cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
Jl.Terusan Arjuna , Tol Tomang - Kebun Jeruk Jakarta 11510
Location
Kota adm. jakarta barat,
Dki jakarta
INDONESIA
Lex Jurnalica (Ilmu Hukum)
Published by Universitas Esa Unggul
ISSN : 18580262     EISSN : 18580262     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Lex Jurnalica adalah jurnal ilmiah yang memuat tulisan penelitian dan non penelitian dalam bidang ilmu Hukum, yang diterbitkan oleh Pusat Pengelola Jurnal Ilmiah UEU. Jurnal ini terbit 3 (tiga) kali dalam setahun yaitu pada bulan April, Agustus dan Desember.
Arjuna Subject : -
Articles 519 Documents
 40   41   42   43   44 
PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA TERHADAP ANAK BUAH KAPAL PT. PERTAMINA (PERSERO), TERKAIT DENGAN BERAKHIRNYA PERJANJIAN KERJA LAUT (Study Kasus Putusan Nomor 235/Pdt.Sus-PHI/2020 PN.JKT.PST.)
Lex Jurnalica Vol 20, No 1 (2023): LEX JURNALICA
Publisher : Lex Jurnalica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRACTThis journal discusses the unilateral Termination of Employment that occurred in the Ship's Crew (ABK) of PT. PERTAMINA (Persero) which was settled through the Industrial Relations Court at the Central Jakarta District Court and has permanent legal force (inkracht) based on Decision Number 235/Pdt.Sus-PHI/2020 PN.JKT.PST. In this case, the Employer terminated the employment contract due to the expiration of the Sea Work Agreement (PKL). This type of research uses a normative method with a descriptive analysis approach. The aim of the research is to examine the suitability of the reasons for dismissal used by employers and the norms in the Manpower Law No. 13/2003, and to criticize how the panel of judges considers the awarding of compensation for termination of employment in Decision No. 235/Pdt.Sus-PHI/ 2020 PN. JKT. PST. The results of the study show that the reason for Termination of Employment (PHK) used by Employers is inappropriate because it violates Article 59 of the Labor Law No. 13/2003, and is related to the amount of Compensation in Decision Number 235/Pdt.Sus-PHI/2020 PN.JKT .PST. contrary to Article 167 of the Manpower Law No. 13/2003 Juncto SEMA (Supreme Court Circular Letter) Number 3 of 2015 paragraph (2) letter f after the Constitutional Court Decision Number 37/PUU-IX/2011, dated September 19, 2011 related to process wages ..Keywords: Termination of Employment, Sea Work Agreement, Certain Time Work Agreement ABSTRAKJurnal ini membahas tentang Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak yang terjadi pada Anak Buah Kapal (ABK) PT. PERTAMINA (Persero) yang diselesaikan melalui Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat   dan telah berkekuatan hukum tetap (inkracht) berdasarkan Putusan Nomor 235/Pdt.Sus-PHI/2020 PN.JKT.PST. Pada kasus ini Pengusaha melakukan PHK karena alasan berakhirnya Perjanjian Kerja Laut (PKL). Tipe Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan deskriptif analisis. Tujuan penelitian  adalah untuk mengkaji kesesuaian  antara  alasan PHK yang digunakan oleh Pengusaha dengan norma yang ada pada UU Ketenagakerjaan Nomor 13/ 2003, dan untuk mengkritisi bagaimana pertimbangan majelis hakim tentang pemberian jumlah kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja dalam Putusan Nomor 235/Pdt.Sus-PHI/2020 PN.JKT.PST. Hasil penelitian menunjukkan  bahwa alasan  Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang digunakan oleh Pengusaha tidak sesuai karena melanggar  pasal 59 Undang-Undang  Ketenagakerjaan No 13/2003, dan terkait dengan jumlah Kompensasi pada Putusan Nomor 235/Pdt.Sus-PHI/2020 PN.JKT.PST. bertentangan dengan pasal 167 Undang-Undang  Ketenagakerjaan No 13/2003 Juncto SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) Nomor 3 Tahun 2015 ayat (2) huruf f pasca Putusan MK Nomor 37/PUU-IX/2011, tertanggal 19 September 2011 terkait dengan upah proses..Kata Kunci: Pemutusan Hubungan Kerja, Perjanjian Kerja Laut, Perjanjian Kerja Waktu Tertentu.
