cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
Jl.Terusan Arjuna , Tol Tomang - Kebun Jeruk Jakarta 11510
Location
Kota adm. jakarta barat,
Dki jakarta
INDONESIA
Lex Jurnalica (Ilmu Hukum)
Published by Universitas Esa Unggul
ISSN : 18580262     EISSN : 18580262     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Lex Jurnalica adalah jurnal ilmiah yang memuat tulisan penelitian dan non penelitian dalam bidang ilmu Hukum, yang diterbitkan oleh Pusat Pengelola Jurnal Ilmiah UEU. Jurnal ini terbit 3 (tiga) kali dalam setahun yaitu pada bulan April, Agustus dan Desember.
Arjuna Subject : -
Articles 519 Documents
 42   43   44   45   46 
KONSEP BALIGH WALI NIKAH MENURUT NAWAWI AL BANTANI DAN PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 11 TAHUN 2007 TENTANG PENCATATAN NIKAH (STUDI KASUS DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN CENGKARENG KOTA JAKARTA BARAT)
Lex Jurnalica Vol 20, No 2 (2023): LEX JURNALICA
Publisher : Lex Jurnalica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47007/lj.v20i2.6840

Abstract

AbstractThe minimum age for marriage lineage guardians according to Article 18 paragraph (2) PMA 11/2007 concerning Marriage Registration is at least 19 years old. In the article it is stated that a nasab guardian who wants to become a marriage guardian must meet several requirements including: (1) male, (2) Muslim, (3) baligh, aged at least 19 years, (4) reasonable ( 5) independent (6) can act fairly. The requirements for nasab guardians are normal, in line with the legal beliefs held by most Indonesians. What is different is the additional information regarding the requirements for puberty, if it is associated with the opinion of Nawawi al Bantani which only determines the guardian of the marriage of puberty by not specifying his age. The PMA explanation provides additional administrative requirements that a marriage guardian who has reached puberty is determined by the age of 19 years. Findings in the field explain that the determination of the age of 19 years (PMA 11/2007) is an absolute requirement administratively. Practice at the Office of Religious Affairs, Cengkareng District, Ministry of Religion, West Jakarta, Jalan Utama Raya Cengkareng Barat accommodates PMA 11/2007 and Nawawi al-Bantani's opinion. The accommodation between PMA 11/2007 and Nawawi al-Bantani's opinion became a safe point in Islamic law and administration. In this case, it appears that the minimum age requirement for marriage guardians here is intended for the good and benefit of all parties because then marriage guardians who are already Rusyd will be able to decide everything based on rational considerations, not emotions. In a review of Islamic law, determining the age of nasab guardians using the baligh standard, the criteria for puberty are not regulated in both the Qur'an and Hadith. The scholars of Madzhab use ijtihad ra`yu by setting three limits of puberty for a person, namely, ihtilam for men, menstruation for women, and the achievement of a certain age for men and women. al Bantani expressed a different opinion from other scholars.Keywords: baligh, marriage guardian, Nawawi, KUA. AbstrakKetentuan usia minimal wali nasab pernikahan menurut pasal 18 ayat (2) PMA 11/2007 tentang Pencatatan Nikah adalah berumur sekurang-kurangnya 19 tahun. Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa seseorang wali nasab yang ingin menjadi wali nikah harus memenuhi beberapa persyaratan diantaranya adalah : (1) laki-laki, (2) beragama Islam, (3) baligh, berumur sekurang-kurangnya 19 tahun, (4) berakal (5) merdeka (6) dapat berlaku adil. Syarat-syarat wali nasab tersebut adalah biasa, sejalan dengan keyakinan hukum yang dianut sebagian besar masyarakat Indonesia. Yang berbeda adalah keterangan tambahan mengenai syarat baligh, jika dikaitkan dengan pendapat Nawawi al Bantani yang hanya menentukan wali nikah baligh dengan tidak menetapkan usianya. Penjelasan PMA tersebut memberikan tambahan syarat administrasi bahwa wali nikah yang sudah baligh dientukan dengan usia 19 tahun. Temuan di lapangan menjelaskan bahwa penentuan usia 19 tahun (PMA 11/2007) menjadi syarat muthlak secara administratif.  Praktik di Kantor Urusan Agama Kecamatan  Cengkareng Kemenag Kota Jakarta Barat Jalan Utama Raya Cengkareng Barat mengakomodir PMA 11/2007 dan pendapat Nawawi al-Bantani. Akomodasi antara PMA 11/2007 dan pendapat Nawawi al-Bantani tersebut menjadi titik aman secara hukum Islam dan administratif. Dalam hal ini tampak bahwa persyaratan minimal usia wali nikah di sini bertujuan demi kebaikan dan kemaslahatan semua pihak, karena dengan demikian wali nikah yang sudah rusyd akan bisa memutuskan segala sesuatu berdasarkan pertimbangan rasio, bukan emosi. Dalam tinjauan hukum Islam penentuan usia wali nasab menggunakan standar baligh, kriteria baligh tidak diatur secara secara jelas baik di dalam Al Quran maupun Hadits. Para ulama Madzhab menggunakan ijtihad ra`yu dengan menetapkan tiga batasan baligh bagi seseorang yakni, ihtilam bagi laki-laki, haid bagi perempuan, serta pencapaian usia tertentu bagi laki-laki dan perempuan dalam hal ini para Ulama Madzhab berbeda-beda pendapat begitu juga Nawawi al Bantani mengemukakan pendapat yang berbeda dengan ulama yang lain.Kata kunci: baligh, wali nikah, Nawawi, KUA.
PENUGASAN JARINGAN GAS RUMAH TANGGA - JARINGAN GAS KOTA SEBAGAI BAGIAN DARI PROYEK STRATEGIS NASIONAL
Lex Jurnalica Vol 20, No 2 (2023): LEX JURNALICA
Publisher : Lex Jurnalica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47007/lj.v20i2.6744

