cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
Jl.Terusan Arjuna , Tol Tomang - Kebun Jeruk Jakarta 11510
Location
Kota adm. jakarta barat,
Dki jakarta
INDONESIA
Lex Jurnalica (Ilmu Hukum)
Published by Universitas Esa Unggul
ISSN : 18580262     EISSN : 18580262     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Lex Jurnalica adalah jurnal ilmiah yang memuat tulisan penelitian dan non penelitian dalam bidang ilmu Hukum, yang diterbitkan oleh Pusat Pengelola Jurnal Ilmiah UEU. Jurnal ini terbit 3 (tiga) kali dalam setahun yaitu pada bulan April, Agustus dan Desember.
Arjuna Subject : -
Articles 519 Documents
 34   35   36   37   38 
Analisis Format, Substansi Dan Yuridis Amandemen Undang-Undang Dasar 1945
Lex Jurnalica Vol 3, No 2 (2006)
Publisher : Lex Jurnalica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The Constitution of 1945 (Undang-Undang Dasar 1945) which was passed by PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) on August 18, 1945 was a provisional Contitution quality. Because of it, Soekarno who the Indonesia first President hoped the Contitution of 1945 soon could  be perfected. But Indonesians history showed for amendment of  Constitution of 1945 just  for 1999 until 2002. Being amandment of Constitution which be able to desire for accomodating reformation prosecution likes about restruction  of exsecutive power, recognition and protection of the human rights, and law enforcement. This article discuss about  juridical, substance, and form analysis of the amendment of the Constitution of 1945Key words: Juridical, substance, form analysis of the amendment of theConstitution of 1945
Studi Kritis Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Dalam Perananan Masyarakat Hukum Adat
Lex Jurnalica Vol 3, No 2 (2006)
Publisher : Lex Jurnalica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Hutan adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa bagi Bangsa Indonesia yang wajib disyukuri. Hutan yang mengalami proses degradasi atau penurunan kualitas sumber daya, perlu untuk dibenahi dalam sebuah peraturan hukum yang lebih mencerminkan hak dan peranan masyarakat termasuk di dalamanya adalah hak dan peran masyarakat hukum adat untuk mengelola sumber daya hutan. Konsep pengelolaan atas sumber daya hutan yang tersentralistik perlu dibenahi dengan pola pengelolaan sumber daya hutan yang melibatkan peran aktif  masyarakat lokal dan/hukum adat dalam pengelolaan sumber daya hutan. Ideologi pengelolaan Sumber Daya Alam di Indonesia perlu dilakukan representasi terhadap makna penguasaan oleh Negara atas sumber daya alam, sehingga dalam hal ini akan tercipta penafsiran yang lebih inklusif atas makna penguasaan sumber daya alamKata kunci: pengelolaan sumber daya hutan, hak masyarakat hukum adat, perubahan paradigma
Antara Piracy Dan Armed Robbery At Sea (tinjauan singkat keamanan di selat malaka)
Lex Jurnalica Vol 3, No 2 (2006)
Publisher : Lex Jurnalica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Selat Malaka merupakan Selat yang lazim digunakan untuk pelayaran internasional. Selat ini dapat mempersingkat jarak tempuh dari negara-negara di Timur Tengah ke negara-negara di Asia. Selat ini berada di antara Pulau Sumatra dan Semenanjung Malaka, dengan panjang kurang lebih 500 mil. Kapal-kapal laut yang melalui selat ini mencapai 700 kapal per bulan. Ini juga menunjukkan selat tersibuk di dunia. Daratan yang paling panjang membentang di kedua tepi selat adalah daratan Pulau Sumatra (Indonesia) dan daratan Semenanjung Malaka (Malaysia). Hal ini memberikan konsekuensi logis, bahwa kedua negara tersebut paling bertanggungjawab terhadap Perairan Selat. Sementara itu, Singapura hanya berbatasan dengan Selat Malaka di bagian ujung Selat Sebelah Selatan sehingga secara factual tidak bertanggungjawab  penuh atas Selat Malaka. Di Selat Malaka juga dikabarkan merupakan jalur pelayaran internasional dan  dianggap  sebagai  wilayah  bajak   laut  terbesar di dunia.  Beban untuk menjaga dan memelihara keamanan di Selat Malaka sebenarnya bukan merupakan beban individu negara pantai akan tetapi merupakan beban bersama antara negara pantai dengan negara pemakai atau pengguna. Akan tetapi sampai saat ini mekanisme bantuan negara pemakai dalam keamanan di selat belum terformat dengan baik, sehingga ada asumsi bahwa keamanan di selat merupakan beban murni negara pantai.Kata Kunci: Piracy, armed robbery, Selat malaka.