REGULATORY IMPACT ASSESSMENT (RIA) DALAM PERUMUSAN KEBIJAKAN
Lex Jurnalica Vol 20, No 1 (2023): LEX JURNALICA
Publisher : Lex Jurnalica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractThe preparation of legal products, as it is known today, places more emphasis on the legal-drafting aspect. Conformity and compliance with higher laws and regulations are prioritized, and other aspects are given less attention in a more comprehensive manner. Therefore, Regulatory Impact Assessment (RIA) is an important instrument to be able to examine and measure the possible benefits and impacts of implementing policies, both in the form of regulations and non-regulations. This paper will analyze how the concept of RIA relates to the formulation of a policy and how the principles of RIA are applied in the formulation of a policy. This paper is a normative legal work that uses a statutory regulation approach to analyze the application of RIA in formulating a policy. RIA is a method that aims to systematically assess the positive and negative effects of regulations that are being proposed or are currently running. RIA also functions as a decision-making tool that systematically and consistently examines the effects arising from a policy. Through RIA, public policy designers evaluate policies that are productive and counterproductive for the business world and the public interest. RIA is expected to be an instrument for developing public interest-oriented, effective, credible, and responsive policies.Keywords: Regulatory Impact Assessment (RIA), policy formulationAbstrakPenyusunan produk hukum sebagaimana yang telah diketahui saat ini lebih banyak menekankan pada aspek legal-drafting. Kesesuaian dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi lebih dikedepankan dan kurang memperhatikan aspe-aspek lain secara lebih komprehensif. Oleh karena itu, Regulatory Impact Assessment (RIA) menjadi instrumen penting untuk dapat memeriksa dan mengukur kemungkinan manfaat dan dampak dalam mengimplementasikan kebijakan baik yang berbentuk peraturan ataupun non peraturan. Tulisan ini akan menganalisis terkait Bagaimana konsep RIA terhadap perumusan suatu kebijakan dan bagaimana penerapan prinsip-prinsip RIA dalam perumusan suatu kebijakan. Tulisan ini merupakan penulisan hukum normatif yang menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan untuk menganalisis penerapan RIA dalam merumuskan suatu kebijakan. RIA merupakan metode yang bertujuan untuk menilai secara sistematis pengaruh positif maupun negatif dari regulasi yang sedang diusulkan ataupun yang sedang berjalan. RIA juga berfungsi sebagai alat pengambilan keputusan yang secara sistematis dan konsisten mengkaji pengaruh yang ditimbulkan dari suatu kebijakan.Melalui RIA, para perancang kebijakan publik mengevaluasi kebijakan yang produktif dan kontra-produktif bagi dunia usaha dan kepentingan publik. RIA diharapkan mampu menjadi instrumen untuk mengembangkan kebijakan yang berorietasi pada kepentingan publik, efektif, kredibel dan responsif. Kata Kunci: Regulatory Impact Assessment (RIA), perumusan kebijakan
PELANGGARAN HUKUM INTERNASIONAL DALAM PERANG RUSIA-UKRAINA
Lex Jurnalica Vol 20, No 1 (2023): LEX JURNALICA
Publisher : Lex Jurnalica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractThe Russo-Ukrainian war has so far shown no sign of ending. The two of them are still engaged in armed contact in almost all parts of Ukraine since the invasion began on February 24. The invasion has drawn criticism from various countries. Russian President Vladimir Putin has recently been named a war criminal for allegedly violating international law. Russia claims its actions to invade Ukraine are part of a self-defense policy as set forth in Article 51 of the UN charter. Even though this was not accompanied by facts and valid arguments, Russia clearly violated several provisions contained in the UN charter, which clearly recognizes state sovereignty as part of international relations and may not be disturbed by other countries. This research will analyze the types of violations of international law in the Russian-Ukrainian war and how the Russian-Ukrainian war will affect the political order and international law in the future. This paper is a normative legal work that uses a statutory approach to analyze relevant international legal instruments and a factual approach related to the events that occurred in the invasion. Keywords: Violations of International Law: Russia, Ukraine AbstrakPerang Rusia-Ukraina hingga kini belum memperlihatkan tanda-tanda akan berakhir. Keduanya masih terlibat kontak senjata di hampir seluruh wilayah Ukraina sejak invasi dimulai pada 24 Februari lalu. Invasi tersebut telah menuai kecaman dari berbagai negara. Presiden Rusia, Valdimir Putin, belakangan disebut sebagai penjahat perang karena dituduh melanggar hukum internasional. Rusia mengklaim tindakannya untuk menginvasi Ukraina