Abstract

Pemerintah Republik Indonesia telah menetapkan bahwa Pembangunan Jaringan Gas Kota atau Pembangunan Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga atau Jargas adalah salah satu Proyek Strategis Nasional yang harus dilaksanakan baik oleh pemerintah maupun oleh badan usaha dengan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) ataupun dengan skema penugasan kepada badan usaha milik negara. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:  apakah PT Perusahaan Gas Negara Tbk. dapat melakukan kerja sama atau penunjukan langsung kepada anak perusahaan atau afiliasi untuk melaksanakan detail kegiatan penugasan yaitu penyediaan dan pendistribusian gas bumi Jargas dimaksud? Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan teori utilitarinisme dari Jeremy Bentham. Metode penelitian yang digunakan menggunakan metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menjelaskan bahwa PT Perusahaan Gas Negara Tbk. dapat melakukan sinergi atau bekerja sama dengan melakukan penunjukan langsung kepada anak perusahaannya untuk melaksanakan detail kegiatan penugasan yaitu penyediaan dan pendistribusian gas bumi JARGAS.
Model Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Bullying Dalam Perspektif Viktimologi
Lex Jurnalica Vol 20, No 2 (2023): LEX JURNALICA
Publisher : Lex Jurnalica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47007/lj.v20i2.6689

Abstract

AbstractBullying is one of the cases that often occurs in the school environment and in the general environment which causes children to become victims, but this case often does not receive serious attention because it is considered a normal thing to happen even though the impact it has on the victim is so great. And this will try to be achieved by victimology, that this science can give even greater attention to children as victims of a crime. The objectives to be achieved in this research are to understand and analyze the urgency of legal protection for children as victims of bullying and to understand and analyze models of legal protection for children as victims of bullying from a victimological perspective. The method used in this study uses a normative juridical research type that places law as a building norm with a statute approach, a conceptual approach, and a comparative approach. This research discusses first, the importance of providing legal protection for children as victims of bullying in Indonesia, especially children who have been victims of bullying need to get attention and protection to protect the rights of children as victims of bullying. Second, to protect children as victims of bullying, it is necessary to apply a service model for victims, namely the Procedural Rights Model and the Service Model.Keywords: Legal Protection Model, Victims of Bullying, Victimology AbstrakBullying salah satu kasus yang sering terjadi dilingkungan sekolah maupun lingkungan umum yang menimbulkan anak – anak sebagai korbannya, namun kasus ini seringkali belum mendapatkan perhatian yang serius karena dianggap merupakan hal yang biasa terjadi walaupum dampak yang ditimbulkan terhadap korban begitu besar. Dan hal ini akan coba dicapai oleh viktimologi, bahwa ilmu ini dapat memberikan perhatian yang lebih besar lagi terhadap anak sebagai korban dari suatu tindak pidana. Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah Untuk memahami dan manganalisis terhadap urgensi perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban bullying serta untuk memahami dan menganalisis model perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban bullying dalam perspektif viktimologi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif yang meletakkan hukum sebagai bangunan norma dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), Pendekatan konsep (conseptual approach) dan Pendekatan Perbadingan (Comparative Approach). Penelitian imi membahas pertama, pentingnya diberikannya perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban bullying di Indonesia teruatama anak yang telah menjadi korban bullying perlu mendapatkan perhatian dan perlindungan untuk menjaga hak – hak anak sebagai korban tindakan bullying. kedua, untuk memberikan perlindungan terhadap anak sebagai korban bullyingdiperlukan penerapan model pelayanan terhadap korban yaitu dengan Model Hak-hak Prosedural dan Model Pelayanan.Kata kunci: Model Perlindungan Hukum, Korban Bullying, Viktimologi
LABELLING DAN GUILT BY ASSOCIATION TERHADAP KELUARGA TERPIDANA TERORIS DI INDONESIA: PERSPEKTIF VIKTIMOLOGI TERHADAP VIKTIMISASI
Lex Jurnalica Vol 20, No 2 (2023): LEX JURNALICA
Publisher : Lex Jurnalica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47007/lj.v20i2.6839

