signed Memorandum of Understanding (MoU) at 2004. The organizer of TKI to make them easier in abroad, so the government of Indonesia in KBRI Kuala lumpur. Act 2004 (No.39) about the TKI work placement and protection abroad to make TKI easier to work abroad.Keywords: Indonesian migrant workers (TKI), protection of TKI, Memorandum of Understanding (MoU)   AbstrakTenaga kerjaIndonesiaatau yang lebih sering disebut dengan TKI adalah merupakan salah satu dari berbagai macam bentuk kerjasama yang diadakan olehIndonesiadenganMalaysia.  Banyak TKI yang bekerja diMalaysia. Salah satu Negara yang paling banyak menjadi pilihan bagi para TKI. Salah satu alasan mengapa TKI lebih banyak memilih bekerja diMalaysiaadalah dikarenakan jarak tempuh yang dihitung sangatlah dekat dariIndonesiadan yang kedua adalah mengenai bahasa yang sangat mirip dengan bahasaIndonesia. kedua alasan tersebut yang membuat NegaraMalaysiamenjadi Negara favorit bagi para pekerjaIndonesiayang ingin merubah nasib atau memperbaiki taraf ekonominya di Negara lain. Pemerintah membuat kesepakatan denganMalaysiauntuk mengadakan perjanjian diantara keduanya. PemerintahIndonesiadenganMalaysiamenandatangani perjanjian kerjasama penempatan tenaga kerja Indonesia di Malaysia. Penandatanganan (MoU) tersebut dilakukan pada tahun 2004. Kepengurusan ketenagakerjaan khususnya membantu para pekerja/buruhIndonesiayang berada di luar negeri, maka ditempatkan petugas ketenagakerjaan perwakilan RI yaitu di KBRI Kuala lumpur. Selain Undang-Undang tentang ketenagakerjaan, pemerintah juga mengeluarkan Undang-undang No.39 Tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri, agar  lebih memudahkan untuk TKI yang akan bekerja di luar negeri.Kata kunci: tenaga kerja Indonesia (TKI), perlindungan tenaga kerja, perjanjian kerjasama/MoU
Penyelesaian Sengketa Lagu atau Musik di Luar Pengadilan
Lex Jurnalica Vol 11, No 1 (2014)
Publisher : Lex Jurnalica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractDispute settlement rights to songs or music preferences much done outside the judicial body. The warring parties, as inventor , singer or music producer , you do not want a feud going on between them until the policy office or the Court. They seek to avoid wherever possible settlement of the dispute by such means . They are trying to avoid judicial body briokrasi rambling , impound lot of time, energy and cost . This attitude, attitudes and behaviors related to cultural mentioned law. To the East , such as Korean , Japanese and Chinese , " image " the court is not so good , they refused to take sengketanya to court , they think that the court is a place for the wicked . They tends to the expression " " Trust the people rather than the Paper " . They assume that the dispute could be settled there by discussion and consensus , through conciliation and mediation media . Dispute for the West , to resolve disputes out of court , predicate of a modern culture , which is guided by efficiency and effectiveness.Keyoords: settlement, music, judicial  AbstrakPenyelesaian sengketa hak cita lagu atau musik banyak dilakukan di luar badan peradilan. Parapihak yang bersengketa, seperti pencipta, penyanyi ataupun produser music, tidak ingin persengketaan yang terjadi di antara mereka sampai ke kantor Polisi maupun ke Pengadilan. Mereka berusaha untuk sedapat mungkin menghindari penyelesain sengketa dengan cara demikian. Mereka berusaha menghindari briokrasi badan peradilan yang bertele-tele, banyak menyita waktu, tenaga dan biaya. Sikap ini, berkaitan dengan sikap dan perilaku yang disebut budaya hukum. Bagi masyarakat Timur, seperti Korea, Jepang dan Tionghoa, “citra” pengadilan tidak begitu baik, mereka enggan membawa sengketanya ke pengadilan, mereka beranggapan bahwa pengadilan adalah tempat bagi orang-orang jahat. Mereka lebih cendrung pada ungkapan” “Trust the people rather than the Paper”. Mereka berasumsi agar sengketa yang terjadi dapat diselesaikan secara musyawarah dan mufakat, melalui media konsiliasi dan mediasi. Sengketa bagi masyarakat Barat, penyelesaian sengketa di luar pengadilan, bertitik tolak dari suatu budaya masyarakat moderen, yang berpedoman pada efisiensi dan efektivitas.Kata kunci:  sengketa, musik, pengadilan

Page 24 of 52 | Total Record : 519

 22   23   24   25   26 

Filter by Year

2003 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 22, No 3 (2025): LEX JURNALICA Vol 22, No 2 (2025): LEX JURNALICA Vol 22, No 1 (2025): LEX JURNALICA Vol 21, No 3 (2024): LEX JURNALICA Vol 21, No 2 (2024): LEX JURNALICA Vol 21, No 1 (2024): LEX JURNALICA Vol 20, No 3 (2023): LEX JURNALICA Vol 20, No 2 (2023): LEX JURNALICA Vol 20, No 1 (2023): LEX JURNALICA Vol 19, No 3 (2022): LEX JURNALICA Vol 19, No 2 (2022): Lex Jurnalica Vol 19, No 1 (2022): LEX JURNALICA Vol 18, No 3 (2021): LEX JURNALICA Vol 18, No 2 (2021): LEX JURNALICA Vol 18, No 1 (2021): LEX JURNALICA Vol 17, No 3 (2020): Lex Jurnalica Vol 17, No 2 (2020): Lex Jurnalica Vol 17, No 1 (2020): Lex Jurnalica Vol 16, No 3 (2019): Lex Jurnalica Vol 16, No 2 (2019): LEX JURNALICA Vol 16, No 1 (2019): Lex Jurnalica Vol 15, No 3 (2018): Lex Jurnalica Vol 15, No 2 (2018): Lex Jurnalica Vol 15, No 1 (2018): Lex Jurnalica Vol 14, No 3 (2017): Lex Jurnalica Vol 14, No 2 (2017): Lex Jurnalica Vol 14, No 1 (2017): Lex Jurnalica Vol 13, No 3 (2016): Lex Jurnalica Vol 13, No 2 (2016): LEX JURNALICA Vol 13, No 1 (2016): Lex Jurnalica Vol 12, No 3 (2015): Lex Jurnalica Vol 12, No 2 (2015): Lex Jurnalica Vol 12, No 1 (2015): Lex Jurnalica Vol 11, No 2 (2014): Lex Jurnalica Vol 11, No 1 (2014) Vol 10, No 3 (2013) Vol 10, No 2 (2013) Vol 10, No 1 (2013) Vol 9, No 3 (2012) Vol 9, No 1 (2012) Vol 8, No 3 (2011) Vol 8, No 2 (2011) Vol 8, No 1 (2010) Vol 7, No 3 (2010) Vol 7, No 2 (2010) Vol 7, No 1 (2009) Vol 6, No 3 (2009) Vol 6, No 2 (2009) Vol 6, No 1 (2008) Vol 5, No 3 (2008) Vol 5, No 2 (2008) Vol 5, No 1 (2007) Vol 4, No 3 (2007) Vol 4, No 2 (2007) Vol 4, No 1 (2006) Vol 3, No 3 (2006) Vol 3, No 2 (2006) Vol 3, No 1 (2005) Vol 2, No 3 (2005) Vol 2, No 2 (2005) Vol 2, No 1 (2004) Vol 1, No 3 (2004) Vol 1, No 2 (2004) Vol 1, No 1 (2003) More Issue