Tinjauan Terhadap Asas Unconscionability Dan Penerapannya Dalam Kontrak Bidang Pertambangan Di Indonesia
Lex Jurnalica Vol 3, No 2 (2006)
Publisher : Lex Jurnalica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kontrak adalah salah satu bagian di bidang hukum yang sifatnya sangat spesifik dan peranannya dalam dunia kerja sangatlah penting. Salah satu peranan penting dari kontrak adalah pada bidang pertambangan, di mana saat ini ada dua permasalahan yang menimbulkan kontroversi secara nasional yaitu pada Joint Operating Agreement antara Pertamina dengan Exxonmobil untuk pengelolaan lapangan minyak di Blok Cepu serta kontrak karya dengan Freeport McMoran. Kontroversi yang merebak tidak hanya menyangkut aspek hukum, tetapi telah memasuki wilayah politis. Reaksi keras di berbagai lapisan masyarakat akhirnya timbul setelah Exxonmobil ditunjuk sebagai leader dalam pengelolaan lapangan minyak di Blok Cepu, bahkan ada salah satu partai politik berencana melayangkan gugatan kepada pemerintah apabila dari hasil pengkajian tim legal yang akan dibentuk oleh partai tersebut  ditemukan adanya “jebakan-jebakan hukum” dalam penandatanganan JOA tersebut. Ketidak-puasan masyarakat terhadap isi dan implementasi dari kedua kontrak dimaksud, yang dianggap kurang mencerminkan    rasa      keadilan     dan keseimbangan. Maka, disinilah diperlukan adanya tinjauan secara yuridis terhadap implementasi kontrak pada bidang pertambangan di Indonesia.Kata Kunci: Kontrak, Asas Keseimbangan, Pertambangan.
Pengaruh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Dalam Menciptakan Kepastian Hukum Di Bidang Ketenagakerjaan Di Indonesia
Lex Jurnalica Vol 3, No 2 (2006)
Publisher : Lex Jurnalica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Elemen gerakan buruh begitu disibukan oleh urusan produk perundang-undangan yang dikeluarkan pemerintah. Sudah tidaknya terhitung beberapa banyak aksi buruh berkaitan dengan penolakan atas produk perundang-undangan yang hingga saat ini tidak jelas nasibnya. Hukum merupakan produk dari orang yang telah ditentukan, sehingga menjadikannya sumber dari komando atau perintah, yang selanjutnya diasumsikan kemudian, bahwa komando atau perintah itu merupakan pengungkapan kehendak dari beberapa orang. Berbicara kepastian hukum, pasti berbicara dengan penegakan hukum, serta siapa yang memberi kepastian hukum itu sendiri. Isi dari produk hukum tersebut memang sebaliknya merupakan perintah bagi warga negara serta memiliki manfaat juga nilai ekonomis, serta memberikan perlindungan bagi warga negara, sehingga dapat berkarya, mencari penghidupan yang layakKata Kunci: Ketenagakerjaan, Pemutusan Hubungan Kerja, Kepastian Hukum
Eksistensi Reksa Dana Syariah Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam
Lex Jurnalica Vol 3, No 1 (2005)
Publisher : Lex Jurnalica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Eksistensi reksa dana syariah sebagai suatu bentuk lembaga investasi inovatif memiliki karakteristik yang berbeda dengan reksa dana konvensional. Perbedaan tersebut dapat dilihat dari kebijakan investasi yang dirumuskannya. Dalam melakukan pengelolaan investasi (reinvestment), maka reksa dana syariah harus berpedoman pada nilai-nilai syariah. Pada dasarnya, pembentukan reksa dana syariah sangat memiliki keterkaitan yang erat dengan implementasi konsep ekonomi Islam yang mengacu pada sistem nilai dan asas-asas pokok filsafat ekonomi Islam yang berpedoman pada Al Quran serta sumber-sumber hukum Islam lainnya. Dalam perspektif hukum ekonomi Islam maka eksistensi reksa dana syariah dalam kapasitasnya sebagai lembaga maka dapat dipersamakan dengan prinsip mudharabah. Selain itu, terkait dengan eksistensinya sebagai lembaga trust maka dalam reksa dana syariah juga terdapat konsep al wakalah.  