Abstract

AbstractThe war on terrorism that took place in Indonesia after the 2002 Bali Bombing not only resulted in the victimization of the direct perpetrators of terrorism but also of the families of the perpetrators. Not all of the perpetrators' families also participated in the crime of terrorism. Thus, not a few families of perpetrators of terrorism have also become indirect victims of terrorism. Victimization of the families of perpetrators of criminal acts of terrorism is in the form of labeling and guilt by association.   Among the reasons is they have blood relations or are married to the perpetrators of terrorism. This article discusses the labeling and guilt by association of several families of perpetrators of terrorism in Indonesia. The author conducted field research between 2013 – 2018 in several locations in Indonesia. The findings from this study are families of perpetrators of terrorism also experience victimization in the form of labeling and guilt by association. Keywords: victimization; labelling; association; terrorist family Abstrak Perang melawan terorisme yang terjadi di Indonesia pasca Bom Bali 2002 tidak  saja melahirkan viktimisasi terhadap pelaku langsung terorisme namun juga terhadap keluarga pelaku.  Padahal, tidak semua keluarga pelaku adalah juga turut melakukan tindak pidana terorisme.  Maka, tidak sedikit keluarga pelaku terorisme adalah juga telah menjadi korban tidak langsung dari terorisme.  Semata-mata karena mereka memiliki hubungan darah ataupun terikat secara perkawinan dengan sang pelaku terorisme.  Viktimisasi terhadap keluarga pelaku tindak pidana terorisme adalah dalam bentuk labelling dan guilt by association.  Artikel ini membahas tentang labelling dan guilt by association terhadap beberapa keluarga pelaku terorisme di Indonesia.  Penelitian lapangan dilakukan antara tahun 2013 – 2018 di beberapa lokasi di Indonesia.  Temuan dari penelitian ini adalah keluarga pelaku terorisme adalah juga mengalami viktimisasi dalam bentuk labelling dan guilt by association. Kata kunci :  viktimisasi; labelling; association; keluarga pelaku terorisme
Praktik Tying Agreement oleh PT Astra Honda Motor terhadap Dugaan Praktik Persaingan Usaha Tidak Sehat
Lex Jurnalica Vol 20, No 2 (2023): LEX JURNALICA
Publisher : Lex Jurnalica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47007/lj.v20i2.6610

Abstract

The Commission for Business Competition Supervision (KPPU) is an independent institution established to oversee the implementation of Law No. 5/1999 concerning the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition which is stipulated through a Presidential Decree. As an institution authorized by Law No. 5/1999 to supervise business actors in carrying out their business activities so as not to carry out monopolistic practices and or unfair business competition, KPPU had decided the case regarding the alleged practice of a tying agreement carried out by PT Astra Honda Motor, as stated in the Decision of KPPU No. 31/KPPU-I/2019. This study aims to find out an overview of the practice of tying agreements based on Law No. 5/1999 and analyses the alleged practice of tying agreements carried out by PT Astra Honda Motor in the Decision of KPPU No. 31/KPPU-I/2019. This research was a descriptive and normative legal theory, which applied to statute and case approach. This study used the Law No. 5 of 1999 concerning The Ban on Monopolistic Practices and Unfair Business Competition and some of verdicts of KPPU as its primary legal source and literature, expert’s opinions, as well as journals and study report as secondary law source. Data in this study were analysed using qualitative technique. Keywords: KPPU, tying agreement, business competition
EFEKTIVITAS KEBIJAKAN BPJS KETENAGAKERJAAN TERHADAP HAK PEKERJA DALAM ASPEK HUKUM Hapsari, Nia Puspita; Lendo, Oktavia; Sumitro, Dewi Sari; Angela, Nofia
Lex Jurnalica Vol 20, No 3 (2023): LEX JURNALICA
Publisher : Lex Jurnalica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47007/lj.v20i3.7297

