cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
Jl.Terusan Arjuna , Tol Tomang - Kebun Jeruk Jakarta 11510
Location
Kota adm. jakarta barat,
Dki jakarta
INDONESIA
Lex Jurnalica (Ilmu Hukum)
Published by Universitas Esa Unggul
ISSN : 18580262     EISSN : 18580262     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Lex Jurnalica adalah jurnal ilmiah yang memuat tulisan penelitian dan non penelitian dalam bidang ilmu Hukum, yang diterbitkan oleh Pusat Pengelola Jurnal Ilmiah UEU. Jurnal ini terbit 3 (tiga) kali dalam setahun yaitu pada bulan April, Agustus dan Desember.
Arjuna Subject : -
Articles 519 Documents
 33   34   35   36   37 
HAM di Indonesia Pasca Lahirnya Undang - Undang No. 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM
Lex Jurnalica Vol 4, No 1 (2006)
Publisher : Lex Jurnalica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Magna Charta adalah salah satu dokumen yang isinya mengatur mengenai Hak Asasi Manusia yang menjadikan dasar Pedoman Hak Asasi Manusia pada saat ini. Sejarah Hak Asasi Manusia itu sendiri sudah berlangsung lama, sepanjang dari keberadaan manusia itu sendiri. Indonesia pun pada akhirnya kini telah memiliki Undang-Undang No.26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, diundangkan pada tanggal 23 November 2000. Namun yang kemudian menarik untuk dikaji adalah bagaimanakah keadaan HAM di Indonesia setelah lahirnya UU No.26 tahun 2006. Adakah kasus-kasus HAM telah dapat diselesaikan, dan apa sajakah yang termasuk kriteria HAM tersebut bagaimana pula aturan HAM berdasarkan hukum agama. Hal-hal tersebut masih merupakan sesuatu hal yang menarik untuk dibahas. Apalagi mengingat Bulan Desember di katakan sebagai bulan Hak Asasi Manusia.Kata Kunci: HAM, Indonesia, Undang-Undang No. 26 Tahun 2000
Kebijakan Penentuan Kualitas Air Serta Sanksi Bagi Pelaku Pencemaran dan Tanggung Jawab Negara Mengantisipasi Pencemaran Air
Lex Jurnalica Vol 4, No 1 (2006)
Publisher : Lex Jurnalica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Air bukanlah produk dari suatu hasil komersialisasi seperti halnya barang yang lain, namun lebih condong disebut sebagai warisan yang harus dilindungi, dipertahankan, dan diperlakukan dengan benarKata Kunci: Kebijakan, Kualitas Air, Sanksi Bagi Pencemar, Tang-gung Jawab Negara
Upaya Penyelesaian BLBI (Bantuan Likuiditas Bank Indonesia)
Lex Jurnalica Vol 4, No 1 (2006)
Publisher : Lex Jurnalica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penyelesaian masalah Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) hingga kini belum ditemukan titik terangnya. Bahkan bantuan likuiditas yang dianggap publik sebagai “penjarahan uang rakyat” ini semakin tidak jelas arahnya. Penyimpangan penyaluran BLBI sebesar Rp 138,442 trilliun dari total BLBI sebesar Rp 144,536 trilliun, statusnya tidak jelas, apakah akan dibebankan pada BI atau pemerintah dengan membebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).Kata Kunci: Penyelesaian, Likuiditas, Bank Indonesia
Kajian Yuridis Mengenai Interpretasi Pihak Ketiga Yang Berkepentingan Dalam Praktek Praperadilan
Lex Jurnalica Vol 4, No 1 (2006)
Publisher : Lex Jurnalica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Praperadilan merupakan suatu lembaga baru yang diintrodusir oleh KUHAP. Adapun fungsi yang dimiliki oleh lembaga peraperadilan adalah melakukan pengawasan horisontal terhadap adanya tindakan penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh instansi kepolisian selaku penyidik dan instansi kejaksaan selaku penuntut umum. Pengawasan yang dilakukan tersebut merupakan bagian dari implementasi integrtaed criminal justice system. Dalam perkembangannya, muncul berbagai permasalahan pada lembaga praperadilan. Salah satunya adalah adanya ketidakjelasan interpretasi dalam KUHAP mengenai siapa yang dimaksud dengan pihak ketiga yang berkepentingan dalam Pasal 80 KUHAP. Dengan didasarkan pada putusan-putusan dalam berbagai kasus praperadilan terkait dengan interpretasi pihak ketiga yang berkepentingan tersebut maka dalam praktek dan perkembangannya terdapat perbedaan interpretasi yang diberikan oleh para hakim. Penggunaan metode interpretasi tersebut dilakukan dalam rangka melakukan penemuan hukum yang bertujuan untuk menutupi aturan hukum in casu KUHAP yang tidak menginterpretasikan secara jelas mengenai definisi pihak ketiga yang berkepentingan.     Kata Kunci: Kajian Yuridis, Interpretasi Pihak Ketiga Yang Berke-pentingan, Praperadilan.