Dalam operasionalisasinya maka reksa dana syariah juga membutuhkan suatu lembaga pengawas khusus selain Bapepam, yaitu Dewan Syariah Nasional.Kata Kunci : Reksa Dana Syariah, Hukum Ekonomi Islam
Konseptualisasi Negara Hukum Dan Demokrasi; Upaya Menuju Negara Yang Dicita-citakan
Lex Jurnalica Vol 3, No 1 (2005)
Publisher : Lex Jurnalica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Gagasan negara hukum dan demokrasi merupakan dua instrumen “terbaik” untuk mencapai tujuan negara yang dicita-citakan dengan cara yang beradab. Keduanya memiliki pola hubungan yang interdependen. Negara hukum saja tidak akan cukup, karena hukum bisa diciptakan dengan cara mengabaikan nilai-nilai demokrasi; sementara demokrasi saja juga tidak akan cukup, karena demokrasi menawarkan kebebasan dalam segala derivasinya, sehingga apabila tidak dibingkai oleh aturan-aturan hukum akan menjadi anarkisme dalam segala bentuknya. Keseimbangan antara nilai-nilai hukum dengan nilai-nilai demokrasi dalam suatu negara merupakan conditio sine qua non bagi terbentuknya democratische rechtsstaat yang sesungguhnya. Persoalannya adalah apa upaya yang harus ditempuh untuk menyeimbangkan kedua gagasan besar tersebut.Kata Kunci: Negara Hukum, Demokrasi
Perlindungan Folklor Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta
Lex Jurnalica Vol 3, No 1 (2005)
Publisher : Lex Jurnalica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Keberadaan Undang-Undang Hak Cipta merupakan suatu bentuk perlindungan terhadap karya cipta manusia yang diberikan oleh negara. Perlindungan ini diberikan karena dalam karya ciptanya tersebut, manusia telah memaksimalkan karya, cipta dan karsa yang ada padanya untuk menghasilkan suatu karya seni. Seni merupakan bagian nyata dari kehidupan manusia sejak zaman dahulu. Manusia senantiasa menciptakan berbagai karya seni dengan berbagai bentuk. Sebagai suatu karya cipta manusia, beberapa hasilnya masih tetap terpelihara sampai sekarang. Banyak karya cipta tradisional yang sampai saat ini masih menarik untuk dinikmati. Untuk memberikan perlindungan terhadap karya cipta tradisional yang sampai saat ini masih ada, maka dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 terdapat perlindungan terhadap Folklor sebagai salah satu karya cipta. Perlindungan yang diberikan terhadap Folklor, mencerminkan adanya pengakuan terhadap tradisi bangsa dan perlindungan terhadap asset bangsa dari bidang seni.Kata Kunci: Perlindungan, Folklor, Hak Cipta
Membangun Demokrasi Melalui Cnstitutional Complaint
Lex Jurnalica Vol 3, No 1 (2005)