Abstract

AbstractThe research aims to analyze the effectiveness of the BPJS employment Policy on Workers’ Rights in a legal aspects. Based on the 1945 Constitution Article. 27 paragraph (2) concerning citizens’ rights to workers and the right to a dignified live for humanity, and based on Law Number. 24 years old. 2011 concerning the Social Security Administration Agency. The research method uses a normative legal approach and a conceptual approach. Juridical and qualitative methods to produces descriptive data in the form of written or spoken words from the people observed. This conclusion of this research is that many companies or foundation do not provide workers’ rights. Work is worship and a need for every human being. The results of this study, are: that the effectiveness of the BPJS employment policy has not been fully implemented in various companies or foundations in Indonesia.Keywords: BPJS Employment, Rights, LawAbstrakPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis terhadap Efektivitas Kebijakan BPJS Ketenagkerjaan Terhadap Hak Pekerja Dalam Aspek. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal.27 ayat.(2) tentang hak warga negara atas pekerja dan hak atas penghidupan yang bermartabak bagi kemanusiaan, dan berdasarkan Undang-Undang Nomor.24 Tahun.2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Metode penelitian menggunakan normatif dengan pendekatan undang-undang, dan pendekatan konseptual. Metode yuridis dan kualitatif guna menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang diamati. Kesimpulan penelitian ini masih banyak perusahaan atau yayasan-yayasan tidak memberikan hak pekerja. Bekerja merupakan ibadah dan kebutuhan setiap umat manusia. Hasil penelitian ini, adalah: bahwa efektivitas kebijakan BPJS Ketenagakerjaan belum sepenuhnya diterapkan di berbagai perusahaan atau yayasan di Indonesia.Kata kunci : BPJS Ketenagakerjaan, Hak, Hukum
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA AKIBAT KECELAKAAN KERJA DITINJAU DARI UU CIPTA KERJA Utomo, Bernadetta
Lex Jurnalica Vol 21, No 1 (2024): LEX JURNALICA
Publisher : Lex Jurnalica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47007/lj.v21i1.7639

Abstract

Sering kali, pekerja mengalami kecelakaan kerja di perusahaan akibat perusahaan yang kurang menyadari pentingnya kesehatan keselamatan kerja (K3). Terlebih tenaga kerja yang terkena cacat akibat kecelakaan kerja sering berakhir pemutusan hubungan kerja (PHK). Pengusaha terkadang enggan mempekerjakan penyandang disabilitas di tempat kerja dengan alasan produktivitas. Hal itu pasti membebankan karyawan terkait nantinya. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana kewajiban perusahaan apabila pekerja mengalami kecelakaan kerja dan bagaimana perlindungan hukum terhadap pekerja yang mengalami kecelakaan kerja. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dan penelitian bersifat deskriptif analitis. Sumber data yang diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap berbagai macam bahan bacaan yang berkaitan dengan obyek kajian seperti literatur-literatur, maupun sumber lainnya yang berkaitan dengan masalah dan tujuan dokumen, penelitian. Pengumpulan data dilakukan dengan cara yaitu metode penelitian kepustakaan. Hasil penelitian didapatkan bahwa pekerja yang terkena kecelakaan kerja berhak menerima santunan yaitu uang dan biaya pengobatan dari BPJS. Selain itu mengenai ganti rugi dalam hubungannya dengan pekerja yang wajib diberikan oleh perusahaan adalah memberikan hak-hak tenaga kerja, dan untuk penyelesaian PHK dapat dilakukan dengan cara Bripartit, Tripartit, dan Pengadilan Hubungan Industrial. Pengusaha yang tidak menjalankan K3 berhak mendapatkan sanksi adminitrasi, sanksi perdata, maupun sanksi pidana.
REKONSTRUKSI HUKUM GOLDEN VISA DALAM PERMENKUMHAM NOMOR 82 TAHUN 2023 DAN PMK NOMOR 82 TAHUN 2023 TERKAIT PENANAMAN MODAL ASING BERDASARKAN ASAS KEMANFAATAN Nainggolan, Indra Lorenly; Fahmi, Yuni Maharani Nur; Saputra, Rahmat
Lex Jurnalica Vol 21, No 1 (2024): LEX JURNALICA
Publisher : Lex Jurnalica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47007/lj.v21i1.7621