Worker’s Rights According To Islamic Law Perspective (The Principle of Mudharabah) That Can Be Applied In Trade and Investment Agreements
Lex Jurnalica Vol 4, No 1 (2006)
Publisher : Lex Jurnalica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Many experiences have shown that the working conditions can be related to the contract between the laborers and the company or the employer. Sometimes the collective bargaining power of the workers to the employers can not bring the workers much hope for their betterment in the future because of many restrictions in the government rules towards labor. This kind of contract brings an opposition status between the employer and the laborers. The opposition between the worker’s to the company. Linguistically, the word Mudharabah is used to signify an idea of “giving out a part of capital to somebody to trade in, provided that the profit is shared between them in which an apportioned share is allocated to the activity of trader in doing the business”. In the fields of labor law, Mudharabah principle can also be applied in the contract between the capital owner and the laborers. The principle of the Mudharabah comes from the point of view that  all human beings are equal. Equal in sense that he or she has dignity and that all of them are workers, since no bodyis exempted or to live without some kind of exertion of effort, except for disabilities. There is no concept in Islamic that one class or one group in society is above or superior to the other. In an ideal Islamic society that Islam teaches, there is no subdivisions of classes that these are the group or the class of entrepreneur or managers and these are workers.Keywords: Workers Rights, Islamic Law, Trade and Investment   Agreement
Hubungan Proklamasi Dengan Pancasila Dan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945
Lex Jurnalica Vol 3, No 3 (2006)
Publisher : Lex Jurnalica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The events that happened after the formulation of Pancasila, Proclamation of Independence and the Preambule of UUD 1945 are very important. Contents of the Preambule of UUD 1945 ia a sacred message from the Proclamation of Independence. Construstion of the independent state of Indonesia can be seen and understood in the Preambule of UUD 1945, in which contains the ideology of the Republic of Indonesia namely Pancasila. This paper has studied the relation between The Proclamation of Independence with Pancasila and Preambule of UUD 1945.Keywords: Proclamation of Independence RI, Pancasila, Preambule of UUD 1945
Fungsi Dan Peran Wanita Dalam Masyarakat Baduy
Lex Jurnalica Vol 3, No 3 (2006)
Publisher : Lex Jurnalica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Seperti masyarakat pada umumnya, sesungguhnya dalam masyarakat Baduy pun pria memegang peran penting, baik bidang sosial maupun religi. Pimpinan keluarga, kelompok, kampung, dan suku, serta pemimpin upacara selamatan, inisiasi, perkawinan, kematian, penanaman padi, pemanenan padi, dan pemujaan leluhur di pegang oleh pria. Walau demikian, bukan berarti pria Baduy menguasai segala sendi kehidupan masyarakat. Wanita Baduy, selain mempunyai fungsi dan peran yang sama dengan pria, juga memiliki fungsi dan peran yang khas serta tidak boleh dilakukan oleh pria. Dengan kata lain, pria dan wanita Baduy sama-sama memiliki fungsi dan peran yang penting. Pria Baduy tidak bersifat mendominasi dan wanita Baduy tidak tersubordinasi. Keluarga Baduy sangat mengharapkan anak pertama wanita. Anak wanita dianggap memiliki nilai lebih dibanding anak pria karena anak wanita mempunyai sifat memelihara, mengayomi, dan melindungi (seperti hanya konsep ambu), terutama untuk adik-adiknya. Anak wanita usia sekitar lima tahun keatas telah diberi tanggung jawab menjaga dan mengasuh adik-adiknya. Upacara-upacara yang berkaitan dengan padi diatas harus dilakukan oleh wanita dan tidak boleh dilaksanakan oleh pria. Menurut keyakinan orang Baduy, upacara seperti ngaseuk, mipit, nganyaran dan ngalaksa merupakan kegiatan yang terpenting dan bermakna paling sakral. Oleh karena itu, para pelaksanaannya yang hanya oleh para wanita merupakan suatu kehormatan dan ketinggian derajat wanita Baduy disamping adat kesopanan karena berhubungan langsung dengan Nyi Pohaci.Kata Kunci: Fungsi dan Peran, Wanita, Baduy.