Publisher : Lex Jurnalica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum, konsep negara hukum sendiri memiliki korelasi erat dengan pembangunan nilai-nilai demokrasi yang ingin diterapkan melalui mekansime yuridis suatu sistem ketatanegaraan. Salah satu sikap politik para anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam menerjemahkan keinginan rakyat pasca pemerintahan orde baru adalah membangun  sistem demokrasi yang lebih terjamin dalam bingkai yuridis. Konstitusi sebagai hukum tertulis tertinggi merupakan pilar utama Negara Hukum, sehingga dengan ditegakkannya Konstitusi dalam penyelenggaraan pemerintahan akan tegak pula cita Negara Hukum Indonesia yang di dalamnya terkandung luas jiwa dan semangat demokrasi. Negara hukum harus menjamin adanya demokrasi, sebagaimana di dalam setiap Negara Demokrasi harus menjamin penyelenggaraannya berdasar atas hukum, maka perlu ada perlindungan konstitsuional yang menjamin hak-hak masyarakat sebagai perwujudan dari pelaksanaan elemen-elemen demokrasi dalam Konstitusi.Kata Kunci: Mahkamah Konstitusi, Constitutional Complaint, Demokrasi, Negara Hukum
Abortus Dalam Hukum Pidana Indonesia
Lex Jurnalica Vol 3, No 1 (2005)
Publisher : Lex Jurnalica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kehidupan merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Setiap manusia memiliki hak hidup, bahkan sejak masih dalam kandungan. Hak hidup tersebut merupakan anugerah dari Tuhan yang Maha Esa dan tidak ada yang dapat merampasnya, sekalipun orangtuanya. Dalam kasus pengguguran kandungan yang biasa disebut abortus, orang tua si janin merasa mempunyai hak untuk mengakhiri hidup janinnya, dengan berbagai alasan. Dalam perspektif hukum aborsi merupakan tindak pidana. Aborsi merupakan tindak pidana yang dikategorikan dalam kejahatan terhadap nyawa. Dengan demikian, meskipun janin tersebut belum dilahirkan, keberadaannnya telah dianggap sebagai mahluk yang bernyawa.Kata Kunci: Aborsi, Hukum Pidana,  Kedokteran

Page 36 of 52 | Total Record : 519

 34   35   36   37   38 

Filter by Year

2003 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 22, No 3 (2025): LEX JURNALICA Vol 22, No 2 (2025): LEX JURNALICA Vol 22, No 1 (2025): LEX JURNALICA Vol 21, No 3 (2024): LEX JURNALICA Vol 21, No 2 (2024): LEX JURNALICA Vol 21, No 1 (2024): LEX JURNALICA Vol 20, No 3 (2023): LEX JURNALICA Vol 20, No 2 (2023): LEX JURNALICA Vol 20, No 1 (2023): LEX JURNALICA Vol 19, No 3 (2022): LEX JURNALICA Vol 19, No 2 (2022): Lex Jurnalica Vol 19, No 1 (2022): LEX JURNALICA Vol 18, No 3 (2021): LEX JURNALICA Vol 18, No 2 (2021): LEX JURNALICA Vol 18, No 1 (2021): LEX JURNALICA Vol 17, No 3 (2020): Lex Jurnalica Vol 17, No 2 (2020): Lex Jurnalica Vol 17, No 1 (2020): Lex Jurnalica Vol 16, No 3 (2019): Lex Jurnalica Vol 16, No 2 (2019): LEX JURNALICA Vol 16, No 1 (2019): Lex Jurnalica Vol 15, No 3 (2018): Lex Jurnalica Vol 15, No 2 (2018): Lex Jurnalica Vol 15, No 1 (2018): Lex Jurnalica Vol 14, No 3 (2017): Lex Jurnalica Vol 14, No 2 (2017): Lex Jurnalica Vol 14, No 1 (2017): Lex Jurnalica Vol 13, No 3 (2016): Lex Jurnalica Vol 13, No 2 (2016): LEX JURNALICA Vol 13, No 1 (2016): Lex Jurnalica Vol 12, No 3 (2015): Lex Jurnalica Vol 12, No 2 (2015): Lex Jurnalica Vol 12, No 1 (2015): Lex Jurnalica Vol 11, No 2 (2014): Lex Jurnalica Vol 11, No 1 (2014) Vol 10, No 3 (2013) Vol 10, No 2 (2013) Vol 10, No 1 (2013) Vol 9, No 3 (2012) Vol 9, No 1 (2012) Vol 8, No 3 (2011) Vol 8, No 2 (2011) Vol 8, No 1 (2010) Vol 7, No 3 (2010) Vol 7, No 2 (2010) Vol 7, No 1 (2009) Vol 6, No 3 (2009) Vol 6, No 2 (2009) Vol 6, No 1 (2008) Vol 5, No 3 (2008) Vol 5, No 2 (2008) Vol 5, No 1 (2007) Vol 4, No 3 (2007) Vol 4, No 2 (2007) Vol 4, No 1 (2006) Vol 3, No 3 (2006) Vol 3, No 2 (2006) Vol 3, No 1 (2005) Vol 2, No 3 (2005) Vol 2, No 2 (2005) Vol 2, No 1 (2004) Vol 1, No 3 (2004) Vol 1, No 2 (2004) Vol 1, No 1 (2003) More Issue