Abstract

Konsep golden visa bertujuan menarik investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Regulasi golden visa diatur dalam Permenkumham Nomor 22 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82 Tahun 2023. Kedua regulasi tersebut mengatur substansi izin tinggal bagi orang  asing untuk lebih disederhanakan perizinan dan persyaratan nilai investasinya. Ide ini muncul dari kebutuhan perbaikan perekonomian pasca Covid-19. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa Permenkumham Nomor 22 Tahun 2023 mengatur izin tinggal paling lama 2 tahun hingga izin tinggal paling lama 10 tahun. Sementara PMK Nomor 82 Tahun 2023 mengatur tarif nominal izin tinggal investor asing. Kebijakan izin tinggal pemodal asing diatur dengan batas nilai investasi kepemilikan saham yang tergolong masing rendah. Kebijakan tersebut juga memberi kelonggaran bagi korporasi asing yang akan membuka cabangnya di Indonesia. Besarnya modal yang dimiliki oleh investor asing akan bersaing dengan pemodal lokal. Perlindungan terhadap pelaku usaha lokal akan terdegradasi dengan pelonggaran norma. Sehingga pengaturan diatas tidak memenuhi asas kemanfaatan dalam perspektif hukum administrasi negara. Asas kemanfaatan menekankan upaya pemenuhan hak kepentingan individu yang satu dengan kepentingan individu yang lain, kepentingan individu dengan masyarakat, bahkan kepentingan generasi mendatang, hingga kepentingan ekosistemnya. Bukan hanya perlindungan bagi pemodal asing, juga harus melindungi pengusaha lokal hingga masyarakat Indonesia hingga generasi yang akan datang.
Pendelegasian Undang-Undang Pajak Mengenai Tarif Tertinggi ke Peraturan Pemerintah Menjadi Tarif Terendah Dihubungkan Dengan Teori Hirarki Nurlaeli, Suci
Lex Jurnalica Vol 21, No 1 (2024): LEX JURNALICA
Publisher : Lex Jurnalica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47007/lj.v21i1.7671

Abstract

In essence, tax arrangements are regulated by law. However, Article 17 paragraph (2) of Law Number 7 of 2021 concerning Harmonization of Tax Regulations regulates the delegation of regulations for changes in tax rates to Government Regulations. Appropriately, these substantial provisions cannot be regulated by Government Regulations because Government Regulations have a lower position than Laws so that Government Regulations only regulate technical provisions of Laws. Therefore, this research was conducted using normative juridical methods to determine the position of laws and government regulations in the hierarchy of statutory regulations, as well as to determine the validity of the delegation of tax rate regulations in Article 17 paragraph (2) based on hierarchy theory. The results of this research are that delegation is valid and appropriate when linked to hierarchy theory. This is because there are requirements to be able to make changes to tax rates in Government Regulations, namely by involving the community represented by the DPR in preparing the RAPBN. Without mutual agreement with the DPR, changes to tax rates cannot be made by the government into Government Regulations.
JANJI (JABAR HIJI ANTI KORUPSI) SEBAGAI INOVASI INDEKS PERSEPSI KORUPSI KABUPATEN/ KOTA DI JAWA BARAT Jaelani, Elan; Mindar R, Encep; Novia, N Santi; Zulvia, Ransya Ayu
Lex Jurnalica Vol 21, No 1 (2024): LEX JURNALICA
Publisher : Lex Jurnalica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47007/lj.v21i1.7483