Harmonisasi Hukum Investasi Dan Hukum Dagang Di Negara-Negara Asean
Lex Jurnalica Vol 3, No 3 (2006)
Publisher : Lex Jurnalica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Regional  integration , especially  the economic side has proved  to be a kind of  vital passport to economic development. Several opinions and  theories  have been put forward  by  exponents of  this highly  controversial  issue  to be  selected by states actors appropriate to their national goals. At  present there is a general awareness  that economic  cooperation requires the development of a harmonious relationship between  economic and  political policies both  at the national  and  multinational level. What  should  be emphasized is that  in  order  to   encourage  economic  cooperation  among  the ASEAN countries  as  a means of  enhancing the rate of economic development, there  should be a radical changed  in  the role of  politics to ensure that it contribute positively to  economic cooperation. Mindful of  the economic,sosial, political and legal  fragmentation prevail in the ASEAN  countries,  the harmonization of  investment  and  trade laws is a  prerequisite to  economic  integration  for  the  regional  cooperation  in  Southeast  Asia  in  the  future.Keywords: Harmonization, law,  Asean country
Yang “Terlepas” Dari Kewenangan Mahkamah Konstitusi RI:Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint)
Lex Jurnalica Vol 3, No 3 (2006)
Publisher : Lex Jurnalica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan negara-negara di dunia, memiliki tugas untuk mengawal agar ketentuan-ketentuan konstitusi benar-benar ditaati atau terjelma dalam praktik kehidupan bernegara. Oleh karena itu Mahkamah Konstitusi dikatakan sebagai pengawal konstitusi (the guardian of the constitution). Sejarah pemikiran pembentukan Mahkamah Konstitusi dimulai setelah berakhirnya Perang Dunia Pertama.  Saat itu beberapa negara Eropa bertekad menemukan cara untuk “memaksa” pembentuk undang (legislature) menaati konstitusi melalui jalan peradilan.  Inilah yang kemudian melahirkan mekanisme pengujian undang-undang (judicial review). Di banyak negara juga diberikan kewenangan untuk memutus perkara-perkara pengaduan konstitusional (constitutional complaint), yakni pengaduan atau gugatan yang diajukan oleh perorangan warga negara ke Mahkamah Konstitusi terhadap perbuatan atau kelalaian suatu lembaga publik yang mengakibatkan terlanggarnya hak-hak atau kebebasan-kebebasan mendasar orang atau warga negara yang bersangkutan. Dalam sistem yang berlaku saat ini, jalan hukum yang tersedia bagi warga negara untuk mempertahankan hak-hak kons-titusionalnya melalui proses peradilan konstitusional di Mahkamah Konstitusi hanyalah mekanisme pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar. Dengan kata lain, sistem yang berlaku saat ini seolah-olah mengasumsikan bahwa pelanggaran terhadap hak-hak konstitusional warga negara itu hanya terjadi karena pembentuk undang-undang membuat undang-undang yang ternyata telah melanggar hak-hak konstitusional warga negara.Kata Kunci: Kewenangan Mahkamah Konstitusi R.I, Pengaduan Konstitusional.