merupakan bagian dari kebijakan pertahanan diri (self defense) sebagaimana yang termaktub dalam pasal 51 piagam PBB. Meski begitu, hal tersebut tidak disertai fakta dan argumentasi yang sah, Rusia dengan jelas melanggar beberapa ketentuan yang terdapat di dalam piagam PBB, yang secara gamblang mengakui kedaulatan negara sebagai bagian dari hubungan internasional dan tidak boleh diganggu oleh negara lain. Penelitian ini akan menganalisis tentang apa sajakah jenis-jenis pelanggaran Hukum Internasional dalam perang Rusia-Ukraina dan bagaimanakah pengaruh perang Rusia-Ukraina terhadap tatanan politik dan hukum internasional di masa depan. Tulisan ini merupakan penulisan hukum normatif yang menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan untuk menganalisis instrumen-instrumen hukum internasional yang relevan dan pendekatan fakta berkaitan dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam invansi tersebut. Kata Kunci: Pelanggaran Hukum Internasinal, Rusia, Ukraina
ANALISIS YURIDIS ATURAN PRINSIP MENGENAL NASABAH DALAM MENCEGAH TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG PADA TRANSAKSI PERBANKAN
Lex Jurnalica Vol 20, No 1 (2023): LEX JURNALICA
Publisher : Lex Jurnalica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractMoney laundering crimes occur a lot in Indonesia, banks as business entities that collect funds from the public in the form of savings and distribute them to the public in the form of credit and/or other forms in order to improve people's lives, become one of the places for money laundering, Therefore, know your customer rules are needed to prevent money laundering crimes from occurring. The purpose of this paper is to find out how the know your customer principle in banking transactions is related to money laundering. To examine this matter the author uses normative legal research methods and uses a statutory approach with reference to the applicable legal rules. Based on the results of the study, the Know Your Customer Principle is a principle applied by LPEI to determine the identity of a customer, monitor customer transaction activities, including reporting suspicious transactions. The principle of knowing your customer and anti-money laundering as one of the efforts to prevent the entry of money proceeds from crime into the banking industry, Bank Indonesia has issued regulations related to money laundering since 2001 concerning Application of Know Your Customer Principles. There are several Bank Indonesia regulations, namely Bank Indonesia Regulation Number 3/10/PBI/2001 dated 18 June 2001 concerning Application of Know Your Customer Principles. Bank Indonesia Regulation Number 3/23/PBI/2001 dated 13 December 2001 concerning Amendments to Bank Indonesia Regulation Number 3/10/PBI/2001 concerning Application of Know Your Customer Principles. Bank Indonesia Regulation Number 5/21/PBI/2003 dated 17 October 2003 concerning the Second Amendment to Bank Indonesia Regulation Number 3/10/PBI/2001 concerning Application of Know Your Customer Principles. Keywords: The principle of knowing your customer, banking and money laundering. AbstrakTindak pidana pencucian uang banyak terjadi di Indonesia, bank sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat, menjadi salah satu tempat untuk melakukan pencucian uang, oleh karena itu diperlukan aturan mengenal nasabah untuk mencegah terjadinya tindak pidana pencucian uang. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimana aturan prinsip mengenal nasabah dalam transaksi perbankan dikaitkan tindak pidana pencucian uang. Untuk meneliti hal tersebut penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif dan menggunakan pendekatan perundang-undangan dengan mengacu kepada aturan hukum yang berlaku. Berdasarkan hasil penelitian bahwa Prinsip Mengenal Nasabah adalah prinsip yang diterapkan LPEI untuk mengetahui identitas Nasabah, memantau kegiatan transaksi Nasabah termasuk pelaporan transaksi yang mencurigakan. Prinsip mengenal nasabah dan anti pencucian uang sebagai salah satu upaya untuk mencegah masuknya uang hasil tindak kejahatan ke dalam industri perbankan, Bank Indonesia telah menerbitkan ketentuan terkait dengan pencucian uang sejak tahun 2001 mengenai Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah. Terdapat beberapa peraturan Bank Indonesia yaitu Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 Tanggal 18 Juni 2001 Tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah. Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/23/PBI/2001 Tanggal 13 Desember 2001 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 Tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah. Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/21/PBI/2003 Tanggal 17 Oktober 2003 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 Tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah.Kata Kunci: Prinsip mengenal nasabah, perbankan, dan pencucian uang.