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tingginya angka korupsi di Jawa Barat. Berdasarkan data statistik KPK, terdapat lebih dari 100 kasus penindakan tindak pidana korupsi di Jawa Barat dalam satu dekade terakhir. Fokus permasalahan yang dianalisis dalam penelitian ini adalah korupsi yang terjadi pada pemerintahan Kabupaten/Kota di Jawa Barat. Tujuan penelitian ini adalah menurunkan angka korupsi di Jawa Barat sebagai upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berkualitas dengan cara meningkatkan angka Indeks Persepsi Korupsi di lingkungan pemerintahan Kabupaten/Kota di Jawa Barat. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan jenis penelitian studi kepustakaan. Berdasarkan hasil analisis dapat diketahui bahwa: 1) Pemerintahan Kabupaten/Kota memberikan kontribusi terbesar terhadap akumulasi angka korupsi di Jawa Barat; 2) Bidang pelayanan perizinan menjadi ruang lingkup utama terjadinya korupsi di Pemerintahan Kabupaten/Kota di Jawa Barat; 3) Melakukan pengukuran secara berkala sebagai bentuk mitigasi sekaligus parameter untuk mengukur Indeks Persepsi Korupsi di Kabupaten/Kota di Jawa Barat. Solusi yang ditawarkan pada penelitian ini adalah sebuah model survei yang berfungsi sebagai instrumen untuk mengukur Indeks Persepsi Korupsi di Jawa Barat di bidang pelayanan perizinan. Model survei tersebut bernama “JANJI” yang merupakan singkatan dari kalimat “Jabar Hiji Anti Korupsi”. 

Page 44 of 52 | Total Record : 519

 42   43   44   45   46 

Filter by Year

2003 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 22, No 3 (2025): LEX JURNALICA Vol 22, No 2 (2025): LEX JURNALICA Vol 22, No 1 (2025): LEX JURNALICA Vol 21, No 3 (2024): LEX JURNALICA Vol 21, No 2 (2024): LEX JURNALICA Vol 21, No 1 (2024): LEX JURNALICA Vol 20, No 3 (2023): LEX JURNALICA Vol 20, No 2 (2023): LEX JURNALICA Vol 20, No 1 (2023): LEX JURNALICA Vol 19, No 3 (2022): LEX JURNALICA Vol 19, No 2 (2022): Lex Jurnalica Vol 19, No 1 (2022): LEX JURNALICA Vol 18, No 3 (2021): LEX JURNALICA Vol 18, No 2 (2021): LEX JURNALICA Vol 18, No 1 (2021): LEX JURNALICA Vol 17, No 3 (2020): Lex Jurnalica Vol 17, No 2 (2020): Lex Jurnalica Vol 17, No 1 (2020): Lex Jurnalica Vol 16, No 3 (2019): Lex Jurnalica Vol 16, No 2 (2019): LEX JURNALICA Vol 16, No 1 (2019): Lex Jurnalica Vol 15, No 3 (2018): Lex Jurnalica Vol 15, No 2 (2018): Lex Jurnalica Vol 15, No 1 (2018): Lex Jurnalica Vol 14, No 3 (2017): Lex Jurnalica Vol 14, No 2 (2017): Lex Jurnalica Vol 14, No 1 (2017): Lex Jurnalica Vol 13, No 3 (2016): Lex Jurnalica Vol 13, No 2 (2016): LEX JURNALICA Vol 13, No 1 (2016): Lex Jurnalica Vol 12, No 3 (2015): Lex Jurnalica Vol 12, No 2 (2015): Lex Jurnalica Vol 12, No 1 (2015): Lex Jurnalica Vol 11, No 2 (2014): Lex Jurnalica Vol 11, No 1 (2014) Vol 10, No 3 (2013) Vol 10, No 2 (2013) Vol 10, No 1 (2013) Vol 9, No 3 (2012) Vol 9, No 1 (2012) Vol 8, No 3 (2011) Vol 8, No 2 (2011) Vol 8, No 1 (2010) Vol 7, No 3 (2010) Vol 7, No 2 (2010) Vol 7, No 1 (2009) Vol 6, No 3 (2009) Vol 6, No 2 (2009) Vol 6, No 1 (2008) Vol 5, No 3 (2008) Vol 5, No 2 (2008) Vol 5, No 1 (2007) Vol 4, No 3 (2007) Vol 4, No 2 (2007) Vol 4, No 1 (2006) Vol 3, No 3 (2006) Vol 3, No 2 (2006) Vol 3, No 1 (2005) Vol 2, No 3 (2005) Vol 2, No 2 (2005) Vol 2, No 1 (2004) Vol 1, No 3 (2004) Vol 1, No 2 (2004) Vol 1, No 1 (2003) More Issue