Analisa Hukum Terhadap Beberapa Klausula Baku Pada Perjanjian Keanggotaan Kartu Kredit Perbankan Ditinjau Dari Sudut KUH Perdata Dan UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
Lex Jurnalica Vol 3, No 3 (2006)
Publisher : Lex Jurnalica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kejahatan penggunaan kartu kredit, sering terjadi di dunia maya (internet),  di mana pemegang kartu kredit banyak yang dirugikan. Pihak penerbit kartu atau bank seharusnya ikut bertanggung jawab terhadap masalah yang dihadapi oleh pemegang kartu, dan tidak memberatkan konsumen kartu kredit, dengan membebani tagihan yang seharusnya tidak dibayar oleh pemegang kartu kredit. Seharusnya bank bertanggung jawab dengan menanggung resiko atas tagihan tersebut, dan melaporkan kepada pihak yang berwajib, apabila terjadi kasus-kasus penipuan maupun kejahatan kartu kredit lainnya. Di dalam suatu perjanjian keanggotaan kartu kredit bank terdapat suatu klausul yang memberatkan (klausul eksemsi) bagi pihak konsumen (pemegang kartu kredit). Klausul eksemsi yaitu klausul yang melepaskan/membebaskan tanggungjawab bank atas penyalahgunaan kartu kredit. Hal ini tidak sesuai dengan Asas Kepatutan dalam hukum perjanjian. Karena seharusnya bank ikut bertanggung jawab apabila terjadi penyalahgunaan PIN oleh pihak lain, dengan memblokir kartu tersebut demi kepentingan nasabah, sesuai dengan Asas Kepatutan.Kata Kunci: Kartu Kredit, Bank, Perlindungan Konsumen.

Page 35 of 52 | Total Record : 519

 33   34   35   36   37 

Filter by Year

2003 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 22, No 3 (2025): LEX JURNALICA Vol 22, No 2 (2025): LEX JURNALICA Vol 22, No 1 (2025): LEX JURNALICA Vol 21, No 3 (2024): LEX JURNALICA Vol 21, No 2 (2024): LEX JURNALICA Vol 21, No 1 (2024): LEX JURNALICA Vol 20, No 3 (2023): LEX JURNALICA Vol 20, No 2 (2023): LEX JURNALICA Vol 20, No 1 (2023): LEX JURNALICA Vol 19, No 3 (2022): LEX JURNALICA Vol 19, No 2 (2022): Lex Jurnalica Vol 19, No 1 (2022): LEX JURNALICA Vol 18, No 3 (2021): LEX JURNALICA Vol 18, No 2 (2021): LEX JURNALICA Vol 18, No 1 (2021): LEX JURNALICA Vol 17, No 3 (2020): Lex Jurnalica Vol 17, No 2 (2020): Lex Jurnalica Vol 17, No 1 (2020): Lex Jurnalica Vol 16, No 3 (2019): Lex Jurnalica Vol 16, No 2 (2019): LEX JURNALICA Vol 16, No 1 (2019): Lex Jurnalica Vol 15, No 3 (2018): Lex Jurnalica Vol 15, No 2 (2018): Lex Jurnalica Vol 15, No 1 (2018): Lex Jurnalica Vol 14, No 3 (2017): Lex Jurnalica Vol 14, No 2 (2017): Lex Jurnalica Vol 14, No 1 (2017): Lex Jurnalica Vol 13, No 3 (2016): Lex Jurnalica Vol 13, No 2 (2016): LEX JURNALICA Vol 13, No 1 (2016): Lex Jurnalica Vol 12, No 3 (2015): Lex Jurnalica Vol 12, No 2 (2015): Lex Jurnalica Vol 12, No 1 (2015): Lex Jurnalica Vol 11, No 2 (2014): Lex Jurnalica Vol 11, No 1 (2014) Vol 10, No 3 (2013) Vol 10, No 2 (2013) Vol 10, No 1 (2013) Vol 9, No 3 (2012) Vol 9, No 1 (2012) Vol 8, No 3 (2011) Vol 8, No 2 (2011) Vol 8, No 1 (2010) Vol 7, No 3 (2010) Vol 7, No 2 (2010) Vol 7, No 1 (2009) Vol 6, No 3 (2009) Vol 6, No 2 (2009) Vol 6, No 1 (2008) Vol 5, No 3 (2008) Vol 5, No 2 (2008) Vol 5, No 1 (2007) Vol 4, No 3 (2007) Vol 4, No 2 (2007) Vol 4, No 1 (2006) Vol 3, No 3 (2006) Vol 3, No 2 (2006) Vol 3, No 1 (2005) Vol 2, No 3 (2005) Vol 2, No 2 (2005) Vol 2, No 1 (2004) Vol 1, No 3 (2004) Vol 1, No 2 (2004) Vol 1, No 1 (2003) More Issue