Akibat Hukum Pembatalan Akta Hibah Yang Dibuat Di Bawah Tangan Dan Tanpa Persetujuan Ahli Waris Lainnya
Lex Jurnalica Vol 20, No 1 (2023): LEX JURNALICA
Publisher : Lex Jurnalica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

A grant is a gift made by a person to another party made while still alive and the implementation of the distribution is usually done when the grantor is still alive. In Article 1682 of the Civil Code "the method or process of granting must go through a Notary Deed where the original Minuta is kept by the Notary concerned and if it is not carried out then the Grant becomes invalid and cancelled". This research was conducted using normative legal research methods. The first problem that the author will discuss is what are the legal consequences for canceling a grant deed made underhanded and without the consent of other heirs?, secondly, how is the legal force of a grant deed made underhanded?, thirdly, what are the provisions and methods of calculating grant tax on transfers? land and buildings? From the results of this study, conclusions can be drawn and it is hoped that the deed of grant made before the official making the land deed (PPAT) is a statement of the existence of a legal act and as a means of proof. And before making the deed of grants, obtain approval from other heirs so that problems do not arise in the future which will harm the parties.
KAJIAN YURIDIS PENERAPAN WASIAT WAJIBAH KEPADA AHLI WARIS NON MUSLIM DALAM HUKUM WARIS DI INDONESIA
Lex Jurnalica Vol 20, No 1 (2023): LEX JURNALICA
Publisher : Lex Jurnalica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui ketentuan pembagian wasiat wajibah kepada ahli waris non muslim. Metode penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan normatif. Hasil kajian menunjukkan bahwa penerapan aturan wasiat dalam KHI dilakukan untuk mengatasi dua alasan utama yaitu untuk mengisi kekosongan hukum dan untuk mewujudkan rasa keadilan bagi masyarakat. Mahkamah Agung telah menggunakan aturan wasiat umum sebagai dasar pemberian wasiat wajib untuk mengatasi kekosongan hukum, dan untuk memastikan bahwa ahli waris non-Muslim dapat menerima bagian warisan yang adil. Sebelmnya sudah ada beberapa putusan pengadilan tentang pemberian wasiat wajibah yang salah satunta adalah Putusan Mahkamah Agung 368.K/AG/1995. Putusan ini telah memberikan paradigma baru dalam pemberian wasiat kepada ahli waris non-muslim dan menunjukkan bahwa Mahkamah Agung bersedia mendahulukan keadilan atas perbedaan agama. Penelitian ini dilakukan melalui penelitian kepustakaan dengan pendekatan normatif, yaitu menganalisis peraturan perundang-undangan dan bahan hukum yang berkaitan dengan status hukum ahli waris non muslim dalam memperoleh wasiat wajib.
ANALISIS PENJATUHAN PIDANA STELSEL ABSORPSI DALAM KETENTUAN PERBUATAN BERLANJUT
Lex Jurnalica Vol 20, No 1 (2023): LEX JURNALICA
Publisher : Lex Jurnalica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Salah satu putusan pemidanaan yang seringkali memperolah sorotan publik adalah putusan pemidanaan dalam hal diterapkannya ketentuan perbuatan berlanjut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pola penerapan ketentuan perbuatan berlanjut pada Pasal 64 KUHP dalam beberapa putusan perkara pidana; serta untuk mengetahui dan menganalisis konsistensi hakim dalam menentukan sanksi melalui stelsel absorpsi pada penjatuhan pidana perbuatan berlanjut. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan doktrinal, untuk menentukan Bagaimana penjatuhan pidana stelsel absorbsi dalam ketentuan perbuatan berlanjut pada putusan perkara pidana, dan mengukur konsistensi hakim dalam penentuan sanksi melalui stelsel absorpsi terhadap penjatuhan pidana perbuatan berlanjut. Adapun hasil penelitian ini yang pertama yaitu analisa yuridis terkait pola penentuan pidana melalui stelsel absorpsi. pada putusan-putusan perbuatan berlanjut telah memenuhi unsur ada hubungan sedemikian rupa. Akan tetapi, pada penjatuhan pidananya terdapat kekurangan pertimbangan hukum terhadap Keadaan memberatkan pada perbuatan pidana, sehingga tidak mempengaruhi penentuan lamanya pidana. Kedua, Masalah stelsel absorpsi yang tidak memiliki pola penjatuhan pidana yang jelas dalam hal penentuan bobot lamanya, tentu saja akan menimbulkan penjatuhan berat-ringannya pidana yang tidak terukur dan tidak konsisten khususnya untuk membedakan dengan penjatuhan pidana dalam kasus tindak pidana tunggal.
Legal Protection of Crypto Art Copyright As a Digital Asset Intellectual Property
Lex Jurnalica Vol 20, No 1 (2023): LEX JURNALICA
Publisher : Lex Jurnalica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

At present the existence of the internet has disrupted various sectors of life in civilization which has changed human behavior and habits. One form of change that has occurred is the emergence of cryptocurrency and blockchain technology innovations in the digital economy industry, especially in the field of digital transactions. Both of these technologies were originally developed by digital artists to give birth to an invention in the form of crypto art which is given a Non-Fungible Token and has been encrypted via the blockchain and cannot be duplicated which shows the owner of the authenticity of someone's work. However, there are several NFT works that conflict with the concept of copyright law and violate copyright in the digital space. The research method used is normative juridical which is analyzed based on a qualitative approach. The focus of the research was carried out on secondary data in the form of library materials regarding intellectual property rights, digital copyrights, and virtual jurisdictions in their regulation and implementation in Indonesia. The result of this study is that NFT works have received legal protection through. However, Indonesian copyright law does not yet regulate the virtual jurisdictions, but in the Information and Electronic Transactions Acts it is possible to extend jurisdiction to the virtual world so that it reaches the imposition of laws on foreign marketplaces such as OpenSea and actors from other countries.Keywords: Copyright, Non-Fungible Token (NFT), Virtual Jurisdiction
Implikasi Pengawasan Persaingan Usaha Terhadap Perkembangan Ekonomi Digital
Lex Jurnalica Vol 20, No 1 (2023): LEX JURNALICA
Publisher : Lex Jurnalica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47007/lj.v20i1.6086

Abstract

This paper will explain the digital economy's development to impact business actors who will carry out digital transformation and innovation. The position of business actors, both individuals, and legal entities and unincorporated, makes the process of supervision and enforcement of business competition laws against the development of the digital economy must be carried out actively. The potential for unfair business competition will often occur, especially in the digital world, as the level of proof to the digital world has not yet gained a place against the enactment of rules governing the digital economy. This type of research is normative research with a conceptual approach, legislation, and comparison. In this paper, it can be concluded that the digital economy's development is changing the economic situation, which is conventional to electronically or, in other words, all transactions are in the internet network.  The existence of harmonization between institutions and regulatory efficiency, as well as the role of the Business Competition Supervisory Commission to maintain a healthy business competition climate in the digital economy, is not only limited to providing supervision and law enforcement but there are essential things that must be done is to create fair business competition and based on community welfare.  Keywords: Digital Economy, Supervision, Business Actors
LEGAL CONSEQUENCES AND NOTARY LIABILITY FOR DEEDS THAT ARE DEFECTED BY LAW
Lex Jurnalica Vol 20, No 1 (2023): LEX JURNALICA
Publisher : Lex Jurnalica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

In relation to the profession of a notary in making a deed, it will of course be related to responsibility. The responsibility of a notary is not only in the process of making an authentic deed, but until the authentic deed is realized until after the authentic deed is formed. In principle, the deed made by a notary is an authentic deed, but in practice the authentic deed can turn into a private deed for various reasons. When the authentic deed is declared invalid by the court, which is caused by the non-fulfillment of the legal requirements for making the authentic deed which then causes harm to the parties, the notary can be held accountable. What are the legal consequences of a legally flawed deed? What is the notary's responsibility for a legally flawed deed? The legal consequences of a legally flawed deed can be degraded into a private deed if the deed contains a violation as regulated in Article 1869 of the Civil Code. Accountability of a notary to a legally flawed deed, a notary can be held accountable for administrative, civil and criminal liability if it is proven that he has made a mistake in carrying out his position as a public official who makes an authentic deed.

Page 42 of 52 | Total Record : 519

 40   41   42   43   44 

Filter by Year

2003 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 22, No 3 (2025): LEX JURNALICA Vol 22, No 2 (2025): LEX JURNALICA Vol 22, No 1 (2025): LEX JURNALICA Vol 21, No 3 (2024): LEX JURNALICA Vol 21, No 2 (2024): LEX JURNALICA Vol 21, No 1 (2024): LEX JURNALICA Vol 20, No 3 (2023): LEX JURNALICA Vol 20, No 2 (2023): LEX JURNALICA Vol 20, No 1 (2023): LEX JURNALICA Vol 19, No 3 (2022): LEX JURNALICA Vol 19, No 2 (2022): Lex Jurnalica Vol 19, No 1 (2022): LEX JURNALICA Vol 18, No 3 (2021): LEX JURNALICA Vol 18, No 2 (2021): LEX JURNALICA Vol 18, No 1 (2021): LEX JURNALICA Vol 17, No 3 (2020): Lex Jurnalica Vol 17, No 2 (2020): Lex Jurnalica Vol 17, No 1 (2020): Lex Jurnalica Vol 16, No 3 (2019): Lex Jurnalica Vol 16, No 2 (2019): LEX JURNALICA Vol 16, No 1 (2019): Lex Jurnalica Vol 15, No 3 (2018): Lex Jurnalica Vol 15, No 2 (2018): Lex Jurnalica Vol 15, No 1 (2018): Lex Jurnalica Vol 14, No 3 (2017): Lex Jurnalica Vol 14, No 2 (2017): Lex Jurnalica Vol 14, No 1 (2017): Lex Jurnalica Vol 13, No 3 (2016): Lex Jurnalica Vol 13, No 2 (2016): LEX JURNALICA Vol 13, No 1 (2016): Lex Jurnalica Vol 12, No 3 (2015): Lex Jurnalica Vol 12, No 2 (2015): Lex Jurnalica Vol 12, No 1 (2015): Lex Jurnalica Vol 11, No 2 (2014): Lex Jurnalica Vol 11, No 1 (2014) Vol 10, No 3 (2013) Vol 10, No 2 (2013) Vol 10, No 1 (2013) Vol 9, No 3 (2012) Vol 9, No 1 (2012) Vol 8, No 3 (2011) Vol 8, No 2 (2011) Vol 8, No 1 (2010) Vol 7, No 3 (2010) Vol 7, No 2 (2010) Vol 7, No 1 (2009) Vol 6, No 3 (2009) Vol 6, No 2 (2009) Vol 6, No 1 (2008) Vol 5, No 3 (2008) Vol 5, No 2 (2008) Vol 5, No 1 (2007) Vol 4, No 3 (2007) Vol 4, No 2 (2007) Vol 4, No 1 (2006) Vol 3, No 3 (2006) Vol 3, No 2 (2006) Vol 3, No 1 (2005) Vol 2, No 3 (2005) Vol 2, No 2 (2005) Vol 2, No 1 (2004) Vol 1, No 3 (2004) Vol 1, No 2 (2004) Vol 1, No 1 (2003) More Issue